Renstra 2017-2022 5e1l20

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017 - 2022

RENSTRA RENCANA TAHUN

STRATEGIS 2017 – 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jalan Noenoeng Tisnaputra No.5 Tlp/Fax (0265) 342631 Kota Tasikmalaya 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

i

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017 - 2022

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya periode 2017 - 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya periode 2007-2012, analisa terhadap pandangan para pemangku kepentingan (stakeholders), dinamika perubahan lingkungan strategis baik lokal maupun regional. Disamping itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJP Kota Tasikmalaya 2005-2025, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Untuk

menjamin

keberhasilan

pelaksanaannya

dan

mewujudkan pencapaian Visi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

periode

2017-2022

“

KOTA

TASIKMALAYA

YANG

RELIGIUS, MAJU DAN MADANI” Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2017-2022. Tasikmalaya,

Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Drs. H. ADANG MULYANA,MM NIP. 19671207 199603 1 005 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

ii

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. LatarBelakang

1

BAB II

1.2. Landasan Hukum

4

1.3. Maksud dan Tujuan

7

1.4. Sistematika Penulisan

7

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

10

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

10

Daerah 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

10

2.1.2 Uraian Tugas

11

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

30

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

31

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

32

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

34

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

41


BAB III

2.4.1 Tantangan

41

2.4.2 Peluang

42

PERMASALAHAN

DAN

ISU-ISU

STRATEGIS

DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

43

Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan


44

10


Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum 3.3.1 Telaah Renstra K/L

48 48

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

57

Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah

57

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Strategis BAB IV

65

TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan

dan

63

67

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

67

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAB V

STRATEGI DAN RAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA

PROGRAM

DAN

75 KEGIATAN

SERTA

80

PENDANAAN INDIKATIF BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

88

BAB VIII

PENUTUP

90

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 31


11


Ruang Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) Tabel 2.2.

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 32 Ruang (Berdasarkan Golongan )

Tabel 2.3.

Data Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Asset)

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

35

Penataan Ruang Tabel 2.5.

Anggaran

dan

Realisasi

Pendanaan

Pelayanan

Dinas

37

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat 46 Derah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Proram Kepala Daerah dan Wakil Daerah

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya 53 berdasarkan

Sasaran

Renstra

K/L

beserta

Faktor

Penghambar dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya 56 berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.4.

Permasalahan

Pelayanan

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan 62

Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta

Faktor

Penghambat

dan

Pendorong

Keberhasilan Penanganannya Tabel 3.5.

Permasalahan

Pelayanan

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan 64

Penataan Ruang berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

68

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

72

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas

77

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 Tabel 6.1.

Matriks Kertas Kerja dan Anggaran Renstra Dinas Pekerjaan 88


12


Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 - 2022 Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada 89 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022


13


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa orgnisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintah

daerah

dituntut

memahami

lebih

baik

kebutuhan

masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan. Adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan kreativitas lokal agar daerah dapat lebih mandiri dan mampu berkompetisi dengan sehat.

Kewenangan

otonomi

daerah

harus

dilaksanakan

secara

bertanggung jawab artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar tujuan otonomi daerah dapat terwujud. Penyelenggara

pemerintahan

dalam

menjalankan

tugas

dan

kewajibannya, harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumber daya masyarakat perlu dilakukan secara transparan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah daerah. Sumber daya pemerintah bersifat terbatas, sementara itu kebutuhan masyarakat sangat beraneka ragam dan tak terbatas oleh kerena itu diperlukan perencanaan dalam pembangunan daerah untu mengakomodir semua kepentingan.


14


Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus berangkat dari Visi dan Misi serta strategi yang jelas dan terukur agar dapat memberikan alat yang jelas dalam membuat kebijakan yang efektif dan efisien yang dirumuskan dalam satu rencana strategis. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

Kota

Tasikmalaya

yang

merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Tasikmalaya sesuai amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memenuhi Impres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra

Perangkat

Daerah

adalah

dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah membuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Persiapan

penyusunan

Renstra

Perangkat

Daerah

meliputi

pembentukan tim, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim dan penyiapan data dan informasi


15


perencanaan pembangunan daerah. b. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; 1. Perumusan perancanangan Renstra Perangkat Daerah mencakup pengelolaan data dan informasi, anlisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, penelaahan RTRW, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perumusan isiisu strategis, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat

Daerah,

perumusan

sasaran

jangka

menengah

Perangkat Daerah, mempelajari surat edaran walikota perihal penyusunan

rancangan

renstra

Perangkat

Daerah

beserta

lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD ang memuat indikator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sarsaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan, perumusan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dan pelaksanaan forum OPD. Perumusan rancangan Renstra OPD merupakan

proses

yang

tidak

terpisahkan

dan

dilakukan

bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. 2. Penyajian rancangan Renstra OPD Penyajian

rancangan

pendahuluan,

Renstra

gambaran

OPD

pelayan

paling OPD,

sedikit isu-isu

memuat strategis

berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatip, dan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; Penyusunan

rancangan

akhir

Renstra

OPD

merupakan

penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah


16


yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi RPJMD serta menselaraskan tujuan, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD. d. Penetapan Renstra OPD; Rancangan akhir Renstra OPD disampaikan kepada kepala OPD, kepada kepala Bappelitbangda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. Sebelum Bappelitbangda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi

akhir

terhadap

rancangan

akhir

Renstra

OPD.

Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungn OPD dalam menyususn rancangan Renja OPD. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


17


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 9. Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2015

tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Peraturan

Presiden

Nomor

29

tahun

2014

tentang

Sistem

Perumahan

Rakyat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2005 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019;


18


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan

Pembangunan

Jangka

Jangka Menengah

Panjang Daerah

Daerah, dan

Rencana

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005; 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031; 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017; 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


19


26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

dan

Teknis

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan; 27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 28. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya; 29. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya yaitu: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya. 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan


20


evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022.

Bab II

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Babini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan

terhadap

Renstra

Kementerian/lembaga,

telaahan

Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis. Bab IV Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah


21


daerah yang tertuang dalam RPJMD Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatiftahun 2017-2022. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab

ini

berisi

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Bab VII Penutup Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik

seandainya

dalam

ketersediaan

rangka

pelaksanaannya

anggaran

tidak

sesuai

maupun dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra dan rencana tindak lanjut.


22


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.1.1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kota

Tasikmalaya

Nomor

7

Tahun

2016

Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Tata Ruang, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang; 3. Seksi Reklame. d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan : 1. Seksi Tata Bangunan; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan :


23

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pembangunan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. g. UPT Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi serta penataan ruang. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 26, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan sebagai berikut : a. Sumber Daya Air; b. Drainase; c. Bangunan Gedung; d. Penataan Bangunan dan Lingkungannya; e. Jalan; f. Jasa Kontruksi; dan g. Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 menyelenggarakan fungsi : a. Rumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi serta penataan ruang; b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi serta penataan ruang;


24

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan pengelolaan istrasi dinas; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.


25



26

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Adapun rincian tugas dari masing-masing unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 1) Kepala

Dinas

mengarahkan,

mempunyai

tugas

memyelenggarakan,

pokok

merumuskan

membina,

sasaran,

mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerjadinas. 2) Rincian tugas Kepala Dinas : a)

Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;

b)

Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi serta Rencana Strategik dan program kerja dinas untuk mendukung Visi dan Misi daerah;

c)

Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional bidang sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

d)

Menyelenggarakan pengembangan/pengelolaan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang;

e)

Menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang; f)

Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;

g)

Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas;

h) Melaksnakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas; i)

Memberikan

saran

penyelenggaraan

dan tugas

pertimbangan pembangunan

kepada dan

walikota

dalam

tugas

umum

pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Pengairan, Tata Bangunan dan Tata Ruang j)

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

k)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

2. Sekretariat


27

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 1) Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan

pelayanan

istrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 2) Rincian tugas sekretariat : a)

Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja sekretariat;

b)

Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;

c)

Mengelola istrasi kepegawaian keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaaan dinas;

d)

Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pengembangan

kelembagaan,

pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas; e)

Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang;

f)

Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang sumber daya air,

drainase,

bangunan

gedung,

penataan

bangunan

dan

lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang; g)

Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;

h) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas sekretariat; i)

Melaksankaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j)

Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya; 3) Sekretariat membawahkan : a)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b)

Sub Bagian Keuangan; dan

c)

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan

pengelolaan dan

perlengkapan,

perpustakaan,

rumah

pengelolaaan

tangga,

istrasi

kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas; c. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;


28

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas; e. Melaksankan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas; f. Mengelola kepegawaian di lingkungan dinas; g. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan kelembangaan pelayanan publik dan ketaatan di lingkungan dinas; h. Melaksankan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan istrasi keuangan. (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan : a.

Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksankan penatausahaan keuangan; c.

Melaksankaan

pembinaan

penatausahaan

keuangan

di

lingkungan dinas; d. Melaksananakan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan; e.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

f.

Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

sesuai

tugas

dan

fungsinya. (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan

penyusunan

rencana kerja,

evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : a.

Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas; c.

Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;

d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran; e.

Mengkoordinasikan

penyusunan

data

statistik

yang

berhubungan dengan bidang sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang;


29

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 f.

Melaksanakan

penyajian

informasi

dan

data

statistik

berhubungan dengan bidang sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi dan penataan ruang; g.

Melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan sumber daya air, tata bangunan dan tata ruang;

h. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; i.

Melaksnakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Ruang (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

penyelenggaraan

teknis,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan yang meliputi perencanaan tata ruang, pengawasan tata ruang dan reklame. (2) Rincian tugas Bidang Tata Ruang : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang tata ruang; b. Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan penataan ruang dan reklame; c. Menyelenggarakan penyusunan bahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta peraturan zonasi, rencana rinci tata ruang kawasan strategis, dan kawasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; d. Menyelenggarakan pemanfaatan ruang dan reklame, sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait; e. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian terhadap perencanaan dan pemanfaatan ruang dan reklame; f. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka pelayanan di bidang penataan ruang; g. Melaksankan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Tata Ruang; h. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i.



