Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan Dumuhung sy4b

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILU PANWASLU KELURAHAN DUMUHUNG KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM 1. Pemilihan Umum Pemilihan Umum atau di kenal dengan nama Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan angota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara demokratis maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokratis yang harus dijalankan secara Demokratis juga sebagai Kedaulatan Rakyat di daerah mempunyai beberapa Alasan yang konkrit dan nyata untuk dilaksanakan yaitu diantaranya : a) Pemilihan Umum merupakan alat atau sarana untuk pergantian kekuasaan yang paling demokratis. b) Pemilihan Umum merupakan alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan di tingkat Nasional dan Daerah. c) Pemilihan Umum menjadi pilihan paling demokratis untuk menguji kualitas kedekatan calon pemimpin dengan masyarakatnya. d) Pemilihan Umum mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya. e) Pemilihan Umum merupakan sarana mendapatkan informasi mengenai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sebelum rakyatnya menentukan pilihannya.

1|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

f)

Aspek jangkauan partisipasi, Pemilu juga menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi dihimpunnya aspirasi masyarakat.

2. Peserta Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu yang ada di Kecamatan Tahuna Timur di ikuti oleh 12 (dua belas) Partai yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKPI. Sedangkan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden di ikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Yaitu : 1. H. Ir. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin (Partai Pengusung yaitu PDIP, Golkar, PKB, Hanura, Nasdem, PPP, PKPI dan didukung oleh Partai Perindo, PSI) 2. H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno ( Partai Pengusung yaitu Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan didukung oleh Partai Berkarya) 3. Geografis Kelurahan Dumuhung Kelurahan Dumuhung adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 4 (empat) Lingkungan dan 12 (dua belas) RT (Rukun Tetangga) yaitu : 1. Lingkungan 01 meliputi RT 1, 2, 3 2. Lingkungan 02 meliputi RT 4, 5, 6 3. Lingkungan 03 meliputi RT 7, 8, 9 4. Lingkungan 04 meliputi RT 10, 11, 12 Jumlah penduduk 2.124 jiwa, dengan batas wilayah yaitu: bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Tidore, bagian

Timur

berbatasan

Kelurahan Tona II, bagian

Selatan

berbatasan dengan kampung Lenganeng dan bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Soataloara II. B. TUJUAN LAPORAN Tujuan dari penulisan laporan Akhir Panwaslu Kelurahan Dumuhung pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah: 1. Sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban dari Panwaslu Kelurahan Dumuhung dalam melaksanakan tugas mengawasi jalannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 2. Memberikan Gambaran tentang Prosedur Pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan pada Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang berada di wilayah Kelurahan Dumuhung Tahun 2019.

2|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

3. Sebagai bahan Analisa dan Evaluasi terhadap proses Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan pada Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. C. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan

Umum

Kecamatan,

Panitia

Pengawas

Pemilihan

Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. D. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penulisan Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan Dumuhung terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden 2019 adalah sebagai berikut : - BAB I Berisikan gambaran singkat terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Tujuan Penulisan Laporan, dan landasan Hukum Penyusunan Laporan. - BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan yang terdiri dari: (LHP Terlampir) a. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih b. Pelaksanaan Tahapan Kampanye c. Pelaksanaan Tahapan Logistik d. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Dinamika Permasalahan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan yang berisikan proses kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe (disertai dengan Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum) serta permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada

proses

Pelaksanaan

Pengawasan

Tahapan,

serta

hambatan-hambatan yang

mempengaruhi proses Pengawasan dan menjelaskan Keberhasilan Pengawasan dan kelemahan selama proses pelaksanaan Pengawasan. -

BAB III Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi, Kesimpulan yang terdiri dari Penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan Rekomendasi perbaikan

atas

Regulasi, perbaikan penyelenggaran Tahapan, dan perbaikan teknis

pengawasan . 3|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih 1. Persiapan Pengawasan : a. Tahapan Pembentukan PPDP Pada pembentukan PPDP yang ada di Wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur yang diusulkan Oleh PPS

melalui PPK, selanjutnya usulan

pembentukan PPDP dimaksud disampaikan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana pada tanggal 17 April 2018 PPDP yang ada di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur sudah terbentuk. b. Tahapan Pencocokan dan Penelitian : 1) Panwaslu Kelurahan melakukan Pengawasan terkait dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data

