Petunjuk-pelaksanaan-keprotokolan.doc bk4o

KATA PENGANTAR Masalah keprotokolan selalu minta perhatian dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak bagi Departemen-departemen, Lembaga-lembaga dan Instansi-instansi lain dikalangan Pemerintah. Untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut di atas, Rumah Tangga Kepresidenan prakarsa untuk menerbitkan suatu buku Petunjuk Pelaksanaan Bidang Prokol yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan berbagai jenis acara yang ditangani instansi yang berkepentingan. Khusus untuk melengkapi Penyegaran Keprotokolan tahun 1992 yang diselenggarakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan di Batu, Malang, Jawa Timur pada tanggal 6 – 11 Januari 1993 perlu disiapkan buku-buku seperti buku ini, berjudul : “PETUNJUK PELAKSANAAN PROTOKOL”. Sudah barang tentu bahan-bahan yang disjikan ini masih perlu disempurnakan akan tetapi setidak-tidaknya dapat membantu usuaha kita bersama dalam mencapai sasaran-sasaran nasional, ialah menyatu bahsakan pola piker dan pola tindak kita di banding keprotokolan. Mudah-mudahan buku ini, dapat memenuhi harapan untuk mereka yang bertugas di bidang keprotokolan.

Jakarta,

Januari 1993

KEPALA RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN,

SAMPURNO

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR..........................................................................................i DAFTAR ISI ........................................................................................................ii I.

POKOK-POKOK PENGERTIAN KEPROTOKOLAN A. Makna dan Arti Protokol........................................................................ 1 B. Pentingnya Aturan Protokol................................................................... 2 C. Unsur-unsur Penting Protokol Upacara.................................................. 2 D. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Protokol........................................... 3 E. Syarat-syarat Bagi Petugas Protokol...................................................... 3 F. Sumber-sumber Protokol........................................................................ 4 G. Undang-undang Nomor 8/1987 Tentang Protokol................................. 4

II.

KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN A. Tata Tempat............................................................................................8 B. Tata Upacara...........................................................................................21 C. Tata Penghormatan.................................................................................25

III.

PRESEANCE PEJABAT DIPLOMATIK A. Urutan dan Kategori...............................................................................42 B. Perutusan Luar Biasa..............................................................................48 C. Preseance Delegasi dan Para Anggotanya..............................................49

IV.

PRESEANCE PEJABAT INTERNASIONAL A. Tata Urutan Intern .................................................................................52 B. Preseance Antar Para Pejabat Internasional dan Diplomatik.................52 ii

C. Preseance Antar Pejabat Internasional, Ketua Delegasi dan Perwakilan Tetap....................................................................................................54 V. PENYERASIAN A. Pokok-pokok Pengertian/Maksdu dan Gambaran Penyerasian .............56 B. Kepentingan-kepentingan Yang Timbul................................................57 C. Preseance Dinas Luar Negeri Indonesia.................................................58 VI. TATA UPACARA YANG BERSUMBER DARI TATA-AB....................61

iii

I. POKOK-POKOK PENGERTIAN KEPROTOKOLAN A. Makna dan arti protokol 1. Pengertian Protokol yang dikaitkan dengan masalah Perjanjian Hubungan Internasional : a. Lembar pertama yang diletakan suatu dokumen yang berisi persetujuan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. b. Keseluruhan dokumen persetujuan (bukan hanya lembar pertama). c. Selain dokumen itu sendiri, juga seluruh dokumen yang melengkapi persetujuan pokok, yaitu seluruh catatan resmi yang dibuat pada akhir sidang dari ditandatangani oleh seluruh peserta. d. Pokok-pokok persetujuan antar Bangsa/Negara. e. Dokumen yang mencantumkan hak-hak, kewajiban, kelonggaran dan kekebalan diplomatic. 2. Pengertian

Protokol

pengaturan/pelaksanaan

yang suatu

dikaitkan upacara

atau

dengan

persoalan

tata-cara

pergaulan

internasional dan yang disebut Protokol – Upacara : a. Kumpulan tatacara pengaturan upacara yang dituru oleh semua pergaulan antar Kepala Negara dan Menteri-Menteri. b. Tata tertib/sopan santun di dalam pergaulan Internasional. c. Pedoman tatacara pergaulan Internasional. d. Petugas

yang

melaksanakan

serta

bertanggung

jawab

atas

terlaksananya penerapan tatacara pengaturan/,pelaksanaan suatu upacara. 3. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat. 1

B. Pentingnya aturan Protokol 1. Ikut

menentukan

terciptanya

suasana/iklim

yang

mempengaruhi

keberhasilan suatu usaha. 2. Menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain da dapat diterima oleh semua pihak, walaupun mengandung unsur-unsur yang membatasi gerak pribadi. 3. Tercipta suatu upacara yang khidmat, tertib dan lancer. 4. Terciptanya pemberian perlindungan. 5. Terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. C. Unsur-unsur penting Protokol Upacara Dalam Protokol Upacara terdapat 3 unsur penting : 1. Tatacara : Yaitu setiap upacara, harus dilakukan dengan khidmat, tertib dan lancer. Perbuatan/tindakan-tindakan pada acara ini dilakukan menurut aturan atau adat kebiasaan tertentu yang sudah tetap dan harus ditaati dengan seksama oleh upacara. 2. Tata Krama : Pada setiap upacara, diperlukan penggunaan kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi rendahnya derajat Pejabat yang bersangkutan, disesuaikan dengan peristiwanya. 3. Aturan/rumus-rumus tertentu : Didalam penyelenggaraan suatu upacara kita terikat pada tatacara yang sudah tetap dan didasarkan pada rumus-rumus tertentu yang sudah tetap pula. Contoh : -

Seating arrangement

-

Tata tempat

-

Perlakuan terhadap bendera kebangsaan

-

Perlakuan/penghormatan terhadap Lambang Negara

-

Penghormatan terhadap Bendera Asing, dll.

D. Ruang lingkup Tugas, da Fungsi Protokol 2

1. Luasnya ruang lingkup tugas protocol yang menyangkut segi-segi, tercermin di dalam banyaknya macam acara yang harus dilaksanakan, yaitu seperti : a. Penerimaan tamu/audensi b. Kunjungan tamu (dalam dan luar negeri) c. Perjalanan ke daerah/Luar Negeri d. Pengaturan rapat/sidang e. Penyelenggaraan resepsi/jamuan f. Penyelenggaraan upacara-upacara 1) Hari Besar Nasional 2) Hari Besar Keagamaan 3) Peresmian Proyek 4) HUT Bendera 5) Apel Bendera 6) Pelantikan dan serah terima jabatan 7) Credentials 8) Penandatanganan kerjasama internasional 9) Peresmian pembukaan/penutupan seminar/lokakarya dan lain sebagainya. 2. Protokol berfungsi sebagai salah satu staf pembantu pimpinan dalam menelola fungsi. E. Syarat-syarat bagi petugas protokol 1. Secara teknis, setiap petugas harus menekuni bidang tugas masing-masing dan dituntut pula untuk turut memperhatikan kepentingan bidang lainnya. 2. Perlu mewujudkan aparat pengelola yang efektif dalam iklim yang kompak, tertib dan berwibawa dalam suatu kondisi yang berazaskan kekeluargaan guna menjamin tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas. 3. Protokol perlu menguasai segala permasalahan, tetapi buikan berarti harus melaksanakannya sendiri,tetapi untuk mengetahui apapun aspek kegiatan yang perlu bagi suatu acara. 4. Mampu mengerti arti pentingnya dekorasi, kebersihan dan keamanan. 3

5. Mengerti tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik. 6. Mampu berpakaian yang baik. F. Sumber-sumber protokol 1. Persetujuan Internasional : -

Kongres Wina 1818

-

Aix la Chapelle 1818

-

Vienna Convention on Diplomatic relations 1961

-

Vienna Convention on Consular 1963

2. Peraturan perundang-undangan masing-masing Negara. 3. Tradisi adat istiadat dan kebiasaan setempat. 4. Azas timbale balik (reciprocity). 5. Kepribadian Kepala Negara. G. Undang-undang Nomor 8/1987 tentang Protokol 1. Materi yang diatur a. Penghormatan dan perlakuan seseorang dalam suatu acara meliputi : “Tata Tempat”, “Tata Upacara” dan “Tata Penghormatan”. Pemberian penghormatan dan perlakuan tersebut sesuai dengan kedudukan dan martabatnya. b. Tata Penghormatan yang dimaksud meliputi pula tata penghormatan terhadap : -

Bendera Kebangsaan

-

Lagu Kebangsaan

-

Lambang Negara

-

Pataka

-

Jenazah

-

Seseorang dalam keadaan tertentu, meliptu : -

Pemberian perlindungan

-

Ketertiban

-

Keamanan dalam menjalankan tugas.

2. Jangkauan dan ruang lingkup Undang-undang tentang protokol :

4

a. Jangkauan Undang-undang tentang Protokol juga bersifat pengakuan tentang status dan kedudukan sesuai dengan jabatannya dalam negara, pemerintahan atau dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kedudukan protokol adalah : 1) Hak yang diberikan kepada seseorang atau lambing untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan tata tempat dalam upacara resmi atau pertemuan resmi. 2) Hak yang diberikan kepada seseorang mendapatkan penghormatan fasiltas maupun pelayanan, sesuai dengan kedudukan/jabatnnya, perawatan kesehatan dan pemakaman. b. Ruang lingkup Undang-undang tentang protokol; bersifat menyeluruh, karena tidak hanya berlaku bagi Pimpinan da Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, tetapi meliputi Pejabat Negara lainnya, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu. 3. Beberapa pengertian dalam Undang-undang Protokol : a. Acara Kenegaraan : Acara bersifat kenegaraann yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya, dalam melaksanakan acara tertentu. - Diselenggarakan oleh Negara. - Dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. - Dilaksanakan

oleh

Panitia

Negara

yang

diketahui

oleh

Menteri/Sekretaris Negara. - Dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. b. Acara Resmi : Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.

5

- Dapat diselenggarakan oleh Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Pusat/Daerah. - Dapat diadakan di Pusat/Daerah. - Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. c. Pejabat Negara : 1) Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian : - Presiden dan Wakil Presiden - Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan - Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung. - Anggota Dewan Pertimbangan Agung - Menteri - Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. - Gubernur Kepala Daerah. - Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah. 2) Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah : - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara. d. Pejabat Pemerintah : Adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan.

e. Tokoh Masyarakan tertentu :

6

Adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atagu Pemerintah. 1.) Tokoh masyarakat tertentu Tingkat Nasional : - Mantan Presiden/Wakil Presiden - Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan - Ketua Umum Parpol dan Golkar - Pemilik tanda kehormatan RI berbentuk Bintang - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia - Ketua Presidium Wali-wali Gereja Indonesia - Ketua persekutuan Gereja-gereja Indonesia - Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia - Pemuka Perwalian umat Budha Indonesia 2.) Tokoh Masyarakat tertentu di Daerah : - Ketua DPD, Parpol dan Golkar - Pemuka agama - Pemuka adat - Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemda f. Tata Upacara : Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, termasuk : 1) tata bendera, 2) tata lagu kebangsaan, 3) pakaian upacara, dengan emmperhatikan peraturan perundangan yang ada. g. Tata tempat : Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu, dalam acara kenegaraan atau acara resmi. h. Tata Penghormatan : 7

Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, meliputi tata penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang telah ditetapkan.

8

I.

KETENTUAN KEPROKOLOAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN

A. TATA TEMPAT (PRESEANCE) Tata tempat, pada hakekatnya mengandung unsur-unsur : -

Siapa yang berhak lebih didahulukan.

-

Siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat atau derajat di dalam Pemerintahan atau masyarakat.

1. Aturan Dasar Tata Tempat a. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama/paling tinggi adalah

mereka

yang

mempunyai

urutan

paling

depan/paling

mendahului. b. Jika mereka berjajar, maka yang berada disebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. c. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. d. Jika berjajar pada garis yang sama : Tempat yang paling utama adalah : -

tempat sebelah kanan luar, atau

-

tempat paling tengah.

