Trickle Down Effect 1ny4y

Junita Astrifani 041111068 TE Makro kelas A

1. Trickle Down Effect Trickle Down Effect adalah Teori yang lahir dari aliran kapitalisme yang dulu sangat diagung-agungkan oleh pemerintahan orde baru. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah negara. Dalam teori ini, kemakmuran akan dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa perlu memperhitungkan pemerataan ekonomi. Dalam pandangan teori ini, suatu suntikan ekspansi ekonomi akan berdampak pada multiplier effect terhadap pelaku ekonomi di bawahnya, sehingga akan berimbas pada kemakmuran. Sebagai contoh pembangunan sektor konstruksi akan terimbas dampak positif jasa kontraktor langsung, produsen dan pedagang besi, produsen dan pedagang semen, pasir dan seterusnya.

2. Human Development Index Indonesia 2011 Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Human Development Index digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University danLord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan Human Development Index tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan.

Junita Astrifani 041111068 TE Makro kelas A Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Human Development Index mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: •

hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

•

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio(bobot satu per tiga).

•

standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Angka HDI Indonesia dari tahun ke tahun : 1. Tahun 1980 = 0,522 2.

Tahun 1985 = 0,562

3.

Tahun 1990 = 0,624

4.

Tahun 1995 = 0,658

5.

Tahun 2000 = 0,673

6.

Tahun 2003 = 0,709

7.

Tahun 2004 = 0,714

8.

Tahun 2005 = 0,723

9.

Tahun 2006 = 0,729

10.

Tahun 2007 = 0,734

11.

Tahun 2008 = perhitungan baru diberlakukan

12.

Tahun 2009 = 0,593

13.

Tahun 2010 = 0,600

14.

Tahun 2011 = 0,617

Pada tahun 2011 Indonesia mendapatkan peringkat 124 dari 187 negara

Junita Astrifani 041111068 TE Makro kelas A 3. Millennium Development Goals (MDGS)

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitment untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan

hak

asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan

pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu: 1.

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,

2.

Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,

3.

Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,

4.

Menurunkan Angka Kematian Anak,

5.

Meningkatkan Kesehatan Ibu,

6.

Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,

7.

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan

8.

Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Setiap tujuan menetapkan satu atau lebih target serta masing-asing sejumlah indikator yang akan diukur tingkat pencapaiannya atau kemajuannya pada tenggat waktu hingga tahun 2015. Secara global ditetapkan 18 target dan 48 indikator. Meskipun secara glonal ditetapkan 48 indikator namun implementasinya tergantung pada setiap negara disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan ketersediaan data yang digunakan untuk mengatur tingkat kemajuannya. Indikator global tersebut bersifat fleksibel bagi setiap negara.

Junita Astrifani 041111068 TE Makro kelas A Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negera-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negaranegara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. 4. Open Economy

1. Sektor rumah tangga ke perusahaan (1 dan 2) Sektor rumah tangga menyediakan berbagai faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan, sehingga mereka menerima pendapatan sebagai pembayaran atas kontribusinya. Misalnya berupa gaji, upah, deviden, bunga atau sewa yang kemudian dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 2. Sektor rumah tangga ke pemerintah (3 dan 4) Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga sebagian harus dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, misalnya pajak penghasilan. Pajak yang diterima pemerintah salah satunya digunakan untuk membayar sektor rumah tangga yang menjadi pegawai negeri berupa gaji serta pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah

kepada

orang

(masyarakat)

meskipun

yang

bersangkutan

tidak

Junita Astrifani 041111068 TE Makro kelas A menyediakan barang dan jasa, contohnya adalah tunjangan, kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial dan veteran. 3. Sektor rumah tangga ke luar negeri (5) Bagi sektor rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi bisa pula membelanjakan uangnya pada barang dan jasa buatan luar negeri (impor), misalnya membeli barang-barang impor atau membiayai pendidikan anaknya dan berobat ke luar negeri. 4. Sektor perusahaan pemerintah (6 dan 7) Selain menjual kepada sektor rumah tangga, sektor perusahaan juga menjual barang dan jasa yang dihasilkan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima sebagian harus dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. 5. Sektor perusahaan ke luar negeri (8) Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, selain dijual ke pada sektor rumah tangga dan pemerintah juga di jual ke luar negeri (ekspor). 6. Sektor pemerintah dan luar negeri Interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan, dengan sektor luar negeri dimungkinkan bila pemerintahan suatu negara menganut sistim perekonomian terbuka, sehingga terjadi ekspor dan impor.

5. Keynes Psychological Law of Consumption Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes lewat bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang terbit pertama kali pada tahun 1936 mengemukakan suatu teori konsumsi yang disebut teori pendapatan absolut tentang konsumsi (absolute income theory of consumption) atau lebih dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut (absolut income hypotesis, AIH). Teori konsumsi dari Keynes tersebut didasarkan atas hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi (the fundamental psychological law of consumption), yang meyatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil. Hukum psikologis tentang konsumsi tersebut.