Manajemen Proyek 631i3w

C E R T IF IC A T E IS O 9 0 0 1 N o .2 8 0 3 0 1 1

1

Urutan Hirarki Dokumen Kontrak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Surat Perjanjian Kerja Konstruksi, Surat Penunjukan Penyedia Jasa Surat Penawaran Addendum Dokumen Lelang (bila ada), Syarat-syarat Khusus Kontrak Syarat-syarat Umum Kontrak Spesifikasi Teknis Gambar-gambar Daftar Kuantitas dan Harga Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (tidak termasuk analisa harga satuan pekerjaan)

2

Hubungan Unsur Proyek

PPK a/n Pengguna Jasa

Direksi Pek

Aspek Non Teknis

Konsultan Supervisi

Penyedia Jasa

Direksi Teknis Aspek Teknis

3

Kewajiban Penyedia Jasa Pada Periode Pelaksanaan •Melaksanakan civil works sesuai urutan jadwal pekerjaan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dipersiapkan untuk pelaksanaan (Man, Money, Machine, Material) dalam batasan waktu yang ditetapkan Pada Periode Pemeliharaan •Memelihara seluruh pekerjaan konstruksi yang telah diserah-terimakan (dulu di-PHOkan)

4

Jadwal Kegiatan Proyek TT KONTRAK

SPMK

PCM

REKAYASA LAPANGAN

PHO

FHO

MAX 7 hr

MAX 14 hr

MASA PELAKSANAAN

MASA PEMELIHARAAN

JAMINAN PELAKSANAAN

5

Min 14 hr

PCM (Pre Construction Meeting)  Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) adalah rapat /pertemuan awal yang diadakan atas prakarsa/ undangan dari Pengguna Jasa yang dihadiri oleh Direksi Teknis (Konsultan Pengawas), Penyedia Jasa (Kontraktor) dan Sub Kontraktor (jika ada  Tujuan : untuk menyamakan pengertian/bahasa yang sama mengenai Dokumen Kontrak (termasuk Spesifikasi) yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan.  Pembahasan pada PCM meliputi hal-hal jadwal pelaksanaan, mobilisasi, rencana kerja dan metoda kerja, tata cara pengukuran volume pekerjaan (opname).

6

PCM(Pre Construction Meeting)  Permen PU No.43 tahun 2007 PCM diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterbitkannya SPMK, dng bahasan:  Organisasi Kerja  Tata Cara Pengaturan Pekerjaan  Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan  Jadwal Pengadaan Bahan, Mobilisasi Peralatan & Personil  Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan  Sosialisasi kepeda masyarakat & pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja  Penyusunan Program Mutu

7

MOBILISASI  Periode Mobilisasi ICB 90 hari, NCB 60 hari, LCB 30 hari dimana peralatan laboratorium harus sudah lengkap dalam waktu 60 hari (ICB), 45 hari (NCB) dan 30 hari (LCB).  Setelah PCM, dalam waktu 15 hari setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM), Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuannya program mobilisasi yang terinci (termasuk program perkuatan jembatan, bila ada) dan jadwal pelaksanaan yang terinci yang menunjukkan bagaimana Pekerjaan harus diselesaikan dalam Waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak

8

MOBILISASI Program Mobilisasi :  Pembelian atau penyewaan lahan untuk base camp Kontraktor, jalan alih sementara, untuk penyimpanan peralatan, untuk bangunan kantor, rumah, atau penggunaan lainnya yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan.  Mobilisasi dan pemasangan Instalasi Konstruksi dan semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dari lokasi asal sampai lokasi lapangan di mana instalasi dan peralatan itu digunakan menurut Kontrak ini.  Penyediaan dan pemeliharaan base camp Kontraktor, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya. 9

MOBILISASI 





Perkuatan jembatan lama jika perlu, untuk Pengangkutan Peralatan Konstruksi. Termasuk daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium lapangan beserta peralatan laboratorium

10

Rekayasa Lapangan Rekayasa Lapangan terdiri atas :  Rekayasa Lapangan untuk mendetilkan rancangan asli, dilakukan pada periode mobilisasi dan hanya diterapkan pada Rancangan Bertahap (Phasing Design).  Rekayasa Lapangan untuk menerapkan rancangan detil di lapangan, umumnya dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan, dan dapat diterapkan baik pada Rancangan Bertahap (Phasing Design) maupun pada Rancangan Lengkap (Full Engineering Design) 11

