Analisa Terhadap Kejahatan Pemalsuan Dokumen 3623d

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA PERORANGAN

ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : AFIF NUR ANSHARI, SH NIP.198904262008011001

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AKADEMI IMIGRASI DEPOK 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI ............................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................... ii ABSTRAK ................................................................................................ v

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah....................................... 6 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................. 7 1.3.1. Tujuan Praktis .......................................................... 7 1.3.1. Tujuan Teoritis.......................................................... 8 1.4 Kegunaan Penulisan ............................................................ 8 1.4.1. Kegunaan Teoritis .................................................... 8 1.4.2. Kegunaan Praktis ..................................................... 9 1.5 Metode Penulisan ................................................................ 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dasar Hukum ....................................................................... 11 2.2 Teori - teori .......................................................................... 11 2.5 Kerangka Pemikiran............................................................. 33

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN 3.1 Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Paspor ................ 34 3.2 Dokumen yang Rentan untuk Dipalsukan ............................ 39 3.2 Undang – Undang yang Terdapat Kaitannya dengan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Persyaratan Pembuatan DPRI ...................................... 41

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan .......................................................................... 48 4.2 Saran ................................................................................... 49

DAFTAR PUSAKA ............................................................................................... 51 LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT dzat yang kita sembah yang menguasai langit dan bumi. Yang menggantikan siang dan malam dan malam dengan siang. Yang maha segalanya dan hanya ditangan-Nyalah semua rahasia kehidupan tersimpan karena atas rahmat dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Perorangan (KKP) dengan judul “ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA”. Kertas Kerja Perorangan disusun guna melengkapi persyaratan akhir dalam mengikuti Pendidikan

Khusus

Keimigrasia

angkatan

II

pada

Akademi

Imigrasi

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Kertas Kerja Perorangan ini tersusun atas bantuan dari berbagai pihak utamanya rekan – rekan seangkatan pada Pendidikan Khusus Keimigrasian angkatan II. Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Perorangan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis jadikan acuan dalam penulisan penulisan lainnya

Kertas Kerja Perorangan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan serta kerendahan hati dosen, pembimbing maupun pembina pada Akademi Imigrasi. Terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Kertas Kerja Perorangan ini terutama kepada : 1. Bapak Y. Ambeg Paramarta, SH., M.Si selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I; 2. Bapak M. Yanis, SH., M.Hum., selaku Direktur Akademi Imigrasi; 3. Bapak Andry Indrady, MPA.,Ph.d selaku pembimbing materi penulian Kertas Kerja Perorangan ini; 4. Ibu Rustriningsih Sesanti Lestari, SE.,M.Si., Selaku Kepala Sub Bagian Adiministrasi Umum (ADUM) Akademi Imigrasi; 5. Bapak Gusti Bagus M Ibrahim. S, S.IP.,M.Si, selaku Kepala Sub Bagian istrasi Akademik dan Ketarunaan (ADAK) Akademi Imigrasi;

6. Ibu Ika Rahmawati, S.IP, Selaku Kepala Urusan Ketarunaan pada Akademi Imigrasi; 7. Bapak Charles Christian Amd.IM, SH.,MH. Selaku pembimbing teknis penulisan Kertas Kerja Perorangan juga selaku Kepala Urusan Akademik pada Akademi Imigrasi; 8. Bapak Ritus Ramadhana, Amd.IM, SH selaku pembina wali siswa Pendidikan Khusus Keimigrasian angkatan II; 9. Bapak Sofian Pringgo Prasetyo, Amd.IM, SH selaku pengganti pembina wali siswa Pendidikan Khusus Keimigrasian angkatan II; 10. Seluruh Pembina di Akademi Imigrasi yang selalu membina kami baik fisik maupun mental; 11. Seluruh jajaran staf karyawan dan karyawati pada Akademi Imigrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu; 12. Rekan – rekan Pendidikan Khusus Keimigrasian angkatan II, terimakasih untuk 1 tahun ini, kita menjadi keluarga karena pendidikan ini; 13. Kepada keluarga yang selalu saya rindukan ayah, mama, dan alfi (adik) saya terimakasih banyak telah memberikan bantuan do’a, dukungan dan materi sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan ini hingga tuntas; 14. Kepada Renanthera Griya Pramiswari, S.Sos, motivator penulis dalam menulis Kertas Kerja Perorangan ini dan penyemangat serta insya allah pendamping kehidupanku; 15. Dan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan Kertas Kerja Perorangan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Akhir kata, sempurna hanya milik Allah SWT penguasa alam semesta, kiranya pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik untuk perbaikan di masa depan semoga Kertas Kerja Perorangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Depok, November 2013 Penulis