Pemilih

yang

dilakukan

oleh PPDP dalam

pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang ada di Kelurahan Dumuhung. 2) Melakukan koordinasi dengan PPS tentang Tugas PPDP, dan mendorong PPDP agar bekerja sama dengan pihak RT maupun Kepala Lingkungan untuk terlibat langsung secara aktif dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih, dan mendaftar pemilih yang belum terdaftar, terlebih khusus pemilih pemula. (Tabel daftar coklit terlampir) c. Tahapan Daftar Pemilih Sementara Dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dumuhung pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 160.00 wita dan bertempat di Sekretariat PPS, dari hasil pengawasan pleno sudah sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi dalam pelaksanaan Rekapitulasi masih didapati dalam Daftar Pemilih Sementara yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu meninggal dunia, pindah domisili yang belum di hapus, sehingga Panwaslu Kelurahan menyampaikan kepada PPS Kelurahan Dumuhung untuk dapat di perbaiki daftar pemilih yang masih terdapat TMS di masing-masing TPS, sehinga

dari koreksi didapat hasil Daftar Pemilih

Sementara Kelurahan Dumuhung tergambar dibawah ini: KELURAHAN

DUMUHUNG

TPS

L

P

JUMLAH

1

127

147

274

2

129

143

272

3

136

137

273

4

130

142

272

4|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

TOTAL

5

135

142

277

6

137

136

272

6

786

842

1.640

(LHP, BA dan Alat Kerja Terlampir) d. Tahapan DPSHP/DPT Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019, masih ada juga yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang memuat pemilih yang TMS belum di koreksi sehingga berpengaruh pada penetapan Daftar Pemilih Tetap dan tergambar

di

bawah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan: KELURAHAN

TPS

L

P

JUMLAH

1

121

136

257

2

127

137

264

3

131

135

266

4

120

128

248

5

124

141

265

6

131

130

261

6

754

806

1.560

DUMUHUNG

TOTAL 2. Kegiatan Pengawasan a. Tahapan Pembentukan PPDP :

Melakukan Pengawasan/Pencegahan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

dalam

melakukan

Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

agar

hasil

sinkronisasi Daftar Pemilih dapat dipastikan dengan membandingkan antara Daftar Pemilih dengan DPT terakhir . b. Tahapan Pencocokan dan Penelitian Melakukan Pengawasan terhadap Daftar Pemilih lewat pengecekan pelaksanaan tugas dari PPS dan PPDP dalam menjalankan pemutakhiran Data Pemilih agar sesuai dengan yang diharapkan, atas kepastian dan ketersedian Data Pemilih sesuai

mekanisme yang ada,

untuk

dapat

mencegah

kegandaan atau Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih dimaksud. c. Tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) : Melakukan Pengawasan terhadap Daftar Pemilih / Jumlah Pemilih yang dilakukan langsung oleh Panwaslu Kelurahan dalam melakukan pengawasan terkait Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPU ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kelurahan Dumuhung, dari hasil pengawasan tergambar tabel di bawah ini:

5|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

NO.

KELURAHAN

1

DUMUHUNG

JUMLAH

TPS

JUMLAH PEMILIH

1

274

2

272

3

273

4

272

5

277

6

272

6

1.640

d. Melakukan Pengawasan Terhadap DPSHP/DPT Dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dumuhung pada tanggal 13 Agustus 2018, dari hasil pengawasan pleno sudah sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, akan tetapi dalam pelaksanaan Rekapitulasi masih didapati dalam Daftar Pemilih Sementara yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu meninggal dunia, pindah domisili yang belum di hapus, sehingga Panwaslu Kelurahan menyampaikan kepada PPS Kelurahan Dumuhung untuk dapat di perbaiki daftar pemilih yang masih terdapat TMS di masing-masing TPS, sehinga dari koreksi didapat hasil Daftar Pemilih Sementara Kelurahan Dumuhung tergambar dibawah ini: KELURAHAN

