ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN Your logo KERJA here

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DASAR HUKUM

2

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparaur Sipil Negara 2. Kebijakan standar analisis jabatan antara lain: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

3. Kebijakan standar analisis beban kerja antara lain: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 1. Makro: Kerangka Regulasi Nasional

2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

3

8 Area Perubahan RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. B. C. D. E.

Mental Apartur Kelembagaan, TataLaksana, SDM Aparatur Akuntabilitas, Pengawasan Peraturan, Pelayan Publik

UU Kementerian Negara UU Pelayanan Publik UU Aparatur Sipil Negara UU istrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

PROSES TRANSFORMASI

4

Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara

“Abundance Mentality” (“mentalitas berkelimpahan”) “Scarcity Mentality” (“mentalitas kekurangan”) 1. 2. 3. 4.

“Loyalitas pada atasan”; Pola karir “urut kacang”/“senioritas”; Kualitas pelayanan tidak terukur; Kinerja = penyerapan anggaran;

1. Loyal pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi; 2. Pola karir “terbuka” lintas K/L/D; 3. Layanan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM); 4. Kinerja = Transparan, Akuntabel, Profesional (TAP)

PROSES TRANSFORMASI

Kebijakan dan Pelaksanaan ANJAB dan ABK

5

Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur secara Parsial 1. Kebijakan ANJAB dan ABK dikeluarkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga; 2. Pelaksanaan ANJAB tidak terlalu memperhatikan intensi strategis (wawancara pemangku menjadi proses dominan);

jabatan

3. ANJAB dilakukan setelah ada uraian jabatan (“proses terbalik”)

Integrasi Sistem Manajemen SDM Aparatur 1. Kebijakan ANJAB dan ABK terintegrasi dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur (PNS dan PPPK); 2. ANJAB selaras dengan intensi strategis (mandat, proses bisnis, struktur organisasi);

3. Output ANJAB = uraian jabatan dan spesifikasi jabatan

MENENTUKAN ASUMSI DASAR Aparatur Sipil Negara

Reformasi Mendasar : Mewujudkan PNS dan PPPK sebagai : 1. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten;

6

JABATAN PIMPINAN TINGGI

7

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: • kepeloporan • pengembangan kerja sama; dan • keteladanan.

• JPT utama;

Kepala lembaga pemerintah non kementerian

• JPT madya;

Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kemeterian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inpektur jenderal, inpektur utama, kepala badan, staf ahli mentari,kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariatDewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yg setara.

• JPT pratama.

Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah kab/kota, kepala dinas,/kepala badan provinsi, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang setara.

JABATAN ISTRASI

8

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta istrasi pemerintah dan pembangunan • Jabatan memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan istrasi • Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan • Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan istrasi pemerintahan dan pembangunan

Ketentuan lebih lanjut jabatan istrasi di atur dengan Peraturan Pemerintah

JABATAN ISTRASI PELAKSANA

9

JABATAN FUNGSIONAL 1. 2.

10

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan • Jabatan fungsional keterampilan: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. • Jabatan fungsional keahlian : a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama

Jabatan fungsional yang telah di tetapkan 148 Jabatan fungsional

Ketentuan lebih lanjut jabatan fungsional di atur dengan Peraturan Pemerintah

KEBIJAKAN ANJAB & ABK UU No. 5 Th 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN)

11

PPPK PNS

Seluruh Informasi terkait dengan manajemen ASN dilakukan dengan Teknologi Informasi tujuan menghemat biaya, waktu dan efisiensi untuk mempermudah pengelola kepegawaian merumuskan kebijakan

12

Perubahan Kelembagaan

Evaluasi Anjab & ABK Alih Jabatan

Peningkatan Kompetensi (dilat)

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Redistribusi

Evaluasi Peta jabatan & kebutuhan

Pengangkatan Dalam Jabatan

SOTK

eformasi

Penataan Pegawai

PROGRES ANALISIS JABATAN DAN ABK

Evaluasi Data E formasi  Peta Jabatan  ABK  ANJAB  Jumlah Pegawai  Jumlah Pegawai Pensiun  NIP  Kelas Jabatan  Usul Formasi  Pengangkatan  Anggaran Belanja SDMA

Validasi hasil anjab & abk  Sop (standar Prosedur Kerja)  Kepastian Waktu Penyelesaian Pekerjaan/ Pelayanan.  Siapa Melakukan Apa

1

UNIT KERJA

2

13

3 4

ORTALA

Melaksanakan anjab & abk secara mendiri  Alur/Proses Kerja.  Penyusunan Prosedur Kerja  Analisis Prosedur Kerja