Rumusnya : -

Genap = 2 – 1

-

Ganjil = 3 – 1 – 2

9

e. Naik kendaraan : Bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, apabila naik/turun kendaraan : 1) Kapal terbang : Naik paling akhir, turun paling dahulu 2) Kapal laut : Naik dan turun paling dulu 3) Mobil/KA : Naik dan turun paling dulu Duduk paling kanan Orang ketiga duduk di tengah f. Kedatangan dan pulang : Orang yang paling dihormati selalu dating paling akhir dan pulang paling dahulu. g. Letak kendaraan/mobil : Pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. h. Jaja kehormatan (receving line) : 1) Orang yang paling dihormati, harus dating dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. 2) Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan dating dari arah sebelah kirinya. 2. Pedoman tata Tempat a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, menempatkan urutan tata tempat sebagai berikut : 1) Presiden 2) Wakil Presiden 3) Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 4) Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kempa Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI 10

5) Ketua Muda Mahkamah Agung, Lembaga Tertnggi/Tinggi Negara, termasuk Hakim Agung Mahkamah Agung. 6) Pimpinan Lembaga termasuk Pemerintah Non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu. Undang-undang ini belum mengatur urutan tata tempat bagi Tokoh Masyarakat Tertentu b. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 (per 26 Desember 1990) tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, maka urutan Tata Tempat selengkapnya adalah : 1) Tata Tempat Dalam Acara Kenegaraan a tau Resmi yang diadakan di Ibukota Negara RI. a) Presiden RI b) Wakil Presiden RI Mantan Presiden RI Mantan Wakil Presiden RI c) Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara : -

Ketua MPRI 1)

-

Ketua DPA *)

-

Ketua DPR *)

-

Ketua BPK *)

-

Ketua MA *)

-

Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan

d) (1) Menteri Negara : ∗*) (a) Meneg sebagai Menteri Koordinator ∗**) (b) Meneg yang memimpin Departemen (c) Meneg yang menangani bidang tertentu ***) 1

Tap MPR No. III/MPRI/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau

Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara). ∗

PPNo. 501/1980 tentang/atau Ha Keuangan/istratif Menteri Negara, bekas Menteri Negara serta Janda/dudanya

∗∗

Kepres No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V

11

(d) Meneg dengan sebutan Menteri Muda ***) (2) Pejabat Tinggi Negara yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara : (a) Pangab (b) Jaksa Agung (3) Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (MPR, DPR, BPK, MA) (4) Penglima Angkatan Bersenjata (5) Kepala Staf Angkatan dan Kapolri (6) Ketua Umum Parpol dan Golkar e) (1) Ketua Muda Mahkamah Agung (2) Anggota MPR, DPA, DPR, BK, MA (3) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (4) Pemilik Tanda Kehormatan RI berbentuk Bintang :

f)

-

Bintang RI Adipura (I)

-

Bintang RI Adipradana (II)

-

Bintang RI Utama (III)

-

Bintang RI Pratama (IV)

-

Bintang RI Nararya (V)

(1) Pimpinan Pemerintah tertentu : (Kepres No. 9/1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural) (2) Pejabat Pemerintah tertentu : -

Setneg.

-

Setjen/Itjen Departemen

-

Sejen MPR, DPA, DPR, DPA, BPK, MA

-

Set. Menko/Meneg/Menmud

-

Set. Kejaksaan Agung RI

-

Pemerintah Daerah

(3) Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Nasional : -

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. 12

-

Ketua

Presidium

Konferensi

Wali-wali

Gereja

Indonesia -

Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia.

-

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia.

-

Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia.

2) Tata tempat di Daerah a) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I. b) Panglima Daerah Militer/Komandan Komando resort Militer. Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan dan Polri. Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Wilayah Kejaksaan Tinggi. c) Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I, Wakil Ketua DPRD Tk. I d) Kepala Kantor Wilayah Departemen, Kepala Lembaga Pemerintah

Non

Departemen,

Waliko-tamadya,

Ketua

Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Resort Militer/setingkat, Tokoh Masyarakat tertentu Tingkat Daerah : -

Ketua DPD Parpol dan Golkar;

-

Pemuka Adat;

-

Pemuda Agama;

-

Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

e) Pejabat Pemda lainnya setingkat Asisten. 3. Acara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Daerah Tata Tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan di Ibukota Negara RI maupun di luar Ibukota Negara RI, berpedoman kepada urutan Tata Tempat yang berlaku di Ibukota Negara RI, dengan ketentuan : a. Pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan diadakan di Daerah, apabila dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

maka

Menteri/Pimpinan

LPND

yang

bersangkutan

mendampingi Presien/Wakil Presiden. 13

b. Pada acara resmi yang diadakan oleh Daerah itu sendiri dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka yang mendampingi sebagai

tuan

rumah

adalah

Gubernur/KDH

Tk.

I

atau

Bapak/Walikotamadya KDH Tk. II yang bersangkutan. 4. Tata Tempat Suami/Isteri Pejabat a. Apabila

dalam

acara

kenegaraan/resmi,

Pejabat

didampingi

Isteri/Suami, maka suami/isteri tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami/isteri yang pejabat. b. Istri Pejabat Negaradan Pejabat Asing, mendapat tempat setingkat suaminya. 5. Tata Tempat Bagi Pejabat Yang Mewakili a. Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam kenegaraan/Resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yang mewakili. b. Pejabat yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan

yang diterimanya atau jabatan yang

dipangkunya. 6. Tata Tempat Bagi Pejabat Berjabatan Rangkap Dalam hal Pejabat Negara yang menghadiri suatu upacara pertemuan, memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka baginya berlaku Tata Tempat untuk Jabatang/urutan yang tertinggi. 7. Apabila Penyelenggaranya Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Tata Tempat dalam acara Kenegaraan/Resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga tertinggi/tinggi Negara atau Instansi Pemerintah Pusat, diatur oleh

Lembaga/Instansi

masing-masing,

dengan

berpedoman

pada

ketentuan PP No. 62/1990 Pasal 7, 8, 9. 8. Apabila Pemda Penyelenggaranya dan Dihadiri oleh Pejabat dan Tokoh Masyarakat Nasional Dalam hal acara resmi diselenggarakan oelh Pemda dan dihadiri oleh Pejabat Negara di Pusat, Pejabat Pemerintahu Pusat dan Tokoh

14

Masyarakat tertentu nasional, tata tempatnya disesuaikan dengan ketentuan tata tempat sebagaimana dimaksud oleh PP No. 62/1990 Pasal 7, 8, 9. 9. Tata Tempat Para Menteri a. Urutan Tata Tempat para Menteri, diatur menurut urutan Menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan Kabinet. b. Dalam hubungan yang berkenaan dengan Perwakilan Asing, Menteri Luar Negeri RI diberi tata urutan mendahului anggota Kabinet lainnya. 10. Tata Tempat Pegawai Negeri Sipil, Mantan Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah a. Urutan Tata Tempat antar Pegawai Negeri diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai Jabatan. b. Mantan Pejabat Negara/Pejabat Perintah, mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada yang masih berdinas aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan/kelompok yang setingkat lebih rendah itu. 11. Tata Tempat Bagi Para Duta Besar a. Para Duta Besar/Kepala Perwakilan Asing, mendapat tempat kehormatan yang utama dmi antara Pejabat Negara. b. Tata Tempat para Duta Besar/Kepala Perwakilan Asing, ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan surat-surat kepercayaan kepada Presiden. c. Para Duta Besar RI, diberi tata urutan setingkat Menteri, tetapi diatur setelah Menteri Negara dan Wakil Ketua Lembaga Tetinggi/Tinggi Negara. 12. Pengaturan Tempat Antara Pejabat-pejabat RI bersama-sama Dengan Para Perwakilan Negara Asing a. Apabila yang menjadi tuan ruma

pihak Pemerintah Asing, maka

Pejabat RI mendapat tempat setingkat lebih tinggi dari para Pejabatpejabat asing. Menteri Luar Negeri RI mengalahkan tata tempat para Dubes Indonesia maupun asing. 15

b. Apabila yang menjadi tuan rumah pihak Pemerintah Indonesia, maka pejabat asing mendapat tempat setingkat lebih tinggi dari Pejabat RI. c. Pengaturan

tempat

dalam

acara

Kenegaraan/resmi

tersebut

dilaksanakan berselang-seling yaitu : 1) Dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak Pemerintah RI, maka penempatan dimulai dengan Pejabat Asing. 2) Dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak Pemerintah Asing, maka penempatan dimulai dengan Pejabat RI. 13. Tata Tempat Acara Resmi Yang Diadakan Pada acara resmi yang diadaan oleh Instansi Pusat, disamping harus berpedoman pada ketentuan PP No. 62/1990 Pasal 7, 8, 9 juga perlu memperhatikan pedoman umum yang berlaku, bahwa yang mendapat tempat langsung lebih tinggi dari tuan rumah adalah : a. Mereka yang dalam aturan tata tempat mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada tuan rumah. b. Mereka yang menjadi Kepala Tertinggi (Atasan) dari tuan rumah. 14. Pedoman Umum Tata Tempat Di Daerah Apabila Kepala Daerah bertindak sebagai Tuan Rumah adalah : -

Tempat utama ditempati oleh Kepla Mupida/Kepala Daerah.

-

Bila

dihadiri

oleh

Presiden/Wakil

Presiden

atau

Pejabat

Negara/Pejabat Pemerintah Pusat atau pejabat Daerah lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, tata tempatnya disesuaikan dengan ketentuan PP No. 62/1990 Pasal 7, 8, 9.

16

15. Contoh-contoh Pengaturan Tata Tempat 1) Berdiri : a. Pada waktu Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari Dua Besar Asing : 5 3

* 1 ……… *

2

*

4 b. Pada waktu Presiden melantik Duta Besar RI dan Para Menteri : 1

*

2 3 4 5 c. Pada waktu Presiden menyambut Tamu dengan berjabat tangan dalam resepsi 1, 2, 3, 4, 5. d. Pada waktu Presiden mengadakan penerimaan lain, jika tidak diadakan jabat tangan : 4, 2, 1, 3, 5. 2) Duduk : a. Duduk dalam Rapat/Konperensi pada meja : 8

6

4

2

1

3

1

= yang memimpin

2–9

= menurut jabatan

5

7

9

b. Berhadapan dengan Pemimpin/Pengurus/Podium/Mimbar : 1) Tidak terbagi dalam golongan : PIMPINAN Dst.

