Hierarki Pelabuhan 476r1t

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUB SEKTOR TRANSPORTASI LAUT DI SULAWESI TENGGARA

PROGRAM DAN KEGIATAN TRANSPORTASI LAUT 1) Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut • Pembangunan dermaga Pelabuhan Laut di Sultra • Pembangunan pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Bungkutoko • Pelayanan Pelayaran Perintis. • Pengembangan Kawasan Pelabuhan Umum, khusus untuk komoditi pertambangan dan perkebunan. 2). Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut. • Rehabilitasi dermaga pelabuhan laut di Sultra • Rehabilitas Sarana Bantu Navigasi. 3) Program pembangunan dan rehabilitasi prasarana keselamatan pelayaran. • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Sarana Telekomunikasi Pelayaran (STP). • Rehabilitasi SBNP dan STP

RUTE TOL LAUT

24 PELABUHAN STRATEGIS PENDUKUNG TOL LAUT

PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA Secara geografis wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau dan perairan. Ini menjadikan kegiatan angkutan laut memegang peranan penting dan strategis Untuk mendukung proses kegiatan angkutan laut tersebut perlu suatu sarana yang berfungsi sebagai wadah bagi pelaku kegiatan angkutan laut berupa pelabuhan

Di Sulawesi Tenggara terdapat 1 KSOP dan 5 UPP yaitu : 1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari 2. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Baubau 3. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Raha 4. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kolaka 5. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pomalaa 6. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Langara

PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Sulawesi Tenggara terdapat 7 (tujuh) Pelabuhan Pengumpul yaitu :

1. Pelabuhan Kendari 2. Pelabuhan Bungkutoko 3. Pelabuhan Baubau 4. Pelabuhan Raha 5. Pelabuhan Kolaka 6. Pelabuhan Wanci 7. Pelabuhan Watunohu Dua dari Tujuh Pelabuhan Pengumpul di atas adalah pintu gerbang dari dan ke Sulawesi Tenggara yaitu : Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Baubau. Di Sulawesi Tenggara juga terdapat 7 (tujuh) Pelabuhan Pengumpan Regional 1. Pelabuhan Banabungi 2. Pelabuhan Ereke 3. Pelabuhan Pomalaa 4. Pelabuhan Rante Angin 5. Pelabuhan Olo-oloho 6. Pelabuhan Lapuko 7. Pelabuhan Kaledupa

PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA UPP BAUBAU •Pelabuhan Baubau (PP) •Pelabuhan Banabungi (PR) •Pelabuhan Talaga •Pelabuhan Binongko •Pelabuhan Sikeli •Pelabuhan Tomia •Pelabuhan Wanci (PP) • Pelabuhan Lasalimu •Pelabuhan Kaledupa (PR) •Pelabuhan Batu Atas •Pelabuhan Liana Banggai UPP Kelas I Baubau •Pelabuhan Lawele •Pelabuhan Kadatua •Pelabuhan Siompu •Pelabuhan Wamengkoli

UPP RAHA  Pelabuhan Raha (PP)  Pelabuhan Ereke (PR)     

Pelabuhan Labuhan Belanda Pelabuhan Maligano Pelabuhan Tampo Pelabuhan Buranga Pelabuhan Lelamo

 Pelabuhan Tondasi

UPP POMALAA  Pelabuhan Pomalaa (PR)  Pelabuhan Dawi Dawi  Pelabuhan Tangketada  Pelabuhan Toari  Pelabuhan Kasipute  Pelabuhan Boepinang

PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA

UPP KOLAKA • Pelabuhan Kolaka (PP) • Pelabuhan Lasusua • Pelabuhan Malombo • Pelabuhan Olo-oloho (PR) • Pelabuhan Rante Angin (PR) • Pelabuhan Watunohu (PP) • Pelabuhan Wolo

UPP LANGARA • Pelabuhan Langara (PP) • Pelabuhan Molawe • Pelabuhan Munse • Pelabuhan Lapuko (PR) • Pelabuhan Torobulu • Pelabuhan Lameruru • Pelabuhan Matarape

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN NOMOR 61 TAHUN 2009 PELABUHAN UTAMA

•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

PELABUHAN PENGUMPUL

•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

PELABUHAN PENGUMPAN

•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

HIERARKI PELABUHAN LAUT

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA

PELABUHAN

PELABUHAN

PELABUHAN

UTAMA

PENGUMPUL

PENGUMPAN

REGIONAL

SKALA PELAYANAN JANGKAUAN

PELAYANAN VOLUME ALIH

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Dalam negeri dan Internasional