30

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 (3) Bidang Tata Ruang membawahkan : a.

Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pengendalian Tata Ruang; c.

Seksi Reklame. (1) Seksi

Perencanaan

Tata

Ruang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. (2) Rincian Tugas Perencanaan Tata ruang: a. Melaksanakan

Penyusunan

rencana

Kegiatan

Seksi

Perencanaan Tata Ruang b. Melaksanakan Penyiapan bahan pedoman/petunjuk teknis penyusunan rencana pemangfaatan tata ruang c. Melaksanakan surpey dan pemetaan untuk penyiapan data dan informasi ruang sebagai bahan penyusunan rencana pemangfaatan ruang d. Melaksanakan penyiapan bahan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) dan peraturan zonasi serta rencana tata ruang kawasan strategis ,serta kawasan tertentu e. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pembingbingan teknis perencanaan tata ruang f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemangfaatan fatwa lokasi g. Melaksanakan sosialisasi produk perencanaan tata ruang h. Melaksnakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas seksi Perencanaan Tata Ruang i.

Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait dan

j.


(1) Seksi

pengendalian

Tata

Ruang

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengawasan dan pengendalian tata ruang (2) Rincian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang a. Melaksanakan

penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Pengendalian Tata Ruang; b. Melaksankan penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;


31

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 c. Melaksanakan pengawasan

penyiapan

perijinan,

bahan

pengendalian

pembinaan

teknis

pemanfaatan

ruang,

peruntukan penggunaan lahan dan rencana tapak (site plant); d. Melaksanakan

penyiapan

bahan

bimbingan

teknis

bimbingan

teknis

pengendalian pemanfaatan ruang; e. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengendalian pemanfaatan ruang; f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar rekomendasi penertiban

pembangunan

dan

pemanfaatan

ruang

serta

penggunaan peruntukan lahan kepada penegak peraturan; g. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang; h. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang; i.


j.

Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

(1) Seksi Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penataan reklame dan melaksanakan penataan serta penertiban reklame. (2) Rincian tugas Seksi Reklame : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Reklame; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan reklame; c. Melaksanakan penyiapan data dan informasi penyelenggaraan reklame sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan; d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan, tata letak dan rancang bangun reklame sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan rekomendasi izin pemasangan reklame; f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian pemasangan reklame serta penertiban reklame; g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian reklame; h. Melaksanakan sosialisai penyelenggaraan reklame; i.

Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Reklame; j.

Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan


32

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Tata Bangunan 1)

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijkan teknis dan penyelenggarakan tata bangunan, pengawasan bangunan serta pembinaaan jasa kontruksi.

2)

Rincian tugas Bidang Tata Bangunan : a.

Menyelenggarakan

penyusunan

program

kerja

bidang

Tata

Bangunan; b. Mengkoordinasikan

penyusunan

kebijakan

teknis

penataan

bangunan dan pembinaan jasa kontruksi; c.

Menyelenggarakan perencanaan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pemanfaatan bangunan, sesuai dengan pedoman melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait; e.

Menyelenggarakan bantuan pengelolaan teknis terkait pembangunan gedung negara sesuai dengan pedoman melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait;

f.

Menyelenggarakan

bantuan

teknis

terkait

perawatan

dan

pemeliharaan bangunan negara, sesuai dengan pedoman melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait; g.

Menyeelenggarakan

pembinaan

dan

pengawasan

teknis

serta

rekomendasi dalam rangka pelayanan umum di bidang penataan bangunan dan pembinaan jasa kontruksi; h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tuga Bidang Tata Bangunan; i.


j.

Melaksankan

tugas

kedinasan

lain

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsinya. 3) Bidang Tata Bangunan membawahkan : a. Seksi Tata Bangunan; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan c. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi. (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksankan penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan tata bangunan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. (2) Rincian tugas Seksi Tata Bangunan :


33

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 a. Melaksanakan

penyususnan

rencana

kegiatan

Seksi

Tata

Bangunan; b. Melaksankan penyiapan bahan kebijakan teknis penataan bangunan; c. Melaksankaan survey harga dan usulan penetapan harga satuan bangunan; d. Melaksanakan

perencanaan

teknis

/

Detail

Enginering

Design(DED) bangunan sesuai dengan ketentuan perundang undangan; e. Melaksanakan kegiatan pembangunan gedung negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan; f. Melaksanakan bantuan pengelolaan teknis tekait pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan negara, sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya; g. Melaksankan pembinaan teknis dan pemberian rekomendasi perijinan bangunan; h. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Tata Bangunan i.


j.


(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melaksankan pengawasan serta pengendalian tata bangunan; (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian: a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian;

b. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penelitian, pengusutan pendirian dan pengawasan pendirian bangunan; c.

Melaksanakan kegiatan survey, pendataan dan survey informasi penataan bangunan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis penomoran dan registrasi bangunan; e.

Melaksankan pemanfaatan

kegiatan

preservasi

bangunan

dan

dan

konservasi

lingkungan

serta cagar

budaya/dilestarikan; f.

Melaksankan

dokumentasi

dan

informasi

perkembangan

pembangunan gedung dan bangunan lainnya;


34

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 g.

Melaksankan

penyuluhan

tata

cara

pembangunan

dan

pemberian rekomendasi penertiban bangunan’ h. Melaksankan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas seksi Pengawasan dan Pengendalian; i.

Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j.


(3) Seksi

Pembinaan

Jasa

Konstruksi

mempunyai

tugas

pokok

melaksankan penyiapan bahan kebijakan teknis dan melaksankan pembinaan jasa kontruksi. (4) Rincian tugas Seksi Pembinaan jasa Kontruksi: a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan jasa kontruksi; c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengaturan dan pemberdayaan

penyedia

jasa

kontruksi

dalam

rangka

peningkatan kompetensi penyedian jasa kontruksi; d. Melaksanakan

pendataan

dan

penyajian

informasi

penyelenggaraan jasa kontruksi; e. Melaksankan monitoring dan pengawasan istrasi dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi; f. Melaksankan pemberian rekomendasi teknis penerbitan perijinan jasa konstruksi; g. Melaksanakan fasilitas pengadaan barang / jasa; h. Melaksankan pemantauan, evaluasidan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; i.


j.

Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Air (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembangunan/pengelolaan sumber daya air serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air. (2) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Air : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;


35

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan sumber daya air; c. Mengoordinasikan

penyelenggraan

pembangunan,

operasi,

pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan di Bidang Sumber Daya Air; e. Mengoordinasikan

pengawasan

dan

pengendalian

pengelolaaan

sumber daya air; f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sumber Daya Air; g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan c.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksankan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dan

melaksanakan

perencanaan

teknis

pengelolaan

sumber daya air. (2) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber daya Air : a.

Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;

b. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

perencanaan

teknis sumber daya air; c.

Melaksanakan pengumpulan data potensi penyediaan sumber daya air diwilayah kota;

d. Melaksankan penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan

pembangunan,

pemanfaatan,

pengubahan,

pembongkaran bangunan air atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah kota; e.

Melaksanakan

pengumpulan

data

dan

informasi

serta

pemetaan daerah banjir sebagai bahan menyusun rencana teknis pengendalian banjir f.

Melaksanakan perencanaan

penyiapan teknis

dan

bahan

perencanaan

pembiayaan

umum

pengembangn

pemanfaatan di bidang pengairan.


36

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 g.

Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan penyediaan peruntukan penggunaan dan pengusaan sumber daya air tanah sungai situ dan irigasi di wilayah kewenangan;

h. Melaksanakan penyusunan katalog dan inventarisasi irigasi, sungai dan situ serta publikasi data i.

Melaksanakan

pemantauan, evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; j.


k. Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pembangunan Sumber daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan, dan pembangunan sumber daya air. (2) Rincian tugas Seksi Pembangunan Sumber Daya Air : a. Melakasanakan

penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Pembangunan Sumber Daya Air; b. Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

pembangunan

sumber daya air Daerah Aliran Sungai (DAS), situ dan waduk d wilayah kota; c. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen kerjasama atau perjanjian

serta

jadwal

pelaksanaan

pembangunan

dan

pekerjaan yang dikontrakkan d. Melaksanakan

pembangunan

dan

pengawasan

kegiatan

pembangunan sumber daya air; e. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; f. Melakasanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1)

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan dan teknis dan melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi,

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pengelolaan sumber daya air. (2)

Rincian tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air :


37

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air;

b. Melaksanakan penyiuapan bahan kebijakan teknis utuk operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air; c.

Melaksanakan penyiapan bahan untuk upaya pemberdayaan pemilik kepentingan dan kelembagaan pengelola sumber daya air;

d. Melaksanakan penyiapan bahan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder, saluran pembuang, dan bangunan pelengkjap e.

Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi primer dan sekunder,

saluran

pembuang,

pengendalian

banjir

dab

bangunan pengairan; f.

Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian pengelolaan sumber daya air; g.

Melaksanakan


dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i.


6. Bidang Jalan dan Jembatan (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. (2) Rincian Tugas Bidang jalan dan Jembatan : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Jalan dan Jembatan; b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan prasarana jalan dan jembatan; c. Mengoordinasikan penetapan fungsi dan penetapan status jalan kota; d. Mengkoordinasikan

perencanaan

teknis,

pemrograman

dan

penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan; e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi teknis untuk perijinan di bidang jalan dan jembatan;


38

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan/ pengelolaan jalan dan jembatan; g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Jalan dan Jembatan; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i.