DUMUHUNG

TOTAL

TPS

DPS

DPT

1

274

257

2

272

264

3

273

267

4

272

248

5

277

265

6

272

261

6

1.640

1.562

(LHP, BA, Tabel Rekapitulasi Pemilih terlampir) e. Tahapan DPT.HP-2 Dari hasil pengawasan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dua oleh Panwaslu Kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018 sudah sesuai dengan tahapan yang diatur dalan Peraturan KPU, seterusnya melakukan pengawasan terhadap pengumumannya di Sekretariat PPS sejak tanggal 10 Desember 2018, dan Daftar Pemilih Tetap dibawah ini:

6|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

tergambar tabel rincian

KELURAHAN

TPS

L

P

JUMLAH

1

121

141

262

2

130

143

273

3

142

142

284

4

127

137

264

5

129

139

268

6

135

137

272

839

1.623

DUMUHUNG

TOTAL 6 784 (LHP, BA, Tabel Rekapitulasi Pemilih terlampir) 3. Hasil-hasil Pengawasan a. Temuan : NIHIL b. Rekomendasi : NIHIL c. Tindak Lanjut Rekomendasi : NIHIL 4. Dinamika Dan Permasalahan Dalam melaksanakan pengawasan

ada beberapa permasalahan yang ditemui yaitu

pengawasan terhadap Pembentukan PPDP yang bertugas sebagai Pemutakhiran Data Pemilih masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan ada beberapa Petugas yang tidak mau melaksanakan tugas sehingga tugas dari PPDP dimaksud tidak

maksimal yang disebabkan oleh mekanisme pendaftaran

yang

bertumpuh pada PPS di Kelurahan dimana PPS itu melaksanakan tugas sebagai bagian integral Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Untuk mencapai tujuan yang maksimal terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih ada beberapa langka-langka pengawasan yang dilakukan, yaitu mendorong kepada PPDP dan PPS dalam melaksanakan tugasnya lewat

pencermatan dan

Pengecekan Daftar Pemilih untuk mendapat hasil yang lebih akurat dapat melakukan pengecekan ke

RT maupun Kepala Lingkungan yang ada

guna mendapat

informasi/masukan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih, memastikan keterpenuhan persyaratan sebagai pemilih yaitu pengecekan terhadap NIK, Nama, Jenis Kelamin dan Alamat

pada Kelurahan dimana ia tinggal dan menetap dan mendapatkan

kebenaran lewat By name By addres, selanjutnya tindak lanjut penerusan laporan pemeriksaan dimaksud diteruskan kepada PPDP dan PPS.

B. Pelaksanaan Tahapan Kampanye 1. Persiapan pengawasan : a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan Kampanye : 7|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

1. Mulai dari mempersiapakan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan kampanye diantaranya persiapan pendanaan yang tidak sesuai yang diharapakan, fasilitas yang digunakan, maupun tempat pelaksanaan kampanye. 2.

Dalam

melaksanakan

kampanye

diperhatikan/dilarang adalah

yang

mendasar yang

harus

dalam hal mempersoalkan lambang negara

Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang harus dijaga oleh TIM kampanye maupun TIM Sukses dari Peserta Pemilu dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 3.

Melaksanakan kampanye dengan menghasut dan memfitnah sesama Peserta Pemilu serta Calon Presiden dan Wakil Presiden

4.

Menggunakan kekerasan

kepada seseorang maupun kelompok masyarakat.

5.

Melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan dan ditetapkan.

6.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap pelaksanaan kampanye dari masing-masing Peserta Pemilu serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus dihindari.

b. Perencanaan Pengawasan : 1.

Dalam melaksanakan pengawasan yang harus diperhatikan adalah jadwal dari masing masing Peserta Pemilu serta Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye, sehingga pengawasan yang akan dilakukan hasilnya terarah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

2.

Sebelum turun lapangan diadakan pertemuan singkat Panwaslu Kecamatan dan sesama pengawas yang ada untuk membahas persiapan yang akan diawasi nanti,

maupun larangan-larangan apa

yang harus

disampaikan dalam

pelaksanaan kampanye. 3.

