Uu Nomor 20 Tahun 2001 t464r

m m m





m m

Tim PKn-Pak

Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian 2010

›

PENGANTAR : 2 2›

›! › 2 2" 2# "# $ % › &›' ( $ " ›)› ( 209 210 "!) "!! ›# ›* ›) 418 419 420 2" 2# "# $ › &›' + , - ,,

$ › &›' , , ›! › 2 ,$ $ "› › # 2 * 2› ) "!) "!! ! ›# ›* › ›) ›› ›! 2

›2 › 2 2" 2# "# ›" › &›' -$ " ›)›$ -$2 2› -$ "› › # 2 * 2› ) &›' "!) &›' &2' ) &›' ( "!! &›' &2' $ ! ›# ›* › ›) ›› ›! ›2 $ › › 2 ›2 ( 2 &›' › 2 ›2 2" ›2 . 2# › 2 " ›2 "# ›2 ›2/ › &›' -$ " ›)›$ 0 $ ›› ›! -$ " ›)› 2 › , , ,

13 / "

PEMBAHASAN m

pnsur-pnsurnya : a. b. c. d.

e.

Setiap orang Secara melawan hukum Melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

a. pnsur ³Setiap Orang ³ meliputi : 1. Perseorangan 2. Korporasi 1.

Perseorangan, meliputi : - Pegawai Negeri, (Pasal 1) ë ëë ë ë

ë ëë ë - TNI / POLRI - Swasta ëë ë

2.

Korporasi, ialah : Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1) #

m !" # $ " ! ! % 4 5 6 7 , 3

, &$8$ 9 ›2#' 5 : 5 ;;;;;;; ;;;; (;. < ; ; ;

;,; ; ;

;

;, ;;; ;,;

4;;;; ; ;;;;;(;. ;

;; ;(;; .;;;##;&›'; ;2; ;; ; ;

; ;; ; ; ; %(

;;;;; ;;;;;(;.

( .

*

%& ' ( ! ) %,; ; ; ;= .

;; ; ;,

9;. ;,; ; ;= %,; ;; ;.; %,; ;; ; >. , , . 6 7 :

-$ 2 $ ›*$ ë 4 (



( 6, . $ 5 , ( (

ë ? $ > ,

$ , $ ë ! )

%, 5 4 @ = (( %, 5 4 % = ( $ a. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Negatif. ›$ %4 8

! 9 ›*# -$ 2 ::›*# + , %( A.. 6 > . , . . . , 6 2$

%4 8

2" 9 ›)" -$ "::›)" , B > $ 6

= + , C , 2"



. , 6 %48 = -$ ›*›

b. Melawan Hukum Dalam Arti Materiil Dengan Fungsi Positif. ›$ %4 8

›# 5 ›!" -$2)#::›!" + , 8$>$- ,$ $ . 6 , 6 ( 5





. $ !

$ % , . ,

,, ( 6 , 7 (

$ 2$

%48 -$›) : :2* %48 -$›": :2)

+ , .$5$8 $ + , @$

6% %$$

2# 9 2*

& 2 -$ "› › + = ›$ ( r " # $ 2$ ,

$

%, %

6 , 6 $



º %& ! !m ) > 6 7



$ 6 7 6 7 "*2 . 2 -$ "› › $ % 6 7

= D

. .$ . 6 6 = > : 13 E : / ›

%& " ! !" ") &"' & ' -$ "› › ")4 &›' &2' -$ 2 2› = , , $ 5 ,

, ,

;; ; ; ;6 7;;;

> , , , = & "! &›' -$ 2 2›' 5 , ,

$ % $ & "! &2' $ 2 2›$ $

››

%"& ! m ! ) › &›' -$ " ›)› 2 -$ "› › .$ 5 .

, , $ & ' . -$ "› › =

, = $

, $ $



, %-:%5

- $ ( . $ %- -$ ›



, ( $ "› ›$

2



›2

£*'&+,- .+ . /&+01 002---0. ›$

5 &›' - › 2" %- % %- $ FF$ 4 -FF$$

2$

@ , %48 % ( : & -$› 2#'

"$

@ , %4

( : $

›"

2 › &›' -$ "

›)›+ 2 6 7 2 . › &›' $ < 2 .

$ 6 7 6 7 2*" $ & ' $

›

m

= $ >

$ 5 ($ % $ % ;, ; ; ;; ; ; ;; ; ; $ <

›#

% "3) 6 7 2 < , , $ $

›*

% ) 6 7 2

, $ 5 6 7 $ > , $

›)

%& ! !")



6 7 2 $ 9 Pasal 37 &"' & ' -$ "› › Pasal 37A &›' &2' -$ 2 2›$ . $

›!

