Penyimpangan Demokrasi Terpimpin m401i

m Dimulai sejal dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarmo. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia

Penyimpangan-Penyimpangan

Pemerintah

Pada

Masa

Demokrasi

terpimpin Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut :

A. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1.m Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis 2.m Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.

ë.m MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 4.m Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden. 5.m Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 6.m Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya. 7.m Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. 8.m Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR>

B. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri 1.m Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner) 2.m Melaksanakan raksasa,

politik

komplek

Mercu

olahraga

Suar

senayan,

(pembangunan Jakarta

by

proyek-proyek

,

Monumen

Nasional, Jembatan Ampera) ë.m Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis 4.m Membentuk Poros Jakarta-Peking

m m

Nama : Dine Fitriani Kelas : XI IPA 1 m m m m m m m m m m m m m m m m m