Harus memahami bentuk – bentuk kampanye dalam pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam undang-undang.

2. Kegiatan Pengawasan a. Pencegahan Pada dasarnya setiap pelaksanaan kampanye yang selalu

diperhatikan oleh

Panwaslu Kelurahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi dan misi dan program Peserta Pemilu serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena kampanye bisa dimaknai sebagai pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Oleh karena itu ada beberapa larangan dalam kampanye yang harus dipatuhi diantaranya yang sering di temukan dilapangan adalah keterlibatan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan yang lain yang membuat keputusan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Untuk itu sebagai langka awal untuk antisipasi larangan yang terurai diatas Panwaslu Kelurahan melakukan pencegahan lewat himbauan-himbauan atau peringatan awal 8|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

agar tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun TIM sukses dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena kalau dilanggar akan dikenakan sanksi yang bersifat istrasi maupun sanksi pidana. b. Aktivitas Pengawasan Dalam menjalankan tugasnya Panwaslu Kelurahan tatap terfokus kepada aturan yang mengatur yang diamanatkan oleh undang-undang. Setiap melaksanakan pengawasan kampanye terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tahuna Timur maupun dengan sesama

Panwaslu Kelurahan yang

melaksanakan tugas agar supaya pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Hasil – hasil Pengawasan a. Temuan : Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kampanye ada beberapa temuan diantaranya

keterlibatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN)

maupun Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan, Ketua-Ketua RT) melakukan

yang

keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu maupun pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden. Ada penyelenggara

yang tidak netral dalam melaksanakan tugasnya karena

sering mengikuti pelaksanaan kampanye-kampanye dilapangan maupun melalui media elektronik (Media Sosial). b. Rekomendasi : Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Kelurahan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

sehinga

setiap

kasus-kasus

pelaksanaan

kampaye yang ditemukan dilapangan maupun lewat media sosial itu senantiasa harus di lihat dulu lalu diteliti apakah kasus pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk di Rekomendasikan sebagai pelanggaran kampanye atau tidak, sehinga dalam melaksanakan Rekomendasi pelanggaran dimaksud benar-benar memenuhi unsurunsur Pelanggaran istratif atau Pelanggaran Pidana. c. Tindaklanjut Rekomendasi : Apabilah di temukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan, Ketua-Ketua RT) itu direkomendasikan kepada

atasan langsung dari ASN dan Perangkat

Kelurahan dimaksud maupun pembina ASN yang ada di wilayah tempat ia bekerja dengan sanksi bersifat istratif, begitu juga dengan semua Penyelenggara Pemilihan

yang ada

apabilah

melakukan pelanggaran

maka

akan

di

Rekomendasikan kepada atasannya yang lebih tinggi untuk dilakukan pembinaan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

9|Laporan Akhir Panwaslu Kelurahan

4. Dinamika Dan Permasalahan Pada dasarnya

dalam semua pelaksanaan pengawasan kampanye

ada beberapa

kendala/permasalahan dan hambatan-hambatan yang di ditemui di lapangan

yang

mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yaitu diantaranya tidak mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan kampanye

sehingga

menjadi keluhan bagi Panwaslu

Kelurahan untuk melakukan penegakan aturan pelaksanaan kampanye dimaksud. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Kelurahan dapat

melaksanakan

amanat

undang-undang yang mengatur pelaksanaan kampanye sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kampanye dimana dengan menyampaikan himbauan-himbauan kepada Aparatur Sipil Negara, Perangkat Kelurahan maupun masyarakat yaitu tentang larangan-larangan kampanye yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan , akan tetapi himbauan dan larangan dimaksud tidak di hiraukan, sehingga

rencana

atau

langka-langka

pengawas

Pemilihan dalam

hal

upaya

pada tahapan Pengadaan Logistik yaitu pengadaannya yang

tidak

pencegahan terjadinya pelanggaran itu menjadi terkendala.