%& !! ' ! " " ! ! !) , $ . * &' = ›$ % , 2$ % , "$ % $ % #$ % *$ % 5 . , $ , $ %48

›)2›2 -$ ›" : :›2 › &›'$ -$" ›)› ( › $ %& '& $

< #" &2' -$ # ›!*

$ %& '& $ , - ,

, ,, $ Doktrin : menurut JEAN REVERO dan JEAN WALIME , 4 , = $ ,,



$ $ ,, ,





,

$ ($ ,,

(



$ ë( ) !

! & & *+

2



%"& ! m ! ) . 2 & ' $ 2 $

2›

m4

;= $;;> ;1

$;;% ; ;; ;2;

Pasal 209 ayat (1) ke 1 KpHP ;= ›$ ;> 2$ %;; ; "$ ; ,;- $ 5 ;% #$ ;

; ; ; ; ; *$ 5; )$ ;5 ;,

Pasal 209 ayat (2) ke 2 = ›$ > 2$ % "$ , - $ > % 5 9

22

Pasal 5 pp No. 20 tahun 2001 ayat (1) a = ›$ 2$ "$ $ #$ *$

> 1

% , -

- 5 % > 9 < 5 ,

;#;;-$;2; ;2›; ;&›'; = ›$ 2$ "$ $ #$

> 1

% , -

- , 2" 5

m4

#$

= ›$ , -

- 2$ < % 9 "$ 5 5 4 &›' .

2

›$

6> 1 7 2 ( 6 > 1 7 2 " -$ "› ›$

2$

6% 97 %



&$8$ 2# 4 ››*'

&$8$ 2 - ›!' %,



, 9 , &$8$ 2› 1 ››!' 4 &›' &2'

&$8$ 2 ››'

"$

6 , - 7 , - 2 &›' &2' , › -$ "› ›

$





65 % 7 . "*2 6 7 " -$ "› › sengaja$ 9 , ,

, $ 9 , , , $ &2'$ &$8$ ›" - ›!"' 2#

#$

;6%

; ; ; ; ; 7 . = 5 / 5 1:- = G 5 ;:; ;;G; ; ;;; ;; ;; ;;;;;;maksud / kehendak

(; ;; ;;( ; ; ; ;; ; ;; ; ; ,; ,;; ; $;&;.'

*$

65 7 5 6 7 , ,

,, $ &$8$2* 9 ››* + D$ + 2 9 › + D$!!' E ,



$ ë*+ ,, - ./ 0. 1212..

)$

6 , 7 % ,

, , $ , , $ 2*

m m#$! ! ! " ! 4" #$! ! 5 " #$! &›' › , :

$ > &›' 2 , : $ & '

2)

m4

2 &›' › 2 # &›' -$ 2 2› " # 6

- 7 % -$ 2! ›

- = - E

- - E

- % B - .



$ ë3! & )& )&' & )! , 1

2!

m4+#$

4 6 &›' . 7

6

7 4 , ,

, , ›2 . 4 , , ›› ( # &2' 4 6 .7 ›2

6 , , 7 ( $ , # &›' # &2' 2 # -$ "› ›$ , 2 › › ›2 .

, # &2' ›2 . ( $

3'44 4 4.4%4ë,4 !4! )

2

m

= ›$ > 1

2$ % ›!

Pasal 418 KpHP = ›$ , 2$ % "$ < $ ,



,



"

m

= ›$ ,

2$ % "$ 5 $ ,



"›

›$

6 , -

- 7 ›! ›› -$ "› › ›› -$ 2 2›$ $

2$

6% 97 < 67 $ # &›' ,



, $ 1 ,

$ E › &›' -$ " ›)› = 1

,

$

"$

65 7 $ , , , $ , (H ,



, ,$ &%$4$ › - ›) -$ )) ::›)"' &5 6 7 "2

$

6 :, 44 $7 13 . , :

3 . $ ,

$ / $ ›! ,



, & ' , $ 5 -



›! $ &%$4$ ›2 > ›*› -$ ›2)::›*$

""

m4#$

! ! m



"

Pasal 12 a ;= ›$ ,;- :

;- 2$ %;: "$ ; ; ; ; $ :; ;; ;

#$ 4 ; ; ; ; *$ 5;; )$ ; ;,

Pasal 12 b ;= ›$ ,;- :

;- 2$ %; "$ ; ; ; ; $ :; ;; ; : #$ ; ; ; ; *$ 5;

"#

Pasal 12 a dan b pp No. 20 Tahun 2001

; ; ; Pasal 419 ke 1 dan 2 KpHP

"*

Pasal 419 ke 1 KpHP ;= ›$ ,; 2$ %; ;; ; "$ < ; $ ; ;; ; ;; ; ;

