Tinoco Arbitration 5j2z5u

PENGAKUAN Pengakuan Pemerintah Pengakuan pemerintah ialah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Pengakuan pemerintah ini penting karena suatu negara tidak mungkin mengadakan hubungan resmi dengan negara lain yang tidak mengakui pemerintahannya. Namun secara logika pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintah negara tersebut karena tidak mungkin mengakui suatu entitas baru tanpa mengakui lembaga operasionalnya yaitu pemerintah. Perbedaan antara Pengakuan Negara dan Pengakuan Pemerintah a.

Pengakuan negara ialah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional.

b. Pengakuan negara ini mengakibatkan pula pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah yang baru itu. c.

Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintah dapat dicabut sewaktu-waktu. Bila suatu pengakuan ditolak atau dicabut setelah terbentuknya suatu pemerintahan baru, negara yang menolak atau mencabut pengakuan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan resmi dengan negara tersebut. Bila suatu pengakuan ditolak dan dcabut maka personalitas internasional negara tersebut tidak berubah karena perubahan suatu pemerintah tidak mempengaruhi personalitas internasional suatu negara.

Pengakuan sebagai suatu kebijaksanaan politik artinya suatu negara tidak mempunyai hak untuk diakui (legal rights to be recognized) dan juga tidak ada kewajiban hukum untuk mengakui (legal duty to recognize), pengakuan pemerintah seperti pengakuan negara adalah soal kebijaksanaan (matter of policy) yaitu tiap-tiap negara bebas untuk melakukan

kebijaksanaannya untuk mengakui atau tidak mengakui suatu pemerintah baru. Lalu memang ada usaha untuk menetapkan syarat-syarat pengakuan pemerintah yaitu stabilitas, keamanan, kesanggupan internasionalnya tetapi dalam prakteknya sering menyimpang, ini adalah saah satu bukti bahwa pengakuan merupakan suatu kebijaksanaan politik.

Akibat Pengakuan Terhadap Pemerintah Baru Pengakuan terhadap suatu pemerintah baru dapat berakibat sebagai berikut: a.

Pemerintah yang diakui selanjutnya dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui

b. Pemerintah yang diakui, atas nama negaranya, dapat menuntut negara yan mengakui di peradilan-peradilan c.

Pemerintah yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasionalnya

d. Pemerintah yang diakui berhak untuk memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah negara yang mengakui

Pergantian suatu pemerintah oleh pemerintah lain dalam suatu negara adalah masalah dalam negeri negara tersebut. Penggantian pemerintah secara konstitusional dalam negara adalah hal biasa dan tidak ada hubungannya dengan hukum internasional. Sebaliknya, persoalan pengakuan pemerintah baru timbul bila terjadi pembentukan atau penggantian pemerintah secara non konstitusional, dengan jalan revolusioner, atau melalui cara-cara ekstra yuridik. Dalam sejarah diplomatic terdapat beberapa doktrin mengenai pengakuan pemerintah, salah satunya yaitu Doktrin Tobar. Dr. Tobar, Menteri Luar Negeri Equador dalam suatu pernyataan tanggal 15 Maret 1907 meletakkan prinsip bahwa suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan pemerintahan tersebut didasarkan atas kudeta militer atau pemberontakan. Sebelum diakui, paling tidak pemerintah tersebut harus disahkan dulu secara konstitusional. Karena itu, doktrin Tobar tersebut juga dinamakan doktrin legitimisi konstitusional. Doktrin Tobar ini timbul sebagai reaksi dari agitasi-agitasi revolusioner di Amerika Latin yang menyebabkan saling bergantinya pemerintahan melalui kudeta. Doktrin

ini terdapat dalam instrument yuridik Konvensi Washington antara 5 Republik Amerika Tengah (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Salvador) tahun 1907 untuk 10 tahun, tetapi tidak diperpanjang sesudah tahun 1917. Dalam prakteknya, doktrin ini tidak dilaksanakan oleh negara-negara Eropa salah satunya yaitu Inggris yang tetap mengakui Pemerintahan revolusioner Jenderal Tinoco di Costa Rica tahun 1917-1920. Hanya Amerika Serikat yang melaksanakan doktrin ini dengan menolak mengakui Pemerintah Jenderal Huerta di Mexico tahun 1913-1914 dan Pemerintahan revolusioner Jenderal Tinoco di Costa Rica tahun 19171920.