BKD

Online

Entry hasil anjab & abk Ke e formasi  Peta Jabatan  ABK  ANJAB  Jumlah Pegawai  Jumlah Pegawai Pensiun  NIP  Kelas Jabatan

MENPAN RB

Proses Anjab dan ABK Arah Pembangunan (RPJMN dan RPJMD) & Visi, Misi Pembangunan Desain Organisasi Struktur Organisasi Business Process ANALISIS JABATAN

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

ANALISIS BEBAN KERJA Perencanaan Pegawai Rekrutmen dan Seleksi

14

Proses ANALISIS JABATAN Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analisis Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

15

= Harmonis

1

x

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analisis Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

=

Tidak Efektif

2

Mandat

x

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analisis Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

=

Salah Langkah

3

Mandat

Disain Organisasi

x

Proses Bisnis

Analisis Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

= Frustasi

4

Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

x

Analisis Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

=

5

Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

x

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

= Bingung

6

Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analisis Jabatan

x

Spesifikasi Jabatan

= “Chaos”

7

Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analis Jabatan

Uraian Jabatan

x

=

Tidak Terarah

Tidak Efisien

PRAKTEK ANALISIS JABATAN YANG TIDAK BAIK

Praktek Terbaik

Mandat

Disain Organisasi

Struktur Organisasi

Proses Bisnis

Analisa Jabatan

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

16

= Harmonis

Kesenjangan “lompatan proses”

Kondisi Saat Ini

Mandat

?

Struktur Organisasi

?

?

Uraian Jabatan

Spesifikasi Jabatan

=?

“lompatan proses”

1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;

17

Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas sisi jabatan, yang berupa Sekelompok Tugas Yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. Secara Mapan Diduduki Oleh Seseorang Atau Sekelompok Orang Dalam Organisasi Syarat suatu Jabatan: 1. Membedakan antara jabatan yang satu dengan yang lain 2. Bisa memberikan gambaran pengertian pada pembaca atau jabatan tersebut. 3. Sedapat mungkin diusahakan dalam bahasa Indonesia 4. Enak didengar 5. Sedapat mungkin diusahakan nama nya pendek Contoh : JF tertentu : Peneliti, Arsiparis, Pustakawan JF umum : Sekretaris, Bendahara, dll

X

 Pengistrasi Akta Perkawinan, perceraian Pengakuan, pengangkatandan pengesahan Anak (P4 dan PA)  Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan konservasi

18

Uraian Tugas adalah uraian lebih lanjut dari ringkasan uraian jabatan Tugas adalah sekelompok kegiatan kerja yang mempunyai tujuan tertentu Syarat uraian tugas jabatan : 1. Keterampilan yang sejajar 2. Satu rangkaian proses 3. Memerlukan waktu kerja yang sangat berarti atau tidak terlalu kecil. (harian, bulanan dan tahunan) 4. Menggunakan bahan kerja 5. Menggunakan perangkat kerja 6. Memperoleh hasil yang ditentukan 7. Setiap satu jabatan paling sedikit memiliki 4 (empat) sampai 12 kegiatan.

ANTARA LAIN URUTAN TUGAS MULAI DARI : a. Mengumpulkan b. Mengolah c. Menganalisis d. Mengevaluasi e. Melaporkan

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN ANALISIS JABATAN

PETA JABATAN

19

PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011

Nomenklatur Jabatan Tugas Pokok ( Bukan Pokok nya Tugas)

ya ANALISIS BEBAN KERJA

KEBUTUHAN ASN

Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif

1250 Jam Kerja (SKP) ( bukan

KEKURANGAN

500 jam)

FORMASI

5 Tahun Jabatan (X Ijazah)

Unit yg kekurangan

PNS PPPK

20 1. Jumlah Hari 1 (satu) Tahun adalah 2. Hari Kerja 1 (satu) Tahun 3. Bukan Hari Kerja  Jumlah cuti 1 tahun  Jumlah hari minggu/sabtu  Jumlah hari libur resmi  Hari Libur 1 (satu) Tahun 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Hari Kerja 1 (satu) bulan Hari Kerja 1 (satu) minggu Jam Kerja Per minggu Jam Boros Satu Hari berdasarkan ILO : 30 % Jam Efektif Satu Hari berdasarkan ILO : 70 % Jam Kerja Boros Per minggu 30 % x 37,5 Jam Kerja Efektif Per minggu 70 % x 37,5 Jam Kerja Efektif Per Hari 26,25 : 5 Jam Kerja tidak Efektif Per hari 11,25 : 5 Jam Kerja Efektif Per Tahun 5,30 x 235 Hari Jam Kerja 1 Tahun 7,5 x 235

