2.3.8 Ep 2 Sop Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Program Puskesmas 6h444r

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS No. : SOP/SKDokumen A/03/PKM.SM RG/2017/015 SOP No. Revisi : 00 Tgl. Terbit :1 Maret 2017 Halaman :1/4

Disahkan oleh Kepala Puskesmas Samarang

UPT PUSKESMAS SAMARANG

Hj. Sukmanah Laelasarip, S.Kep,Ners NIP. 196802151989012001

1. Pengertian

Puskesmas

adalah

menyelenggarakan menyeluruh,

organisasi

upaya

terpadu,

fungsional

kesehatan

merata,

yang

dapat

yang bersifat

diterima

dan

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki porsi yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari fungsi pelayanan kesehatan daerah setempat sebagai fasilitator masyarakat untuk memainkan perannya dalam pembangunan kesehatan di daerahnya sendiri. Selain itu, masalah pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang harus

di

cermati

oleh

pemerintah

mengingat

mulai

perkembangannya paradigma sehat di Indonesia. 2. Tujuan

Sebagai

acuan

dalam

melaksanakan

pemberdayaan

masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas 3. Kebijakan

SK Kepala UPT Puskesmas Samarang Nomor tentang Kewajiban Penanggungjawab UKM dan Pelaksana Program

No. Dokumen :

/SOP-A/03/PKM/2017

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 1 Maret 2017

Hal.: 1/4

untuk memfasilitasi peran serta masyarakat 4. Referensi

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang

Pedoman

dan

Pelaksanaan

Pembinaan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 5. Prosedur /Langkahlangkah

1.

Alat : ATK, PC

2.

Bahan :

A. Pemberdayaan lintas sektor dan lintas program 1. Kepala Puskesmas dan Camat melakukan koordinasi untuk

menganalisi

permasalahan

kesehatan

di

dan

merencanakan

wilayah 2. Kepala

Puskesmas

Camat

pertemuan lintas sektor dan lintas program di tingkat Kecamatan 3. Kepala

Puskesmas

menyampaikan

permasalahan

kesehatan di wilayah dan mengharapkan peran serta lintas sektor dan lintas program sesuai dengan ketugasannya

untuk

meningkatkan

kesehatan

masyarakat pada pertemuan lintas sektor dan lintas program. B. Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Puskesmas menginformasikan hasil kegiatan melalui pertemuan-pertemuan kader atau pertemuan tingkat kelurahan 2. Kepala Puskesmas mengaharapkan partisipasi dari kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam bidang kesehatan, seperti menghadiri posyandu balita, melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), menjaga lingkungan bersih dan sehat.

No. Dokumen :

/SOP-A/03/PKM/2017

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 1 Maret 2017

Hal.: 2/4

6. Bagan Alur

Pemberdayaan lintas sektor dan lintas program Kepala Puskesmas dan Camat melakukan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Puskesmas dan Camat merencanakan pertemuan lintas sektor dan lintas program di tingkat Kecamatan

Kepala Puskesmas menyampaikan permasalahan kesehatan di wilayah dan mengharapkan peran serta lintas sektor dan lintas program

Kepala Puskesmas menginformasikan hasil kegiatan melalui pertemuan Kader dan Lurah

Kepala Puskesmas mengaharapkan partisipasi dari kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam bidang kesehatan

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 8. Unit terkait

1. Pelaksana Program dan pelaksana pelayanan 2. PJ UKM dan PJ UKP 3. Koordinator en/ Kepala Tata Usaha

9. Dokumen terkait No. Dokumen :

/SOP-A/03/PKM/2017

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 1 Maret 2017

Hal.: 3/4

10. Rekaman historis perubahan

No. Dokumen :

No

Yang diubah

/SOP-A/03/PKM/2017

Isi Perubahan

No. Revisi : 00

Tanggal mulai diberlakukan

Tgl. Terbit : 1 Maret 2017

Hal.: 4/4