5

3

1

2

4 Dst 17

2) Terbagi dalam macam-macam golongan : PIMPINAN Dst 5 4 3 2 1 Dst 5 4 3 2 1 Dst 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 Dst 1 2 3 4 5 Dst 1 2 3 4 5 Dst

c. Duduk pada meja makan : 1) Meja panjang melintang : 7

3

1

5

9

10

6

2

4

8

2) Meja panjang membujur : 1 3 4 6 8 10

1 2 5 7 9 11

3 7 12 10 6

5 9 11 8 4

12

2

3) Meja Bulat : 1 3

2

4

5

6

7

8

9 10

(lihat meja panjang membujur 2)

4) Meja Oval : 1 3 7 10

5 9 8 6

4 2 18

5) Meja Bentuk U : 7

3

1

5

9

10 14 18

6

2

4

8 15 19

11

12

13 17

6

4

2

1

3

16 20

5

7

8

9

10 12

11 13

6) Meja Bentuk T : 16

12

8

4

18

14

10

6 28 26 24

2

1

3

5

11

13

7

7 23 25 27

9

16

19

19

w2

39

7) Meja Bentuk I 17

15

14

11 10 6 2 4 8

7 3 1 5 9

12

13 18

16

8) Meja Bentuk E 12

10

4

2

3

5

11

14 16

13 15 17

8 19 25 31

18 24 30 36

6 20 26 32 37

7 21 27 33

9 22 28 34

23 29 35

38

20

9) Denah Jamuan Makan Malam Kenegaraan 1

1

1

1

9 7 5 3 . . 2 4 6 8 1

1

1

1

7 1

5

3

1

0

2

4

6

18 20

9 2

22

1 2

24

3 2

26

5 2

28

7 2

30

9 3

32

1 3

34

3 9 19 29 39 49 59 69 79 89

7 17 27 37 47 57 67 77 87

5 15 25 35 45 55 65 75 85

95 101 107 113

95 99 105 111

3 13 23 33 43 53 63 73 83

1 11 21 31 41 51 61 71 81

2 12 22 32 42 52 62 72 82

91 97 103 109

92 93 104 110

4 14 24 34 44 54 64 74 84

6 16 26 36 46 56 66 76 86

8 18 28 38 48 58 68 78 88

10 10 20 30 40 50 60 70 80

94 96 100 101 106 108 112 114

B. TATA UPACARA 1. Acara Kenegaraan/Acara Resmi Acara Kenegaraan/Resmi harus diselenggarakan berdasarkan Tata Upacara, antara lain : a. Pedoman umum tata upacara. 21

Pedoman Tata Upacara memuat perencanaan dan pelaksanaan upacara, untuk menjawab : 1) Apa, 2) Siapa yang harus berbuat apa, 3) Dimana (tempat), 4) Bilamana (waktu) 5) Bagaimana tata caranya. b. Pedoman umum pelaksanaan upacara. Pedoman Umum Upacara meliputi : 1) Kelengkapan upacara; 2) Perlengkapan upacara; 3) Langkah-langkah persiapan; 4) Petunjuk pelaksanaan upacara; 5) Susunan acara. 2. Upacara Bendera a. Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan/resmi, diperlukan : 1) Kelengkapan upacara; 2) Perlengkapan upacara; 3) Langkah-langkah persiapan; 4) Petunjuk pelaksanaan upacara. b. Urutan acara pada upacara bendera dalam rangka peringatan HUT Proklamsi Kemerdekaan RI : 1) Pengibaran

Bendera

Pusaka

Merah

Putih,

diiringi

Lagu

Kebangsaan Indonesia Raya. 2) Mengheningkan cipta. 3) Detik-detik Proklamasi, diiringi tembakan Meriam, Sirene, Bedug, Lonceng Gereja dan Lain-lain, selama satu menit. 4) Pembaca Teks Proklamasi. 5) Pembaca doa. c. Urutan penurunan Bendera pada acara kenegaraan/resmi. 22

1) Dilakukan pada waktu matahari terbenam. 2) Diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Penyiapan Upacara/Acara Langkah persiapan antara lain : a. Menyusun acara. b. Tata ruang. c. Pengaturan tempat. d. Membuat petunjuk pelaksanaan upacara. e. Menetapkan jenis/macam pakaian yang harus dipakai. Dalam Petunjuk Pelaksanaan acara harus tercermin : a. Siapa yang harus berbuat apa. b. Kapan ia harus berbuat. c. Kolom yang perlu terdapat dalam petunjuk pelaksanaan; 1) Nomor 2) Jam 3) Uraian Pembawa acara 4) Kegiatan 5) Keterangan pelaksanaan. 4. Kunjungan Kenegaraan Urutan acara Kunjungan Kenegaraan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Asing dikelompokkan dalam : a. Acara penyambutan kedatangan tamu, meliputi : 1) Persiapan 2) Pelaksanaan 3) Memperkenalkan b. Acara pokok kunjungan : 1) Kunjungan kehormatan 2) Ziarah ke makam pahlawan 3) Pembicaraan resmi 4) Jamuan makan 5) Penyampaian komunike/konferensi pers 23

c. Penutup 5. Tata Bendera a. Tata Bendera pada acara kenegaraan/resmi : 1) Bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam. 2) Tiang Bendera didirikan di atas tanah, dihalaman depan gedung. 3) Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. b. Tata Bendera pada acara kenegaraan/resmi yang bukan upacara bendera, Bendera Kebangsaan Merah Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. 6. Tata Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tata lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam Upacara Kenegaraan/Resmi : a. Apabila diperdengarkan dengan music, maka lagu Kebangsaan Indonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan. (lihat PP 44/1958 Ps. 2; Strofe = bait). b. Apabila dinyanyikan lengkap satu bait yaitu bait pertama denga dua kali ulangan. c. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. d. Pada

waktu

mengiringi

pengibaran/penurunan

bendera,

tidak

diperdengarkan dengan menggunakan musik dari tape recorder atau piringan. e. Jika tidak ada krop musik/gendering dan atau sangkakala maka pengibaran/penurunan Bendera diiringi dengan nyanyian bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 7. Penggunaan Pakaian a. Penggunaan pakaian upacara dalam acara kengegaraan atau acara resmi, disesuaikan menurut jenis acara tersebut. b. Dalam acara kenegaraan, digunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Upacara Kebesaran (PDUK) atau Pakaian Nasioanal,

24

yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukan dalam masyarakat. c. Dalam acara resmi, digunakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Seragam Korpri atau seragam resmi lainnya, yang ditentukan. 8. Acara/Upacara Lainnya a. Tata Upacara dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Lembaga Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah dilaksanakan dengan ber-pedoman pada ketentuan Lab IV PP No. 62/1990. b. Tata Upacara dilingkungan ABRI, diatur tersendiri oleh Pangab, dengan berpedoman pada ketentuan Bab IV PP No. 62/1990. c. Urutan acara pada acara resmi lainnya : 1) Pembukaan/sambutan 2) Acara pokok : -

Peresmian

-

Penandatanganan prasasti

3) Penutup C. TATA PENGHORMATAN 1. Pejabat

Negara/Pejabat

Pemerintah

dan

Tokoh

Masyarakat

Tertentu. Dalam acara kenegaraan/resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokok Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan : a. Pemberian Tanda Tempat; b. Penghormatan Bendera Kebangsaan; c. Penghormatan Lagu Kebangsaan; d. Penghormatan Jenazah bila meninggal dunia; e. Pemberianbantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara. 2. Penghormatan dengan Bendera Kebangsaan dan Lagu Kebangsaan. a. Pemberian penghormatan dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara 25

kenegaraan/acara resmi, dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang berlaku (lihat PP No. 40 dan 44 Tahun 1958).

b. Pemberian penghormatan dalam bentuk pengibaran bendera setengah tiang : 1) Presiden, Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, bendera dikibarkan setengah tiang selama 7 (tujuh) hari 2) Ketua lembaga Tretinggi/Tinggi Negara, bendera dikibarkan selama 5 (lima) hari. 3) Meneteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima ABRI, kepala staf Angkatan dan Negara, bendera dikibarkan Selama 3 (tiga) hari. 4) Pejabat Negara lainnya, ketua/Kepala/Direktur Jenderal dari Lembaga Pemerintah Non De-partemen, dan Tokoh Masyarakat tertentu, bendera dikibarkan setengah tiang selama 2 (dua) hari. 5) Bagi Pejabat yang dimaksud pada 1), 2), 3), hari-hari selama pengibaran bendera setengah tiang dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan bendera dikibarkan si seluruh pelosok tanah air. Sedangkan bagi seperti dimaksud pada 4), bendera dikibarkan setengah tiang hanya dilingkungan instansi masingmasing. 6) Apabila

Pajabat

Negara.

Pajabat

Pemerintah

atau

Tokoh

Masyarakat tertentu tersebut meninggal dunia di Luar Negeri, maka pengibaran bendera dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah tersebut di Indonesia.

26

7) Apabila waktu pengibaran Bendera setengah tiang tersebut bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka Bendera Kebangsaan dikibarkan secara penuh. 3. Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan. Pemberian

penghormatan

berupa

bantuan

sarana,

pemberian

perlindungan, ketertiban, dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya dan tidak menimbulkan sifat berlebihan. 4. Penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan. Tata penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan (Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958) : a. Bendera dikibarkan pada gedung/halaman gedung : -

Ditempatkan dimuka, di tengah atau di sebelah kanan.

b. Bendera di pasang di dalam rapat/pertemuan : - Jika dipasang merata : Ditempatkan di dinding bagian atas belakang ketua; - JIka pada tiang

: Ditempatkan di kanan ketua.

- Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang bersama-sama dengan bendera organisasi yang dipasang berderet tergantung pada tali untuk perhiasan. c. Bendera Kebangsaan tidak boleh dipergunakan intuk member hormat kepada seseorang dengan menundukkannya seperti lazim, dilakukan pada waktu member hormat dengan panji-panji. d. Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang pada kendaraan kecual : Ps. 7 ayat 1) Pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. 2) Peringatan-peringatan Nasional/Perayaan lain yang menggembirakan Nusa dan Bangsa. 3) Jika ada kunjungan kepala Negara atau jika daerah tersebut merayakan sesuatu yang penting, misalnya

27

peringatan pembentukan daerah itu sebagai daerah otonomi/menjadi propinsi. e. Penggunaan bersama-sama dengan bendera lain : Ps. 23 Ayat (1) - Apabila dipasang bersama dengan bendera kebangsaan asing, maka bendera-bendera itu dikibarkan pada tiang-tiang tersendiri yang sama tingginya dan sama besarya, sedangkan ukuran-ukuran bentuk bendera-bendera itu sama atau kira-kira sama. f. Ps. 23 ayat (2) 1) Jika ada sebuah bendera asing : Bendera Kebangsaan dipasang disebelah kanan. 2) Jika ada Bendera dari beberapa Negara : -

Semua bendera dipasang pada satu baris;

-

Bendera kebangsaan RI ditempatkan apabila Bendera itu ganjil.

-

Bendera kebangsaan RI di tengah sebelah kanan jika jumlahnya genap.

3) Pada Pawai/Defile : Disusun seperti “Dipasang pada tiang” 4) Jika bendera kebangsaan dan bendera asing dipasang pada tiang yang bersilang, maka kain bendera kebangsaan dipasang sebelah kanan, sedangkan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera asing. g. Ps. 24 - Bendera jabatan dan bendera/panji organisasi, tidak boleh pada pokoknya menyerupai bendera kebangsaan. h. Ps. 25 - Jika bendera kebangsaan di pasang bersama-sama dengan panji Presiden dan atau panji Wakil Presiden : 1) Jika ada hanya sebuah panji, maka bendera kebangsaan dipasang di sebelah kanan; 28

2) Panji sedapat-dapatnya tidak dipasang lebih tinggi dari bendera kebangsaan; 3) Ukuran panji tidak lebih besar dari ukuran bendera kebangsaan. 4) Bendera kebangsaan tidak dipasang bersiang dengan panji. i. Ps. 26 - Apabila bendera kebangsaan dipasang bersama-sama dengan bendera atau panji organisasi : 1) Jika hanya ada satu bendera/Panji organisasi, maka bendera kebangsaan dipasang di sebelah kanan; 2) Jika ada dua atau lebih dari bendera/panji organisasi, maka bendera/panji organisasi tersebut dipasang pada satu baris, sedangkan bendera Kebangsaan di mukanya. 3) Pada

Pawai.Defile

:

Bendera

Kebangsaan

dibawa

denganmemakai tiang baris bendera/panji organisasi. 4) Bendera Kebangsaan harus lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari pada bendera/panji organisasi. 5) Bendera

Kebangsaan

tidak

dipasang

bersilang

denga

bendera/panji organisasi. j. Ps. 26 Ayat (2) - Pada waktu membawa bendera Kebangsaan dalam pawai atau berdiri memegang bendera itu pada waktu upacara, maka tiang bendera tidak dipanggul di pundak. k. Ps. 7 - Jika dalam perayaan organisasi dikibarkan bendera organisasi, maka harus pula dikibarkan bendera kebangsaan, yang dipasang pada tempat yang terhormat menurut ketentuan tersebut dalam pasal 26. l. Bendera Kebangsaan sebagai tanda Kedudukan : 1) Dipasang pada mobil sebelah muka ditengah-tengah. 2) Bagi Presiden/Wakil Presiden berukuran 36 x 54 cm.