: 12 : 104 : 14

Hari Hari Hari

: 365 : 235

Hari Hari

: 130

Hari

: 20 Hari : 5 Hari : 37,5 Jam

: : : : :

11,25 Jam 26,25 Jam 5 Jam 25 Menit ( 5 Jam 30 Menit ) 2 Jam 25 Menit ( 2 Jam 30 Menit) 1245,5 Jam ( 1250 Jam ) : 1765 Jam

WAKTU KERJA

21

1.

Waktu Produktif

Jam Kerja Efektif 1250 Jam (235 x 7.50 x 70 %)

2.

Waktu non Produktif

Jam Kerja 1 Tahun 1750 Jam jam kerja per minggu 37 jam. 30 menit

Waktu yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan

Waktu kerja yg tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. a. Waktu tambahan:  Untuk mengembalikan tenaga;  Untuk keperluan pribadi;  Karena kondisi lingkungan kerja dan upaya mental/jasmani; b.

Waktu Boros Waktu yang disebabkan keteledolaran manajemen atau kesalahan pegawai yang bersangkutan.

Jam Kerja tidak efektif 500 jam (235 x 7.50 x 30 %)

PENGGUNAAN WAKTU KERJA

2222

Waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Waktu Produktif TUGAS POKOK 1250 Jam • Mengaso • Keperluan pribadi • Kondisi lingkungan kerja • Dan lain lain 500 Jam Waktu Efektif

Waktu Non Produktif Waktu Tambahan Boros Waktu Non Efektif

WAKTU BOROS Kurap

23 Makan siang

Kutil

TBC Kuman

Asam urat

sakit

Kudis

Masuk tapi tdk dikantor Diskon Masuk & Pulang

Master diklat

Dinas

EVALUASI PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI ANDA

TU

TU TU

Ideal/match

Progressive/ over-active

TP TU

TU

Under capacity TU = Tugas utama TP = Tugas penunjang

TP

TU

TP

mismatch

24

KEBUTUHAN ASN DALAM JABATAN

25

JPT Madya

JPT Pratama

Pengawas Pelaksana

Jafung

4

4

4

8 8 8 8 32

8 8 8 8 32

8 8 8 8 32

16 16 16

4

16 8 8 8 8 32

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

A

K. JF

SEKRETARIAT

X

B

K. JF

SEKRETARIAT

UPT

C K. JF

UPT SEKRETARIAT

D

X X XX UPT

JPT PRATAMA

JAB FUNG

PENGAWAS

PELAKSANA

UPT

SEKRETARIAT

26

HASIL ANJAB & ABK DI SAMPAIKAN MENPANRB BKN

27

CARA BARU

CARA LAMA

e-Formasi. Profil masing-masing instansi (K/L /Pemda) : 1. Peta jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst); 2. Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun; 3. Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi; 4. Jumlah pegawai yang akan mencapai BUP, Meninggal, Mutasi; 5. Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai. 6. Kelas Jabatan 7. NIP Pegawai

BKN Pusat DATA KEPEGAWAIAN

Internet

BKD Provinsi

BKD Kab.

BKD Kota.

Kementerian/ Lembaga

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA DI SAMPAIKAN DENGAN ELEKTRONIK I STRASI

JPT

UTAMA

MADYA

INSTANSI

PRATA MA

IS TRATOR

PENGA WAS

29

JF PELAKSA NA

KETERAM PILAN

KEAHLI AN

TIM MENPAN

INFORMASI JABATAN

30

YANG DI MUAT DALAM SISTEM e FORMASI 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. No

1

2 3 4

JUM LAH

Nama Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Unit Kerja : a. JPT : b. ISTRASI : c. JABATAN FUNGSIONAL : Batas Usia Pensiun : Ikhtisar Jabatan : Syarat Pendidikan : Syarat Diklat/Kursus : Uraian Tugas/Hasil Kerja/Beban Kerja/Kebutuhan Pegawai : Uraian Kegiatan

Satuan Hasil

Merumuskan Rencana Sasaran Strategis Badan Dokumen Kepegawaian Daerah berdasarkan Visi dan Misi serta rencana strategis Pemerintah Kabupaten ….. yang berlaku sebagai acuan program ; Merumuskan program kerja Badan Kepegawaian Dokumen Daerah berdasarkan visi dan misi Kabupaten …. sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kegiatan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Waktu Waktu Jumlah Penyeles efektIf Hasil aian Penyele (1 Tahun) (jam) saian 1 75 75

2

50

100

24

20

480 .....

