Pengantar Kebijakan Kesehatan 176sk

Pengantar Kebijakan Kesehatan 1. 2.

Nilai dan Kedudukan Kesehatan 2. Kebijakan Publik dan Kebijakan Kesehatan

A. Nilai & Kedudukan Kesehatan

Keadaan Sehat  Sejahtera ; Fisik, Mental, Sosial tidak hanya bebas dari sakit/cacat  Kesehatan Sebagai HAM ( UDoHR-1948, ICESCR, Alma Ata – 1978)  Bagian dari IPM  Pembangunan Kesehatan  Indikator MDG’s 

Posisi tawar Kesehatan :  Kebijakan Kesehatan Tumbuh Cepat sering diperdebatkan  20 Tahun Terakhir, Dibahas dalam Multisektor  Peningkatan biaya yankes > 10% di Negara Industri dan Non Industri  Pembiayaan Kesehatan  Posisi Stratgis Sektor Kesehatan  Menjadi Bagian dari Industri  Provider Lapangan Kerja

KEBIJAKAN PUBLIK & KEBIJAKAN KESEHATAN

Kebijakan Publik 

 

Keputusan untuk mengatasi masalah, melakukan kegiatan, mencapai tujuan tertentu. Oleh lembaga pemerintah yang berwenang Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa

Definisi Para Ahli Mengenai Kebijakan Publik 





Thomas R. Dye (1975) : apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan Crinson (2009) : sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga sulit didefinisikan. Knopfel et all (2007): serangkaian kegiatan/keputusan sebagai akibat interaksi terstruktur dan berualang diantara berbagai pihak yang terlibat berbagai cara merespon, mengidentifikasi dan memecahkan masalah (secara politik : masalah publik)

Konsep Kunci Kebijakan Publik a.

b. c. d.

Tindakan yang dibuat dan diimplementasikan elemen badan pemerintah, perwakilan lembaga pemerintah yang memiliki: kewenangan hukum, politis dan finansial Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Keputusan untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu

Bisa ditarik kesimpulan (Ayuningtyas, 2014) : Kebijakan Publik : suatu arahan untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu sehingga meggerakkan seluruh sektor/perangkat pemerintah dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakantersebut.  Kebijakan Publik = Guide for Action 

2. Kebijakan Kesehatan 



Kebijakan Pubilik  Kebijakan Kesehatan : Pedoman yang ditetapkan bertujuan meningkatkan derajat kesmas. Point Penting (Walt, 1994): Berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan yankes, serta keterlibatan aktor baik pada skala individu maupun organisasi/institusi (Pemerinta, swasta, LSM & Represetasi Masyarakat lainnya) yang membawa dampak bagi kesehatan

Karakteristik Unik Sektor Kesehatan    

Kompleks  Hajat hidup orang banyak & kepentingan masy. Luas Consumer Ignorance, masyarakat tidak bisa memilih Bersifat Ketidakpastian Adanya eksternalitas (Keuntungan/kerugian sebagian masy karena kelompok masy. Lainnya)

8 Elemen Kualitas Kebijakan Kesehatan (WHO) a. b. c. d. e. f. g. h.

Pendekatan Holistik  Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif Partisipatori, Collecttive Action Kebijakan Publik yang sehat Ekuitas Efisiensi Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Self-reliant

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik a. b. c. d. e. f. g.

Pro-Aktif  berdasarkan penilaian risiko Inklusif  Melibatkan Pasien sebagai Konsumen Bekerjasama  Lintas Sektor Berpandangan Luas & Kedepan  Skenario dan peramalan Berbasis bukti  Mengakomodir Penelitian Ketetapan/ketentuan  Implementasi & Evaluasi Akuntabel & Demokratis

a. Sistem dan Komponen Kebijakan

Sistem & Komponen Kebijakan (Dunn, 1994) 1)Isi Kebijakan Daftar pilihan keputusan tentang urusan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dengan standar: a. Pernyataan Tujuan  Mengapa? b. Ruang Lingkup  Siapa? c. Durasi Waktu yang Efektif  Kapan? d. Bagian Pertanggunjawaban e. Pernyataan Kebijakan f. Latar Belakang g. Definisi

Sistem & Komponen Kebijakan (Dunn, 1994) 2)Aktor/Pemangku Kepentingan Kebijakan. Individu/Aktor yang Berkaitan langsung, dapat mepengaruhi/ dipengaruhi keputusan Lingkungan Kebijakan Latar khusus tempat kebijakan terjadi 3)

The Health Policy Triangle Contex t

Actors •Individu •Groups •Organization s

Process

Content Policy analysis triangle Source: Walt and Gilson (1994)

Segitiga Kebijakan Kesehatan 





Representasi Kopleksitas Hubungan atar Unsur kebijakan  Interaksinya saling memberi pengaruh Aktor dipengaruhi (sebagai individu/anggota kelompok/organisasi) oleh konteks di mana mereka tinggal & bekerja; Konteks dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketidakstabilan/ideologi, oleh sejarah dan budaya;



 

Proses pembuatan kebijakan - bagaimana isuisu kebijakan diagendakan & bagaimana tarif ada - dipengaruhi oleh aktor, posisi mereka dalam struktur kekuasaan, nilai-nilai &harapan mereka sendiri.  Isi dari kebijakan mencerminkan beberapa dimensi Membantu berfikir sistematis tentang faktor yang berbeda yang mempengaruhi kebijakan/seperti peta yang menunjukkan jalan utama

b. Hierarki Kebijakan Kesehatan 

Setiap kebijakan memiliki otoritas atau kewenangannya sendiri  Tergantung posisi pada urutan hierarki