(3) Bidang Jalan Dan Jembatan, membawahkan : a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan b. Seksi Pembangunan Pembanguan Jalan dan Jembatan ;dan c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dan

melaksanakan

perencanaan

teknis

Jalan

dan

Jembatan (2) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan a. melaksanakan penyusunan program Kerja Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan b. Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk penyusunan data Jalan drainase trotoar dan Jembatan serta penetapan status jalan c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan fungsi dan status jalan kota d. Melaksanakan penyiapan bahan sistem jaringan jalan dan penganggaran pengelolaan jaringan jalan e. Melaksnakan perencanaan

penyiapan teknis

dan

bahan

perencanaan

pembiayaan

untuk

umum kegiatan

pembangunan pembangunan jalan dan jembatan f. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan prasarana jalan dan jembatan g. Melaksanakan

pemantauan

evaluasi

dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya


39

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pembangunan, pembinaaan dan pengawasam pembangunan prasarana jalan dan jembatan. (2) Rincian tugas Seksi Pembanguanan Jalan dan Jembatan : a. Melaksanakan

penyususnan

rencana

kegiatan

Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian dan rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; c. Melaksanakan penyiapan bahan dokumen kerjasama atau perjanjian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; d. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan

jalan,

drainase,

trotoar

dan

jembatan; e. Melaksanakan penyiapan bahan prosedur tetap (protap) dan tindakan penanganan darurat dan / atau bencana alam yang mengganggu prasarana jalan dan jembatan; f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan, pendidikan

dan

pelatihan

aparatur

penyelenggara

jalan

daerah; g. Melaksanakan berkaitan

pemantauan,

dengan

tugas

evaluasi

Seksi

dan

laporan

Pembangunan

yang

Jalan

dan

Jembatan; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kewrja terkait; dan i.


(1) Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan. (2) Rincian tugas seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : a.

melaksanakan

penyususnsn

rencana

kegiatan

Seksi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b. melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

teknis

pengembangan dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;


40

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 c.

melaksanakan perencanaan

penyiapan teknis

bahan

dan

perencanaan

pembiayaan

untuk

umum, kegiatan

pemeliharaan jalan dan jembatan; d. melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan prodik prasarana jalan dan jembatan; e.

mengkoordinasikan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;

f.

melaksanakan

penyiapan

bahan

tindakan

penanganan

darurat dan / atau bencana alam yang mengganggu kinerja prasarana jalan dan jembatan; g.

melaksanakan


dan

laporan

yang

berkaitan dengan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Bekerjanya suatu institusi/organisasi tidak terlepas atau tergantung akan adanya sumber daya yang mendukung institusi/organisasi dalam keberhasilan pencapaian

tujuan.

Sebuah

institusi/organisasi

dalam

pelaksanaan

pengorganisasian operasional membutuhkan sumber daya sebagai sarana yang mengelola

pelaksanaan

pengorganisasian,

Indikator

keberhasilan

sebuah

organisasi, kualitas dan kuantitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan organisasi, tujuan akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan apabila sebuah organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas. 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) Sumber

daya

institusi/organisasi.

Manusia

(SDM)

Apapun

bentuk

adalah serta

faktor

sentral

tujuannya,

dalam

organisasi

satu dibuat

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Sampai dengan Tahun 2018 kondisi Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 94 orang, yang kesemuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

41


A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selengkapnya dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No.

Tingkat Pendidikan

Kategori PNS

NON PNS

Jumlah

1

SD Sederajat

3

3

2

SMP Sederajat

4

4

3

SMA Sederajat

32

32

4

D3

5

5

5

S1

42

42

6

S2

8

8

7

S3

0

0

94 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling banyak pada tingkat SMA/Sederajat sebanyak 32 orang dan S1 sebanyak 42 orang

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017


42


No.

Golongan

Jumlah

1

Golongan 1

3

2

Golongan 2

41

3

Golongan 3

46

4

Golongan 4

4 Jumlah

94

Berdasarkan tabel diatas mayoritas golongan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Golongan II (41 orang) dan Golongan III (46 orang).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) Sarana dan prasarana merupakan penunjang kerja yang sangat penting dalam menunjang kinerja suatu Dinas. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasimalaya Tahun 2017

No.

Nama Barang

Kondisi

Jumlah

Baik

Rusak

2 unit

1 unit

3 unit

A. Kendaraan 1

Truk& Dump Truk

2

Mobil Minibus

Baik

0

5 unit

3

Sepeda Motor Trail

Baik

0

6 unit

4

Sepeda Motor Sport

Baik

0

17 unit

5

Sepeda Motor Bebek

Baik

0

11 unit


43

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 6

Mobil Pick Up

Baik

0

7 unit

7

Stoom Wall 6-8 Ton

Baik

0

4 unit

8

Stoom Wall 6-8 Ton

Baik

0

2 unit

9

Stoom Wall 2,5 Ton

....

2 unit

2 unit

10

Baby Roller

2 unit

B. Peralatan 1

AC Unit

Baik

0

12 unit

2

Alat Penakar Curah Hujan

Baik

0

5 unit

3

Alat Penghancur Kertas

Baik

0

1 unit

4

Alat Ukur Ketinggiian Permukaan Air

Baik

0

1 unit

5

Amplifiler

Baik

0

1 unit

6

Audio Amplifier

Baik

0

2 unit

7

Brankas

Baik

0

4 unit

8

Camera Film

Baik

0

8 unit

9

Takel

Baik

0

1 unit

10

Core Drill

Baik

0

1 unit

11

Facsimile

Baik

0

1 unit

12

Filling Kabinet

Baik

0

27 unit

13

Filling Kayu

Baik

0

3 unit

14

Generator Set (Lab Scale)

Baik

0

1 unit

15

Global Postioning System

Baik

0

5 unit

16

Handy Cam

Baik

0

1 unit

17

Handy Talky (HT)

Baik

0

3 unit

18

Hardisk External

Baik

0

4 unit

19

Kipas Angin

Baik

0

3 unit

20

Kotak Lelang

Baik

0

30 unit

21

Kursi Biasa

Baik

0

9 unit

22

Kursi Eselon IV

Baik

0

4 unit

23

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

Baik

0

1 unit

24

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

Baik

0

22 unit

25

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Baik

0

23 unit

26

Kursi Lipat

Baik

0

185 unit


44


Kursi Putar

Baik

0

2 unit

28

Lap Top

Baik

0

18 unit

29

Lemari Arsip Kayu

Baik

0

2 unit

30

Lemari Besi/ Metal

Baik

0

4 unit

31

Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III

Baik

0

1 unit

32

Lemari Gambar Besi

Baik

0

1 unit

33

Lemari Kaca

Baik

0

3 unit

34

Lemari Kayu

Baik

0

16 unit

35

Meja Biro

Baik

0

25 unit

36

Meja Gambar

Baik

0

3 unit

37

Meja Kayu Panjang

Baik

0

1 unit

38

Meja Pelayanan

Baik

0

1 unit

39

Meja Pelayanan

Baik

0

28 unit

40

Mesin Gergaji

Baik

0

1 unit

41

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

Baik

0

3 unit

42

Mesin Penghisap Debu

Baik

0

1 unit

43

Mesin Photo Copy Dengan Kertas Folio

Baik

0

2 unit

44

Mesin Potong Rumput

Baik

0

14 unit

45

Meteran Infra Merah

Baik

0

1 unit

46

Microphone Floor Stand

Baik

0

1 unit

47

Microphone Table Stand

Baik

0

10 unit

48

Mimbar/Podium

Baik

0

1 unit

49

Modem

Baik

0

2 unit

50

Organ/Electone

Baik

0

1 unit

51

P.C Unit

Baik

0

8 unit

52

Papan Larangan Bid. PSDA

Baik

0

11 unit

53

Papan Nama Instansi

Baik

0

2 unit

54

Papan Pengumuman

Baik

0

1 unit

55

Pesawat Telephone

Baik

0

4 unit

56

Portable Water Pump

Baik

0

1 unit

57

Power Amplifier

Baik

0

1 unit

58

Printer/Floter

Baik

0

7 unit

59

Proyektor + Attachmnent

Baik

0

2 unit


45


Rak Arsip Kayu

Baik

0

2 unit

61

Rak Besi/Metal

Baik

0

2 unit

62

Rak Kayu

Baik

0

4 unit

63

Scanner

Baik

0

4 unit

64

Sofa

Baik

0

1 unit

65

Sound System

Baik

0

15 unit

66

Stamper

Baik

0

2 unit

67

Steam Cleaner

Baik

0

1 unit

68

Tangga Alumunium

Baik

0

1 unit

69

Telephone (PABX)

Baik

0

1 unit

70

Televisi

Baik

0

1 unit

71

Theodolit

Baik

0

2 unit

72

Transportable Water Pomp

Baik

0

8 unit

73

White Board

Baik

0

9 unit

74

White Board Electronic

Baik

0

2 unit

75

Zice (Sofa Tamu)

Baik

0

4 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target Renstra Perangkat Daerah

sebelumnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.


46

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

No.

Indikator Kinerja

1

Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik

2

Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

3

4

Satuan

Target IKK (2017)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2017

Realisai Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Tahun ke-

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

%

89

64

72

81

90

89

81

95

99

109

95

79,01

151,39

122,22

121,11

106,74

Point

0,015

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0,015

0,016

0,019

0,024

0,026

73,33

199,27

143,73

170,80

173,33

Rumah Tangga Yang Teraliri Listrik

%

-

99,63

99,71

99,90

99,9

-

91,70

93,13

91,59

92,64

-

108,65

92,91

91,67

92,74

-

Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani

%


75

75

100

47


Capaian bangunan gedung negara yang ditangani

%


75

75

100

48

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Capaian kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah pada Tahun 2013 – 2017

telah melampaui target, kecuali

untuk indikator

kinerja rumah tangga yang teraliri listrik dengan capaian rasio capaian di tahun 2016 sebesar 92,74 %. Sedangkan ditahun 2017 indikator tersebut tidak diukur karena ada perpindahan

kewenangan urusan ESDM

dari

pemerintah daerah kabupaten kota ke pemerintah Provinsi. Indikator

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata

Ruang yang ditangani dan capaian bangunan gedung negara yang ditangani hanya diukur pada tahun 2017, hal ini dikarenakan adanya perubahan SOTK Perangkat Daerah dengan rasio capaian 100 %.


49

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Anggaran pada Tahun ( Juta Rupiah ) No.