Kebutuhan pegawai

.... Pegawai (1250

jam = 1 pegawai)

Harusnya tdk di gunakan utk di jadikan tugas jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai karena ini bukan tugas pokok

7. Bahan Kerja

31

:

No

Bahan Kerja

8. Perangkat/Alat Kerja No

Penggunaan Dalam Tugas

:

Perangkat Kerja

9. Tanggung Jawab 10. Wewenang : 11. Korelasi Jabatan No

Digunakan Untuk Tugas

: :

Jabatan

Unit Kerja/ Instansi

Dalam Hal

12. Kondisi Lingkungan Kerja : No

13. Resiko Bahaya No

Aspek

Faktor

Fisik / Mental

Penyebab

:

14. Syarat Jabatan Lainnya a. b. c.

Pengalaman kerja Keterampilan kerja Bakat Kerja

: d. e. f.

Temperamen Kerja Minat Kerja Upaya Fisik

g. h. i.

Kondisi Fisik Pangkat / Gol Pendidikan dan diklat

Analisis Jabatan (e Formasi)

32

33

34

35

36

PERMSALAHAN

37

1. Entry jabatan fungsional tetapi yang dipilih jabatan pelaksana. 2. Entry jabatan pengawas tetapi yang dipilih eselon II atau eselon III. 3. Entry jabatan pimpinan eselon II pilihan seharusnya PPK yang di pilih adalah sekda. 4. Jabatan Inti (jf) masih tidak menjadi pilihan, selalu yg jadi pilihan jabatan pengistrasi (operator kumputer dan caraka). 5. Jabatan Guru seharus nya di tempatkan pada unit sekolah, tetapi ditempat di Dinas. 6. Jabatan Bidan seharus nya di tempatkan pada unit Puskesmas, tetapi ditempat di Dinas. 7. ABK selalu berdasarkan Pegawai yang ada, seharusnya ABK gambaran kebutuhan beban kerja organisasi yang akan datang.

Optimalisasi Jabatan Fungsional/ jabatan Pelaksana Contoh JF Tertentu (143 JF) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Perencana Widyaiswara Analis Kebijakan Analis Kepegawaian Auditor Kepegawaian Assessor SDM Aparatur Pustakawan Arsiparis Pranata Komputer Statistisi Auditor Pranata Humas Penerjemah Dokter Perawat Guru dll

38

Contoh Jabatan Pelaksana (2600) 1. Pengsitrasi Umum 2. Pengistrasi Surat 3. Pengistarsi Keuangan 4. Analis Anggaran 5. Analis Hukum 6. Analis Keuangan 7. Pengelola Keuangan 8. Bendahara 9. Sekretaris 10. Pengelola Perpustakaan 11. Petugas Keamanan 12. Pengemudi 13. dll

39

MANFAAT

Peta jabatan

Sekelompok jabatan yg diberikan mandapat melaksanakan tugas tertentu

Kebutuhan

Sejumlah beban kerja untuk melaksanakan tugas tersebut di butuhkan sejumlah pegawai

existing

ANJAB & ABK

Pensiun Berhenti dll Kelebihan Kekurangan

Tambahan Kelas Jabatan

Sejumlah PNS yg sudah ada pada unti organisasi (pengangkatan dalam jabatan) Sejumlah PNS yg akan pensiun, berhenti serta mutasi pada unti organisasi Kelebihan pegawai berdasarkan organisasi Kelebihan pegawai berdasarkan beban kerja Kelebihan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Kekurangan pegawai berdasarkan organisasi Kekurangan pegawai berdasarkan beban kerja Kekurangan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Tambahan pegawai berdasarkan alokasi jabatan Sebagai dasar besaran penghasilan ASN

40

1.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan fungsi & tugas organisasi, hasil menjadi peta jabatan dan kebutuhan SDM Aparatur .

2.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

3.

Menetepkan Nomenklatur jabatan (peta jabatan) melalui analisis jabatan yang akan berlaku di lingkungan Instansi.

4.

Mengangkat PNS ke dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi.

5.

Setiap Intansi Pemerintah di wajibkan menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi e-formasi.

6.

Setiap Instansi menyampaikan kebutuhan SDM Aparatur (formasi) sesuai dengan peta jabatan yang ada di instansi dan alokasi unit penempatan yang membutuhkan.