#$ 4 ; ; ; ; ; *$ ; ;, )$ 5;

Pasal 419 ke 2 KpHP ;= ›$ ,; 2$ %; ; "$ < ; $ ; ; ;; #$ ; ; ; ; ; *$ ; ;, )$ 5;

")

; ;6< ; 7; ; ;; ; ›;;› ; ;; ,; ; ; ;,;; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ;, ;;; ; +;; ;;;; ; ; ; ; ;,; ; ;; ; ; $; &$8$; ;@ ;› );› );-$;›)' ; ; ›;;›;;;2; ;; ;; ;›2; ; ;-$;2; ;2›;

;;=

; ›;;›; ; ;›2; ;; ;;;;;;;; ;;; ,;;; ;; ; ; ; ; ; ›;;2; ; ;›2; ;;;; ;:; ; ; ,; ; ; ; ; ;



; ;



; ; ; ; ›;; ;; ;;;›2;; . ;+; ;; ; ›;;›; ; 2; ; ; . ; ;6&5

,;- ; ; ;,;; ;;; ; ;;;;; ;›2$;;; ,; - ;:;

;;- ;;; ;; ;; ;; ; ;;$# )54 ; ; ;,;;; ;



; ;

;;

;

;; ;;

;

> ;; ;;;uitlokking;;;;;; ;; ; ;; ;; ; ;;;; ;+; ;; ; ;;; $ "!

Pasangan Pasal Penyuapan KpHP

pp No. 31 Tahun 1999

pp No.20 Tahun 2001

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

ºatatan : 1. Pasal 418 KpHP tidak ada pasangannya Jadi orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tidak dipidana sekalipun hadiah atau janji tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatannya 2. Menurut pp No. 31 Tahun 1999 orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tersebut pada Pasal 11 Jo Pasal 418 KpHP, diancam pidana menurut Pasal 13 pp No. 31Tahun 1999 3. Menurut pp No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara tersebut pada Pasal 11, tidak ada Pasal / ketentuan hukumnya, namun diterapkan / dikenakan Pasal 13 pp No.31 Tahun 1999 4. Menurut pp No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri tersebut pada Pasal 12, jo Pasal 419 KpHP, diancam pidana menurut Pasal 5, jo Pasal 209 KpHP 5. Menurut pp No. 31 Tahun 1999, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Hakim, Pengacara / Penasihat Hukum (juga Jaksa) menurut Pasal 12, jo Pasal 420 KpHP, diancam pidana menurut Pasal 6, jo Pasal 210 KpHP 6. Menurut pp No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menurut Pasal 12. a,b, diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) a,b 7. Menurut pp No. 20 Tahun 2001, orang yang memberi hadiah atau janji kepada Hakim dan Pengacara / Penasihat Hukum (tidak termasuk Jaksa) menurut

"

PASAL 13 pp No.31 Tahun 1999 pnsur ± unsurnya : a. b. c. d.

Setiap Orang Memberi hadiah atau Janji Kepada Pegawai Negeri Dengan mengingat Kekuasaan atau Wewenang yang melekat pada jabatannya / kedudukannya ATAp pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

ºATATAN : 1. pnsur delik Pasal 11 pp No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 418 KpHP dan Pasal 11 pp No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya sama dengan unsur delik Pasal 13 pp No. 31 Tahun 1999, Kecuali : a. Pada Pasal 11 yang diancam pidana adalah Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji ; sedangkan pada Pasal 13 yang diancam pidana adalah setiap orang yang memberi hadiah / janji. b. Pada Pasal 11 unsur subyektifnya meliputi sengaja maupun [ !, sedangkan pada Pasal 13 unsur sebyektifnya [ë "ëë! 2.

pnsur hadiah, janji dan Pegawai Negeri pada Pasal ini sama dengan unsur hadiah, janji dan Pegawai Negeri pada Pasal 11 pp No. 31 Tahun 1999 dan pp No. 20 Tahun 2001

3.

Pemberi menyadari atau ë""ëë bahwa hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan / kedudukan Pegawai Negeri tersebut



6-&m 7+ % , %4 , . . 2 -$ "› ›$ , " -$"› ›

( , - . , % 4

›* 4 2* - %- 4 - $" ›)› $ "› › $ 2 2› /

9 $ % ( $ 5 ,

# &›' -$ 2 2› 2 ›2 . $ 2 2› # &2' $ 2 2› 5 : 4I * &›' . ›2 . ( * &2' $ 2 2›$ ›

6,-&++-(



-+ - , m++++ &+ 6,--- +1++&m+-++

1B18;;2 ;;9-;2› 2