Paper Mata Kuliah Hubungan Kerja 3el2t

PAPER MATA KULIAH HUBUNGAN KERJA

HAK NORMATIF BURUH TRANSPORTASI

OLEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA -2007-

Sudah menjadi realitas yang sangat jelas di depan mata, bahwa kondisi kaum buruh di Indonesia masih sangat jauh keadaannya dari cita-cita luhur bangsaIndonesia sebagaimana tertuang di dalam dasar negara dan UUD 1945. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, terutama faktor lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah terhadap kaum buruh yang sebenarnya adalahrakyatnya sendiri. Dan yang tak kalah dari itu, adalah faktor dari kaum buruh itu sendiri yang mengalami proses pembodohan dan pembelengguan yang telah begitu lama sejak jaman orde baru sampai sekarang. Tak heran kalau secara umum kaum buruh masih banyak yang belum 1

tahu akan hak-hak yang seharusnya dimiliki. Dengan kondisi seperti diatas banyak sekali hak-hak yang seharusnya dimiliki kaum buruh, banyak sekali yang dirampas begitu saja oleh kesewenangwenangan pengusahanya. Terlebih lagi kondisi buruh di sektor transportasi di manapemberlakuan aturan-aturan normatif atau dasar tidaklah ada. Hak normatif buruh adalah suatu kehendak atau kepentingan buruh yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak Normatif Buruh Secara umum, hak normatif buruh jika dikaitkan dengan hubungan kerja, maka yang seharusnya menjadi hak buruh adalah: hak atas upah, istirahat, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Hak-hak tersebut merupakan merupakan hak pokok yang prinsipil dan harus didapatkan oleh buruh tanpa harus meminta kepada pihak pengusaha karena hak-hak tersebut telah dilindungi oleh UU. Secara garis besar hak normatif dapat dipilah menjadi: 1. Hak Politis : misalnya hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak dipilih dan memilih, hak untuk tidak didiskriminasi, dsb. 2. Hak Medis/Kesehatan : misalnya atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan (bagi perempuan), hak istirahat, hak atas jaminan pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. 3. Hak Sosial : hak cuti kawin, libur resmi, bekerja pada malam hari (bagi perempuan), dsb. 4. Hak Ekonomis : misalnya upah, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, fasilitas perumahan dan sebagainya

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari majikan/pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan dan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. (PP No. 8 Tahun 1981) Peran Buruh Sektor Perekonomian Negara

Transportasi

di

dalam

Sebuah

Sistem

Buruh sektor transportasi (sopir trailer, sopir bus kota, sopir truk, sopir taksi, 2

dsb) merupakan bagian dari kaum buruh yang mempunyai peran yang sangat strategis di dalam sebuah sistem perekonomian negara. Karena sopir adalah tenaga produktif yang bekerja di bidang distribusi barang dan turut memperlancar arus mobilisasi tenaga kerja didalam sebuah sistem perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, seharusnya kita (para sopir/buruh transportasi) menyadari kalau sebenarnya posisi yang kita punyai adalah sangatlah strategis/menentukan sekali didalam menggerakkan perekonomian negara. Oleh sebab itu peran sopir angkutan barang ataupun sopir angkutan penumpang tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut diatas, bukanlah sekedar omong kosong belaka. Satu contoh kecil saja, dimana pada waktu banjir melanda Jakarta pada awal bulan lalu, hampir semua aktifitas perekonomian lumpuh. Hal tersebut disebabkan terputusnya jalur transportasi darat akibat banjir besar, sehingga pendistribusian barang produksi dan arus mobilisasi penumpang yang umumnya adalah buruh/pekerja terhenti total. Bisa kita bayangkan betapa pentingnya peran buruh transportasi dalam proses produksi serta urat nadi bagi perekonomian di suatu negara. Kondisi