41

PETA JABATAN JABATAN INTI : a.

Merupakan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi tidak berfungsi)

b.

Memberikan layanan langsung

c.

Pekerjaan bersifat teknis substanstif

d.

Pelaksanaan tugas tidak dapat/sulit diganti oleh orang lain

JABATAN PENUNJANG : a.

Merupakan bukan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi masih dapat berfungsi)

b.

Tidak memberikan layanan lengsung

c.

Pekerjaan bersifat istrasi.

d.

Pelaksanaan tugas dapat diganti oleh orang lain

42 Contoh Kepegawaian

 Analis Kepegawaian  Assesor SDM Aparatur

             

Pranata Komputer Arsiparis Sekretaris Bendahara Pengelola Keuangan Pengistrasi Keuangan Pengistrasi umum Pengistrasi surat Petugas keamanan Pengemudi Tidak ada Operator Komputer dalam Caraka jabatan Agendaris . Penerima Tamu e formasi

contoh

JABATAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN

BAGIAN UMUM 1 PENGISTRASI UMUM 2 PENGELOLA BARANG INVENTARIS 3 PENGISTRASI BARANG 4 TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA 5 PETUGAS KEAMANAN 6 PENGEMUDI BAGIAN KEUANGAN 1 BENDAHARA 2 PENATA LAPORAN KEUANGAN 3 PENGISTRASI KEUANGAN 4 PENGISTRASI ANGGARAN 5 PENGISTRASI BARANG 6 VERIFIKATOR KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 1 ANALIS PROGRAM DAN ANGGARAN 2 ANALIS PELAPORAN 3 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN (VERTIKAL) 4 PENGISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM 5 PENGISTRASI UMUM

43

contoh

JABATAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN/DISTRIK Kasubbag keuangan

Sekretaris Camat

Kasubbag umum dan kepegawaian Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Kasi pemerintahan Kasi kesejahteraan sosial

Analis Pemerintahan, Pengolah data, Pengistrasi pemerintahan

Bendahara, penata laporan keuangan, pengistrasi keuangan, pengistrasi anggaran, verifikator keuangan Pengistrasi barang, pengistrasi umum, pengelola barang inventaris, Pengelola Sistim Informasi Kependudukan, teknisi peralatan listrik dan elektronika, petugas keamanan, Pramu Bakti, pengemudi Analis Pelaporan, Analis program dan anggaran, analis pelaporan, penyusun program anggaran dan pelaporan, pengistrasi perencanaan dan program, pengistrasi umum, Pengelola Data Statistik

Analis Kesejahteraan Rakyat, pengelola kesejahteraan sosial.

Kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan

Analis Kependudukan Dan Catatan Sipil, Analis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan, pengelola perangkat kecamatan,

Kasi ketentraman dan ketertiban

Penyuluh Keamanan Masyarakatan, Pengelola keamaanan dan ketertiban, Pranta Linmas.

Kasi pelayanan umum

44

Analis Pelayanan Publik, Pengistrasi Kependudukan, Pemeriksa Kependudukan, Pengawas Kependudukan, Penyusun Analis Dampak Kependudukan, Penyusun Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan Dan Kb, Pengsistarsi umum.

contoh

JABATAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN Sekretaris Lurah

Kasi pemerintahan kelurahan

Pengelola keuangan, pengistrasi Umum Pramu Bakti, pengemudi Pengistrasi umum, pengistrasi kependudukan

Kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan

Pengolah data Pengistrasi umum

Kasi ketentraman dan ketertiban kelurahan

Pengelola keamanan dan ketertiban Pengistrasi umum

Kasi kesejahteraan sosial kelurahan

Pengistrasi umum Pengeola kesejahteraan sosial

45

contoh

46

contoh

KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS

NO

JABATAN INTI

1

DOKTER

2

DOKTER GIGI

3

BIDAN

4

PERAWAT

5

PERAWAT GIGI

6

DOKTER SPESIALIS ANAK

7

DOKTER SPESIALIS BEDAH

8

DOKTER SPESIALIS DALAM

9

DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAMA JABATAN PENDUKUNG APOTEKER ASISTEN APOTEKER FISIOTERAPIS NUTRISIONIS PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PEREKAM MEDIS PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN SANITARIAN KESEHATAN RADIOGRAFER TEKNIK ELEKROMEDIS

JABATAN PELAKSANA PENGISTRASI KEPEGAWAIAN PENGISTRASI KEUANGAN PENGISTRASI PELAYANAN PENGISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI PENGISTRASI UMUM PENGELOLA KEPERAWATAN PENGELOLA PROGRAM GIZI PENGEMUDI PENATA BOGA PENJAGA KEAMANAN KANTOR PRAMU KANTOR

