Uji Kompetensi 5l5e1l

Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dan Persiapan Uji Kompetensi Tahun 2013 Drg. Oscar Primadi, MPH Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Disampaikan pada : Pertemuan Koordinasi Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 2012

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Agenda: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Berkualitas

(Perpres No. 7/2005)

PENGATURAN TENAGA KESEHATAN Jumlah

Jenis

Distribusi

4

Dasar Hukum Registrasi Nakes Permenkes 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan • pengganti Permenkes 161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan • Lulusan sebelum tahun 2012 diberikan STR langsung (pemutihan) • Uji kompetensi dilaksanakan sebagai exit exam mulai tahun 2012

Draft Peraturan Bersama antara Kemendikbud dan Kemenkes : • Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan yang merupakan Exit Exam di institusi pendidikan tenaga kesehatan bagi lulusan baru. • Pengembangan Materi Uji akan dilaksanakan bersama-sama oleh MTKI dan DIKTI (LPUK) • Uji Kompetensi selambatlambatnya mulai tahun 2013

5

Pelaksanaan Registrasi Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi Perpanjangan STR dilakukan melalui portofolio dengan mengumpulkan 25 satuan kredit profesi (SKP) dalam 5 tahun

6

ALUR REGISTRASI NAKES MELALUI UJI KOMPETENSI PASCA UJIAN TAHAP AKHIR PENDIDIKAN

SERTIFIKAS I UJI KOMPETENSI (EXIT EXAM)

REGISTRASI

LISENSI

STR

SIP SIK

Uji Kompetensi

suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. 8

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1796 tahun 2011 pengganti Permenkes nomor 161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Fungsi : • Uji kompetensi bagi tenaga kesehatan • Pemberian STR • Pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan

10

Manfaat Registrasi Tenaga Kesehatan

Tujuan Uji Kompetensi Legal Aspek: UU Sisdiknas UU Dikti Permenkes

Pendidikan Profesi Berkelanjutan (D)

Standar Kompeten si

KB K

Standar Pelayanan

UJI KOMPETENSI Kognitif

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Afektif Psikomotorik

Dampak Pelaksanaan Uji Kompetensi

Input Kualitas Peserta Didik Dosen Fasilitas

Process

Kualitas Kurikulum Proses Pembelajaran Penilaian

Output Kualitas Lulusan

Uji Kompetensi

Out come Kualitas Profesi Nakes

Impact Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pengembangan Materi Uji Kompetensi input

Proses

OUTPUT

1. Blue Print

1.Review Soal

1. Standard setting

2. Kontributor soal

2.Try-out item

2. Pengumuman

3. Metode Ujian

3.Pengelolaan ujian

3. Umpan balik Pendidikan

4. Pedoman ujian 5. Dukungan IT

4.Pengelolaan bank soal

Sasaran Uji Kompetensi Semua tenaga kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian, meliputi 21 tenaga kesehatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Perawat Bidan Fisioterapis Perawat Gigi Refraksionis Optisien Terapis Wicara Radiografer Okupasi Terapis Ahli Gizi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Teknisi Gigi Sanitarian Elektromedis Analis Kesehatan Perawat Anestesi Akupunktur Terapis Fisikawan Medis Ortotis Prostetis Teknisi Tranfusi Darah Teknisi Kardiovaskuler Ahli Kesehatan Masyarakat

Sistem Uji Kompetensi • Prinsip KBK harus disertai evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi (perubahan mindset). • Uji kompetensi = competence-based assessment sebagai longitudinal assessment, ujian standarisasi nasional/ uji kompetensi) bagian integral dan komplementer terhadap sistem ujian kompetensi di institusi.