Realisai Anggaran pada Tahun ( Juta Rupiah )

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata - rata Pertumbuhan

Uraian (Nama Program) 2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Anggaran

Realisasi

(18)

(19)

(1)

(2)

1

Pelayanan istrasi Perkantoran

429,8

492,5

482,3

619,5

833,8

72,8

345,5

405,9

553,4

696,1

16,94

70,15

84,14

89,34

83,49

571,6

414,7

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

336,0

871,4

776,2

683,4

1.956,5

40,7

319,0

581,7

551,6

1.837,2

12,12

36,60

74,94

80,71

93,90

924,7

666,0

3

Peningkatan Disiplin Aparatur

9,2

17,0

61,3

55,2

100,0

9,2

16,9

60,6

53,9

69,5

100,00

99,28

98,87

97,68

69,54

48,5

42,0

4

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15,0

15,0

60,0

60,0

14,0

15,0

9,9

60,0

60,0

13,1

100,00

65,67

100,00

99,92

93,66

32,8

31,6

5

Perencanaan Kerja

20,0

10,0

20,0

10,0

22,0

20,0

10,0

20,0

10,0

18,5

100,00

84,27

16,4

15,7

93,66

25.531,9

100,00 100,00

6

Pembangunan Jalan dan Jembatan

39.400,0

30.000,0

16.990,0

27.019,6


14.250,0

39.400,0

5.639,9

13.345,9

100,00

-

100,00 33,20

89,27

24.120,8

16.501,3

50

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Anggaran pada Tahun ( Juta Rupiah ) No.

(1)




Uraian (Nama Program)

(2)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

7

Pengembangan Data / Informasi

-

-

-

-

240,0

-

-

-

-

235,4

8

Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong

875,0

2.200,0

4.546,8

6.064,8

6.881,0

2,9

2.167,1

4.407,4

5.956,8

6.510,8

0,33

98,50

96,93

9

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

75.233,4

4,97

94,64

85,15

28.589,4

14.456,0

17.835,8

14.305,0

81.318,2

13.680,5

15.186,3

13.429,6

750,0

2.200,0

825,7

1.972,3

2.514,0

48,2

0,4

285,3

1.855,7

1.638,9

-

-

-

-

4.010,0

-

-

-

-

3.672,4

10,0

220,0

166,5

125,0

166,1

9,8

116,7

139,5

107,5

141,2

-

650,0

-

107,5

5.725,0

-

-

-

-

5.507,7

10

Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

12

Perencanaan Pembangunan Daerah

13

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.420,9


Anggaran

Realisasi

(18)

(19)

98,07

48,0

47,1

98,22

94,62

4.113,5

3.809,0

93,88

92,52

31.300,9 23.790,2

6,43

97,50

0,02

53,03 -

34,55

83,79

94,09

65,19

1.652,4

765,7

91,58

802,0

734,5

85,98

85,00

137,5

102,9

-

96,20

1.296,5

1.101,5

51


(2)

14

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

430,0

160,0

34,95

99,06 100,00

100,00

96,05

91,16

-

40,0

20,0

6.737,9 16.950,9

16

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

-

-

17

Pengendalian Banjir

3.815,0

5.415,0

-

48,2

150,3

36.682,8

67.237,1

-

-

450,0

-

-

6.299,1

3.000,0

43,1

4.646,8


40,0

20,0

61.292,4 15.730,9

35.235,3

-

-

330,9

6.247,2

2.955,9

0,28

91,79

88,64

Anggaran

Realisasi

(18)

(19)

130,0

Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

-

-

-

-

19

Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan

-

-

-

-

29.071,3 23.698,3

1,13

85,81

95,21

99,18

73,54

90,0

66,2

98,53

6.355,8

5.301,7

114,1

-

-

-

-

86,1

75,46

22,8

17,2

-

-

-

-

24.278,4

86,15

5.636,6

4.855,7

-

881,7

-

13.376,2

28.182,8 2.799,3

73,8

12.615,7

18

Fasilitasi Pengadaan

158,5

6.184,5

17.747,8

13.250,0

20



(1)

15


3.450,0


725,0

-

-

25,56

97,29

86,72

52


(1)




(2)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

31.725,0

28.181,7

30.866,8

24.440,3

33.139,9

44.574,1

93.418,6

Tanah Pemerintah 21


Peningkatan Jalan dan Jembatan

35,7 25.751,0

34.011,6

45.455,5

96.317,7

52.521,0

Realisasi

(18)

(19) 11.237,8

45.853,6

0,14

97,44

98,06

96,99

87,31

50.811,4 43.404,4

22

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Goronggorong

-

-

-

50,0

300,0

-

-

-

49,6

268,7

23

Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

-

-

-

-

6.200,0

-

-

-

-

24

Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

-

-

-

-

300,0

-

-

-

25

Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)

-

-

-

-

1.200,0

-

-

-

26

Pembangunan / Rehabilitasi Kirmir / Tembok Penahan Tebing (TPT)

-

-

-

-

3.457,5

-

-

-


Anggaran

99,23

89,58

70,0

63,7

4.985,9

80,42

1.240,0

997,2

-

226,7

75,55

60,0

45,3

-

931,0

77,59

240,0

186,2

3.404,8

98,47

691,5

3.366,9

13.429,6

53


(1)





(2)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Anggaran

Realisasi

(18)

(19)

27

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

-

-

-

90,0

-

-

-

-

89,7

99,72

18,0

17,9

28

Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik

-

-

-

-

2.455,0

-

-

-

-

2.287,3

93,17

491,0

457,5

29

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

-

-

200,0

1.562,2

-

-

-

61,4

1.530,5

-

97,97

352,4

318,4

30

Program Pengembangan Data / Informasi

-

-

-

75,0

-

-

-

-

71,2

-

94,94

15,0

14,2

31

Peningkatan Pelayanan Publik

-

-

10,0

20,0

-

-

-

10,0

20,0

-

6,0

6,0

32

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

33

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

30,72

100,00 100,00

125,0

1.700,0

191,7

150,0

-

-

66,5

177,9

134,7

-

-

3,91

92,78

89,83

433,3

75,8

1.901,0

6.727,0

2.472,5

5.829,2

-

14,1

4.568,8

2.446,5

5.535,0

-

0,74

67,92

98,95

94,95

3.385,9

2.512,9


54


(1) 34





(2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

-

25,0

-


-

-

-

-

-

-

-

Anggaran

Realisasi

(18)

(19) 5,0

55

-

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan jalan dan jembatan merupakan proporsi anggran yang paling besar untuk kegiatan pembangunan akses jalan baru diantraranya pembangunan jalan mangkubumi – indihiang. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan dari tahun ke tahun pagu anggarannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertahun

pagu

anggaran

sebesar

Rp.

23.000.000.000.-

untuk

rehabilitasi

/pemeliharaan secara rutin dan untuk mempertahankan umur teknis jalan dan jembatan. Pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada tahun 2017 proporsi pagu anggaran paling besar sebesar Rp. 67.000.000.000.- dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.29.000.000.000.- untuk memenuhi indikator panjang jalan dalam kondisi baik ditunjang oleh program peningkatan jalan dan jembatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun Rp. 50.000.000.000.-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Tahun 2017, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana di kota Tasikmalaya sudah memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi diharapkan

dapat

diwujudkan

apabila

infrastruktur Kota Tasikmalaya yang pelaksanaan

pembangunan

bidang

pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan.

2.4.1 Tantangan Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih terdapat tantangan

dalam

permasalahan dimana hal ini merupakan

pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

dan

Penataan Ruang Kota Tasikmalaya khususnya pembangunan infrastruktur. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan

Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang) adalah : 1. Ketersediaan database sektoral pekerjaan umum dan penataan ruang masih


67

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 terbatas 2. Perubahan

iklim

yang

tidak

menentu,

mempengaruhi

jadwal

kegiatan

dilapangan 3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang 4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas 5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada 6. Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang teknis masih terbatas

2.4.2 Peluang Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib ( Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang ) adalah : 1. Tingkat pendidikan dari karyawan

Dinas

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang Kota Blitar cukup memadai 2. Tersedianya prasarana dan sarana operasional 3. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi 4. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Tasikmalaya 5. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Tasikmalaya 6. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai


68


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Masih kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum

terselesaikannya

Pembangunan

Jalan

baru

sehingga

pola

pergerakan lalu lintas kurang efisien 3. Belum Tersedianya bangunan pelengkap jalan pada sebagaian besar jalan di Kota Tasikmalaya 4. Masih kurangnya Kualitas dan Kapasitas Jalan Terutama Jalan Poros Dan Jalan Lingkungan 5. Belum Optimalnya Penanganan Area Yang Mengalami Genangan Air 6. Belum Optimalnya fungsi jaringan sumber daya air 7. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis 8. Kelayakan bangunan masih kurang 9. kuantitas dan kualitas Bangunan Gedung untuk pelayanan publik masih kurang 10. Belum lengkapnya Ketersediaan Data Sektoral Urusan Pekerjaan Umum 11. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Penataan Ruang 12. Belum Optimalnya Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permasalahan

tersebut

terjadi

karena

adanya

faktor–faktor

yang

mempengaruhi antara lain : 1. Kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan 2. buruknya sistem drainase, harus dilakukan dengan sistem interkoneksi (pengelola drainase yang terpadu) 3. Keterbatasan lahan existing dilapangan untuk melaksakan perencanaan yang ideal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

69


4. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 5. Rendahnya

Kesadaran

Pemilik

bangunan

terhadap

petingnya

perencanaan teknis yang memenuhi persyaratan teknis 6. Belum

optimalnya

penerapan

Perencanaan

anggaran

terhadap

pelaksanaan pembangunan gedung untuk pelayanan publik 7. Kurangnya pemahaman terhadap pedoman dalam pelaksanaan tugas 8. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan, erosi sungai, dan longsor 9. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal 10. Kondisi di lapangan yang variatif untuk segera ditangani

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih Visi Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 “ KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI” Visi tersebut mengandung makna : Religius

: adalah kondisi, sikap, perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang

mempunyai

kedalamam

penghayatan,

pengalaman

keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah menjauhi segala laranganNya dengan keikhlasan hati dan dengan selutuh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal. Maju

: adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inofativ, dan berdaya saing, disiplin, berpendidilan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional,

arif,

adaptif

dan

responsif

terhadap

dinamika

perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih, dan berwawasan lingkungan. Madani

: adalah kondisi, sikap dan prilaku asyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan


70


moralitas, taat hukum dan demokratis. Secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan

yang

baik,

memadai,

nyaman,

bersih

dan

berwawasan

lingkungan. Sedangkan misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas adalah : 

Misi Ke-3 : “Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong

pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan” 

Tujuan 5 ( Lima ) : Tersedianya

infrastruktur

dasar

perkotaan

yang

berkualitas,

aman, nyaman, Inklusif dan berkelanjutan. 

