PENDELEGASIAN WEWENANG UPTD Puskesmas Raya
Kota Pematang Siantar
SOP
No. Dokumen
:
No.Revisi
:
Tgl. Terbit
:
Halaman
:
Surungan Nainggolan. SKM
NIP. 19660606 198903 1 025
PENGERTIAN
Pendegelasian wewenang adalah suatu proses penyerahan kewenangan kepeda petugas yang kompetensinya tidak sesuai dengan kewenangan tugas pemberi wewenang.
TUJUAN
KEBIJAKAN REFERENSI 5. DOKUMEN TERKAIT
Agar proses pelayanan terhadap pasien tidak terlambat meskipun petugas yang berwenang tidak bisa melaksanakan tupoksinya dan bisa dilakukan petugas yang diberi wewenang SK kepala puskesmas No. 188.4/ / 415.25.25/2016 tentang pendegelasian wewenang UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik dokter. Surat pendegelasian Wewenang
6. PROSEDUR / 1)dokter membuat surat pernyataan pendegelasian LANGKAH – wewenang yang didalamnya berisi juga mengenai nama LANGKAH petugas dan jenis kompetensi yang didelegasikan. 2)dokter menandatangani surat pendegelasian wewenang 3)dokter menyerahkan surat pernyataan pendegelasian wewenang kepada kepala puskesmas untuk diketahui kepala puskesmas. 4)dokter mensosialisasikan pendegelasian wewenang kepada petugas yang diserahi wewenang. 5)petugas yang diserahi wewenang menerima tugas yang
1/2
PENDELEGASIAN WEWENANG UPTD Puskesmas Raya
Kota Pematang Siantar
SOP
No. Dokumen
:
No.Revisi
:
Tgl. Terbit
:
Halaman
:
Surungan Nainggolan. SKM
NIP. 19660606 198903 1 025
diberikan 6)petugas
melaksanakan
kompetensi
sesuai
yang
didegelasikan 7)petugas melaporkan via telepon ataupun lisan kepada dokter sebagai pemberi wewenang.
2/2
PENDELEGASIAN WEWENANG UPTD Puskesmas Raya
Kota Pematang Siantar
SOP
No. Dokumen
:
No.Revisi
:
Tgl. Terbit
:
Halaman
:
Surungan Nainggolan. SKM
NIP. 19660606 198903 1 025
5. 7. DIAGRAM ALIR
Persiapan
Agar Proses pelayanan pasien tidak terlambat
Memberikan surat pendegelasian wewenang
Memberikan pada dokter
Melakukan nya sesuai prosedur
3/2
PENDELEGASIAN WEWENANG UPTD Puskesmas Raya
Kota Pematang Siantar
SOP
No. Dokumen
:
No.Revisi
:
Tgl. Terbit
:
Halaman
:
Surungan Nainggolan. SKM
NIP. 19660606 198903 1 025
8. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 9. UNIT TERKAIT
Semua Unit Pelayanan
Rekaman Historis
No
Halaman
Yang dirubah
Perubahan
4/2
Diberlakukan Tgl.