29

3) Bagi bekas Presiden, bekas Wakil Presiden , Menteri, Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, berukuran 30 x 45 cm. m. Bagi umum, untuk memenuhi keinginan menyatakan kegembiraanj Nusa dan Bangsa (pada Hari Kemerdekaan Peringatan/Perayaan Nasional,

Kunjungan

Kepala

Negara/Tamu

Negara),

bendera

Kebangsaan berukuran 20 x 30 cm dapat dipasang pada kendaraan di muka bagian kanan. 5. Tata Penghormatan Lambang Negara (PP No. 66/1951) a. Warna : Kuning Emas

: Seluruh Burung Garuda, Bintang Nur Cahaya, Kapas, Padi dan Ranting.

Merah – putih

: - Ruang Perisai di tengah-tengah : Merah : Kiri atas dan kanan bawah. Putih : Kanan atas dan Kiri Bawah. - Pita

Hitam

: Kepala Banteng, Huruf

Hijau

: Pohon Beringin.

b. Jumlah Bulu : 17 : Pada tiap sayap 8 : Pada ekor 19 : Kecil dibawah perisai 45 : Kecil, dileher perisai c. Pembuatan dengan satu warna, juga diperkenankan d. Penggunaan Lambang Negara ( PP. 43/1958) 1) Pada Gedung Negeri : -

Di muka sebelah luar dan/atau di dalam.

-

Tempat yang pantas dan menarik perhatian.

-

Pada kapal-kapal Pemerintah : •

Di bagian luar anjungan (Brug) 30

•

Di tengah-tengah.

2) Penggunaan di bagian luar gedung hanya dibolehkan pada : -

Rumah

jabatan

Presiden,

Wakil

Presiden,

Menteri,

Gubernur/Kdh. -

Gedung-gedung Kabinet Presiden, Wakil Presiden, kabinet Perdana Menteri, Kementerian, DPR, Konstituate, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. (Kepresidenan,

Departemen,

Lembaga

Tertinggi/Tinggi

Negara dan Kejaksaan Agung). 3) Pengunaan di dalam gedung diharuskan pada tiap-tiap : -

Kantor Kepala Daerah;

-

Ruang Sidang DPR dan Pengadilan;

-

Kantor

Kepolisian

Negara,

Imigrasi,

Bea

dan

Cukai

Syahbandar; -

Kantor-kantor Negeri lainnya.

4) Cap Jabatan dengan Lambang Negara di dalamnya, hanya dibolehkan untuk Cap Jabatan : -

Presiden,

Wakil

Tertinggi/Tinggi

Presiden, Negara,

Menteri,

Jaksa

Ketua

Agung,

Lembaga

Gubernur/Kdh,

Notaris. 5) Lambang Negara -

Mata Uang, Kertas Beraterai, Materi, Ijazah Negara.

-

Barang-barang

Negara

di

rumah0rumah

jabatan

Presiden/Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri. -

Pakaian Resmi yang dianggap perlu oelh Pemerintah.

-

Buku dan Majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

-

Buku Kumpulan Undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah/Partikelir dengan Izin Pemerintah.

-

Surat-surat Kapal 31

-

Barang-barang lain dengan Izin Menteri yang bersangkutan.

-

Sebagai Lencana : -

Oleh Warga Negara di luar negeri.

-

Dipasang pada dada sebelah kiri atas.

e. Larangan penggunaan Lambang Negara : 1) Dilarang menggunakan Lambang Negara : -

Sebagai Perhiasan/Cap Dagang.

-

Reklame perdagangan

-

Propaganda Politik dengan cara apapun.

2) Pada lambang Negara Dilarang Menaruh Huruf, Kalimat, Angka, Gambar atau Tanda-tanda lain. 3) Pelanggaran

atas

ketentuan-ketentuan

Penggunaan

lambing

Negara: -

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan.

-

Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,--

f. Tata Penghormatan Bendera di Kapal (PP No. 401/1958) : Ps. 28 -

Di Kapal-kapal Pemerintah : 1) Pada waktu berlabuh. 2) Pada waktu berlayar. 3) 06.00 – 18.00

-

Di Kapal-kapal Partikelir Indonesia (20 M3/Lebih) : 1) Setiap hari 06 – 18.00. 2) Pada waktu di/berangkat dari Pelabuhan 3) Pada waktu melalui Benteng/Batere/Menara Laut/Kapal Perang/kapal Polisi. 4) Member hormat kepada kapal lain.

Ps. 29 - Dikibarkan pada tiang di buritan. - Pada waktu berlayar, dapat dipasang pada topang.

32

- Pada kapal berlayar, dipasang pada aris belakang dari layar/layar belakang sekali, tepat dibawah topang. - Pada waktu Kepala Negara/Wakil Kepala Negara berada di Pelabuhan, maka semua kapal Indonesia yang pada hari itu ada di Pelabuhan harus merias. Bendera Kebangsaan dipasang pada tiap puncak tiang. Ps. 29 - Jika Panji/Bendera Jabatan dikibarkan si atas kapal maka bendera kebangsaan tetap dikibarkan pada tiang di buritan/pada topang. Panji/bendera Jabatan dipasang sesuai ketentuan panji/bendera jabatan - Apabila bendera Kebangsaan Asing dikibarkan pada kapal maka bendera kebangsaan dipasang tetap pada tempatnya sedangkan Bendera Asing sesuai peraturan penggunaan bendera kebangsaan asing. Ps. 30 - Cara memberi hormat oleh sebuah Kapal kepada kapal lain : ∗

Bila bendera dipasang di buritan : 1) Turunkan hingga ujung bawah bendera sampai pada pagar kapal, hingga masih dapat berkibar, 2) Naikkan kembali keatas tiang.

∗

Bila Bendera di pasang pada Topang : 1) Bendera diturunkan sampai setengah jarak antara ujung topang dan pagar kapal yang diatas sekali; 2) Naikkan kembali ke tempatnya.

∗

Kapal layar : Bendera dipasang pada baris belakang layar/layar terbelakang : 1) Turunkan bendera itu sampai setengah jarak antara ujung topang dan ujung bawah baris; 2) Naikkan kembali ke tempatnya.

Ps. 31 33

- Bila Kapal Asing masuk/berlabuh di pelabuhan Indonesia mengibarkan bendera kebangsaannya, maka bendera kebangsaan Indonesia dipasang pada tiang kapal terdepan. Ps. 32 - Pada waktu berkabung : 1) Setengah tiang, bendera dikibarkan di buritan; 2) Setengah jarak antara ujung topang dan pagar kapal yang atas sekali, bila Bendera dikibarkan pada baris belakang dari layar/layar belakang sekali. Ps. 33 - Cara member hormat oleh kapal pada waktu berkabung : 1) - Bendera dinaikkan hingga puncak tiang. - Turunkan hingga ujung bawah bendera sampai pada pagar kapal; - Naikkan kembali ke puncak tiang; - Turunkan kembali ke setengah tiang (bendera di buritan) 2) Bendera di ujung topang : - Naikkan bendera ke ujung topang; - Turunkan hingga ujung bawah bendera sampai pada pagar kapal paling atas; - Naikkan kembali ke ujung topang; - Turunkan kembali ke setengah tiang antara ujung topang dan pagar kapal paling atas. 3) Bendera di bars belakang : - Naikkan hingga ujung topang; - Turunkan kembali ke ujung bawah baris belakang; - Naikkan kembali ke ujung topang; - Turunkan kembali ke posisi setengah tiang dan ujung bawah baris belakang. g. Tata Penghormatan kepada Bendera Kebangsaan Asing (PP. 41/1958) Ps. 1 34

-

(1) Warga Negara asing dapat menggunakan bendera kebangsaannya : (a) Pada hari kebangsaan dan hari berkabung negaranya. (b) Pada waktu Kepala Negara/Wakil Kepala Negara/Perdana Menteri Negaranya berkunjung ke Indonesia, ditempattepat yang didatangi. (2) Warga Negara Indonesia dapat menggunakan bendera kebangsaan asing dalam hal Kepala Negara Asing berkunjung ke

Indonesia,

ditempat-tempat

yang

dikunjungi,

atas

anjuran/izin Kepala Daerah. (3) Dapat pula digunakan pada kesempatan-kesempatan lain, dengan izin kepala daerah jika menurut pendapatnya pada kesempatan

itu

layak

digunakan

sebagai

pertemuan

Internasional. Penggunaan

dilakukan

pada

tempat

dimana

diadakan

kesempatan tersebut. (4) Yang

dimaksud

menggunakan

ialah

mengibarkan,

memasang/membawa bendera itu dimuka umum. PS. 2 -

(1) Di makam kehormatan, pada hari kebangsaannya, pada hari peringatan nasional bagi mereka yang gugur.

Ps. 3 -

(1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, harus bersama sama dengan bendera Indonesia. (2) Bila bendera asing dipasang setengah tiang,

bendera

kebangsaan Indonesia tak perlu dipasang. Ps. 4 - Bendera kebangsaan asing dapat digunakan tersendiri dan setiap hari : 1) Pada

gedung-gedung

perwakilan

diplomatic

perwakilan

Konsuler. 35

2) Pada rumah-rumah jabatan dan halaman rumah jabatan, kendaraan-kendaraan kepala perwakilan diplomatic dan kepla perwakilan konsuler. Ps. 6 - Kepala daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangan penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum. Ps. 7 - Kapal-kapal Indonesia yang masuk pelabuhan asing dan selama berlabuh,

mengibarkan

bendera

kebangsaan

asing

yang

bersangkutan, kecuali bila peraturan Negara tersebut menentukan lain. Ps. 8 -

Pelanggaran dapat dihukum 3 bulan kurungan/denda Rp. 500,--

h. Tata Penghormatan kepada panji dan bendera jabatan (PP. 42/1958) : Ps. 1 - (3) Paji Presiden/Wakil Presiden digunakan di tempat beliau berasa secara resmi. Ps. 2 - (1) Jika Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama di sebuah mobil/kapal, maka panji Presiden dan Wakil Presiden dapat dipasang bersama-sama : - Panji Presiden di Kanan - Panji Wakil Presiden di Kiri. Jika hanya dipasang sebuah panji, maka yang di pasang ialah panji Presiden. (2) Panji Presiden dan Panji Wakil Presiden tidak dipasang pada mobil bila bendera kebangsaan Indonesia dipasang pada kendaraan itu. Ps. 3 36

- (1) Panji dipasang pada mobil sebelah muka ditengah-tengah (2) Jika Presiden/Wakil Presiden dengan Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara Asing berada dalam sebuah mobil, maka panji kepala Negara Asing dipasang dimuka disebelah kanan dan panji Presiden/Wakil Presiden di Muka sebelah kiri. (3) Jika panji Presiden, panji Wakil Presiden dan panji Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Asing dipasang bersama-sama pada sebuah mobil, maka panji Kepala Negara, Wakil Kepala Negara Asing dipasang di sebelah kiri. (4) Jika Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Asing menggunakan bendera kebangsaannya maka bendera asing dipasang dimuka sebelah kiri dan bendera kebangsaan Indonesia dimuka sebelah kanan. Ps. 4 - Jika Presiden/ Wakil Preside ada disebuah kapal : (1) Panji Presiden/Wakil Presiden dipasang pada ujung andangandang tiang besar sebelah kanan. Di Sekoci : Dipasang pada tiang panji di tiang muka. (2) Jika bersama Kepala Negara/Wakil Kepala Negara : Panji Presiden/Wakil Presiden dipasang pada ujung andangandang tiang kapal besar sebelah kiri, dan panji Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Asing disebelah kanan. (3) Jika Panji Presiden, Wakil Presiden dan Kepala Negara/Wakil Asing dipasang bersama-sama, panji-panji tersebut dipasang pada andang-andang tiang kapal besar. – Panji Presiden

: Sebelah kanan

– Panji Wakil Presiden

: Sebelah kiri

– Panji Kepala Negara Asing

: Di tengah-tengah

(4) Jika Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Asing tidak menggunakan

panjinya,

tetapi

menggunakan

bendera

kebangsaannya, maka : 37

∗

Bendera Kebangsaan asing dipasang pada tengah-tengah andang tiang kapal besar.

∗

Panji Presiden dipasang disebelah kanan.

∗

Bendera kebangsaan Indonesia tidak dipasang pada puncak tiang kapal besar.

