Sk Larangan Merokok 352d1h

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 BUNYU Jl. Dewa Ruci (Pangkalan) Kecamatan Bunyu Kab. Bulungan Provinsi Kaltara 77181 Telp. (0551)2055517 Email : [email protected] Website : smpnegeri2bunyu.sch.id KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 BUNYU NOMOR : 421.3/035/Dik/SMPN2/VIII/2017 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMP NEGERI 2 BUNYU, Menimbang : a.

b.

c. d. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

bahwa rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan; bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu melakukan pengaturan kawasan dilarang merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Kawasan Dilarang Merokok. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan; 20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408a/U/1984; Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984; Nomor 60 Tahun 1984 tanggal 3 September 1984; Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bulungan; UndangUndang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA SMP NEGERI 2 BUNYU TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunyu ini yang dimaksud dengan : 1. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunyu. 2. Perangkat Sekolah adalah Kepala Sekolah dan perangkat sekolah sebagai unsur penyelenggara Satuan Pendidikan. 3. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunyu. 4. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatanya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta. 5. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang. 6. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia. 7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. 8. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. 9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lanilla yang dihasilkan dari tanaman nicotiana

10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

tobacum, nicotiana rustica dan spesies lanilla atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha. Ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi warga sekolah untuk memperoleh pengetuan maupun mempraktek teoriteori yang sudah didapatkan di dalam kelas. Tempat Kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya. Tempat proses belajar mengajar/kelas adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, musium, dan sejenisnya. Tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan sekolah, seperti UKS, PMR. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk musola dan ruang agama. Kantin adalah sarana yang diselenggarakan oleh Sekolah yang digunakan untuk kegiatan makan dan minum di waktu jam-jam istirahat maupun jam di luar sekolah bagi warga sekolah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok adalah : a. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; b. Meningkatkan produktifitas kerja yang optimal; c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok; d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; e. Mewujudkan generasi muda yang sehat. Pasal 3 Sasaran kawasan dilarang merokok meliputi : Tempat atau ruangan, tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar/kelas, tempat pelayanan kesehatan, ruang laboratorium, tempat ibadah, dan WC.

(1) (2) (3)

BAB III PIMPINAN DAN ATAU PENANGGUNGJAWAB Pasal 4 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan Dilarang Merokok. Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan ’’Kawasan Dilarang Merokok’’

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)

Pasal 5 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberi contoh dan teladan di tempat yang tanggung jawabnya di Kawasan Dilarang Merokok. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok. BAB IV KAWASAN DILARANG MEROKOK Bagian Kesatu Tempat Umum Pasal 6 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat umum. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum. Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok. Bagian Kedua Tempat Kerja Pasal 7 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib melarang staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat kerja. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/ atau pegawainya merokok di tempat kerja. Staf dan/atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laboran yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok. Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar Pasal 8 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang lepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3)

(4)

(1) (2)

(3)

(4)

(1)

Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Keempat Tempat Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah Pasal 9 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak merokok di tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah. Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah. Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah. Pimpinan atau penanggungjawab tempat pelayanan usaha kesehatan sekolah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Kelima Ruang Laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS Pasal 10 Pimpinan dan/atau penanggunjawab ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di ruang laboratorium. Pimpinan dan/atau penanggungjawab ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS. Pengguna dan/atau pengunjung ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggungjawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS. Pimpinan dan/atau penanggungjawab ruang laboratorium, Perpustakaan, Ketrampilan, Kesenian dan OSIS, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Keenam Tempat Ibadah Pasal 11 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat Ibadah, wajib melarang kepada masyarakat atau jemaahnya untuk tidak merokok di tempat Ibadah.

(2)

Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau jemaahnya merokok di tempat ibadah. (3) Masyarakat atau jemaah berkewajiban menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah. (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau jemaahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Ketujuh Kantin dan WC Pasal 12 (1) Pengelola, Pembeli dan Pengguna wajib memelihara dan meningkatkan koalitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap atau bau rokok di dalam Kantin dan WC. (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah ’’KAWASAN DILARANG MEROKOK’’, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini. (3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat khusus untuk merokok berupa ’’KAWASAN MEROKOK’’, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini. (4) Penandaan atau petunjuk berupa gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan pengertian Kawasan Dilarang Merokok atau Kawasan merokok, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan SMP Negeri 2 Bunyu ini. Pasal 13 Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi : a. Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karateristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya. b. Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan di baca. Pasal 14 Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa panghalang. b. Satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok. c. Mendapat pencahayaan yan cukup termasu penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari. d. Tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang. BAB V TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK Pasal 15 Tempat khusus atau Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok. b. Dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara. c. Dilenglapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok. d. Dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

(1) (2)

(1) (2)

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16 Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini. b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan. Pasal 17 Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkunganya. Setiap warga masyarakat dan warga sekolah berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 18 Kepala Sekolah, Guru dan Wali Kelas merupakan perangkat sekolah yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dalam hal : a. Menyelenggarakan kawasan dilarang merokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok. b. Mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat pengguna rokok. c. Pasal 19 (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. (2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan dilarang merokok dilaksanakan perangkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Kepala Sekolah. Pasal 20 Pembinaan pelaksanaan di kawasan dilarang merokok, berupa : a. Bimbingan dan/atau penyuluhan; b. Pemberdayaan masyarakat; dan c. Menyiapkan petunjuk teknis. Pasal 21 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh : a. Masing-masing Pimpinan/Penanggung Jawab masing-masing sesuai bidangnya dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok. b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan. c. Kepala Sekolah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 22 Sekolah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok. Pasal 23 (1) Pengawasan yang dilakukan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Wali Kelas serta perangkat sekolah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Kepala Sekolah setiap 3 Bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini, Kepala Sekolah dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

BAB VIII SANKSI Pasal 24 Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi istrasi berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; dan c. Pencabutan izin. Setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 Peraturan Kepala SMP Negeri 2 Bunyu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Bunyu pada tanggal 23 Juli 2017

Muhammad Nakir, S.Pd. NIP. 19700406 200502 1 001 Tembusan kepada Yth : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 3. Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan 5. Kepala Puskesmas Bunyu. 6. Kabid Pendidikan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. 7. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

8. Arsip