Bagan Alur Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan

Persiapan yang dilakukan Pedoman Uji Sosialisasi

Legal Aspek

Item Development and Reviewer

Kemitraan Lintas Sektor

Uji coba Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Nakes 2013

Perangkat Pengelola

Persiapan Uji Kompetensi

1. Peserta

a. Peserta uji kompetensi adalah peserta didik di perguruan tinggi bidang kesehatan yang mengikuti evaluasi akhir program pendidikan. Jenjang pendidikan peserta uji kompetensi minimal Diploma 3 (D3), kecuali untuk Teknisi Transfusi Darah Diploma 1 (D1). Khusus untuk tenaga keperawatan lulusan Strata 1 (Sarjana Keperawatan) tidak dilakukan uji kompetensi. b. Tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013 yang tidak menjalankan tugas profesinya serta tidak memiliki STR. c. TK-WNA setelah mendapat rekomendasi dari OP dan telah melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d.TK-WNI lulusan perguruan tinggi luar negeri setelah mendapat rekomendasi dari OP, dan telah melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penyusunan Jadwal Uji a. Rancangan Jadwal Pelaksanaan (RJP). 1. Pada setiap awal tahun akademik (tahun ajaran), MTKP bekerjasama dengan perguruan tinggi bidang kesehatan menyusun Rancangan Jadwal Pelaksanaan (RJP) uji kompetensi dalam tiga periode setiap tahun, yaitu periode April, Agustus, November. 2. RJP sebagaimana dimaksud pada butir 1) disusun dengan memperhatikan jumlah peserta uji dan/atau jenis tenaga kesehatan. 3. RJP sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilaporkan secara tertulis oleh MTKP kepada MTKI.

b. Jadwal Pelaksanaan 1. Dua (2) bulan sebelum dilakukannya uji kompetensi, perguruan tinggi bidang kesehatan menyampaikan permohonan kepada MTKI melalui MTKP. 2. Jadwal pelaksanaan disusun dan ditetapkan oleh MTKI dengan memperhatikan jumlah peserta uji dan/atau jenis tenaga kesehatan. 3. Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberitahukan kepada perguruan tinggi bidang kesehatan.

c. Uji kompetensi dilakukan pada hari dan jam kerja, dimulai serentak pada pukul 08.30 WIB/09.30 WITA/10.30 WIT.

3. Prosedur Pendaftaran

a. Perguruan tinggi bidang kesehatan menyampaikan permohonan dilakukannya uji kompetensi bagi peserta didiknya kepada MTKI melalui MTKP. b. TK-WNA dan WNI lulusan perguruan tinggi luar negeri, Tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013 yang tidak menjalankan tugas profesinya serta tidak memiliki STR yang akan mengikuti uji kompetensi wajib melapor ke MTKP untuk mengikuti program adaptasi di perguruan tinggi bidang kesehatan. c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a, sekurang-kurangnya disertai informasi tentang perguruan tinggi bidang kesehatan dan daftar calon peserta sebagai berikut : 1.

Nama dan alamat perguruan tinggi;

2.

Nama Fakultas/Jurusan/Program Studi/Peminatan;

3.

Ijin Pendirian (Perpanjangan) Perguruan Tinggi;

4.

SK Akreditasi Perguruan Tinggi;

5.

Tempat dan tanggal dilakukannya uji kompetensi;

6.

Identitas calon peserta, meliputi :

7.

Tahun masuk perguruan tinggi bagi peserta uji

8.

Uji kompetensi yang ke-berapa

d. Pas foto calon peserta ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah untuk membuat tanda pengenal peserta uji (1 untuk cadangan).

4. Pengelolaan Soal Uji a. Setelah menerima permohonan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka MTKI menyiapkan paket materi uji kompetensi, termasuk soal uji kompetensi. b. Soal uji ditetapkan oleh Ketua MTKI dan bekerjasama dengan lembaga pengembangan uji kompetensi LPUK Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. c. Persiapan paket materi uji kompetensi meliputi pemilihan soal uji dari Bank Soal, print out master soal uji (buku soal), dan lembar jawaban; menyiapkan kunci jawaban dalam bungkus dan disegel; dan persiapan berkas lainnya. d. Anggota MTKI atau petugas lain yang ditunjuk menyerahkan paket materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir c di atas kepada MTKP

4. Pengelolaan Soal Uji e. Bagi provinsi yang memiliki jumlah peserta uji lebih dari 250 orang, soal digandakan di provinsi tempat penyelenggaraan uji. f. Soal uji dan lembar jawaban hasil penggandaan dimasukkan ke dalam bungkusan I dan bungkusan II dan disegel kembali dan hanya dibuka dihadapan peserta uji dengan berita acara yang disiapkan oleh MTKI. g. Setelah selesai ujian, soal uji yang sudah digunakan (termasuk cadangan 10%) dibungkus, disegel dan dibuatkan berita acaranya, selanjutnya untuk dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan. h.Lembar jawaban dibungkus dan disegel untuk dikoreksi di MTKI dengan dibuatkan berita acara. i. Daftar hadir dibuat 2 (dua) rangkap, untuk MTKI dan MTKP.