(5) Dalam hal berada di sekoci, jika mengizinkan, pemasangan bendera dan panji disesuaikan dengan pemasangan pada kapal. Ps. 5 – Kepala Daerah berhak menggunakan bendera jabatan pada mobil : – Pemasangan

:

Di muka, ditengah-tengah.

– Warna

:

Biru.

– Bentuk

:

Segi empat panjang.

– Ukuran

:

20 x 30 Cm.

– Lambang Negara

:

Di tengah-tengah dengan warna emas/perak.

– Pinggiran

:

Warna

emas/perak

dapat

dipakai/tidak. – Menteri Dalam Negeri menetapkan lebih lanjut Kdh Mana yang berhak, serta tanda-tanda perbedaan pangkat pada bendera jabatan itu. Ps. 6 – (1) Bendera jabatan yang tidak dipasang pada mobil jika bendera kebangsaan/panji Presiden/Wakil Presiden dipasang pada mobil itu. (2) Jika ada Menteri dan Kdh bersama-sama dalam sebuah mobil, maka yang dipasang ialah bendera kebangsaan. (3) Jika dua atau lebih Kdh bersama-sama dalam sebuah mobil, maka yang, dipasang pad mobil itu ialah bendera jabatan Kdh yang tertinggi. Ps. 7 – (1) Kdh berhak mengguanakan bendera jabatan-nya : 38

–

Pada waktu mengadakan inspeksi dalam perairan didalam wilayahnya.

(2) Bendera jabatan yang dipasang di kapal adalah bendera jabatan dengan ukuran 60 x 90 Cm. (3) Dipasang pada andang-andang tiang besar sebelah kanan (4) Tidak dipasang, jika panji presiden/Wakil Presiden dipasang di kapal itu. (5) Jika Kdh bersama-sama dengan Menteri maka yang dipasang adalah bendera kebangsaan. –

Jika bersam dua atau lebih Kdh, yang dipasang ialah bendera jabatan Kdh yang tertinggi.

Ps. 10 – Bendera Organisasi tidak boleh pada pokoknya menyerupai panji/bendera jabatan. 6. Tata Penghormatan Kepada Lagu Kebangsaan (PP. 44/1958) Ps. 4 - (1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan : -

Untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara.

-

Pada waktu penaikan/penurunan bendera kebangsaan, yang diadakan dalam upacara, untuk menghormat bendera itu.

-

Untuk menghormat Negara Asing.

- (2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan/dinyanyikan : -

Sebagai pernyataan pernyataan perasaan Nasional

-

Dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran

Ps. 5 - Dilarang : 1) Menggunakan lagu kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun

39

2) Menggunakan bagian daridalam gubahan yang tidak sesuai dedengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

Ps. 2 - (1) Pada

kesempatan-kesempatan

diaman

diperdengarkan

Lagu

Kebangsaan dengan alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu srofe dengan dua kali ulangan. (2) jika ada kesempatan-kesempatan lagu Kebangsaan dinyanyikan, maka lagu itu dinyanyikan satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan. (3) jika dalam hal tersebut pada ayat 2 diatas Lagu kebangsaan dinyanyikan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait pertama dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan dua kali. Ps. 9 - Pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan yang dimaksud dalam peraturan ini, maka orang yang hadir berdiri tegak ditempat masing-masing. Mereka yang berpakaian seragam dari suatu organisasi, memberi hormat dengan cara ditetapkan untuk organisai itu. Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan telapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedangkan penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan. Ps. 20 - PP. No. 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan RI; Pada waktu upacara penaikan atau penurunan Bendera kebangsaan, maka semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak, 40

berdiam diri, sambil mengadapkan muka kepada Bendera sampai upacara selesai. Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan telapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedangkan penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban dan kudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan. 7. Lain-lain a. Pelaksanaan

pengaturan

tata

tempat,

tata

upacara

dan

tata

penghormatan dalamn acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan ABRI, diatur oleh masing-masing instansi dengan berpedoman pada PP No.62 tahnun 1990. b. Ketentuan pelaksanaan acara kenegaraan, lebih lanjut akan diatur oleh Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara, sedangkan untuk

acara

resmi

yang

diselenggarakan

oleh

Departemen/Instansi/Lembaga akan diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pemda yang bersangkutan. Beberapa Istilah dalam kapal *) a.

Andang-andang

=

palang

kayu

di

tiang

kapal

untuk

menggantungkan layar. b.

Aris

=

tepi atau kelim pda layar/jaring yang dibuat dari tali atau rotan.

c.

Linggi

=

palang kayu melengkung pada haluan dan buritan perahu/kapal

41

III. PRESEANCE PEJABAT DIPLOMATIK

A. URUTAN DAN KATEGORI 1. Maksud dan Tujuan Preseance Diplomatik Melihat perkembangannya, seni diplomatik baru berkembangan sejak bagian terakhir jaman Romawi. Tetapi diplomasi baru diakui sebagai suatu jabatan resmi pada abad ke 15, yaitu ketika negara Italia mulai menunjuk Duta-duta Besarnya yang tetap. Walaupun demikian sejarah perkembangan diplomasi baru manajak lagi sejak tahun 1815, karena sejak tahun tersebut peraturan-peraturan baru disahkan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang terkenal dengan nama Konvensi-konvensi Wina yang mengatur klasifikasi petugas-petugas diplomatik termasuk soal-soal preseance. Kekeliruan

dalam

menetukan

preseance,

dapat

menimbulkan

pertentangan-pertentangan dan konflik. Di negara yang berazaskan republik, masalah preseance tidaklah begitu ketat seperti halnya pada negara yang monarki. Apabila timbul suatu kekeliruan dan perselisihan mengenai preseance biasanya pihak pejabat protokoler yang harus menyelesaikan, karena protokollah dianggap mengetahui asal-usul riwayat, kedatangan seseorang dan sebagainya. Untuk menghindari adanya pertentangan pertentangan terutama mengenai urut-urutan pangkat/preseance ini konvensi peraturan preseance telah menerima dengan baik soal-soal tempat duduk di Konperensikonprensi Internasional, dalam penandatanganan perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Dalam perjanjian itu ditentukan siaa yang berhak lebih dahulu atau disebut “order of preseance”, preseance atau tataurutan. Maksudnya untuk menghindarkan pertentangan-pertentangan atau perang dingin dalam hubungan antar bangsa atau manusia pada waktu itu. 42

2. Penentuan Kategori dan urutan dalam Dinas Diplomatik a. Kategori Kepala Perwakilan Diplomatik Preseance Diplomatik banyak dan perlu digunakan dalam hubungan dengan kalangan diplomatik. Karena itu justru dalam kalangan diplomatik ini sering timbul pertentangan atau friction yang disebabkan kekeliruan soal preseance. Oleh karena itu dalam lingkungan kehidupan diplomatik, mengetahui dan mengenal preseance merupakan salah satu syarat utama untuk melancarkan tugas dan mencapai sukses yang diharapkan. Menurut konvensi Wina (1815) dan konvensi Aix-la Chapelle (1818) ada 4 kelompok dalam menentukan preseance yang diakui, yaitu : 1) 2) 3) 4)

Duta-duta Besar, Dutaatau Nuncio Duta-duta Luar Biasa dan Menteri-menteri Berkuasa Penuh Minister-minister Resident Charges d’Affaires/Kuasa-kuasa Usaha Menurut bentuk dan type suatu perwakilan, maka Kepala Perwakilan

(Chief of Mission) yang sekarang dikenal antara lain adalah : 1) Kepala Perwakilan Diplomatik (Chief of the Mission) 2) Kepala Perwakilan di PBB (Chief of the United Nations Mission) 3) Kepala Perwakilan Konsuler (Chief of the consular Mission) Istilah “Kepala Perwakilan” lebih banyak dipakai untuk Kepalakepala Perwakilan yang mengepalai suatu perwakilan yang besar. Kedudukan Chief of Mission dengan sifat-sifatnya, ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang telah ditentukan dalam berbagai Konprensi Internasional, misalnya : Komperence Westphalia (1648), Konggres Wina (1815), Konggres Aix-la Chapelle (Aken) tahun 1818. Pada pokoknya Konprensi-konprensi Internasional itu telah menetukan bahwa “Chief of Mission” diplomatik itu dibagi dalam 4 kategori : 1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Amabassador Extraordinary and Plenipotentiary). 43

a) Duta Besar ini mengepalai perwakilan yang bertingkat Kedutaan Besar, dan diangkat dengan Surat-surat Kepercayaan Kepala Negara. b) Duta disamakan dengan Duta Besar adalah Nuncio, yaitu Duta Besar Vatican, yang mengepalai : Apostolic Nunci ature, dengan Surat-surat Kepercayaan dari Sri Paus; c) Juga Komisaris Tinggi tingkatanya sama dengan Duta Besar, yaitu suatu gelar yang diberikan kepada Wakil-wakil yang saling ditukarkan antara Pemerintahan Inggris, dengan anggota-anggota Persemakmuran (Commonwealth) dan angkat dengan “surat-surat mandate” (letters de commission) yang diajukan kepada seorang Perdana Menteri oleh orang lain. Hal ini disebabkan tidak mungkin Raja Inggris menyelamatkan surat-surat mandat kepada dirinya. 2) Duta (Envoy) Duta mengepalai suatu Keduataan atau Legation, Nama lengkapnya ialah Envoy Extraordinary and Plenipotentiary, dan diangkat dengan Surat-surat Kepercayaan dari Kepala Negara. Yang disamakan dengan Duta adalah Intermuncio yang mengepalai Apostolic Intermunciatur; diangkat dengan Surat-surat Kepercayaan dan ditandatangani oleh Sri Paus. 3) Minister Resident Didalam praktek jabatan ini sudah dihapuskan. 4) Charge d’affairs (Kuasa Usaha). Kuasa Usaha merupakan Kepala Perwakilan Diplomatik yang terendah tingkatannya. Charge d’Affairs dapat mengepalai Kedutaan Besar atau Kedutaan. a) Charge d’Affairs en pied atau Charge d’Affairs and hoc atau Charge d’Affairs de missi, adalah Kuasa Usaha yang diangkat dengan “Surat-surat Kabinet” (Latters de cabinet) yang berasal dari menteri Luar Negeri; dan biasa dinamakan Kuasa Usaha dengan surat putusan. Hal ini terjadi jika Duta Besarnya telah ditarik kembali tetapi belum/tidak ada gantinya; atau pada waktu pembukaan Kedutaan Besar/Kedutaan baru tetapi belum ada Duta Besarnya/Dutanya. 44

b) Charge d’Affairs ad-interim Kuasa Usaha Kategori ini, atau disingkat Charge des Affairs, bukanlah Kepala Perwakilan diplomatik, tetapi hanya mewakili Duta Besar/Duta dalam pekerjaan routine/istrasi kalau mereka berhalangan (seperti keluar kota sebentar atau sakit) dan tidak berhak mewakili Duta Besar/Duta dalam lapangan politik. Dalam praktik kategori C d’ A ini tidak pernah dipergunakan. b. Preseance Antar Kepala Perwakilan Diplomatik 1) Preseance antar Kepala Perwakilan Diplomatik ditetapkan menurut dasar Kewerdanaan dalam peresmiannya; sehingga dengan demikian Doyen/Dean atau Ketua Korps Diplomatik yang telah ada posnya paling lama berdasarkan tanggal kedatangan dan penyerahan suratsurat kepercayaannya. a) Dalam Negara Katolik, dimana Gereja menduduki suatu posisi yang istimewa, maka Dean itu telah ditentukan yakni Nuncio, tanpa memandang tanggal penunjukan ataupun penyerahan surat kepercayaan. b) Para Komisaris Tinggi Negara-negara Persemakmuran tidak bisa menjabat sebagai Ketua Korps Diplomatik di Landon; hanya saja kebiasaan

ini

tidak

diikuti

oleh

negara-negara

anggota

Persemakmuran lainya, seperti : Australia, Kanada, Ceylon, India dan Pakistan. 2) Apabila Terjadi dua orang Kepala Perwakilan tingkat Duta Besar datang bersamaan pada Negara penerima, maka Preseancenya ialah : a) Tanggal yang tercantum dalam surat kepercayaan, atau b) Jam pada waktu penyerahan surat-surat kepercayaan yang dengan sendirinya juga diberhentikan tanggal dan jam untuk menyerahkan surat kepercayaannya. 3) Jika selama penunjukan disuatu Pos tertentu, seorang Kepala Perwakilan Diplomatik telah menyampaikan surat kepercayaan lebih dari sekali, maka yang umum berlaku bagi penentuan Preseancenya adalah surat kepercayaan yang pertama kalinya. 45