Harus memiliki Konsistensi & Koherensi dengan Kebijakan pada tingkat kewenangan yang lebih luas Tidak terjadi benturan tidak dapat dieksekusi

1). Hierarki Berdasarkan Sistem Politik Trias Politica a) Dibuat oleh Legislatif  Representatif Publik. b) Dibuat berdasarkan Kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif. c) Kebijakan yang Dibuat oleh Eksekutif. Hierarki di Indonesia ( UU No.12/2011) :

2) Berdasarkan Wilayah Geografis 

Kebijakan  Lembaga Pemerintah  Berdasarkan Wilyah Kerja Tertentu



Biasanya berkaitan dengan wilayah geografis otoritas pembuat kebijakan

3) Berdasarkan Isi, Waktu & Prioritas Penetapan Kebijakan    

Kebijakan Utama, Kebijakan Dasar yang belum diturunkan Kebijakan Jangka panjang, Durasi 25 tahun Biasanya di tingkat Nasional Kebijakan jangka Menengah, Durasi 5-10 tahun, Biasanya di tingkat Prov, kab/Kota Kebijakan jangka pendek , Durasi sekitar 1 tahun. Biasanya program implementasi kebijakan yang lebih tinggi.

c. Kebijakan Kesehatan di Beberapa Negara   



Inggris Akses yankes bebas biaya, Sistem ekonomi terbuka Cukup sulit menjaga keseimbangan pembiayaan. Konsumsi kesehatan menggoyahkan keseimbangan keuangan negara (Aneurin Bevan) Kuba  Kebijakan kesehatan sangat penting

Perbandingan Model Yankes Di Beberapa Negara Kriteria Makro Efisien

General taxation Social Insurance () (Inggris) - Global, - Sistem yang bergantung anggaran pada permintaan kontrol dengan tunai biaya yang lemah terbatas - Anggaran global dengan - Kontrol biaya kontrol biaya kuat kuat - Transparansi pembayaran yang meningkatkan kesadaran pengguna/pembayar

Private Insurance (USA) - Bergantung pada permintaan dan tidak ada anggaran global - Kontrol biaya lemah

Perbandingan Model Yankes Di Beberapa Negara Kriteria Mikro Efisien

General taxation Social Insurance () (Inggris) - istrasi - Asuransi berlapis dan kecil dana orang sakit - Insentif kerja meningkatkan biaya bergantung istrasi pada bentuk - Bagi tenaga kerja ( tax on perpajakan employment)

Private Insurance (USA) - Asuransi berlapis membuat biaya transaksi dan istrasi menjadi tinggi - Asuransi berdasar tenaga kerja menjadi pajak bagi tenaga kerja

Perbandingan Model Yankes Di Beberapa Negara Kriteria

General taxation (Inggris) Tingkat - Mencakupsemua Kesetara warga tanpa an terkecuali - Pembayaran terkait kemampuan membayar sebagaimana ditetapkan melalui sistem pajak

Social Insurance () Cakupan hampir universal Pembayaran terkait dengan kemapuan untuk membayar Dapat lebih atau kurang progresif daripada sistem berdasarkan pajak.

Private Insurance (USA) - Ada jurang besar dalam hal cakupan - Pungutan/kontribus i berdasarkan tingkat risiko dan bukan kemapuan membayar, lebih tinggi risiko, lebih tingi pembayaran

Perbandingan Model Yankes Di Beberapa Negara Kriteria Pilihan

General taxation Social Insurance () (Inggris) - Tidak ada - Pilihan sedikit dalam hal pilihan dalam tingkat pungutan/ soal tingkat kontribusi, pada dasarnya kontribusi ada pilihan dari penyedia asuransi

Private Insurance (USA) - Banyak pilihan soal asuransi dan paket tunjangan/manfa at terkait

Perbandingan Model Yankes Di Beberapa Negara Kriteria

General taxation (Inggris) Treanspa - Kaitan antara ransi pajak pembayarande ngan pengeluaran dalam layanan kesehatan

Social Insurance Private Insurance (USA) () Ada pajak yang - Kaitan yang amat dipatok menjadi erat pembayaran sebuah kaitan antara dengan pembayaran dan tunjangan/manfaat pengeluaran dalam individu yankes

d. Kebijakan kesehatan di Indonesia Reformasi Kesehatan & Perubahan Struktur Kemenkes 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan: ) Revitalisasi Yankes ) Ketersediaan, distribusi, retensi, dan mutu SDM ) Ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangakaun obat, vaksin, alkes ) Jaminan kesehatan ) Keberpihakan pada DPTK & DBK ) Reformasi Birokrasi ) World Class health Care 1)

2)

Pencapaian Target MDG’s AKI dan AKB di NTT ) Revolusi KIA : Semua Ibu melahirkan di faskes memadai dan siap 24 jam, ) SDM memadai; jumlah, jenis, kualitas, kompetensi ) Memiliki alkes, perbekes, bangunan, budgeting, finance, sistem manajemen memadai

3) Nakes/WNA Permenkes 317/2010 Ttng Pemanfaatan nakes WNA di Indonesia



Terima kasih