47

JABATAN FUNGSIONAL NO

NAMA JABATAN

INTANSI PEMBINA

KET

BIDANG PENDIDIKAN Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Kem. Pendidikan dan Kebudayaan

1

1

Guru

Dinas Pendidikan

2

2

Pamong Belajar

3

3

Penilik

4

4

Pengawas Sekolah

5

5

Pranata Laboratorium Pendidilkan

6

6

Pengembangan Teknologi Pembelajaran

7

7

Dosen

Kem. Riset dan Teknologi

Universitas

8

8

Widyaiswara

LAN

Lembaga Diklat pemerintah

9

9

Dokter Pendidik Klinis

Kem Kesehatan

Lembaga pendidikan kesehatan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Kem. Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan

Kem. Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan

NO

NAMA JABATAN

INTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG PERTANIAN/PETERNAKAN Kem Pertanian

Kem Pertanian Dinas Pertanian

Kem Pertanian

Kem Pertanian Dinas Pertanian

10

1 Penyuluh Pertanian

11

2

12

3 Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Kem Pertanian

13

4 Analis Ketahanan Pangan

Kem Pertanian

14

5 Analis Pasar Hasil Pertanian

Kem Pertanian

15

Pengendali Organisme 6 Pengganggu Tumbuhan

Kem Pertanian

16

7 Pengawas Mutu Pakan

Kem Pertanian

17

8 Pengawas Benih Tanaman

Kem Pertanian

18

9 Pengawas Bibit Ternak

Kem Pertanian

19

10 Medik Veteriner

Kem Pertanian

20

11 Paramedik Veteriner

Kem Pertanian

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian Kem Pertanian Dinas Pertanian

NO

NAMA JABATAN

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5

INSTANSI PEMBINA

DI BIDANG KELAUTAN/PERIKANAN Kem Kelautan dan Penyuluh Perikanan Perikanan Kem Kelautan dan Pengawas Perikanan Perikanan Kem Kelautan dan Analis Pasar Hasil Perikanan Perikanan Pengendali Hama dan Kem Kelautan dan Penyakit Ikan Perikanan Pengelola Ekosistem Laut dan Kem Kelautan dan Pesisir Perikanan

KET Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kem Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

DI BIDANG LINGKUNGAN /KEHUTANAN Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kem LH dan Kehutanan  Dinas Kehutanan

2 Polisi Kehutanan

Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kem LH dan Kehutanan  Dinas Kehutanan

28

3 Pengendali Ekosistem Hutan

Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kem LH dan Kehutanan  Dinas Kehutanan

29

Pengendali Dampak 4 Lingkungan

Kem LH dan Kehutanan  Dinas Kehutanan

30

5 Pengawas Lingkungan Hidup

Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kem Lingkungan Hidup dan Kehutanan

26

1

27

Penyuluh Kehutanan

Kem LH dan Kehutanan  Dinas Kehutanan

NO

NAMA JABATAN

INSTANSI PEMBINA

KET

BIDANG INSPEKTORAT/PENGAWASAN 31

1

Auditor

Badan Pengawasan Keuangan Inspektorat pada K/L/ dan Pembangunan Pemda

32

2

Auditor Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

33

3

Pengawas Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri Urusan Pemerintahan di Daerah

34

4

Pemeriksa

Badan Pemeriksa Keuangan

Unit bidang pengawasan Unit bidang pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan

DI BIDANG SANDI 35

1

Sandiman

Lembaga Sandi Negara

36

2

Operator Transmisi Sandi

Lembaga Sandi Negara

 Lembaga Sandi Negara  Kem LU  Kem Dagri  Kejaksaan Agung  Sekda (Prov,Kab, Kota)

DI BIDANG KEPEGAWAIAN 37

1

Analis Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

38

2

Assessor SDM Aparatur

Badan Kepegawaian Negara

Kepegawaian K/L/ Pemda (mengelola pegawai diatas 250) Assement center (K/L/Pemda)

NO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

NAMA JABATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BIDANG KESEHATAN Kesehatan Apoteker Asisten Apoteker Bidan Dokter Dokter Gigi Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Fisioterapis Fisikawan Medis Nutrisionis Okupasi Terapis Ortosis Prostetis Perawat Perawat Gigi Perekam Medis Pranata Laboratorium Kesehatan Psikolog Klinis Radiografer Refraksionis Optisien Sanitarian Teknisi Elekromedis Teknisi Gigi Terapis Transfusi Darah Terapis Wicara Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pembimbing Kesehatan Kerja