4) Dalam menetukan Preseance Kepala Perwakilan, selain ditinjau dari unsur-unsur peresmian dan sebagainya, harus pula diperhatikan kategori pengelompokannya diantara Kepala-kepala Perwakilan (seperti Kuasa Usaha en pied akan mendapat urutan mendahului Kuasa Usaha a.i. dan sebagainya). 5) Apabila timbul perselisihan atau persoalan mengenai preseance maka banyak negara membebankannya kepada Protokol Departemen Luar Negerinya dan/atau bersama Ketua Korps Diplomatik setempat, untuk penyelesaiannya. c. Kedudukan Dubes/Kepala Perwakilan Asing Wanita 1) Jika suatu Perwakilan dikepalai oleh seorang wanita, sedangkan peristiwa yang dikunjungi hanya dihadiri oleh para Kepala Perwakilan tanpa isteri, maka diplomat wanita tadi hadir tanpa suaminya. 2) Dalam kesempatan dimana Kepala Perwakilan (Dubes/Duta/Kuasa Usaha) dijabat oleh seorang wanita dan kedudukan/tugas memerlukan hadirnya para isteri Kepala Perwakilan yang diatur baik sebagai group bersama atau terpisah dari para suaminya, maka tempat urutan Kepala Perwakilan/Dubes wanita tadi akan didahului oleh isteri dari Dubes yang lebih tua kewerdanaannya. 3) Sedangkan suami dari Dubes/Duta wanita yang mempunyai preseance setelah Duta/Minister yang diakreditir terakhir.suami dari seorang Kuasa usaha wanita mempunyai tempat urutan setingkat tetapi setelah kelompok Kuasa-kuasa Usaha berpreseance terakhir d. Kategori Staf Perwakilan Diplomatik Dalam konvensi internasional selain ditentukan preseance kategori para Kepala Perwakilan, juga ditentukan preseance bagi para anggota stafnya, baik yang berstatus diplomatik maupun non-diplomatik, antara lain sebagai berikut : 1) Berstatus Diplomatik : a) Duta Besar atau Duta/Minister b) Minister Councellor c) Councellor d) Sekretaris I 46

e) Sekretaris II f) Sekretaris III g) Atase Tiap perwakilan belum tentu mempunyai susunan lengkap semacam ini, sebab besar/kecilnya staf serta susunan tergantung pada keperluan. Untuk melihat preseance intern dalam suatu perwakilan biasanya dapat dilihat dalam Diplomatic List Perwakilan-perwakilan, yang setiap waktu tertentu diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri negara penerima, yang preseancenya disusun dan/atau ditetapkan oleh Perwakilan-perwakilan bersangkutan. 2) Berstatus Non-diplomatik Dalam suatu perwakilan dapat dikelompokkan anggota-anggota staf sebagai berikut : a) Home-based of foreign nationality; b) Locally recruited of foreign nationality; c) Locally recruited of non-foreign nationality Pembagian dan urutan sebagai diatas selain penting dalam pemberian perlakuan oleh negara-negara penerima, juga untuk mengetahui preseance masing-masing. Antara ketiga golongan staf perwakilan, maka anggota staf yang mempunyai status diplomatik namanya dicantumkan dalam “diplomatik-list”, sedangkan yang non diplomatik tidak dicantumkan. Walaupun demikian pegawai-pegawai yang nondiplomatik harus juga didaftarkan pada Kementrian/Departemen Luar Negeri Negara penerima, dan diwajibkan melaporkan mutasi yang terjadi dalam perwakilannya. e. Preseance para Konsul Menurut hukum internasional para konsul dinas konsuler tidak termasuk anggota perwakilan diplomatik dan hal ini membawa konsekwensi dalam preseance. Kebiasaan internasional umumnya memberikan preseance (jika anggota perwakilan diplomatik dan konsuler berada dalam satu tempat yang sama) 1) Memberikan tempat kepada petugas konsuler tertinggi seperti Konsul Jendral, setingkat, tetapi setelah counselor; 2) Konsul diberikan tempat setingkat, tetapi setelah Sekretaris II; 47

f.

3) Konsul muda diberikan tempat setingkat, tetapi setelah Sekretaris III atau Atase; Ketua Korps Diplomatik dan Arti Pengakuan terhadapnya

Tugas-tugas dari Ketua Korps Diplomatik adalah terbatas dan umumnya mengenai hal-hal yang “ceremonial” Ia adalah “penyambung lidah” (mouth-piece) korps diplomatik yang mewakili pada kesempatankesempatan untuk umum. Ia adalah orang yang memngetaui dan/atau mempertahankan hak-hak istimewa korps diplomatik terhadap pelanggaran hak-hak, perbuatan tak adil oleh pemerintah dimana mereka telah ditempatkan. Sebaliknya dia tidak berhak untuk menulis atau berbicara atas nama teman-teman koleganya, tanpa persetujuan mereka sebelumnya atas langkah-langkah yang akan dijalankan; termasuk juga susunan kata-kata pada tulisan atau pembicaraan yang akan diucapkan atas nama mereka. B. PERUTUSAN LUAR BIASA Acap kali suatu perutusan atau Misi Diplomatik/Luar Biasa yang akan dikirim kepada suatu Pemerintah (atau mungkin seseorang tamu intern Perwakilan) asing, dipercaya oleh pemerintah kepada seorang pegawai tinggi baik termasuk golongan diplomatik maupun tidak; ataupun kepada seorang tokoh yang terkemuka. Oleh karena misi semacam itu selalu berhubungan dengan suatu keadaan luar biasa, maka upacara dan/atau preseancenya mendapat penilaian istimewa dari Dinas Protokol setempat dari perwakilan-perwakilan Diplomatik. 1. Perlakuan Protokol terhadap Perutusan Luar biasa Mengingat bahwa hal misi-misi luar biasa tidak tercantum dalam “Protocol de Viene” tahun 1815, misi-misi itu tidak lah selalu dapat diberikan prioritas atas perwakilan yang secara teratur/tetap ditempat pada Pemerintah yang menyambutnya/penerimanya. a. Apabila misi Luar Biasa diundang pada suatu resepsi bersama dengan perwakilan-perwakilan diplomatik permanen, Dinas Protokol harus mengaturnya bersama dengan/dan setahu Ketua Korps Diplomatik kalau umpamanya kepada misi luar biasa itu hendak diberikan preseance dan/atau prioritas atas Kepala-kepala Perwakilan yang diangkat secara teratur. b. Dalam hal yang sedemikian seperti tersebut Ad. a diatas Korps Diplomatik akan dapat “mengalah” dengan kerelaan/ kesediaan hati dan 48

sikap yang digerakkan oleh rasa sopan santun ini tidak mengurangi semua privilege yang menjadi haknya dan urutannya. 2. Hubungan Perutusan Luar Biasa dengan Kepala Perwakilan (senegara) a. Tidak jarang bahwa hubungan-hubungan protokoler antara Perwakilan yang diangkat secara teratur dan Ketua Misi Luar Biasa mengalami keadaan-keadaan menyulitkan sementara memang tidak diragukan lagi, bahwa seorang anggota pemerintahan (Menteri-menteri Negara) nmendapat prioritas/perlakuan diatas Duta Besar, maka persoalan perlakuan

dan/atau

ketua

misi

itu

mempunyai

kedudukan

hirarki/kewerdanaan yang belum jelas bagi Kepala Perwakilan sendiri. b. Dalam hal demikian seeyogyanya atau sebaik-baiknya dimintakan instruksi atau penjelasan dari Pusat tentang kedudukan yang hendak mereka berikan kepada Perutusan Luar Biasa itu. c. Sebagai patokan umum, pejabat-pejabat yang diserahi pimpinan suatu perutusan, ditempatkan menurut kedudukan mereka di dalam negeri. Apabila mereka menduduki jabatan pemerintahan atau mempunyai kedudukan kehormatan yang tinggi, yang memberikan kepada mereka suatu preseance tertentu, maka sebagai perlakuan kehormatan, diberikan juga kepada mereka tempat yang sesuai dengan yang diberikan kepada orang-orang lain yang pangkatnya kira-kira sama. C. PRESEANCE DELEGASI DAN PARA ANGGOTANYA 1. Delegasi-delegasi a. Tiap pemerintah berhak menyusun delegasi masing-masing menurut kebijaksanaannya, baik mengenai penunjukan/pemilihan ketua delegasi maupun yang mengenai jumlah para anggotanya. Meskipun begitu ada suatu kepentingan yang nyata, yaitu bahwa demi terjaminnya kelancaran jalannya perdebatan semua para Ketua delegasi hendaknya mempunyai tingkat/gelar yang sama. b. Dalam bagian resmi dari perundingan/konprensi, semua delegasi dianggap sama menurut hukum, mereka harus mendapatkan perlakuan 49

yang sama dari segi pertimbangan. Para Ketua delegasi berhak atas perlakuan penghormatan yang sama/identik, baik mereka anggota pemerintahan, diplomatik, maupun petugas negara. Pertukaran pikiran juga dilangsungkan menurut prinsip persamaan ini. c. Aturan satu-satunya untuk dituruti adalah urutan abjad dari nama Negara dalam bahasa resmi pertemuan itu. Pimpinan konprensi ditentukan menurut persetujuan sebelumnya yaitu dapa dijabat baik oleh ketua delegegasi dari Negara di mana konprensi berlangsung, maupun oleh ketua delegasi yang lain bergantian tiap hari. Untuk itu urutan abjad nama Negara, bila tidak ada ketentuan urutan lain yang disetujui sebelumnya, dapat mengatur gilirannya. 2. Urutan para Ketua/Utusan a. Dalam hal-hal ini menyangkut preseance antara para utusan, maka urutan abjad dari Negara-negara peserta, yang akan menempatkan para utusan dari Negara-negara yang sama pada tempat-tempat paling atas, tidak lagi dapaht dipakai, sehingga keadaan khusus atau faktor-faktor pribadi dari para utusan harus diperhatikan. Penggolongan kelas para delegasi diadakan menurut urutan sebagai berikut : 1) Para Menteri Kabinet; 2) Para Duta Besar; 3) Para Duta Berkuah Penuh; 4) Para Utusn yang lain. b. Dalam resepsi-resepsi resmi, umumnya para utusan asing dan nasional, dalam jumlah yang sama, didudukan secara berselang-seling dan menurut urutan sebagai berikut : 1) Para Menteri Kabinet Asing; 2) Parra Menteri Kabinet Nasional; 3) Utusan Asing bergelar Duta Besar; 4) Pembesar-pembesar Nasional bergelar Duta Besar; 5) Utusan Asing bergelar Duta Berkuasa Penuh; 6) Pembesar-pembesar Nasional bergelar Duta Besar Berkuasa Penuh dan sebagainya. c. Dalam keadaan seperti ini bila ada seseorang anggota pemerintah mengetahui delegasi negaranya, maka para Duta Besar yang diakreditir akan melepaskan tempat semula yang telah diperuntukkan bagi mereka, 50

berdasarkan

kedudukan

mereka

dalam

mewakili

Negara/

pemerintahannya. Dalam pada itu atas dasar statusnya sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik, maka mereka mendapatkan hak atas tempat kedua dalam delegasi. d. Perwakilan diplomatik perlu mengetahui selekas mungkin susunan delegasi-delegasi yang lain, agar supaya susunan delegasi nasionalnya dapat disusun semirip mungkin dengan delegasi-delegasi yang lain, untuk segera mungkin diberitahukan kepada pemerintahannya.