5. Tempat Uji Kompetensi a. Tempat uji kompetensi (TUK) adalah di perguruan tinggi bidang kesehatan yang terakreditasi. b.PT terakreditasi yang dapat ditetapkan sebagai TUK setidaknya memenuhi persyaratan c. Bagi perguruan tinggi bidang kesehatan yang belum terakreditasi dapat mengikutsertakan

peserta

didiknya

ke

terakreditasi untuk mengikuti uji kompetensi.

perguruan

tinggi

yang

6. Pengawas a. Setelah menerima permohonan uji kompetensi dari perguruan tinggi bidang kesehatan MTKI/MTKP menyiapkan pengawas, sebagai komponen Pelaksana Ujian. b. Persyaratan pengawas harus serendah-rendahnya memiliki jenjang pendidikan bidang kesehatan sama dengan jenjang pendidikan peserta uji, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sudah mengikuti arahan/briefing tentang uji kompetensi tenaga kesehatan. c. Pengawas dapat berasal dari MTKP, MTKI, OP Daerah/Pusat dan perguruan tinggi bidang kesehatan. d. Pengawas yang berasal dari MTKP, OP Daerah dan perguruan tinggi bidang kesehatan ditetapkan oleh Ketua MTKP. Sedangkan pengawas dari MTKI/OP Pusat ditetapkan oleh Ketua MTKI.

6. Pengawas e. Pengawas,

sebelum

menjalankan

tugas

harus

menandatangani

surat

pernyataan/janji pengawas. Surat pernyataan/janji pengawas disiapkan oleh MTKP f. Rasio jumlah pengawas dan peserta uji adalah 1 pengawas berbanding 20 – 25 peserta uji, dengan ketentuan dalam satu ruang uji minimal terdapat 2 orang pengawas. g. Dalam menempatkan pengawas, MTKI/MTKP harus menghindari seorang pengawas melakukan tugas pengawasan terhadap profesi/perguruan tinggi yang bersangkutan. h. Dalam suatu pelaksanaan uji kompetensi MTKI/MTKP dapat menunjuk seorang pengawas menjadi koordinator pengawas. i. Penandatangan Surat Pernyataan/Janji Pengawas Uji Kompetensi.

7. Persiapan istratif dan Teknis Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, MTKI/MTKP melakukan persiapan istratif, teknis dan persiapan lapangan serta melakukan rapat persiapan pelaksanaan (technical meeting, TM) dengan pengawas/panitia dan pihak lain terkait.

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi (April, Agustus, November) 1. Pelaksanaan Uji

 Uji kompetensi dilakukan setelah selesai pelaksanaan evaluasi akhir program, dan sebelum yudisium di perguruan tinggi bidang kesehatan.  Lamanya waktu uji adalah 150 – 180 menit untuk 150 – 180 soal dalam bentuk MCQ best-answer.  Peserta uji harus sudah berada dalam ruang uji paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai, dengan menunjukkan tanda pengenal peserta uji yang sah. 2. Rapat Koreksi  MTKI, setelah menerima bungkusan lembar jawaban dan daftar hadir peserta harus segera menyelenggarakan rapat koreksi.  Rapat koreksi sebagaimana dimaksud pada butir a, dihadiri oleh sekurangkurangnya (50%+1) orang jumlah anggota MTKI dengan ketentuan salah seorang diantara peserta rapat harus berasal dari profesi yang dinilai.  Rapat koreksi diselenggarakan dalam ruang tertutup, dan tidak boleh dihadiri oleh siapapun kecuali oleh para pihak seperti tersebut

3. Rapat Standard Setting  Standar Setting ditentukan oleh MTKI  Dalam menentukan standard setting MTKI bekerja sama dengan expert di tingkat pusat yang terdiri dari komponen MTKI, OP dan expert dari perguruan tinggi berjumlah antara 5 – 7 orang.  Hasil rapat standard setting digunakan sebagai dasar rapat penentuan kelulusan. Hasil rapat standard setting dibuat berita acaranya. 4. Rapat Penentuan Kelulusan  Rapat penentuan kelulusan dilaksanakan oleh MTKI.  Rapat penentuan kelulusan adalah rapat untuk menetapkan peserta uji lulus atau tidak lulus berdasarkan standar seting yang ditetapkan sebelumnya oleh MTKI.  Hasil penentuan kelulusan dituangkan dalam daftar peserta lulus/tidak lulus uji kompetensi dan dibuat berita acaranya.

Terima Kasih