Rekayasa Lapangan Kegiatan Rekayasa Lapangan terdiri dari Survai Lapangan dan Analisis Data Lapangan  Survei lapangan termasuk peralatan pengujian yang diperlukan dan penyerahan laporan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) dalam 30 hari setelah pengambil-alihan lapangan yang mencakup tetapi tidak terbatas: a) Perkerasan Lama dan Geometrik Jalan b) Sistem Drainase Yang Ada c) Pekerjaan Perlindungan Talud d) Jembatan Lama e) Perlengkapan Jalan & Pengatur Lalu Lintas Lama  Peninjauan kembali rancangan oleh Direksi Teknis telah selesai dalam 60 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) 12

Prosedur Rekayasa Lapangan (APBN) REKAYASA LAPANGAN PERUBAHAN VOLUME

MEKANISME

 Dana Tetap ( Balance Budget )  Struktur Konstruksi Jalan Tetap  Target Efektif Tetap

 Kasatker/Pemimpin Kegiatan mengusulkan Justifikasi Teknik dari Kontraktor kepada Peneliti Pelaksana Kontrak utk dibahas.Selanjutnya menetapkan persetujuan perubahan

 Dana Tetap ( Balance Budget )  Struktur Konstruksi Jalan Berubah  Target Efektif Berubah

 Kasatker/Pemimpin Kegiatan mengusulkan Justifikasi Teknik dari Kontraktor kepada Peneliti Pelaksana Kontrak utk dibahas. Usulan disampaikan ke Dirjen BM c.q Dir Jalan & Jemb.Wiltim,selanjutnya dibahas bersama dg.Dir Bintek n Dir.Binpran utk menetapkan persetujuan

 Dana Berubah < 10 %  Kasatker/Pemimpin Kegiatan mengusulkan  Struktur Konstruksi Jalan Tetap atau Berubah Justifikasi Teknik dari Kontraktor kepada Peneliti Pelaksana Kontrak utk dibahas.  Target Efektif Berubah Usulan disampaikan ke Dirjen BM c.q Dir Jalan & Jemb.Wiltim,selanjutnya dibahas bersama dg.Dir Bintek n Dir.Binpran utk menetapkan persetujuan 13

Perubahan Kontrak (Addendum) Permen PU No.43 tahun 2007 :

Bilamana terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia Jasa (Kontraktor) dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : •menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak •menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran •mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan 14

Perubahan Kontrak (Addendum)  Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal  Perintah perubahan pekerjan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia Jasa (Kontraktor), ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.  Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara Sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak

15

Perubahan Kontrak (Addendum) Perubahan Kuantitas dan Harga 



Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% dari kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran utama tsb disesuaikan dengan negosiasi. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa HS kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi

16

Perpanjangan Waktu Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu :    

Pekerjaan tambah, Perubahan desain Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Jasa (Kontraktor)

17

S.C.M Show Cause Meeting  SCM ( Rapat Pembuktian Kemampuan Kontraktor ) Diadakan bila pelaksanaan kontrak terlambat dan mengarah kepada kritis atau bila diperkirakan akan terjadi kondisi terlambat atau kritis guna pengendalian secara ketat agar pelaksanaan dapat diselesaikan tepat waktu  Kewenangan bertingkat pelaksanaan SCM : Tingkat I (wajar) : Satker/PK Tingkat II (Terlambat) : Dinas Propinsi Tingkat III (Kritis) : Ditjen  Produk SCM : - Program kerja untuk mengatasi keterlambatan - Target “Test Case” yaitu progres fisik yang disepakati harus dicapai kontraktor untuk masa test case (15/30 hari) 18

S.C.M Show Cause Meeting Pada saat kontrak dinyatakan kritis maka Direksi Pekerjaan menerbitkan surat

peringatan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor) dan selanjutnya menyelenggarakan SCM  Dalam SCM Direksi Pekejaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara SCM.  Jika uji coba pada SCM tahap 1 gagal maka dilakukan SCM tahap 2 & jika uji coba pada SCM tahap 2 gagal maka dilakukan uji coba pada SCM tahap 3.  Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor) atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.  Jika SCM tahap 3 gagal maka PPK dapat menyelesaikan pekerjaan melelaui kesepakatan 3 pihak atau memutus kontrak

19

S.C.M Show Cause Meeting Kontrak dinyatakan kritis bilamana :

 Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 10% dari rencana

 Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 5% dari rencana

 Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat < 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan 20