51

IV. PRESEANCE PEJABAT DIPLOMATIK

A. TATA URUTAN INTERN 1. Pengertian Pejabat-pejabat Internasional a. Para pejabat tetap, yang bekerja pada pimpinan organisasi. b. Mereka yang dserahi suatu tugas sementara oleh organisasi, tugas mana dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan organisasi, selama berlakunya tugas itu. 2. Urutan antar Pejabbat a. Tiap-tiap organisasi dapat menetapkan/kategori, para pejabat tetap, didahulukan dari para pejabat yang setingkat yang melakukan suatu tugas sementara. b. 1)

Pada resepsi-resepsi resmi, para pejabat dikumpulkan menurut organisasi, sesuai dengan urutan-urutan/preseance intern masingmasing.

2)

Pada resepsi duduk para pejabat internasional ditempatkan menurut kedudukan pribadi masing-masing.

B. PRESEANCE ANTARA PARA PEJABAT INTERNASIONAL DAN PARA DIPLOMATIK 1. Terhadap para pejabat Diplomatik a.

Para Kepala Perwakilan Diplomatik, karena mewakili Negara mereka dinegara dimana mereka ditempatkan, didahulukan dari semua pejabat internasional.

b.

Penerapan Patokan ini terhadap para pejabat kalangan tinggi internasional seperti Sekretaris Jendral organisasi politik yang besarbesar (PBB, NATO, Dewan Eropa dan lain-lain) adalah sangat menyulitkan karena para pejabat tinggi internasionalpada siding-sidang organisasi yang mereka pimpin, didahulukan dari semua Kepala Delegasi, juga apabila mereka adalah Kepala Pemerintahan negaranya.

52

c.

Mengikuti Kebiasaan tentang tempat protokoler para diplomat yang tidak menjabat sebagai Kepala Perwakilan, tetapi mempunyai pangkat yang tinggi didalam susunan hirarki, maka para Wakil Sekretaris Jendral PBB pada umumnya pernah menjabat sebagai pejabat internasional ditempatkan sesudah para Duta Besar sebelumnya dalam kedudukan sebagai pejabat internasional ditempatkan sesudah para Duta Besar dan Kepala Perwakilan diplomatik lainnya. Halnya yang sama berlaku atas dasar penyerasian (asimilasi), yaitu sebagai penghormatan bagi Direktur Jendral atau Sekertaris Jenderal dari badan-badan khusus atau organisasi internasional yang besar.

d.

Para Pejabat Internasional lainnya dan para diplomat karier ditempatkan sesudah mereka tersebut dalam ad.c, sesuai dengan pangkat mereka masing-masing.

e.

Tanpa memandang jenis wanita atau pria masing-masing ditempatkan menurut pangkatnya. Kebiasaan diplomatik menghendaki, agar para istri diplomat ditempakan dalam urutan yang sama dengan suaminya; hal ini diterapkan juga para istri pejabat internasional apabila mereka diterima bersama-sama suami mereka.

2. Terhadap Pejabat-pejabat Konsul a.

Jika tidak berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, maka para pejabat internasional, pada prinsipnya didahulukan dari para konsul.

b.

Paara pejabat internasional mempunyai preseance yang setingkat, tetapi setelah para pejabat yang bertanggung jawab dalam Korps Diplomatik sesuai tingkatannya, para pejabat diplomatik mempunyai urutan mendahului konsul.

3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan a.

Para Pejabat suatu negara tertentu yang sedang melakukan suatu tugas internasional, di negaranya diperlakukan seolah-olah mereka orang asing, dalam arti bahwa mereka mendahulukan dari pada pejabat sebangsanya yang sama pangkatnya. Hal ini berlaku apabila mereka diterima disuatu Kedutaan Besar atau Konsulat negaranya.

b.

Hendaklah salah sekali diingat peraturan/ pedoman umum tentang perlakuan kehormatan (courtesy) yang menghendaki diberikannya 53

preseance (kecuali terhadap para kepala Perwakilan diplomatik di Negara dimana mereka ditempatkan), kepada semua orang yang datang dari luar negeri dan kepada orang-orang asing, secara berganti-ganti menurut kebangsaanya. c.

Kerapkali, untuk menghindarkan timbulnya persoalan antara para Kepala

Perwakilan

diplomatik

dan para

pemimpin

organisasi

internasional, maka mereka diundang pada resepsi-resepsi yang diadakan tersendiri (terpisah). C. PRESEANCE ANTARA PARA PEJABAT INTERNASIONAL KETUA DELEGASI DAN PERWAKILAN TETAP Masalah persesuaian protokoler antara para pejabat internasional dan para wakil dari negara-negara anggota pada Organisasi-organisasi Internasional yang bersangkutan, menjadi semakin menyulitkan dengan bertambah banyaknya jumlah perwakilan makin bertambah banyak jumlah para anggota perwakilan tersebut dan makin tingginya Pangkat para wakil yang dikirim Tentang hal ini tidak ada peraturan yang tertulis, tetapi dari praktek yang telah berlaku dapat diambil beberapa petunjuk : 1.

Terhadap Perwakilan Tetap Dalam waktu diantaranya masa-masa sidang, para Ketua Perwakilan Tetap dan para anggota Staf mereka merupakan semacam “Korps Diplomatik” yang diakredirtir

pada organisasi

itu

dan perwakilan-perwakilan

Diplomatik biasa, dalam hubungan mereka dengan Pemerintah negara dimana mereka berada dalam keaadaan normal, para Kepala Perwakilan Tetap ditempatkan sesudah para pejabat tinggi yang memimpin Organisasi, yaitu Dewan Pimpinan Tetap yang dipilih oleh Sidang atau Atau Dewan jika ada, dan Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal Organisasi. 2.

Urutan para Kepala Perwakilan Tetap dan para Anggota a.

Para Kepala Perwakilan Tetap, diurutkan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh Organisasi yang bersangkutan, atau menurut tanggal penyerahan surat-surat kepercayaan mereka.

b.

Para Anggota Perwakilan Tetap lainnya, dikumpulkan menurut pangkat mereka seperti disebut dalam surat pemberitahuan tentang 54

kepangkatan mereka (Duta Besar, Duta Berkuasa Penuh Consellor, dan sebagainya). Di antaran mereka sendiri, mereka ditempatkan dalam masing-masing golongan, menurut tanggal mereka mulai memangku jabatan, sesuai dengan peraturan yang dipakai dalam Korps Diplomatik. c.

Karena Para Utusan berlainan dengan para diplomat, maka mewakili Kepala Negara, peraturan tentang urutan-urutan hirarki yang telah disyahkan dalam konvensi Wina 1961 tidaklah harus ditetapkan 1) Para Wakil Tetap, pada resepsi-resepsi resmi dari mana mereka hadir, ditempatkan sesuai dengan urutan menurut abjad dari nama Negara-negara yang mereka wakili dalam salah satau bahasa resmi yang disetujui. 2) Diantara mereka sendiri urut-urutan ditentukan menurut tanggal mereka mulai memangku jabatan.

3.

Terhadap para Ketua Delegasi a.

Pada pertemuan-pertemuan yang dihadir oleh delegasi-delegasi yang datang dari luar negeri yang pada umumnya diketuai oleh para pejabat tinggi, dan ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang diberikan kepadanya dalam susunan delegasi seperti termuat dalam dokumen resmi yang diberitahukan sebelumnya.

b.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkat pribadi dari masingmasing Ketua Delegasi harus diperhitungkan. Atas dasar ini, maka mereka selalu didahulukan dari para anggota delegasi lain, apapun pangkat mereka.

55

V. PENYERASIAN (Asimillasi) GELAR/PANGKAT DIPLOMATIK-MILITER

A. POKOK-POKOK PENGERTIAN/ MAKSUD DAN GAMBARAN PENYERASIAN 1. Maksud Penyerasian Dalam “Praktek-praktek Protokol” Internasional maka menjadi kebiasaan di banyak negara – untuk keperluan dan/ atau perlakuanperlakuan tertentu – memberikan penyerasian (asimillasi) kepangkatan/ gelar diplomatik dan militer (dianggab setingkat). Sedangkan patokan yang dipergunakan adalah, bahwasanya Duta Besar adalah setingkat dengan pangkat tertinggi dalam Angkatan Bersenjata, atau dengan kata lain, setingkat pangkatnya dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata/ Panglima A.B (AD. AL. dan sebagainya) 2. Penyerasian Kepangkatan Dengan berpatokan pada pangkat Kepala Staf/Panglima AB. Misalnya di Indonesia berpangkat Jenderal berbintang 4 (empat), maka penyerasian kepangkatan antara Dinas Diplomatik-Militer (Mulai Duta Besar ke bawah), dapat digambarkan sebagai berikut : Contoh GAMBARAN Penyerasian gelar/pangkat Diplomatik Militer Diplomatik

Militer

1. Duta Besar

1. Jenderal

2. Minister

2. Letnan Jenderal

3. Minister Counsellor

3. Mayor Jenderal

4. Counsellor 5. Sekretaris I

4. Brigadir Jenderal 5. Kolonel 56

6. Sekretaris II 7. Sekretaris III 8. Atase

6. Letnan Jenderal 7. Mayor 8. Kapten

B. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG TIMBUL 1. Kepentingan Penyerasian Sebagai telah diterangkan diatas kepentingan yang pertama adalah untuk maksud-maksud protokoler-preseance. Tetapi penggunaan lebih lanjut dan lebih penting adalah diwaktu perang. Perlakuan-perlakuan terhadap tawanan perang menurut kovensinya disesuaikan dengan tingkat kepangkatan militernya. 2. Kepentingan diwaktu Perang Dalam waktu perang asimilasi kepangkatan bartambah penting berkenaan dengan kemungkinan penangkapan dan/atau penawanan atas para pejabat luar negeri, dan perlakuan yang dipersamakannya dengan para perwira militer. Pada hakekatnya adalah diakui bahwa tawanan perang Retriksi terhadap makanan dan kemerdekaan bergerak adalah sedikit lebih bebas daripada yang dikenakan terhadap para tawanan perang. Tetapi dengan memberikan penyamaan kepangkatan militer, dapatlah pula memberikan kepada mereka sedikit-sedikit nya privilegas yang sama, dan penolakan perlakuan seperti itu dapat berakibat diajukan protes. 3. Kepentingan bagi Negara dalam masa pendudukan Hubungan-hubungan Diplomatik terbatas, dalam suatu negara dalam pada pendudukan militer, kadang-kadang diperkenankan melalui pimpinan pendudukan Militer Tertinggi. Dengan mengingat akan deslokasi tingkat peghudupan sehabis perang, maka pemberian fasilitas/privilege- privilege terhadap golongan Perwakilan-perwakilan Asing tersebut dimudahkan/dimungkinkan dengan asimilasi kepangkatan diplomatik dengan militer. 4. Hubungan kepangkatan effektif dengan penyerasian kepangkatan Asimilasi kepangkatan adalah bersifat otomatis dan berdiri sendiri. Dalam arti bahwa asimilasi kepangkatan militer dalam dinas diplomatik adalah terlepas daripada kepangkatan effektif yang kebetulan dipunyai oleh diplomat bersangkutan.

57

C. PRESEANCE DINAS LUAR NEGERI INDONESIA 1. Tata Urutan di Departemen Luar Negeri a. Pada prinsipnya tata-urutan di Departemen Luar Negeri adalah sama dengan tata-urutan di Departemen lain, yaitu sesuai susunan organik/vertikal Departeman yang berlaku, hingga tidak diatur dalam peraturan tersendiri. Sebagai contoh : urutan itu dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Kep. Sek. Jen.

1) Dir. Jen. (Politik, Ekon, Man. Kom).

2) Kep. Biro

2) Kep. Direktorat

3) Kep. Sekretaris Sek. Jen.

3) Sekretaris Dit. Jen.