INTANSI PEMBINA Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan Kem Kesehatan

KET Unit Layanan Kesehatan (Kem Kes /Dinas kesehatan :  Rumah Sakit  Puskesmas  Klinik  Laboratorium  Apotik

NO

67

NAMA JABATAN INSTANSI PEMBINA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Perindustrian dan Kem Perindustrian 1 Penyuluh Perdagangan Analis Manajemen Mutu Kem Perindustrian Industri Kem Perdagangan 2 Penguji Mutu Barang

68

3 Pengawas Kemetrologian

Kem Perdagangan

69

4 Penera

Kem Perdagangan

70

5 Pengamat Tera 6 Pranata Laboratorium Kemetrologian

Kem Perdagangan

66

71

72

1

73

2

74

3

75

4

76

5

77

6

Kem Perdagangan

DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Kem. Pekerjaan Umum Teknik Pengairan PR Pekerjaan Umum Teknik Penyehatan Lingkungan Kem. PR Kem. Pekerjaan Umum Teknik Jalan dan Jembatan PR Teknik Tata Bangunan dan Kem. Pekerjaan Umum Perumahan PR Kem. Pekerjaan Umum Penata Ruang PR Kem. Pekerjaan Umum Pembina Jasa Kontruksi PR

dan dan dan dan dan dan

KET Kem Perdagangan Kem Perindustrian Dinas Perindag Kem Perindustrian Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag Kem Perdagangan Dinas Perindag     

Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR Kem PU dan PR Dinas PU dan PR

NO

NAMA JABATAN

INTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN 78

1 Pustakawan

Badan Perpustakaan Nasional

79

2 Arsiparis

Lembaga Arsip Nasional

Perpustakaan pada K/L/ Pemda Kearsipan pada K/L/ Pemda

DI BIDANG KEBIJAKAN 80

1 Analis Kebijakan DI BIDANG HUMAS

81

1 Pranata Hubungan Masyarakat

Lembaga istrasi Negara Kebijakan pada K/L/ Pemda Kementerian Komunikasi dan Humas pada K/L/Pemda Informatika

DI BIDANG PROGRAM TI/DATA 82

1 Pranata Komputer

Badan Pusat Statistik

TI pada K/L/Pemda

83

2 Statistisi

Badan Pusat Statistik

Data pada K/L/Pemda

DI BIDANG KB 84

1 Penyuluh Keluarga Berencana BKKBN DI BIDANG JASA

85

1 Pengadaan Barang/Jasa

 

BKKBN Dinas Kesehatan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengelola Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/Pemda

NO

NAMA JABATAN

INTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG HUKUM Kem Hukum dan HAM

 

Biro Hukum K/L Bagian Hukum Sekretariat Daerah

2 Penyuluh Hukum

Kem Hukum dan HAM

 

K/L Sekretariat Daerah

88

3 Analis Keimigrasian

Kementerian Hukum dan HAM Kem Hukum dan HAM

89

4 Pemeriksa Keimigrasian

Kem Hukum dan HAM



Kem Hukum dan HAM

90

5 Pemeriksa Merek

Kem Hukum dan HAM



Kem Hukum dan HAM

91

6 Pemeriksa Paten

Kem Hukum dan HAM



Kem Hukum dan HAM

92

7 Pemeriksa Desain Industri

Kem Hukum dan HAM



Kem Hukum dan HAM

93

8

Analis Manajemen Mutu Industri

Kem Hukum dan HAM



Kem Hukum dan HAM

86

Perancang Peraturan 1 Perundang-Undangan

87

DI BIDANG PENELITIAN 94

1 Peneliti

95

2

96

3 Perekayasa

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

K/L/Pemda K/L/Pemd K/L/Pemd

NO

NAMA JABATAN

INSTANSI PEMBINA

BIDANG TENAGAKERJA 97

1 Mediator Hubungan Industrial

Kem. Tenaga Kerja

98

3 Pengawas Ketenagakerjaan

Kem. Tenaga Kerja

99

4 Instruktur

Kem. Tenaga Kerja

100

5 Pengantar kerja

Kem. Tenaga Kerja

101

6 Penggerak Swadaya Masyarakat

Kem. Tenaga Kerja

102

7

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kem. Tenaga Kerja

KET Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan kerja (K/L/Pemda) Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Kem Tenagakerja Dinas Tenaga Kerja Kem Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja

DI BIDANG PERHUBUNGAN 103

1 Pengawas Keselamatan Pelayaran

Kementerian Perhubungan

104

2 Penguji Kendaraan Bermotor

Kementerian Perhubungan

105

3 Pengendali Frekuensi Radio

Kementerian Perhubungan

106

4 Teknisi Penerbangan

Kementerian Perhubungan

Kem Perhubungan Dinas Perhubungan Kem Perhubungan Dinas Perhubungan Kem perhubungan Dinas Perhubungan Kem Perhubungan Dinas Perhubungan

NO

NAMA JABATAN

INSTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG ENERGI 107

1 Pengamat Gunung Api

108

2 Penyelidik Bumi

109

3 Inspektur Ketenagalistrikan

110

4 Inspektur Tambang

111

5 Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral

K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda K/L/Pemda

DI BIDANG SOSIAL 112

1 Penyuluh Sosial

Kem Sosial

113

2 Pekerja Sosial

Kem Sosial

Kem sosial Dinas Sosial  Kem sosial  Dinas Sosial  

DI BIDANG ANGGARAN 114

1 Analis APBN

Setjen DPR

K/L/Pemda (Bappeda)

DI BIDANG RADIASI 115

1 Pengawas Radiasi

BAPETEN Badan Pengawas Tenaga Nuklir BATAN Rumah sakit

NO

NAMA JABATAN

INSTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG KEAMANAN 116

1 Polisi Pamong Praja

Kementerian Dalam Negeri

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Tenaga Nuklir Nasional

BATAN

DI BIDANG NUKLIR 117

1 Pranata Nuklir DI BIDANG PERENCANAAN

118

1 Perencana

Bappenas

K/L/Pemda (Bappeda)

Sekneg

K/L/Pemda

DI BIDANG PENERJEMAH 119

120

1 Penerjemah

DI BIDANG SEJARAH DAN BUDAYA Kem. Pendidikan dan 1 Pamong Budaya Kebudayaan DI BIDANG PERTELEVISIAN

121

1 Adikara siaran

122

2 Andalan Siaran

123

3 Teknisi Siaran

Kem. Komunikasi dan Informatika Kem. Komunikasi dan Informatika Kem. Komunikasi dan Informatika

K/L/Pemda

 TVRI  RRI

NO 124 125

NAMA JABATAN DI BIDANG OLAHRAGA 1 Pelatih Olahraga 2 Asisten Pelatih Olahraga

INSTANSI PEMBINA

KET

Kem. Pemuda dan Olahraga K/L/Pemda Kem. Pemuda dan Olahraga K/L/Pemda

DI BIDANG KESELAMATAN 126

1 Rescuer

BASARNAS

DI BIDANG KEUANGAN 127

1 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kem. Keuangan

128

2

Penyuluh Pajak

Kem Keuangan

129

3 Pemeriksa Pajak

Kem. Keuangan

130

4

131 132 133 134 135

5 6 7 8 9

Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pemeriksa Bea dan Cukai Pelelang Analis APBN Penilai Pemerintah Analis Anggaran

Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan Kem. Keuangan

K/L/Pemda Dirjen Pajak Dispenda Direktorat Jenderal Pajak Dirjen Pajak Bappeda Dirjen Perimbangan keuangan Bappeda Dirjen Bea & Cukai Dirjen ……

DI BIDANG KEAGAMAAN 136

1 Penghulu

Kem . Agama



Kem Aagama

137

2 Penyuluh Agama

Kem . Agama



Kem Aagama

NO

NAMA JABATAN

INSTANSI PEMBINA

KET

DI BIDANG PENEGAK HUKUM 138

1 Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri

DI BIDANG INTELIGEN 139

1 Agen

Badan Intelijen Negara

Badan Intelijen Negara

DI BIDANG FARMASI DAN MAKANAN 140

1 Pengawas Farmasi dan Makanan

BPOM

BPOM

DI BIDANG KATALOG 141

1

Kataloger

Kem. Pertahanan

Kem. Pertahanan

142

2

Analis Ketahanan Negara

Kem. Pertahanan

Kem. Pertahanan

143

DI BIDANG DIPLOMAT 1 Diplomat DI BIDANG NARKOBA

Kem. LU

Kem. LU

144

1 Penyuluh Narkoba

145 146

DI BIDANG PEMETAAN 1 Surveyor Pemetaan DI BIDANG PENGAMATAN Pengamat Meteorologi dan 1 Geofisika

BNN

BNN Dinas Sosial

Bokarsurtanal

Bakorsurtanal/BPN

BMKG

BMKG