Sasaran 7 ( Tujuh ): Meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan yang mantap, aman, dan nyaman dan inklusif. -

Program 12 ( Dua Belas )

Program Pemantapan Infrastruktur

Dasar Perkotaan. 

Sasaran 8 ( Delapan ) : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat.


71


-

Program 13 ( Tiga Belas )

Program Gema Manasik (Gerakan

Bersama Menata Kota Tasikmalaya).  Misi Ke-5 :“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. 

Tujuan 8 ( Delapan): Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.



Sasaran 15 ( Lima Belas ) : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi -

Program 20 ( Dua Puluh ) Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif , Inovatif memuaskan dan Akuntabel).



Sasaran 16 ( Enam Belas ) Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah -

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Tasikmalaya, hal-hal menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No

1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD VISI :KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI Misi ke 3 :Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat Pendorong

1. Belum tersedianya 1. SDM aparatur 1. Insfrastruktur saluran drainase yang terbatas dasar dan atau trotoar baik kuantitas perkotaan pada sebagian maupun yang cukup jaringan jalan di kualitas baik Kota Tasikmalaya 2. Pemanfaatan 2. Lokasi yang dikarenakan teknologi strategis pembangunan informasi sebagai PKW (


72


yang berwawasan lingkungan Tujuan : Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, 2. aman, nyaman dan berkelanjutan. 3.

4.

5. Sasaran : Meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan yang mantap, aman dan 6. nyaman

7.

8.

ruas jalan dalam Pusat sebagian besar pemerintahan Kegiatan belum disertai ( e-goverment) Wilayah ) dengan belum optimal Priangan penunjangnya 3. Penegakan Timur berupa trotoar dan perda yang 3. Percepatan atau drainase; belum optimal pembangunan Perlu peningkatan 4. Pengelolaan dan bantuan kualitas jalan keuangan dan oleh terutama jalan kinerja pemerintah poros dan jalan aparatur yang pusat dan lingkungan; belum optimal provinsi Belum optimalnya 4. Kemajuan penanganan area teknologi dan yang mengalami informasi. genangan air ketika hujan lebat; Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis; Terdapat fungsi jaringan irigasi dengan jaringan drainase yang masih bersatu; Ketersediaan data sektoral urusan Pekerjaan Umum belum lengkap; Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Penataan Ruang; Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.


73


2.

Misi ke 5 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

1. Kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan masih rendah; 2. Masih terdapat beberapa perangkat daeah yang belum memiliki gedung negara

Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotismen berbasis teknologi informasi Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.3.1 Telaah Renstra K/L Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

dan

mendorong

pengembangan

percepatan

wilayah

peningkatan

diharapkan pertumbuhan

akan

dapat

ekonomi

terus secara

berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.


74


visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA

INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatanmasyarakat,

menyeimbangkan

pembangunan,

memenuhi

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Misi Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah

sebagai

berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur suberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas

guna

meningkatkan


produktivitas,

efisiensi,

75

dan


pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

permukiman

dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri 5. konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan 7. serta

penelitian

dan

pengembangan

untuk

mendukung

fungsi

manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Tujuan Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta

kualitas

berkeselamatan,

dan

cakupan

mendukung

pelayanan kesehatan

yang

produktif

masyarakat,

dan

cerdas,

menyeimbangkan

pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan

pembangunan

bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi

yang

berkualitas

untuk

keseimbangan

pembangunan

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan; 2.

Menyelenggarakan

pembangunan

bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;


76


3.

Menyelenggaraan

pembangunan

bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 4.

Menyelenggarakan

pembangunan

bidang

pekerjaan

umum

dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”; 5.

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Goals

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

(dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis

(outcome/impact

pada

level

customer

yang

dilayani)

yaitu

meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor

dan

antar

tingkat

pemerintahan

sehingga

dapat

memenuhi

kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat “DENGAN IMAN DAN TAKWA, JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA”. Dengan misi : 1. MEWUJUDKAN

KUALITAS

KEHIDUPAN

MASYARAKAT

YANG

BERBUDAYA ILMU DAN TEKNOLOGI, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING;


77


2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI DAERAH 3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI 4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 5. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan langsung dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tasikmalaya. 1.

Peningkatan

interkoneksi

pusat-pusat

pertumbuhan

dan

infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi 2.

Peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. Dalam hal turut serta memberikan kontribusi pencapaian sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Renstra Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmlaya diantaranya : 1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Belum terselesaikannya Pembangunan Jalan baru sehingga pola pergerakan lalu lintas kurang efisien 3. Tingkat ancaman bahaya longsor dan bencana banjir/genangan yang semakin tinggi 4. Perubahan fungsi lahan yang berakibat pada berkurangnya luas daerah resapan air 5. Tingginya sedimentasi baik pada saluran maupun sungai Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang rusak/tidak berfungsi secara optimal 6. Pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai maupun pelanggaran terhadap RTRW yang ada. 7. Masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan menurun kapasitasnya. 8. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Bangunan Gedung untuk pelayanan publik 9. Belum Optimalnya Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

78


Ruang. Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Renstra PU Provinsi Jawa Barat adalah : 1. Kurangnya

pemahaman/kesadaran

masyarakat

dalam

hal

pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah. Halini dikarenakan masih adanya kesan bahwa pemeliharaan sarana danprasarana merupakan tanggung jawab pemerintah saja 2. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Penataan Ruang. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya 5. Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas 6. Lemahnya penguasaan teknologi dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar Faktor – faktor Pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Renstra PU Provinsi Jawa Barat adalah : 1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi 2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk peningkatkan skil dan ilmu pengetahuan 3. Tersedianya Standar Operating Prosedure ( SOP ), tesedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 4. Kemajuan informasi dan teknologi 5. Tersedianya sarana dan prasarana Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

1.

Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor

Menengah Renstra K/L

Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

1. Kurangnya

1. Adanya

Meningkatnya

1. Keterbatasan

kehandalan infrastruktur

sarana dan

pemahaman/kesadara

tupoksi dan

Pekerjaan Umum dan

prasarana

n masyarakat dalam

struktur

Perumahan Rakyat dalam

penunjang

hal pemeliharaan dan

organisasi.

mewujudkan: kedaulatan

dalam

pemanfaatan sarana


79

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 No

Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor


Pelayanan SKPD

Penghambat

pangan, ketahanan air,

pelaksanaan

dan prasarana yang

dan kedaulatan energi;

tugas pokok

telah dibangun oleh

konektivitas bagi

dan fungsi

pemerintah. Hal ini

penguatan daya saing;

dikarenakan masih

layanan infrastruktur

adanya kesan bahwa

dasar; dan keseimbangan

pemeliharaan sarana

pembangunan antar

dan prasarana

daerah, antar sektor dan

merupakan tanggung

antar tingkat

jawab pemerintah

pemerintahan sehingga

saja.

Pendorong

dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat 1. Belum

2. Masih Kurangnya

3. Komitmen

terselesaikann

Pemahaman

SDM

ya

Masyarakat Mengenai

mengembangk

Pembangunan

Penataan Ruang.

an kompetensi

Jalan

untuk

barusehingga

peningkatkan

pola

skil dan ilmu

pergerakan

pengetahuan.

lalu lintas kurang efisien 2. Tingkat

Keterbatasan sarana

Keterbatasan

ancaman

dan prasarana

sarana dan

bahaya

penunjang dalam

prasarana

longsor dan

pelaksanaan tugas

penunjang

bencana

pokok dan fungsi.

dalam

banjir/genang

pelaksanaan

an yang

tugas pokok dan

semakin tinggi

fungsi.

3. Perubahan

Penempatan SDM yang

Tersedianya

fungsi lahan

tidak sesuai dengan

Standar

yang

kompetensinya

Operating

berakibat

Prosedure ( SOP

pada

), tesedianya


80


Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

berkurangnya

Juklak, Juknis

luas daerah

untuk

resapan air

kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Tingginya

Jumlah sumber daya

Komitmen SDM

sedimentasi

manusia yang

mengembangkan

baik pada

berkualitas masih

kompetensi

saluran

terbatas.

untuk

maupun

peningkatkan

sungai Masih

skil dan ilmu

banyaknya

pengetahuan.

kondisi infrastruktur yang rusak/tidak berfungsi secara optimal 5. Pelanggaran

Lemahnya penguasaan

Tersedianya

pemanfaatan

teknologi dan mutu

Standar

sempadan

konstruksi yang belum

Operating

sungai

sesuai standar

Prosedure ( SOP

maupun

), tesedianya

pelanggaran

Juklak, Juknis

terhadap

untuk

RTRW yang

kelancaran

ada.

pelaksanaan tugas.

6. Masih

Keterbatasan sarana dan

Tersedianya

banyaknya

prasarana penunjang

sarana dan

infrastruktur

dalam pelaksanaan

prasarana.

jalan yang

tugas pokok dan fungsi.

rusak dan menurun kapasitasnya 7. Masih kurangnya

Keterbatasan sarana dan

Tersedianya

prasarana penunjang

sarana dan


81


Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor


Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

kuantitas dan

dalam pelaksanaan

prasarana.

kualitas

tugas pokok dan fungsi.

Bangunan Gedung untuk pelayanan publik 8. Belum

Masih Kurangnya

Adanya tupoksi

Optimalnya

Pemahaman

dan struktur

Pengawasan

Masyarakat Mengenai

organisasi.

Dan

Penataan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalayaberdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Jangka No

Menengah Renstra Perangkat Daerah

Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi L Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan

Penghambat

Pendorong Tersedianya

Kapasitas jaringan jalan

Existing jalan

sarana

yang belum memadai

yang tersedia

prasarana.