S.C.M Show Cause Meeting 

Kondisi Pelaksanaan Kontrak : I.Rencana 0-70%

II.Rencana 70-100%

Wajar

Deviasi<10%

Deviasi<5%

Terlambat

10% <20%

5% <10%

Kritis

Deviasi>20%

Deviasi>10%

Periode

Kondisi Pelaksanaan Kontrak

21

Serah Terima Pekerjaan ( PHO ) •

PPK membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari atasan langsung, proyek, direksi teknis

•

Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pertama pekerjaan

•

PPK memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat BA penyerahan pertama pekerjaaan 22

Serah Terima Pekerjaan ( PHO ) • Setelah penyerahan pertama pekerjaan PPK membayar 100% dari nilai kontrak dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak • Penyedia Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

23

Penyerahan Akhir Pekerjaan (F HO ) • Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan • PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat BA penyerahan akhir pekerjaan • Setelah penyerahan akhir pekerjaan PPK wajib mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan • Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka PPK berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas negara, penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selma 2 tahun 24

Penyesuaian Harga (Eskalasi) • Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 bulan • Rumus yang digunakan di Bina Marga : K = V x [ l(Ln-Lo)/Lo + f(Fn-Fo)/Fo + m1(M1n-M1o)/M1o + m2(M2n-M2o)/M2o + m3(M3n-M3o)/M3o + e(En-Eo)/Eo

25

Penyesuaian Harga (Eskalasi) dimana : l, f, m1, m2, m3, dan e merupakan faktor-faktor standar yang tercantum dalam daftar faktor komponen biaya untuk komponenkomponen yang bersifat relatif dari (l) pekerja, (f) bahan baker dan minyak pelumas, (m1) semua jenis bahan quarry dan galian, (m2) bahan pabrikan, (m3) bahan pabrikan khusus dan (e) peralatan. l + f + m1 + m2 + + m3 + e = 0,85 di mana a = 0,15 Rujukan untuk Eskalasi/Deskalasi Badan Pusat Statistik (BPS) : “Indikator Ekonomi”, Badan Pusat Statistik (BPS) : “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Harga industri untuk solar yang diterbitkan oleh Pertamina

26

Jaminan Proyek 

Jaminan Pelaksanaan Sebesar 5% dari Nilai Kontrak, Masa berlakunya minimal sejak tanggal penandatanganan kontrak s/d 14 hari setelah FHO ( Penyerahan akhir pekerjaan )



Jaminan Uang Muka Sebesar 20% dari Nilai Kontrak, Masa berlakunya minimal sejak tanggal permohonan pembayaran Uang Muka s/d 14 hari setelah tanggal PHO ( Serah Terima Pertama Pekerjaan )



Jaminan Pemeliharaan Sebesar 5% atau 10% dari Nilai Kontrak, Masa berlakunya minimal sejak tanggal PHO s/d 14 hari setelah tanggal FHO (Penyerahan akhir pekerjaan) 27

Pembayaran 



Uang Muka - Besarnya 20 % dari Nilai Kontrak - Menyerahkan Jaminan Uang Muka - Permohonan pembayaran Uang Muka secara tertulis disertai dengan rencana penggunaan Uang Muka Prestasi Pekerjaan ( Sertifikat Bulanan ) - Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan - Disepakati oleh Kontraktor,Konsultan,Direksi - Pengajuan Tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan tiap bulan - Setiap pembayaran harus dipotong retensi 5%, pengembalian Uang Muka 20%, dan pajak 2% 28

Mekanisme Pembayaran MC (Monthly Certificate)

MC ttd Konsultan & Pimbaglak

Bendahara Proyek

Pimbaglak : Proses tanda tangan berkas

Back Up data MC : 1. Back Up Quantity 2. Back Up Quality 3. Laporan Bulanan 4. Kontrak 5. Addendum (Jika ada) Verifikasi data MC & penerbitan : 1. Kwitansi 2. Berita Acara Pembayaran 3. Rekap Pembayaran 4. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 5. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Belanja) 6. Resume Kontrak 7. Faktur Pajak & SSP 29

Mekanisme Pembayaran Ka. Satker : Proses tanda tangan berkas Penguji/Penerbit SPM : Verifikasi berkas, penerbitan SPM & tandatangan

KPPN : Verifikasi & diterbitkan SP2D

Proses penerbitan SP2D : 1. Loket 2. Kasub Verifikasi 3. Kasi Perbendaharaan 4. Ka. Kas KPPN 5. Ka. KPPN SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

BANK : Proses pencairan dana ke rekening Perusahaan 30

Referensi : • Keppres 80/2003 • Syarat-syarat Umum Kontrak • Syarat-syarat Khusus Kontrak • Spesifikasi Teknis

SEKIAN TERIMA KASIH 31