C. Pelaksanaan Tahapan Logistik 1.

Persiapan Pengawasan : a. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Logistik : Kerawanan

sesuai dengan apa yang di harapkan dan kadang kala tidak ada koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan mengenai penyediaan dan pemenuhan perlengkapan logistik itu sendiri. Kerawanan dalam proses produksi yang mencakup ketepan waktu pengadaan dan kesesuain

dalam

jumlah

pengadaan

dan

pengadaanya

tidak

memberikan

keuntungan maupun kerugian bagi Peserta Pemilu maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. b. Perencanaan Pengawasan : Strategi dan fokus pengawasan dilakukan yaitu terhadap logistik, dimana tersedianya semua kelengkapan pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan yang lainnya. Mengawasi jalannya

penyaluran logistik

didistribusikan ke tempat

sesuai dengan tujuan logistik itu

yang seharusnya yaitu

mencakup ketepatan waktu

pengiriman, kesesuaian jenis dan jumlah logistik serta pengamanan logistik itu sendiri. 2. Kegiatan Pengawasan : a. Pencegahan :

10 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam semua pengelolaan logistik maka yang harus menjadi fokus pengawasan sebagai upaya pencegahan yaitu

prosedur

penerimaan logistik serta terdistribusi ketempat dimana logistik itu di sampaikan. Mengawal semua pendistribusian logistik terhadap kesesuaian jumlah yang di adakan agar terjaminnya keamanan logistik itu sendiri sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. b. Aktivitas Pengawasan : Dalam melaksanakan tugasnya pengawasan pemilihan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan terhadap pelaksanaan penyaluran logistik itu mengacu pada tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan dimana mewujudkan pemilu secara demokratis. 3. Hasil – hasil Pengawasan : a. Temuan : Pelaksanaan pengepakan logistik yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan Jajaran dibawahnya yaitu PPK yang mempersiakan perlengkapan untuk di distribusikan ke PPS dan TPS tidak melibatkan Panwaslu Kelurahan, sehinga ada dugaan berpotensi memunculkan pelanggaran dalam pengelolaan pengepakan logistik. Selanjutnya dalam hal penyediaan perlengkapan logistik yang lainnya tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip Jumlah, jenis, sasaran waktu, kualitas dan efisien sehingga mengakibatkan kerawanan terjadinya pelanggaran. b. Rekomendasi : Dalam hal Pengawasan terhadap penanganan satu pelanggaran Panwaslu Kelurahan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, apabila kasus pelanggaran pemilhan itu memenuhi unsur seperti pelanggaran istratif maka

akan

dilakukan Rekomendasi terhadap yang bersangkutan kepada atasannya dimana tempat ia bekerja. Selanjutnya apibila kasus pelanggaran pemilihan itu mengarah pada tindak pidana maka semuanya akan diteruskan pada yang berwenang yang menangani tindak pidana yaitu Gakumdu. c. Tindaklanjut Rekomendasi : Rekomendasi akan

ditindak lanjut apabilah kasus-kasus Pengadaan logistik ,

pendistribusian/penyebarannya itu memenuhi unsur-unsur istratif maupun memenuhi unsur tindak pidana. 4. Dinamika dan Permasalahan : Dalam

kegiatan pengawasan

tidak luput dari permasalahan

diantaranya ketidak

tahuan Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan terhadap penyaluran logistik yang dilakukan oleh

KPU maupun jajaran yang dibawahnya

11 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

yang mencakup

ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengiriman logistik itu sendiri. Adapun halangan halangan yang sering ditemukan adalah

cuaca yang tidak memungkinkan untuk

penyaluran logistik seperti adanya hujan, pengadaan transportasi yang tidak memadai maupun terstandart, pengawalan logistik ke tempat tujuan tidak maksimal. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan : Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan, Pendistribusian/penyebaran yang mencakup ketepatan waktu pengiriman, ketepatan tujuan dari logistik itu di kirim, penggunaan transportasi yang standart dan pengawalan dan pengamanan serta adanya prosedur penerimaan yang benar kiranya disetiap kegiatan dimaksud melibatkan Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Pemilihan Kelurahan yang ada di wilayah masing-masing.

D. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara 1. Persiapan Pengawasan : a. Kerawanan-kerawanan Dalam Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara : - Kerawanan

dalam

menimbulkan

pemungutan

suara

ketidaknetralan

KPPS

sehingga

ketidakpuasan saksi maupun pasangan calon, memberi kesempatan

kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, KPPS mencoblos sisa surat suara

yang ada, memberikan kesempatan kepada pemilih untuk

mencoblos lebih dari satu surat suara. Dan kerawanan dalam tahapan pemungutan suara yang paling fatal adalah KPPS melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tata cara pemungutan suara. - Kerawanan dalam Penghitungan Suara diantaranya adalah lemahnya kapasitas KPPS dalam melaksanakan penghitungan Suara dimana KPPS dimaksud tidak Berintegritas bisa di indikasikan Penghitungan suara dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan tata cara penghitungan dan sering terjadi kesalahan kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanaan penghitungan suara. - Kerawanan – kerawanan dalam Rekapitulasi Surat suara diantaranya adalah tidak akurasinya pencatatan dengan

jumlah

perolehan suara seperti penggunaan pemilih

maupun

jumlah

formulir terkait

pengguna hak pilih, dan

tidak jelasnya mengenai akurasi suarat suara yang diterima oleh KPPS seperti surat suara tidak terpakai, surat suara yang rusak, surat suara Sah dan Surat suara tidak sah sehingga membingungkan dalam Rekapitulasi Surat Suara. b. Perencanaan Pengawasan : - Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilakukan strategi-strategi oleh Panwaslu Kelurahan formulir

yang

yaitu diantaranya memerikasa

terkait

dengan

akurasi/pengisian semua

Pemungutan, Penghitungan dan Rakpitulasi

Perolehan suara.

12 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

- Menyiapkan Rekomendasi terhadap perbaikan perbedaan perolehan

terkait dengan perbedaan-

Suara serta mempersiapkan pencatatan perbedaan/selisih

sebagai bahan koreksi untuk dapat memperbaikinya. 2. Kegiatan Pengawasan : a. Pencegahan

:

Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan suara sering menimbulkan masalah dimana tahapan dimaksud memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi, sehinga dilakukan pencegahan awal yaitu dengan menjaga ketepatan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara. Dalam Tahapan Pemungutan Suara harus melindungi keterpenuhan hak pilih bagi warga masyarakat yang memenuhi syarat yang terdaftar dalam DPT untuk terlayani dalam proses Pemungutan Suara. Dilakukan Pencegahan lewat koordinasi dini dengan PPK/PPS/KPPS mengenai Pemungutan, Penghitungan

dan Rekapitulasi Perolehan

ketersedian

yang

perlengkapan

digunakan

agar

Suara

pelaksanaan

yaitu

tentang

Pemungutan,

Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara itu berjalan dengan baik sesuai tata cara pelaksanaannya. b. Aktivitas Pengawasan : Pada dasarnya semua aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan itu berjalan sesuai dengan aturan yang mengatur, oleh sebab itu sebelum melaksanakan tugas Panwaslu Kelurahan tetap berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tahuna Timur maupun sesama Panwaslu Kelurahan yang ada di wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan atasan yang ada diatasnya. Adapun aktivitas yang dilakukan adalah bagimana menjalankan tugas itu sesuai dengan arahan-arahan yang diatur, dimana setiap kegiatan pengawasan perlu mendapat perhatian serius karena langka-langka upaya untuk pencegahan bisa terlaksana dengan baik . 3. Hasil – hasil Pengawasan : a. Temuan : 1) Untuk Penghitungan Suara hasil yang diperoleh yaitu perihal sah dan tidak sahnya surat suara yang sudah dicoblos itu masih menjadi polemik yaitu tanda coblos yang tidak menggunakan alat coblos, seperti keberadaan surat suara yang sobek dan hilang sebagian kertasnya. 2) Sedangkan untuk Rekapitulasi Perolehan suara masih ditemukan yaitu mengenai pencatatan-pencatatan tentang Penggunaan hak pilih sering terdapat kesalahan penulisan, penempatan jumlah DPT yaitu laki – laki dan Perempuan salah penulisan, masih ditemukan adanya pemilih tambahan melebihi 2% dari DPT.