Meningkatnya cakupan

belum

pelayanan infrastruktur

kualitas jaringan irigasi

irigasi serta

terutama pada daerah

meningkatnya kondisi

yang

baik jaringan irigasi

pertanian teknis;

Rehabilitasi dan

Terdapatnya

wilayah

rekonstruksi pasca

yang

gerakan

bencana

tanah

Tanggap

Sebagai Faktor

Permasalahan

optimalnya

menuju

rawan

darurat Terdapatnya

Tersedianya sarana

dan

prasarana.

daerah Kurangnya/terb

Komitmen

atasnya personil terhadap yang menangani Penangan bencana

wilayah Kurangnya/terb


dan

Pasca Bencana Komitmen

82

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Sasaran Jangka No

Menengah Renstra Perangkat Daerah

Pelayanan Perangkat

Penghambat

Daerah

Provinsi L bencana

Sebagai Faktor

Permasalahan

yang

rawan

Pendorong

gerakan atasnya personil terhadap

tanah

yang menangani Penangan bencana

Bencana

Meningkatnya

Sarana dan prasarana Kurangnya

Produk aturan

ketersediaan informasi

teknologi informasi dan pemahaman

yang

penataan ruang

komunikasi

tersusun

belum tentang

memadai

penataan ruang

telah

segera disosialisasikan ke masyarakat

Meningkatnya kualitas

Alih fungsi lahan

Kurangnya/terb

perencanaan ruang

Produk aturan

atasnya personil yang

telah

yang menangani tersusun bencana

segera disosialisasikan ke masyarakat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

4 tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun Tahun 2011 – 2031. a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan : 1) Terwujudnya

keharmonisan

antara

lingkungan

alam

lingkungan buatan;


83

dan


2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan : 1) Ruang

wilayah

yang

aman,

nyaman,

produktif,

dan

berkelanjutan; 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah; 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : Mewujudkan

ruang

wilayah

Kota

Tasikmalaya,

sebagai

Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota


84


perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan

Ekonomi

Kreatif

Indonesia

2025”

Departemen

Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut. b. Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang Wilayah Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana; c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup; e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;


85


f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; g. penetapan

kawasan

strategis

ekonomi,

kawasan

strategis

pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. 2. Strategis Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi: 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi : a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur; b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi: a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara; b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal; c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan

dan

tak

terbarukan

secara

optimal

serta

mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; d. Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;dan e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan. 3) Strategi

pemeliharaan

dan

perwujudan

kelestarian

fungsi

lingkungan hidup, meliputi:


86


a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung; b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun. 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi: a. Menyelenggarakan

upaya

terpadu

pelestarian

fungsi

lingkungan hidup; b. Melindungi

kemampuan

lingkungan

hidup

dari

tekanan

perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi

dan/atau

komponen

lain

yang

dibuang

ke

dalamnya; d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; e. Mengendalikan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

secara

bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang; f. Mengelola

sumber

daya

alam

tak

terbarukan

secara

berkelanjutan; dan g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana. 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi: a. Menetapkan

kawasan

budi

daya

dengan

memperhatikan

keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis; b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;dan c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.


87


6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana; b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru;dan c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota. c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi: a. Mengembangkan

dan

meningkatkan

fungsi

kawasan

dalam

pengembangan perekonomian; b. Mengoptimalkan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

dan/atau

teknologi;dan c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. 1

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rencana Pengembangan Jaringan jalan

2

Peningkatan Kapasitas Jalan

3

Pemeliharaan jalan

4

Rencana Pengembangan Jaringan jalan Lainnya

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor Penghambat

Pendorong

Alih fungsi lahan

Penyediaan lahan yang akan dibebaskan

Pengembangan Wilayah perkotaan

Kapasitas jaringan jalan yang belum memadai Masih banyaknya ruas ruas jalan yang memerlukan penanganan Ketersediaan lahan yang terbatas

Terbatasnya existing jalan yang tersedia Jumlah personil perencanaan anggaran yang terbatas Penyediaan lahan yang akan dibebaskan

Tupoksi dan struktur organisasi




88


6

7

9

Jalan layang (Fly Over) atau Simpang Susun (Interchange), dan atau Lintang Susun (Unde) Pembuatan drainase jalan dan pelengkap jalan Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya Seluruh Kecamatan Rencana pembangunan dan rehabilitasi Saluran pembuangan utama

10

Rencana pembangunan dan rehabilitasi Saluran primer

11

Rencana pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder

Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan

Terbatasnya existing jalan yang tersedia


belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase belum optimalnya penagganan sungai

Saluran drainase belum terkoneksi dengan baik

Tersedianya sarana dan prasarana.


Sistem saluran drainase belum teintegrasi dan belum berfungsi secara optimal Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis




3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Isuisu Pembangunan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya

pengikisan

nilai

-

nilai

kebangsaan,

nilai

-

sejarah,budaya serta kearifan lokal 2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik 3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air


89

nilai


4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 5. Penurunan luasan lahan pertanian Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kota Tasikmalaya. 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah -

Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

-

Kota Tasikmlaya saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.

-

Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoaan.

-

Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.

-

Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

1

2

Hasil KLHS terkait Tugas Faktor dan Fungsi Perangkat Permasalahan Daerah (Nama Program Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong yang Memberikan Dampak Lingkungan Program pembangunan/ masih terdapat Buruknya Tersedianya rehabilitasi/ Pemeliharaan genangan air saat sistem sarana dan bangunan pelengkap jalan musim hujan; drainase prasarana. (belum terkoneksi) Program pembangunan/ belum optimalnya Tersedianya rehabilitasi/ Pemeliharaan penataan trotoar dan sarana dan bangunan pelengkap jalan jaringan drainase; prasarana

3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 4

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan

belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju daerah


Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan

90

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 pertanian teknis; 5

Program pembangunan/ rehabilitasi/ Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai;

6

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan Program pembangunan/ rehabilitasi/ Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan

Alih fungsi lahan;

7

8


9

Program peningkatan jalan dan jembatan

10


11

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

12

Program peningkatan jalan dan jembatan

sistem jaringan sumber daya air Tersedianya sarana dan prasarana

Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi lahan terbangun selama kurun wktu 8 tahun (2008-2015) mencapai luas 222 ha dengan demikian perubahan fungsi lahan sekitar 12,5% pertahun Belum optimalnya penanganan area yang mengalami genangan air ketika hujan lebat Pembangunan infrastruktur yang tidak merata Sistem saluran drainase belum teintegrasi dan belum berfungsi secara optimal Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis

Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air

Tersedianya sarana prasarana

dan

Tersedianya sarana prasarana

dan

Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air

Kapasitas jaringan jalan yang belum memadai

3.5. Penentuan Isu Strategis Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknaya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik besifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah

daerah

dimasa

yang

akan

datang.

Isu

–

isu

strategis

berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang ahrus


91


diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang datang . Analisis isi-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas

prioritas

pembangunan

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi hal– hal yang diperhatikan adalah Hasil analisis gambaran pelayanan OPD, hasil analisis Renstra K/L dan Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, Hasil telaahan RTRW dan hasil analisis KLHS. Berdasarkan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan tersebut maka hal – hal yang menjadi isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya : 1. Tingginya potensi bencana alam banjir/ genangan di wilayah 2. Masih banyaknya ruas jalan kota dan jalan lingkungan yang belum mantap

serta

masih

kurangnya

aksesibilitas

wilayah

sebagai

pengembangan jalan alternatif 3. Kondisi daerah irigasi masih banyak yang mengalami kerusakan yang berdampak pada pola tata guna air 4. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah dan didukung

dengan

kurang

pahamnya

masyarakat

akan

peraturan

peundangan mengenai tata ruang yang berlaku 5. Masih rendahnya jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dan sesuai standar kontruksi.


92


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataanpernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


93


Tabel 4.1 VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan T.5. Tersedianya

S7. Meningkatnya

Meningkatkan layanan infrastruktur dasar

1. Peningkatan layanan infrastruktur dasar

infrastruktur

layanan

perkotaan yang aman dan nyaman

perkotaan melalui peningkatan kondisi jalan

dasar perkotaan

infrastruktur

melalui implementasi program

yang baik didukung oleh pelengkap jalan dan

yang berkualitas,

dasar

pemantapan infrastruktu r dasar

fasilitas lalu lintas untuk menunjang

aman, nyaman

perkotaan yang perkotaan yang ditunjang oleh

keselamatan pengguna jalan serta

dan berkelanjutan

aman, nyaman

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

pengembangan infrastruktur transportasi yang

dan inklusif

dan pemeliharaan pembangunan yang

diprioritaskan pada sentra – sentra industri kecil

berkualitas dan berkelanjutan

dan menengah, pusat perdagangan dan jasa 2. Peningkatan sumber daya air dan irigasi untuk kawasan pertanian produktif 3. Penataan infrastruktur dengan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah

S8. Meningkatnya

Meningkatkan pembangunan dan

1. Penurunan luasan kawasan kumuh dengan

kualitas

penataan kawasan permukiman dan

peningkatan kualitas lingkungan permukiman,

kawasan

lingkungan yang nyaman dan sehat

perbaikan infrastruktur dan sanitasi


94

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

permukiman

melalui pelaksanaan Program Gema

lingkungansesuai StandarPelayanan Minimal

dan

Manasik

(SPM),

lingkungan

2. Peningkatan rehabilitasi kondisi rumah tidak

yang nyaman

layak huni dengan mendorong peran serta

dan sehat

masyarakat

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T.8. Terselenggaranya

S15.Meningkatnya

Meningkatkan pelayanan publik yang

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur,

tata kelola

kualitas

profesional, inovatif dan memuaskan

penguatan kelembagaan serta penyediaan

pemerintahan

layanan

berbasis teknologi infomasi yang

sarana prasarana yang memadai

yang profesional,

publik

dilaksanakan melalui Program Tasik

efektif, efisien,

berbasis

Layanan Prima

transparan dan

teknologi

peningkatan keterbukaan informasi dan

akuntabel

informasi

komunikasi publik

berbasis

S16.Meningkatnya

Meningkatkan system pengelolaan

2. Percepatan penerapan system dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta

1. Peningkatan system perencanaan pembangunan

teknologi

sistem

keuangan daerah yang terintegrasi mulai

daerah yang inovatif dan partisipatif,

informasi

akuntabilitas

dari perencanaan, penganggaran,

penganggaran dan penatausahaan keuangan

pengelolaan

pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan

dan asset daerah yang proporsional,

keuangan dan

melalui pelaksanaan Program Peningkatan

efektifefisien, transparan dan akuntabel,

kinerja

Kinerja Keuangan dana paratur yang


2. Peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan

95

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 2017-2022 Tujuan

Sasaran daerah

Strategi berorientasi pada hasil dan kinerja

Arah Kebijakan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah


96


 Misi Ke-3 : “Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong

pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan”, dijabarkan kedalam Dua Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu : 1).

Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan serta penataan ruang

dan

Sumber

daya

air

selanjutnya

tujuan

tersebut

dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran yaitu : 1. Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi; 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang 2). Penataan Infrastruktur di pusat kota selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan kedalam 2 ( dua ) sasaran yaitu : 1. Menurunnya lokasi genangan air; 2.

Meningkatnya panjang ruas jalan pusat kota yang memiliki

bangunan pelengkap.  Misi Ke-5 : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, dijabarkan kedalam tiga tujuan yaitu : 1) Tersedianya sarana pelayanan publik yang memadai selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan kedalam 1 ( satu ) sasaran yaitu : 1. Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2)

Meningkatnya

Pelayanan

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruangselanjutnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 1 ( Satu ) sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3). Meningkatnya Tata kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan kedalam 1 (Satu) sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya dijadikan dalam tabel 4.2. sebagaimana berikut ini.


97


Tabel. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/

Satuan

Sasaran (1) 1.

(2)

(3)

Meningkatnya

(4)

Meningkatnya

kemantapan jalan pembangunan dan

jembatan jalan,

serta

penataan dan irigasi

(5)

Persentase dan

Jalan

Kondisi Awal 2016

2017

(6)

(7)

%

87

%

46,38

%

75

2

Jembatan

jembatan dalam kondisi baik Persentase sarana

ruang dan Sumber

prasarana jaringan

daya air

irigasi

5

dalam

kondisi baik Meningkatnya

Capaian

kualitas

Kesesuaian

pemanfaatan

Pemanfaatan

ruang

Ruang

dengan

Rencana

Tata

Ruang

yang

ditangani 2.

Penataan

Menurunnya

Infrastruktur

di lokasi

pusat kota 3.

Capaian

Lokasi

genangan pengurangan

titik

air

genangan

Meningkatnya

Capaian ruas jalan

panjang

ruas yang

Km

memiliki

jalan pusat kota bangunan yang

memiliki pelengkap

bangunan pelengkap 4.

Tersedianya

Meningkatnya

sarana pelayanan kualitas publik

sarana gedung

yang penyelenggaraan

memadai

Capaian bangunan

paket

75

negara

yang ditangani

pemerintahan dan pelayanan publik

5.

Meningkatnya

Meningkatnya

Capaian pelayanan

Pelayanan

Kualitas

publik

Pekerjaan

Nilai

64,13

Umum Pelayanan


75

66


Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/

Satuan

Sasaran (1)

(2) dan

(3)

(4)

(5)

Kondisi Awal 2016

2017

(6)

(7)

2

Penataan Pekerjaan Umum

Ruang

dan

Penataan

Ruang 6.

Meningkatnya Tata Keuangan

Meningkatnya

kelola Akuntabilitas

Capaian

%

100,00

ketatalaksanaan

dan Kinerja Perangkat istrasi

Kinerja Perangkat Daerah

perkantoran

Daerah


76

10


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan

Daerah/Perangkat

Daerah

untuk

mencapai

sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. 1.2.1 Strategi Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Mengembangkan aksesibilitas (jalan baru) sebagai alternative; 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan; 4. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya; 5. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang per kawasan; 6. Membentuk tim penertiban dan pengawasan bangunan; 7. Meningkatkan kualitas sistem drainase; 8. Meningkatkan kualitas bangunan pelengkap; 9. Meningkatkan kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 1.2.2 Arah Kebijakan Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut


77


1. Peningkatan jalan dan jembatan; 2. Pembangunan akses jalan baru; 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan dan jembatan secara rutin dan berkala; 4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya; 5. Peningkatan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang; 6. Penyusunan

kebijakan-kebijakan

mengenai

pengendalian

pemanfaatan ruang; 7. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan dan perkotaan; 8. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Pusat Kota; 9. Pembangunan dan rehabilitasi gedung negara dan gedung lainnya. Keterkaitan

antara

strategi

dan

kebijakan

dengan

Tujuan,

Sasaran

Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 5.1


78


Tabel . 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Visi : Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani “ MISI 3

: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuh berwawasan lingkungan

Tujuan 5 : Tersedianya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan b

Sasaran 7 : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan in Tujuan

Sasaran

1. Meningkatnya kemantapan jalan 1.1 Meningkatnya pembangunan dan jembatan serta penataan

jalan, jembatan dan irigasi

ruang dan Sumber daya air

Stategi

1.1 Meningkatkan kual infrastruktur jalan jembatan

1.2 Mengembangkan a

(jalan baru) sebag alternative

1.3 Meningkatkan kua

infrastruktur jalan jembatan

1.4 Meningkatkan kua

jaringan irigasi da daya air lainnya 1.2 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang

2.1 Menyusun Rencan

Tata Ruang per ka

2.2 Membentuk tim p

dan pengawasan b

Sasaran 8. Meningkatnya kulaitas kawasan pemukiman dan lingkungan yang nyaman dan se 2. Penataan Infrastruktur di pusat 2.1 Menurunnya lokasi genangan kota

air

DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang Kota Tasikmalaya

2.1 Meningkatkan kua drain ase

88


2.2 Meningkatnya panjang ruas jalan pusat kota yang memiliki

2.2

Meningkatkan

bangunan pelengkap

bangunan pelengkap

MISI 5 Tujuan 8

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien nepotisme berbasis teknologi informasi

Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi 3. Tersedianya sarana pelayanan publik yang memadai

3.1 Meningkatnya kualitas sarana Meningkatkan penyelenggaraan

penyelenggaraan pemer

pemerintahan dan pelayanan pelayanan publik publik


kualit

89


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017 – 2022 “ Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani “ dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya merupakan salah satu Dinas pendukung terwujudnya visi, misi RPJMD . Dengan mengacu pada visi, misi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka stategis dan kebijakan pembangunan dibajabarkan ke dalam program dan kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD dan DAK. Rencana Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode tahun 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Proram Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.1

Pembangunan Jembatan Kota Tasikmalaya Jembatan yang direncanakan akan dibangun adalah Jembatan Ciloseh

1.2

Pembangunan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya Target Pembangunan Jalan taun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :  Pembangunan jalan baru atau pembukaan akses jalan baru yaitu jalan Letjen Mashudi – Mohamad Hatta sepanjang 4,2 Km pada tahun 2018 melakukan pembebasan sisa lahan dengan pagu indikatif Rp. 325.000.000,00 dan pengadaan dokumen sertifikat sebesar Rp. 400.000.000,00.Pada tahun 2019 dan 2020 melakukan pengurugan tanah dengan pagu indikatif Rp. 20.000.000.000,00 pada tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2021 pembangunan jalan masuk pada tahap pembentukan badan jalan (lapis pondasi bawah (lpb), lpa) dengan pagu indikatif Rp. 56.000.000.000,00 dan pada lapisan aus Rp. 20.000.000.000,00.  Pembebasan Lahan untuk Akses jalan Siliwangi target kinerja sepanjang 2,2 Km dengan pagu indikatif Rp. 79.200.000.000,00 pada tahun 2022.


90


 Pembangunan Jalan Mangin – Situ Gede target sepanjang 0,625 Km pada tahun 2019 Rp. 11.500.000.000,00 pada tahun 2020 Rp. 500.000.000,00 sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan kontruksi

ditargetkan

pada

tahun

2022

sebesar

Rp.

6.750.000.000,00.  Pembangunan Akses menuju Jembatan Leuwibudah.  Pembangunan

Jalan

Rancasenggang

–

Leuwibudah

target

sepanjang 0,8 Km pada tahun 2018 Tahap penyusunan DED sebesar Rp. 100.000.000,00, Tahun 2019 Pembebasann Lahan Rp. 24.000.000.000,00 dan pada tahun 2020 urugan dan Kontruksi sebagai Rp. 41.000.000.000,00  Pada Tahun 2020 Pembangunan Jalan Menuju lanud target Pembebasahan Lahan dan Pengerjaan Kontruksi sepanjang 0,6 Km dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.600.000.000,00.  Pada Tahun 2022 pembangunan jalan untuk Relokasi Jalan Bantargedang sepanjang 1,1 Km yaitu pembebasan lahan dan Kontruksi jalan dengan target pagu indikatif sebesar Rp. 17.000.000.000,00.  Pembangunan jalan fly over kereta api lingkar utara tanjung wangi ditargetkan pada tahun 2022 dengan pagu indikatif Rp. 20.000.000.000,00  Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Sky Walk Cihideng dengan pagu indikatif Rp. 500.000.000,00 sedangkan Kontruksi dengan pagu indikatif Rp. 50.000.000.000,00 1.3 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

(

FS,

DED,

Kajian

)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya Penyusunan Dokumen DED yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan

setiap

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

untuk

pekerjaan kontruksi ataupun perencanaan dimasa yang akan datang. 2. Program peningkatan jalan dan jembatan 2.1

Penunjang DAK Sub Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Penunjang DAK merukan kegiatan yang disediakan untuk mendukung kegiatan yang bersumber dari dana DAK . Dana itu disediakan setiap tahunnya untuk penyediaan Dokumen Pengawasan dan dana lainnya


91


untuk

mendukung

kegiatan,

karena

pemerintah

pusat

hanya

menyediakan untuk Kontruksi. 2.2

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya Kegiatan Peningkatan Jalan ditargetkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sepanjang 200 Km dengan rincian pada tahun 2018 sepanjang 12 Km dengan pagu Indikatif Rp. 16.750.000.000,00, pada tahun 2019 target sepanjang 50 Km dg pagu indikatif Rp. 69.868.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2020 sepanjang 60 Km dengan

Pagu

71.225.500.000,00

dan

pada

tahun

2021

target

sepanjang 0,80 Km dengan pagu indikatif Rp. 1.048.000.000,00 serta pada tahun 2022 target sepanjang 77,20 Km dengan pagu indikatif sebesar Rp. 77.863.740.000,00. 2.3

DAK - Reguler Bidang Jalan Prioritas Daerah ( Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 ) Kegiatan Peningkatan jalan yang sumber anggarannya dari pusat, pembangunannya ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Program pemeliharaan jalan dan jembatan 3.1

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kota Tasikmalaya Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menambah umur teknis kontruksi baik jalan maupun jemabatan, selama 5 (lima) tahun ditargetkan

sepanjang

300

Km

dengan

pagu

indikatif

Rp.