Pengakuan De Facto dan De Jure Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum lagi sah secara konstitusional. Pemerintah yang lahir melalui suatu revolusi misalnya masih dianggap sebagai pemerintah de facto walaupun kekuasaan pemerintah tersebut sudah efektif di wilayah nasional. Pemerintah yang diakui secara de jure adalah pemerintah yang telah memenuhi tiga ciri sebagai berikut: a.

Efektivitas

: kekuasaan yang diakui di seluruh wilayah negara

b. Regularitas : berasal dari pemilihan umum atau telah disahkan oleh konstitusi c.

Eksklusivitas : hanya pemerintah itu sendiri yang mempunyai kekuasaan dan tidak ada pemerintahan tandingan

Dalam prakteknya sering negara-negara mengakui de facto terlebih dahulu, kemudian baru menyusul pengakuan de jure. Sebagai kesimpulan dari pengakuan negara dan pemerintahan ini dapatlah dinyatakan bahwa pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Pengakuan negara sekali diberikan akan

tetap

ada

waalupun

bentuk

negara

mengalami

perubahan

dan

meskipun

pemerintahannya sering berganti. Revolusi-revolusi adalah persoalan intern suatu negara dan hukum internasional hanya ikut campur apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjianperjanjian internasional atau pelanggaran dari hak-hak yang telah diperoleh negara ketiga. Itu adalah prinsip kontinuitas suatu negara.

TINOCO ARBITRATION

Pada tahun 1917, Tinoco menggulingkan pemerintahan atau dengan kata lain melakukan kudeta terhadap pemerintahan Kosta Rika sehingga ia berhasil meraih kekuasaan. Setelah diselenggarakannya pemilihan umum, maka diumumkanlah konstitusi baru pada bulan Juni. Namun pada bulan Agustus tahun 1919, Tinoco meninggalkan Kosta Rika dan pemerintahan di bawah kepemimpinannya pun bubar. selanjutnya pemerintahaan yang baru memulihkan pada keadaan semula konstitusi yang lama. Pada bulan Agustus tahun 1922, pemerintahan Kosta Rika memberlakukan the Law of Nullities No. 41, yaitu membatalkan semua perjanjian yang tidak sah yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif dengan orang pribadi, dengan atau tanpa persetujuan dari kekuasaan legislatif, selama periode rezim Tinoco. Selain itu, pemerintahan Kosta Rika juga membatalkan keputusan-keputusan lain berkaitan dengan catatan-catatan keuangan pada masa rezim tersebut. Pada masa pemerintahan Tinoco, yang mana belum memiliki pengakuan dari Britania Raya, Tinoco atas nama pemerintah Kosta Rika, mengadakan sejumlah perjanjian dengan Negara lain diantaranya dengan Central Costa Rica Petroleum Company asal Inggris yang memberikan hak konsesi untuk mengeksplorasi minyak di Kosta Rika dan perjanjian lainnya dengan Royal Bank of Canada yang memberikan sejumlah pinjaman kepada Tinoco pada masa pemerintahannya, meskipun pada kenyataannya pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi Tinoco. Dengan adanya undang-undang ini (the Law of Nullities No. 41), kedua kewajiban dari perjanjian tersebut dibatalkan. Namun, Britania Raya berpendapat bahwa keduanya, yaitu hak konsesi

dan

hutang-piutang

tersebut

seharusnya

menjadi

pengecualian

terhadap

pengoperasian dari undang-undang tersebut. Sengketa ini diselesaikan dengan arbitrase, dan arbiter menyatakan bahwa kedua masalah tentang kewajiban terhadap perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan terkait yang telah diberlakukan, yaitu the Law of Nullities No. 41. Arbiter menetapkan bahwa Konsesi tersebut tidak sah yang dilakukan semasa konstitusi pemerintahan Tinoco, tetapi arbiter menganggap bahwa Royal Bank of Canada harus diberikan penggantian dari harta peninggalan saudara dari Tinoco.