Dalam Negeri

Dalam Negeri

Dalam Negeri

Antar negara dan antar provinsi

Antar provinsi

Dalam Provinsi

Dalam Kabupaten/Kota

jumlah besar

jumlah menengah

jumlah terbatas

jumlah terbatas

-

-

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul

MUAT FUNGSI PENGUMPAN

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA

PELABUHAN

PELABUHAN

PELABUHAN

UTAMA

PENGUMPUL

PENGUMPAN REGIONAL

PEDOMAN LOKASI PELABUHAN

- Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

- Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan petumbuhan wilayah;

- Kesesuaian dengan Tata ruang wilayah propinsi dan pemerataan pembangunan antar propinsi; - Kesesuaian dengan Tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

• Kesesuaian dengan Tata Ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;

- Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota propinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;

- Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

₋ Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA

PELABUHAN

PELABUHAN

PELABUHAN

UTAMA

PENGUMPUL

PENGUMPAN REGIONAL

JARAK DENGAN PELABUHAN LAINNYA

JARAK DENGAN RUTE ANGKUTAN LAUT LAINNYA

- Memiliki jarak - Mempunyai jarak - Jarak dengan tertentu dengan tertentu dengan pelabuhan pelabuhan pelabuhan pengumpan utama lainnya; pengumpul lainnya; lainnya; - Kedekatan - Mempunyai jarak dengan jalur tertentu terhadap pelayaran jalur/rute Internasional; angkutan laut dalam negeri;

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

- Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA

PELABUHAN UTAMA

PELABUHAN

PELABUHAN

PENGUMPUL

PENGUMPAN REGIONAL

FASILITAS

-

KAPASITAS KAPAL YANG DILAYANI

- Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

PANJANG DERMAGA

KEDALAMAN

Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

- Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; - Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

- Luas daratan dan perairan;

- Luas daratan dan perairan;

- Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal;

- Kemampuan Pelabuhan dalam melayani kapal.

KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009

KRITERIA

PELABUHAN

PELABUHAN

PELABUHAN

UTAMA

PENGUMPUL

PENGUMPAN

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

REGIONAL PEDOMAN



Jaringan Jalan Nasional dan/atau



Jaringan Jalan Nasional dan/atau



Jaringan Jalan Propinsi dan/atau



Jaringan jalan Kabupaten/kota dan/atau



Jaringan Jalur Kereta Api Nasional



Jaringan Jalur Kereta Api Nasional



Jaringan Jalur Kereta Api Propinsi..



Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

PENGEMBANGAN

PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA

LOKASI PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA

LOKASI PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA

LOKASI PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA

USUL TAMBAHAN PENETAPAN HIERARKI PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA Lokasi pelabuhan baru yang diusulkan antara lain : 1. 2.

Kab. Buton Kab. Buton Selatan

(Dongkala Pasar Wajo) (Sampolawa, Batauga, Batu Atas, Kadatua Timur, Kadatua Barat, Siompu Barat) 3. Kab. Buton Utara (Waodeburi/Lelamo) 4. Kab. Buton Tengah (Liana Banggai, Lombe, Wongko lakudo, Talaga Besar, Mawasangka Induk) 5. Kota Baubau (Lakologou, Jembatan Batu) 6. Kab. Konawe Selatan (Lakara, Lainea) 7. Kab. Konawe Utara (Mandiodo) 8. Kab. Muna ( Oempu/Walengkabola) 9. Kab. Muna Barat (Pajala, Tanjung Batu) 10. Kab. Bombana (Paria, Malandahi, Pulau Sagori, Larete, Batuawu) 11. Kab. Wakatobi ( Pulau Kapota, Pulau Runduma )

USUL TAMBAHAN PENETAPAN HIERARKI PELABUHAN LAUT DI SULAWESI TENGGARA Berdasarkan PERMENHUB No. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional →→masih terdapat pelabuhan baik yang telah dibangun melalui APBN maupun yang telah diusulkan Pemprov. Sultra yang belum masuk Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Usulan tersebut sesuai Surat Gubernur Sultra kepada Menteri Perhubungan Nomor : 552.3/4136 tanggal 18 September 2014 perihal Usul Tambahan Penetapan Hirarki Pelabuhan / Terminal di Sultra

ANGKUTAN LAUT PERINTIS Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah daeran yang telah berkembang. Sejak 1974 pemerintah melaksanakan program angkutan laut perintis. Ini bertujuan memfasilitasi daerah-daerah terpencil, daerah di pelosok, ataupun daerah di pulau terdepan dengan layanan moda kapal. Hal ini dilakukan karena pihak swasta enggan melayani jalur yang sepi penumpang.

PETA TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS R-37

PETA TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS R-38

PETA TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS R-39