AFIF NUR ANSHARI, SH NIP. 198904262008011001

ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA Afif Nur Anshari1, Andry Indrady2, Charles Christan3 Akademi Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM [email protected] Kertas Kerja Perorangan ini mengenai kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan dokumen perjalanan Indonesia. Globalisasi di segala aspek kehidupan manusia secara tidak langsung mempengaruhi perpindahan manusia dari suatu wilayah ke wilayah tertentu baik bersifat nasional maupun bersifat internasional perpindan manusia ini dengan motif – motif tertentu. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dimana pendapatan per kapita negara Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan warga negaranya sehingga faktor tersebut mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinegara lain. Dalam hal tersebut banyak oknum masyarakat memanfaatkan peristiwa tersebut untuk melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia dimana sangat berhubungan erat dengan istansi keimigrasian yang dalam hal ini sebagai instansi

yang mengeluarkan Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia berdasarkan studi kasus yang dilakukan penulis dokumen persyaratan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia banyak dipalsukan guna motif tertentu salah satunya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memaparkan unsur – unsur yang dapat dikategorikan unsur perbuatan pidana atas pemalsuan dokumen perjalanan dan menjelaskan keterkaitan undang – undang selain undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan

1

Siswa Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan II; Pembimbing materi penulisan, Dosen pada Akademi Imigrasi; 3 Pembimbing Teknis, Kepala Urusan istrasi Akademik Akademi Imigrasi 2

pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia serta memberikan pemahaman akan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai sumber data primer. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Imigrasi tentang bagaimana menciptakan pengamanan paspor RI untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen persyaratan.

Kata kunci : Pemalsuan, Dokumen Persyaratan, pengamanan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pertambahan penduduk dunia yang terjadi saat ini disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan harapan hidup manusia yang menyebabkan meningkatnya populasi hidup yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan – permasalahan baru di berbagai sektor kehidupan. Kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional bahkan antar wilayah regional dan internasional dipengaruhi oleh perbedan tingkat kepadatan penduduk dan didorong oleh faktor perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Dampak dari peningkatan angka pertumbuhan penduduk dunia yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja baru yang berakibat secara akumulatif meningkatkan angka pengangguran. Ketidakseimbangan ini memberikan peluang kepada negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia untuk memiliki tingkat penguasaan teknologi dan tingkat edukasi yang lebih tinggi dan memadai dalam mengatasi masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Hal ini akan mempengaruhi pergerakan manusia tidak saja dalam lingkup domestik, regional namun juga internasional (memasuki wilayah negara lain). Pergerakan lalu lintas manusia antar negara disadari sebagai konsep globalisasi yang berkembang saat ini. Membawa dampak tidak saja terhadap kajian yang berhubungan dengan isu ekonomi namun juga terhadap fenomena demografi khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migrasi internasional, hal ini menjadi sangat

penting bagi imigrasi sebagai garda terdepan dalam melakukan penegakan kedaulatan terhadap Negara. Pada ruang lingkup keimigrasian, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian. Didalam sistem hukum nasional, hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum istrasi negara yang

terlihat

dari

fungsi

keimigrasian

yang

dilaksanakannya,

yaitu

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan bukan fungsi pembentuk undang-undang dan peradilan. Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum istrasi negara4. Luas lingkup tugas keimigrasian saat ini tidak hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian, mekanisme pemberian izin keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi istrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum istrasi negara5. Dalam praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tentunya tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Globalisasi akhir – akhir ini yang didukung perkembangan

4

M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI Press, 2004), hlm. 1. 5 Ibid.

teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya. Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama kejahatan transnasional (transnational crime), yang ternyata dalam faktanya terdapat struktur maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime), seperti korupsi, pencucian uang (moneylaundering), penyelundupan orang (smuggling of migrants), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (trafficking in persons espcially women and children), perdagangan senjata gelap (illicit trafficking in firearms), dan terorisme. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multilateral untuk mencegah, memberantas, memerangi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Salah satu kasus yang hangat baru – baru ini adalah kasus penggunaan paspor atas nama syafruddin yang digunakan oleh M. Nazaruddin tersangka kasus suap wisma atlet dimana M. Nazaruddin menggunakan paspor atas nama syafruddin untuk bepergian keluar negeri dan kasus Gayus Tambunan yang menggunakan paspor palsu untuk bepergian keluar negeri. Namun yang paling marak saat ini adalah calon TKI yang menggunakan data dukung palsu dalam pembuatan dokumen perjalanan. Kasus penggunaan dokumen palsu telah menjadi permasalahan di dalam kehidupan manusia, pelaku pengguna dokumen palsu dapat merugikan karena berhubungan dengan tindak kejahatan berupa penipuan dan akses – akses illegal. Penggunaan identitas palsu melalui dokumen yang dimilikinya memiliki maksud – maksud kejahatan yang dapat mengganggu tatanan perekonomian dan keamanan, sedangkan penggunaan identitas palsu selalu berkaitan dengan dokumen palsu diantaranya dapat berupa paspor atau dokumen identitas curian lainnya. Penggunaan dokumen perjalanan palsu menjadi

salah satu cara bagi para pelaku kejahatan transnasional terorganisir dalam melaksanakan kegiatannya. Karena dokumen perjalanan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelintas batas antar negara. Untuk menandakan keabsahan ijin masuk dan ijin tinggal di negara yang dikunjungi maka di dalam dokumen perjalanan terdapat catatan resmi dari otoritas negara yang dikunjungi berupa stempel, stiker atau catatan berupa tulisan tangan petugas. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data/ surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejatahan “Penipuan”, hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan percaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang,surat atau data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.6 Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian, yakni paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Setiap istrasi keimigrasian harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan imigrasi harus meliputi seluruh