13 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

b. Rekomendasi : 1) Untuk Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara lewat Rekomendasi lisan yaitu terkait dengan pembetulan-pembetulan penulisan yang terdapat pada semua alat

kelengkapan

yang

berhubungan

dengan

pencatatan Penghitungan dan

Rekapitulasi Perolehan Suara yang penulisannya salah pada saat hari tanggal Pemungutan Suara. 2) Tindak lanjut Rekomendasi : Untuk Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara itu hanya disampaikan secara lisan lewat PPS pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tahuna Timur untuk memperbaiki kesalahan - kesalahan penulisan yang ada. 4. Dinamika Dan Permasalahan : Pada dasarnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan tidak luput

dari

permasalahan-permasalahan

yang

di alami

di

lapangan

dimana

permasalahan dan hambatan dimaksud sangat mempengaruhi jalannya pengawasan. Adapun kejadian kejadian yang penting yang muncul saat pelaksanaan pengawasan yaitu adanya keterlibatan aparat penyelenggara negara dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terlibat dalam upaya mempengaruhi pemilih, melakukan intimidasi atau mobilisasi untuk mempengaruhi pilihan pemilih. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan : Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS pada pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan suara sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dan telah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semua pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan

selama

pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan

dan

Rekapitulasi Perolehan Suara. Akan tetapi masih ada kelemahan-kelemahan yang di alami oleh Panwaslu Kelurahan yaitu kurangnya koordinasi lapangan apabilah ada permasalahan atau pelanggaran yang terjadi sehingga, mengakibatkan pihak – pihak yang merasa dirugikan

tidak senang dengan

Panwaslu Kelurahan dimaksud.

14 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

pengawasan

yang dilakukan oleh

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan

terhadap

semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat di nilai bahwa penyelenggaraan tahapan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang

Pemilihan

Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD

Kabupaten/Kota maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana semua kegiatan pengawasan yang

dilakukan

oleh Panwaslu yang ada di Kelurahan dan Pengawas

TPS sudah bekerja dengan baik, bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menerima dan menindaklanjuti semua laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yaitu mengenai Pemilihan, dan dapat melaporkan semua hasil pengawasan sesuai dengan tahapan secara periodik atau berdasarkan kebutuhan . B. Rekomendasi Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Setiap Tahapan yang dilakukan oleh PPS dapat di Rekomendasikan apabila terjadi kesalahan di setiap kegiatan Pemilu baik Regulasi dan Pengawasan kegiatan di Kelurahan Dumuhung bila terjadi Permasalahan dalam setiap Tahapan . Pada dasarnya Perbaikan setiap Regulasi yang terjadi di setiap kegiatan Penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman

pada aturan

sebagaimana

sudah

diamatkan oleh

Undang-undang Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan di setiap Tahapan harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang. Perbaikan Teknis Pengawasan Disetiap Kegiatan Pengawasan melakukan Pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadi masalah karena hal ini merupakan Tugas dari Panwaslu Kelurahan dan Perlu diingatkan Kepada Penyelenggara jangan terjadi yang tidak diinginkan dan sebelum melaksanakan tugas berpedoman pada aturan yang berlaku.

Demikian Laporan Akhir ini di buat sebagai bentuk Pertanggungjawaban dari Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Dumuhung yang menjalankan tugas mengawasi Jalannya Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Maupun Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tahuna Timut Kabupaten Kepulauan Sangihe .-

Tahuna Timur, 30 Mei 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Dumuhung 15 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Alat Kerja Pengawasan Tahapan - Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih - Tahapan Kampanye - Tahapan Logistik - Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara 2. Dokumen Lainnya - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. - PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilu 2019 - Surat Edaran / Instruksi - SK Nomor: 03-KEP/Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se – Kecamatan Tahuna Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. - Foto atau Video

16 | L a p o r a n A k h i r P a n w a s l u K e l u r a h a n