Keputusan Juri : Taft, arbiter tunggal … Dr. John Bassett Moore … dalam kajiannya “Digest of International Law” mengumumkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang telah memiliki persetujuan internasional ditetapkan sebagai hukum internasional : “Changes in the government or in the internal policy of a state do not as a rule affect its position in international law. … Though the government changes, the nation remains, with rights and obligations unimpaired. …” Perubahan dalam pemerintah atau dalam kebijakan internal negara tidak sebagai suatu peraturan yang mempengaruhi posisinya dalam hukum internasional. … meskipun pemerintahan berubah, namun, bangsa tetap, dengan hak dan kewajiban yang utuh … “The principle of the continuity of States has important results. The State is bound by engagements entered into by governments that have ceased to exist; the restored government is generally liable for the acts of the usurper. …” Prinsip kontinuitas suatu negara memiliki hasil yang penting. Suatu negara yang terikat oleh keterlibatan yang dibuat pemerintah yang telah tidak ada lagi; maka pemerintahan yang dipulihkan pada umumnya bertanggung jawab atas tindakan perampas kekuasaan. … Prinsip yang sama juga diumumkan oleh Professor Borchard dalam “The Diplomatic Protection of Citizens Abroad”, yaitu : Tidak ada bukti yang cukup bahwa Pemerintahan Tinoco berjalan tanpa adanya perlawanan, konflik oleh siapapun hingga masa ia mengundurkan diri atau pension dari jabatannya.

Pertanyaan

yang

muncul

adalah,

apakah

pemerintahan

Tinoco

bisa

dipertimbangkan dalam prinsip kontinuitas suatu negara sehingga pemerintahan Kosta Rika yang baru harus meneruskan pemerintahan yang lama yanga mana berasal dari suatu revolusi dengan cara kudeta terhadap pemimpin pemerintahan sebelumnya? Atau dengan kata lain berlakukah prinsip kontinuitas suatu negara bila pemerintahan yang berjalan merupakan pemerintahan yang inkonstitusional? Selain itu, banyak kekuatan terkemuka (leading Powers) yang menolak untuk mengakui pemerintahan Tinoco, dan pengakuan oleh negara lain merupakan bukti terbaik dari

suatu kelahiran, eksistensi, dan kontinuitas suksesi pemerintahan. Pengakuan oleh kekuatan lain merupakan faktor penting dalam membangun bukti-bukti keberadaan pemerintah dalam masyarakat bangsa-bangsa. Pemerintahan Tinoco tidak bisa disebut sebagai suatu pemerintahan de facto, karena pemerintahan tersebut tidak ditetapkan dan tidak dijalankan sesuai konstitusi Kosta Rika 1871. Meskipun pemerintahan tersebut dijalankan dengan persetujuan rakyat yang dikuasainya, tetap tidak serta merta menjadi suatu pemerintahan de facto, kecuali pemerintahan tersebut terbentuk dari konstitusi pemerintahan lama dan bukan berasal dari suatu revolusi. Referensi yang lebih lanjut dibuat atas nama Kosta Rika untuk perjanjian Washington pada 20 Desember 1907 oleh Republik Amerika Tengah disepakati, dimana pemerintah dari partai kontraktor sekarang akan mengenali siapa saja yang naik ke kekuasaan di salah satu dari lima republik untuk melawan pemerintah yang diakui sampai wakil rakyat yang telah diakui bebas dan direorganisasi negara dalam bentuk konstitusional. Perjanjian tersebut tidak bisa mempengaruhi hak-hak subyek dari pemerintah bukan mengenai hal penandatanganan, atau mengamandemen, atau mengubah aturan-aturan hukum internasional dalam hal pemerintahan de facto. Tindakan mereka di bawah perjanjian tidak bisa menentukan keberadaan pemerintahan secara de facto dibawah pimpinan Tinoco. Sejauh ini, Kosta Rika menyatakan bahwa Great Britain dengan kegagalannya untuk mengetahui pemerintahan Tinoco telah berhenti sekarang dan dengan terburu-buru mengklaim bahwa subjeknya bergantung dengan perilaku dan perjanjan semasa pemerintahan Tinoco. Anggapan disini menghalangi pemerintah untuk muncul di pengadilan internasional atas nama perusahaan nasional untuk mengklaim hak-hak berdasarkan tindahakn pemerintah tersebut. Great Britain mengambil posisi dimana pemerintahan Tinoco tidak mengenali pemerintahan de facto yang dapat membuat hak dalam subjek British yang sekarang dilindungi. Tentu saja ini merupakan kegagalan untuk mengenali pemerintahan de facto yang bisa digunakan untuk melawan sebagai bukti untuk menolak pemerintahan yang sekarang. Tetapi hal ini tidak merubah posisinya. Dengan adanya estopel yaitu keadaan diam dalam suatu perjanjian dinyatakan sebagai rasa setuju dalam hal ini membuat kegagalan untuk mengenal pemerintahan de facto dan tidak