27.097.579.000,00. 3.2

Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Kegiatan tanggap darurat disediakan untuk mengcover kegiatan yang sifatnya darurat seperti adanya bencana longsor dan kegiatan lainnya.

3.3

Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kota Tasikmalaya Kegiatan Pemeliharaan Berkala ditargetkan 5 Km dalam lima tahun dengan pagu indikatif Rp. 39.900.000.000,00.

4.

Program

pembangunan/rehabilitasi/Pemeliharaan

bangunan

pelengkap

jalan 4.1

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Kota Tasikmalaya


92


Pemeliharaan

Bangunan

Pelengkap

dilaksanakan

untuk

meningkatkan umur teknis jalan dengan pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 7.500.000.000,00 4.2

Pembangunan/Rehabilitasi

Bangunan

Pelengkap

Jalan

di

Kota

Tasikmalaya Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap jalan, bangunan pelengkap dimaksud termasuk Trotoar, Saluaran Drainase, gorong – gorong, tembok penahan serta pagar pengaman target selama 5 ( lima ) tahun

sepanjang

29,25

Km

dengan

pagu

indikatif

Rp.

61.300.000.000,00. 5.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih di simplekan, untuk kegiatan yang diluar irigasi seperti pengendalian banjir, sungai

dimasukana

pada

pengairan

lainnya.

Adapun

kegiatan

–

kegiatannya adalah sebagai berikut : 5.1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharan adalah kegiatan yang bersifat rutin dilaksanakan seperti pengerukan sungai dan lain-lain. Adapun target Panjang Jaringan Irigasi dan Sungai yang dipelihara secara Rutin pada tahun 2018 sepanjnag 36.363 m’ pagu indikatif Rp. 2.000.000.000,00 pada tahun 2019 target sepanjang 184.272 m’ pagu sebesar Rp. 10.135.000.000,00, untuk tahun 2020 target 90,909 m’ pagu indikatif 5.000.000.000,00, tahun 2021 target 63,636 m’ dengan pagu Rp. 3.500.000.000,00 serta tahun 2022 target 103.636 m’ dengan pagu indikatif Rp. 5.700.000.000,00. 5.2. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi target tahun 2018 sepanjang 22.315 m’ pagu indikatif Rp. 36.726.425.000,00, target tahun

2019

sepanjang

17.140

m’

pagu

indikatif

Rp.

28.210.000.000,00 pada tahun 2020 target sepanjang 27.855 m’ pagu 45.844.500.000,00 dan pada tahun 2021 target sepanjang 3.017 m’ pagu indikatif Rp. 4.966.600.000,00 serta tahun 2022 sepanjang 21.1154 m’ pagu indikatif 34.750.000.000,00. DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang Kota Tasikmalaya

93


5.3. Penanggulangan Sungai di Kota Tasikmalaya Penanggulangan sungai dengan Panjang Sungai yang di pelihara pada tahun 2018 target 12.759 m’ pagu Rp. 21.000.000.000,00 tahun 2019 target 826 m’ pagu Rp. 1.360.000.000,00 tahun 2020 target 5.525 pagu Rp. 9.094.500.000,00 dan target tahun 2021 3.341 m’ dengan pagu Rp. 5.500.000.000,00 serta target tahun 2022 sepanjang 5.511 m’ pagu 9.070.760.000,00 5.4. Penunjang DAK Sub Bidang Sumber daya Air Kegiatan penunjang DAK untuk menunjang kegiatan yang sumber anggarannya dari DAK/APBN. Anggaran DAK hanya untuk kegiatan fisik/kontruksiaja maka pemerintah daerah harus menyiapkan dana untuk

pendampingnya

pengawasan

dan

lain-lain

penunjangnya

kegiatan. Target tahun 2018 – 2022 sepanjang 8.547 dengan tiap tahunnya pagu Rp. 300.000.000,00. 5.5. Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir Kegiatan cepat tanggap penanggulangan banjir adalah kegiatan yang disiapkan untuk kegiatan yang bersifat darurat disetiap tahunnya yang didaktercover oleh kegiatan rutin. Target 10 Kegiatan tanggap darurat yang bisa ditangani dari tahun 2019 sampai 2022 dengan pagu indikatif Rp. 2.000.000.000,00 5.6. Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis Gotong Royong Kegiatan pemeliharaan sumber daya air berbasis Gotong royong merupakan

kegiatan

yang

melibatkan

masyarakat

dalam

pengerjaannya. 5.7. Perencanaan dan Kajian Sumber Daya Air Kota Tasimalaya Kegiatan Perencanaan merupakan kegiatan yang disiapkan tiap tahunnya untuk Perencanaan Sumber Daya Air. 6. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan 6.1.

Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya Kegiatan

Pokja

Tasikmalaya

Pengendalian

dilakukan

Pemanfaatan

untuk

pengendalian

Ruang

Kota

pengawasan

pemanfaatan ruang. 6.2.

Monitoring dan Pengendalian Reklame


94


6.3.

Pokja Pengendalian Bangunan Kota Tasikmalaya

6.4.

Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi

6.5.

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

6.6.

Peninjauan Kembali RDTR Kota Tasikmalaya

6.7.

Revisi RDTR Kota Tasikmalaya

6.8.

Penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan

6.9.

Updating Peta Citra Kota Tasikmalaya

6.10. KoordinasiPenataanRuang 7. Program pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung negara 7.1.

Pembangunan gedungNegara

7.2.

Rehabilitasi gedung Negara

7.3.

Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya

8. Program PeningkatanPelayananPublik 8.1.

Penyusunan IKM

8.2.

Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimum

8.3.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Dinas PUPR

8.4.

Penataan Arsip Secara Elektronik

8.5.

Pengelolaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

9. Program Pelayanan istrasi Perkantoran 9.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9.3.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

9.4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

9.5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9.6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9.7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

9.8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9.9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang Kota Tasikmalaya

95


9.11. Penyediaan Makanan dan Minuman 9.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.13. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 9.14. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.1.

Pengadaan Mobil Jabatan

10.2.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

10.3.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10.4.

Pengadaan Meubelair

10.5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

10.6.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

10.7.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

10.8.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10.9.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

10.10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.11. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 10.12. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

11.2.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11.3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

11.4.

Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

11.5.

Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

11.6.

Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

11.7.

Monev Kinerja Aparatur

12. Program Perencanaan Kerja 12.1.

Penyusunan Rencana Strategis

12.2.

Penyusunan Rencana Kerja


96


12.3.

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Sektoral

Bidang

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 12.4.

Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.1.

Pengadaan Pakaian Dinas

13.2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

13.3.

Pengadaan Mesin Absensi

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.1. Peningkatan kapasitas aparatur Rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya tahun 2017 – 2022 sesuai dengan yang tercantum pada tabel 6.1. Matriks Kertas Kerja dan Anggaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 - 2022


97


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berdasarkan visi yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode

2018-2022 yang diinginkan terwujudnya masyarakat

Tasikmalaya yang religius, maju dan madani dengan pengupayaan melalui lima misi yang telah ditetapkan, maka bahasa pencapaian visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang secara komprehensif akan disinergikan melalui program-program prioritas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya.

Sinergitas ini

diharapkan mampu menjawab berbagai bentuk permasalahan atas kondisi kekinian sebagai potret Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 sebagai berikut :


98


Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022 Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 2017 87

Target Capaian Setiap Tahun 2018 89

2019 92

2020 94

2021 96

202 98

78,4

ntase Jalan dan atan dalam kondisi baik ntase sarana prasarana an irigasi dalam kondisi

% %

46,38

53,47

60,20

66,60

72,68

an Kesesuaian nfaatan Ruang dengan ana Tata Ruang yang gani an bangunan gedung a yang ditangani

%

75

78

81

84

87

90

%

75

78

81

84

87

90


99


BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis yang telah tersusun memerlukan integritas antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis / memperhitungkan kekuatan (Strenghts), kelemahan (weaknesess) dan tantangan / kendala ( streats ) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsurdiatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintahan. Seluruh

penjabaran

rencana

strategis

telah

kami

susun

dengan

mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dibidang Pekerjaan Umum. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 ( lima ) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Rencana Kerja OPD. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya tahun 2017 – 2022 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas maupun Visi Misi Kepala Daerah Kota Tasikmalaya.


100

Renstra 2017-2022 5e1l20

Overview 3e4r5l

More details w3441

Related Documents 3m3m1z

Renstra Puskesmas 2a2c2s

Renstra Man.docx 3i4bj

Renstra Icu.pdf k5c4k

Renstra Keperawatan.pdf 486269

Renstra Mts 213e6u

Renstra Ponek 4x6s69

More Documents from "PUPR TASIKMALAYA" 5k4s15

Renstra 2017-2022 5e1l20

6 - 7.2.1.3 Spo Lay. Pemasangan Implan-2 Plus 4c5535

Surat Permohonan Kaji Banding 1u6l6z