4) Kep. Bagian

4) Kepala Dinas

5) Kep. Sub. Bagian

5) Kep. Seksi

b. Departemen Luar Negeri, sesuai kebiasaan dibanyak negara menempatkan urutan kepala Direktorat Protokol sebelum kepalakepala Direktorat yang setingkat dengannya. c. Untuk Peristiwa-peristiwa tertentu, maka para petugas dari perwakilan RI yang sedang ada didalam negeri, diberikan preseance dipusat Departemen Luar Negeri yang diatur menurut keadaan dan keperluan, karena belum/tidak diatur dalam peraturan tersendiri. Sekedar contoh dapat digunakan digambarkan sebagai berikut : 1) Kepala Perwakilan/Duta Besar

1) Kepala Direktorat

2) Duta/Minister/Counsellor-Counsellor

2) Sek. Dit. Jen.

3) Counsellor/Sek.I/Sek. II

3) Kep. Dinas

4) Sek. II/Sek. III/Atase

4) Kep. Seksi

2. Tata Urutan di Perwakilan RI a. Dalam hal petugas/pejabat diplomatik/ konsuler/(PDK) ditempatkan di luar negeri, maka mereka diurutkan setelah Kepala Perwakilan. Kepala Perwakilan atau, jika berhalangan Charge d’Affaires ad interim/WK. kepala Perwakilan, menduduki urutan yang mendahului semua pejabat/petugas Perwakilan Departemen-Departemen lain yang ditempatkan di suatu negara.

58

b. Petugas dengan pangkat tertinggi setelah Kepala Perwakilan atau Charge d’Affaires adalah Wakil Kepala Perwakilan, yang menempati urutan setelah Kepala Perwakilan. c. Seorang petugas dengan pangkat/gelar diplomatik lebih tinggi akan mendahului seseorang dengan pangkat/gelar lebih rendah tanpa memandang pangkat/golongan kepegawaian dalam kedinasan didalam negeri. d. Jika ada lebih dari dua orang petugas dalam suatu perwakilan yang mempunyai gelar dan/atau tingkat yang sama, maka yang dapat menetukan adalah : 1) Kewerdanaan penempatan dalam perwakilan. 2) Jika kewerdanaan sama, dapatlah diurutkan dari penugasan umpamanya : politik, ekonomi, penerangan, konsuler, dan sebagainya. 3) Gaji dalam perwakilan. 4) Jika belum juga dapat ditentukan, dapatlah dilihat kepangkatan didalam negeri. e. Para Atase ABRI dengan asimilasi kepangkatan diplomatiknya mempunyai urutan sama, tetapi setelah para petugas diplomatik yang mempunyai tingkat yang sama berindukkan departemen Luar Negeri yang mempunyai tingkat yang sama. f. Para Atase Teknis dan Asisten Atese Teknis Perwakilan lainya, yang mempunyai kepangkatan asimilasi diplomatik mempunyai urutan sesuai kepangkatan. g. Para Atase Teknis dan Perwakilan Departemen-departemen lain diluar negeri yang tidak mempunyai pangkat asimilasi diplomatik mengikuti para petugas diplomatik dari suatu tingkat yang sejajar kecuali jika diatur lain tersendiri. 3. Tata Urutan Para Pejabat Diplomatik dan Konsuler a. Dalam kedinasan Konsuler dengan adanya jabatan Kehormatan dalam lingkungannya, dan adanya kemungkinan penugasan para petugas Konsuler sebagai Acting Konsul Jenderal/Konsul Kepala, maka tataurutan diantara kedinasan konsuler sendiri adalah sebagai berikut : 59

1) – Konsul Jenderal – Konsul Jenderal Kehormatan 2) – Konsul Kepala – Acting Konsul Jenderal – Konsul Kehormatan – Acting Konsul Kepala 3) – Konsul 4) – Konsul Muda b. Jika para petugas Diplomatik dan konsuler hadir dalam satu tempat, mereka mendapat tata-urutan sesuai keperluan dan peristiwa karena belum/tidak diatur tersendiri. Jika tidak berlawanan dengan kebiasaan setempat, maka dapat diberikan contoh sebagai berikut : 1) – Konsul Perwakilan (Duta Besar/Duta). 2) – Minister. – Konsul Jenderal/Minister. 3) – Minister Counsellor. – Konsul Jenderal/Min. Consellor. 4) – Counsellor. – Konsul Jenderal/Counsellor. – Konsul Jenderal/Kehormatan. – Konsul Kepala/Counsellor. – Acting Jenderal/Counsellor. – Konsul/Counsellor. 5) – Sekretaris I. – Konsul Kepala Sek. I – Acting Konsul Kepala. – Konsul/Sek. I 6) – Sekretaris I. – Konsul Kepala/Sek. II – Konsul Kehormatan. – Acting Konsul Kepala. – Konsul/Sek. II 7) – Sekretaris III. – Konsul Muda. 8) – Atase. – Konsul Muda/Atase. 60

VI. TATA UPACARA YANG BERSUMBER DARI TUM - ANGKATAN BERSENJATA (Skep PANGAB No. Skep/612/X/1985,8.10.85)

1.

Ukuran Bendera & Tiang Bendera : a. Ukuran Tiang Bendera di lapangan : –

5 X Panjang Bendera

–

Ukuran bendera tidak lebih besar dari 2 x 3 m., minimal 120 x 180 Cm

–

Untuk Bendera berukuran 2 x 3 m, tiang bendera berukuran 17 m.

b. Ukuran tiang bendera diruangan

:

–

Tinggi 2 m., termasuk standard 45 Cm.

–

Pada ujung

tiang bendera ditambahkan prisma terpotong

berisi lima setinggi 5 Cm dan prisma berisi lima setinggi 10 Cm membentuk ujung tombak. – 2.

Tiang dibuat dari kayu dan diplitur warna coklat muda.

Cara mengatasi kesukaran yang terjadi pada waktu pengibaran bendera : – Tali kerekan macet, upacara berjalan terus dan setelah selasai, kerekan dibetulkan. – Tali kerekan putus, anggota militer yang sedang menaikkan bendera berusaha menangkap bendera yang jatuh dan setelah itu direntangkan tegak lurus dengan kedua tangan sampai upacara selesai.

61

Kemudian bendera dilipat dan disimpan. – Tiang bendera rebah, anggota militer yang sedang menaikkan bendera berusaha menegakkan/menangkap tiang bendera atau kalau tidak mungkin, bendera diambil serta direntangkantegak lurus dengan dua tangan sampai upacara selesai. Kemudian bendera dilipat dan disimpan. 3.

Pengibaran Bendera Kebangsaan setengah tiang : a. Pada berkabung, Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang mulai saat penerimaan berita tentang wafat/gugurnya anggota Angkatan Bersenjata atau lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. b. Apabila bendera sudah dikibarkan sebelumnya, maka bersama-sama anggota lainnya dalam bentuk bersaf menghadap bendera. c. Selanjutnya

dibawah

Pimpinan

Komandan

diberikan

aba-aba

”KIBARKAN BENDERA SETENGAH TIANG-HORMAT SENJATA, GERAK”, dan pada saat itu pengibar bendera dengan perlahan-lahan dan diikuti roppel genderang menurunkan bendera dari puncak sampai dengan setengah tiang. – Semua anggota menyampaikan penghormatan kepada bendera. – Komandan memnerikan aba-aba : “Tegak senjata gerak” – Pengibar bendera mengikatkan kembali tali bendera pada tiang bendera. d. Apabila bendera belum berkibar, pelaksanaannya sama seperti apabila bendera sudah berkibar, hanya perbedaannya dinaikan terlebih dahulu sampai puncak tiang bendera dengan diiringi lagu/tanda “Hormat senjata” dan sesudah itu diturunkan sampai setengah tiang. 4.

Pada penurunan bendera dalam keadaan bendera berkibar setengah tiang, maka pelaksanaannya bendera dinaikkan terlebih dahulusampai puncak tiang bendera dan sesudah itu diturunkan sampai kebawah.

62

5.

Bilamana penyelenggaraan upacara/parade waktunya bertepatan dengan saat hari berkabung, maka selama upacara berlangsung, bunyi-bunyian dari Korps Musik, Genderang dan atau Sangkakala hanya boleh diperdengarkan untuk lagu “Indonesia Raya” waktu pengibaran bendera, dan lagu “mengheningkan cipta”.

6.

Pelaksanaan pengibaran/penurunan bendera pada tiap hari upacara yang bertepatan dengan hari berkabung : a.

Pengibaran/Penurunan bendera dilakukan oleh kelompok pengibar Bendera dan diikuti oleh Korsik, Genderang dan atau Sangkakala dengan memperdengarkanlagu “Indonesia Raya” atau lagu/tanda “Hormat Bendera” sampai puncak tiang bendera.

b.

Setelah bendera berkibar sampai puncak, diturunkan perlahanlahan dengan diiringi reppel genderang, selanjutnya setelah bendera sampai ditengah-tengah tiang bendera, maka Danup memberikan aba-aba : “Tegak senjata, gerak”.

7.

8.

Upacara Bendera Bulanan/Mingguan, setiap tanggal 17/ Hari Senin : a. Upacara Bendera Mingguan dilaksanakan setiap hari Senin pada awal jam kerja pagi. b. Upacara Bendera Bulanan setiap tanggal 17, dilaksanakan pada hari kerja dimulai pada awal jam kerja. c. Apabila hari/tanggal 17 tersebut jatuh pada hari libur maka penyelenggaraan upacara dilaksanakan hari kerja berikutnya. d. Upacara Mingguan setiap hari Senin tidak dilaksanakan, apabila pelaksanaan Upacara Bendera tanggal 17 jatuh pada hari Senin tersebut atau hari-hari kerja dalam minggu itu. e. Upacara Bendera Mingguan setiap hari Senin dan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 tidak dilaksanakan apabila dalam Minggu/Bulan tersebut terdapat Hari Kebangsaan Nasional, (Hari Proklamasi RI tanggal 17 Agustus, Hari ABRI tanggal 5 Oktober dan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember). Pada Upacara Bendera Mingguan/setiap hari Senin, tidak melaksanakan upacara : – Pembacaan Pembukaan UUD 1945. – Pembacaan Sapta Prasetya Korpri. 63

9.

Setiap Upacara Bendera Mingguan dan Bulanan, IRUP tidak menyampaikan Amanat, kecuali apabila dianggap sangat perlu atau karena adanya sesuatu acara yang bersifat penambahan ada acara pokok.

10. Ketentuan Umum upacara di ruangan, sebagai pengganti upacara di lapangan: a. Perangkat upacara : –

Sang Merah Putih sudah ditempatkan diatas standard.

–

Lembaga kesatuan yang dihadirkan hanya yang langsung terlibat dalam upacara tersebut.

–

Danup dijabat oleh Perwira tertua dari Kesatuan tersebut dan pakaian PDU-IV.

–

Korsik/Genderang;

dengan

terbatasnya

tempat

upacara,

pasukan upacara bersenjata tidak diikut sertakan diutamakan pasukan yang tidak bersenjata. Bil;a dianggap perlu dan tempat memungkinkan sebagian pasukan upacar bersenjata dapat diikut sertakan tanpa senjata. b. Kegiatan upacara : –

Danup langsung mengambil alih Komando dan para Dan Pasukan sudah disamping pasukan.

–

Tanpa pemeriksaan pasukan.

–

Tanpa Andika Bhayangkari.

–

Seluruh Peserta upacara berdiri selama berlangsung nya upacara.

11. Gambar bentuk dan ukuran “BENDERA & TIANG BENDERA “ seperti yang dimaksud oleh 1 diatas :

64

Ukuran Bendera Merah Putih : – Panjang dibanding lebar = 2 : 3 – Minimal tidak lebih kecil 120 Cm x 180 Cm – Tidak lebih besar dari = 2 m x 3 m.

B. – – – – – – – –

Keterangan : Tinggi tiang = 2 m Tinggi Standard = 45 Cm. Garis tengah liangkaran atas = 30 Cm Garis tengah liangkaran bawah = 50 Cm Letak lingkaran bawah diatas tanah = 5 Cm Garis tengah tiang = 5 Cm Tinggi prisma atas = 10 Cm dibuat dari kayu dan diplitur warna coklat muda

A. – – –

Keterangan : Tinggi tiang bendera = 17 m Panjang Bendera = 3 m. Lebar Bendera = 2 m

65

66

67

68

69