berhasil memimpin kesuksesan pemerintah yang kuat bahkan dapat dikatakan tidak berhasil. Diketahui bahwa Great Britain mengetahui mengenai pemerintahan yang menolak untuk mengenal pemerintahan Tinoco dan tidak bisa bergantung pada perlindungan oleh Great Britain. Kosta Rika melawan klaim dengan menyatakan bahwa baik pengadu terikat baik oleh kewajiban kontrak mereka sendiri masuk ke dalam dengan pemerintah dari Kosta Rika atau oleh hukum Kosta Rika untuk tidak mengkalim dengan cara intervensi diplomatik tetapi dengan mengajukan klaim mereka ke pengadilan Kosta Rika. Ini berlaku sebagai suatu pembelaan dalam pengurangan ke yurisdiksi arbiter yang menurut ketentuan arbitrase Kosta Rika berhak untuk mengajukan. Bahwa kekuasaan oleh pemerintah asal tidak dapat memperbesar kekuatan perbankan di Kosta Rika dan bahwa hak-haknya yang akan diputuskan oleh pengadilan Kosta Rika dengan menurut hukum Kosta Rika. Disejumlah arbitrase penting bahwa pembatasan tersebut tidak mengikat pemerintah rumah dan tidak akan mencegahnya dari menjalankan fungsi diplomatik itu untuk melindungi warga negara terhadap pembatalan hak dijamin kepada mereka oleh hukum negara yang berlaku saat kewajiban muncul. Ini dapat mencegah pengadilan untuk memberikan efek penuh terhadap hukum internasional yang mungkin berbeda dengan hukum kota yang di bawah konstitusi. Konstitusi dipulihkan bisa dengan cara ditafsirkan bukan untuk mencegah pengadilan Kosta Rika dari memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, telah disebutkan The Royal Bank disini tidak bisa mengklaim manfaat dari praduga yang mungkin mendapat bantuan dari bank secara deposito dalam reguler bisnis dan membayar keluar dengan cara biasa pada pemeriksaan indikasi pada tujuan mereka. Bank telah mengetahui bahwa uang untuk digunakan oleh presiden untuk pensiun atas dukungan pribadinya setelah ia mengungsi di negara asing.

Putusan : Hakim ketua dari AS, Taft menetapkannya sebagai hutang yang tidak sah (memenangkan Costa Rica). Alasannya, Bank telah mengetahui hutang digunakan mantan presiden F. Tinoco untuk

kepentingan pribadi ketika berada dalam pengasingan di luar negeri (Annual Digest of Public International Law Cases, 1923). segala pinjaman yang dilakukan selama periode itu tidak dapat dibebankan terhadap pemerintahan baru.

Kesimpulan : Perubahan terhadap suatu pemerintahan dalam suatu negara tidak akan merubah atau berakibat kepada posisi negara tersebut di mata hukum internasional baik mengenai kebijakan luar negeri suatu negara maupun perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Meskipun begitu dalam hal perjanjian yang dibuat pada masa pemerinthan Tinoco, Mahkamah memutuskan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Tinoco yang antara lainnya perjanjian mengenai konsesi dan peminjaman uang tidak mengikat pemerintahan selanjutnya dikarenakan tindakan-tindakan tersebut didasarkan kepada tujuan perjanjian yang ditujukan untuk kepentingan pribadi tidak untuk kepentingan negara. Pendapat tersebut didasarkan oleh Odius Debt Doctrine (Hutang yang tidak sah. Dasar gagasan ini adalah hutang yang terjadi saat pemerintahan rezim yang tidak representatif tidaklah layak dibayar kembali oleh rakyatnya, dan telah menjadi bagian dari hukum internasional yang lazim).