Buruh

Sektor

Transportasi

Dari uraian diatas digambarkan betapa strategis sekaligus betapa vitalnya peran buruh transportasi/sopir angkutan barang dan sopir angkutan penumpang dalam sebuah sistem perekonomian negara. Oleh sebab itu apakah peran yang begitu menentukan harus diimbangi oleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para buruh sebagaimana yang diamanatkan oleh bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dan dipertegas oleh UU Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1, 2, dan 3? Seperti yang kita alami sendiri, bahwa kondisi para sopir/buruh transportasi tidak jauh beda jika dibandingkan dengan kondisi buruh pada umumnya. Bahkan untuk beberapa hal yang mendasar kondisi kami buruh di sektor transportasi lebih buruk seperti tidak mendapatkan hak normatif sebagaimana layaknya buruh sektor lain. Hal tersebut masih bisa kita lihat bahwa buruh transportasi atau sopir dan awak lainnya tidak diberikan upah pokok/upah bulanan, jam kerja yang tidak jelas, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dsb. Jelas keadaan diatas bagi para buruh transportasi/sopir sangatlah ironis jika dibandingkan dengan posisi strategis yang dimilikinya. Yang seharusnya para buruh transportasi/sopir harus mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah, sekaligus diberikan kesejahteraan yang lebih baik pula jika dibandingkan dengan buruh di sektor lain. Mengingat bidang pekerjaannya memerlukan keahlian dan keterampilan serta mempunyai resiko kerja yang sangat tinggi. Penyebab Keterpurukan Buruh Transportasi Lalu apa yang menjadi penyebab kondisi sopir sedemikian rupa? satu pertanyaan yang harus kita pecahkan dan kita carikan solusi bersama. 3

Sudah pasti keadaan tersebut secara umum disebabkan oleh sebab yang sama, yaitu ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib buruh transportasi dan kepada buruh secara umum. Suatu hal yang telah lama berlangsung di negeri ini. Hal diatas juga diperparah dengan kurangnya pengalaman buruh transportasi/sopir dalam mengorganisasikan kekuatan yang dimiliki sehingga dengan sendirinya memperlemah posisi tawar atau bargaining position dihadapan pengusaha dimana mereka bekerja. Disamping itu juga, karena lemahnya persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh para buruh transportasi itu sendiri sehingga keberadaannya hanya dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Hal itu bisa kita lihat bahwa pada umumnya masih banyak para sopir yang sampai sekarang belum mempunyai organisasi sebagai alat perlindungan sekaligus sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kalaupun toh ada para sopir yang sudah berorganisasi itu pun jumlahnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah secara keseluruhan para sopir di negeri ini. Dan watak organisasinya juga masih bersifat ekonomis dan perjuangannya masih bersifat lokal sebatas tempat kerja masing-masing. Sehingga dengan sendirinya tidak mampu untuk memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan khusus yang diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi para sopir. Upah Sektoral Bagi Sopir Pengalaman perjuangan buruh di seluruh dunia menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan kesejahteraan yang sesungguhnya menjadi hak dasar bagi kaum buruh/pekerja, tidaklah diraih begitu saja. Akan sangat mustahil kalau kesejahteraan itu akan diberikan secara sukarela oleh pengusaha. Dan tidak mungkin juga kalau pemerintah dengan begitu saja memberikan perlindungan kepada kaum buruh tanpa ada tekanan politik dari kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya. Hal itu bisa kita lihat lewat pengalaman kaum buruh pada awal abad ke-20 didalam memperjuangkan upah, jam kerja serta peningkatan kesejahteraan yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Dan pada akhirnya lewat perjuangan yang panjang dan melelahkan kaum buruh memenangkan tuntutannya di hadapan pengusaha dan pemerintahan yang berkuasa yang sekarang selalu diperingati setiap tanggal 1 Mei oleh kaum buruh sedunia sebagai hari kemenangan. Dari pengalaman tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil apabila nantinya para sopir mendapat upah pokok yang sekarang ini memang belum kita dapatkan. Karena itu kaum buruh harus punya bekal pemahaman hukum yang memadai, sebagai landasan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan yang selama ini belum pernah dirasakan. Organisasi sebagai Alat perjuangan Para sopir harus membangun organisasi mulai dari sekarang. Sebuah organisasi 4

harus dibangun mulai dari garasi masing-masing dan nantinya diperluas meliputi teritori kawasan-kawasan dimana para sopir bekerja. Dan akhirnya diperluas hingga ke tingkat nasional sehingga keberadaan para sopir tidak lagi dianggap sebelah mata oleh pengusaha dan pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan upah sektoral begi para sopir hanya mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintah apabila sopir sadar akan haknya tersebut.

Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Upah adalah hak dasar/hak normatif yang harus diberikan kepada kaum buruh, 2. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberi perlindungan kepada buruh dalam hal sistem pembayaran upah, 3. Bagi para sopir yang mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik dalam hal pengupahan, 4. Para sopir sebenarnya juga mempunyai hak atas upah pokok sebagai imbalan atas kerja yang begitu berat yang harus mereka kerjakan, 5. Upah pokok bagi para sopir hanya bisa didapatkan apabila kekuatan politik para sopir mampu menekan pemerintah untuk mengeluarkan sebuah peraturan pemberlakuan upah sektoral bagi para sopir angkutan barang maupun penumpang

5

6