6

H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 128.

pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundangundangannya yaitu memeriksa, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, dan lain-lain. Setiap tahun angka kriminalitas penggunaan dokumen palsu semakin meningkat. Penggunaan dokumen palsu telah menjadi polemik bagi tiap – tiap negara. Sistem keamanan pada dokumen perjalanan saat ini memungkinkan pihak Imigrasi untuk menanggulangi dan mencegah para pelaku tindak pidana menggunakan sarana dokumen perjalanan untuk melakukan tindak kejahatannya. Namun sekali lagi, teknologi pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat di buktikan dengan semakin seringnya di temukan modus – modus baru dalam pemalsuan dokumen perjalanan yang sangat bervariasi. Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu dari tugas penting imigrasi didalam pelayanan keimigrasian. Karena didalamnya terdapat mekanisme pengamanan untuk mencegah penggunaan dokumen palsu yang berpotensi merugikan Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA ”.

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH Berdasarkan judul diatas, penulis ingin menyajikan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah. Masalah yang hendak diteliti adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan dokumen persyaratan dokumen perjalanan (paspor)? 2. Dokumen persyaratan DPRI apa saja yang rentan untuk dipalsukan? 3. Undang – undang apa saja yang dapat dikaitkan dengan kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan DPRI?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis menggunakan istilah pemalsuan dokumen atau dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar, atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya 1.3 TUJUAN PENULISAN 1.3.1. Tujuan Praktis Secara umum penulisan KKP ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas akhir Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim), sekaligus sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh semua Siswa Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) Angkatan II untuk dapat dinyatakan lulus dari program pendidikan di Akademi Imigrasi dan sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti Pendidikan Khusus Keimigrasian. 1.3.2 Tujuan Teoritis Secara teoritis ada tiga tujuan yang ingin di capai dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

a. Memaparkan unsur – unsur apa saja yang dapat dikategorikan unsur perbuatan pidana atas pemalsuan dokumen perjalanan; b. Memberikan penjelasan atas keterkaitan kejahatan pemalsuan dokumen perjalanan dengan undang – undang lain selain undang – undang Nomor 6 tahun 2011; c. Memberikan pemahaman akan akibat hukum yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen;

1.4 KEGUNAAN PENULISAN 1.4.1 Kegunaan Teoritis Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut : a.

Sumbangsih pemikiran terhadap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi pada khususnya agar dapat menjalankan tugas Keimigrasian dengan baik;

b.

Sebagai bahan masukan bagi jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi tentag pelaksanaan pengawasan Dokumen Perjalanan baik bagi orang asing maupun dokumen perjalanan bagi orang Indonesia sehingga dapat diawasi secara optimal;

c.

Sebagai bahan masukan bagi jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi tentang bagaimana solusi untuk menciptakan pengaman pada Paspor RI untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu sebagai salah satu prasyarat untuk dapat di nyatakan lulus dari program Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan Kedua (DIKSUSKIM II). 1.5 METODE PENULISAN 1.5.1 Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelian empiris dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai sumber data primer. Dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: 1. Metode Library Research atau studi kepustakaan, yaitu dengan membaca berbagai buku, literatur, diktat dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Keimigrasian 2. Metode Grounded Research atau pengamatan lapangan dengan mengamati dan meneliti keadaan serta kejadian yang terjadi di lapangan mengenai pemeriksaan Paspor RI 3. Metode Interview atau wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan narasumber yang dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi yang berkaitan dengan penerbitan Paspor RI.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dasar Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam KKP ini meliputi: 1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang istrasi Kependudukan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing serta perubahannya hingga yang terakhir tahun 2008; 5. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia; dan 6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management.

2.2 Teori – teori Teori yang digunakan dalam KKP ini meliputi: 1. Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara7. Keimigrasian menyangkut perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain yang berarti terjadi lalu-lintas antar negara. Setiap negara yang mengalami lalu-lintas tersebut, akan dilakukan tindakan berkaitan dengan keimigrasian. Pengawasan WNA serta WNI di indonesia meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke atau dari wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Dalam operasionalisasinya, Direktorat Jenderal Imigrasi harus selalu melaksanakan Trifungsi Imigrasi, yaitu: a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian; b. Fungsi Penegakan Hukum dan Keamanan negara; serta c. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Keamanan Keamanan jika diartikan secara umum adalah kondisi atau perasaan aman dari kekerasan atau bahaya. Konsep keamanan telah banyak diperdebatkan oleh para ahli hubungan internasional. Kaum realis menganggap bahwa keamanan didasari pada konsep power dan peace. Adapun kaum idealis

7

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimiigrasian, Pasal 1 Angka 1.

menganggap keamanan sebagai konsekuensi dari damai, dimana kedamaian abadi akan menghasilkan keamanan bagi sesama. Secara etimologi konsep keamanan (Security) berasal dari bahasa Latin securus (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (free from danger, free from fear). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata se (yang berarti tanpa/without) dan curus (yang berarti uneasiness), sehingga bila digabungkan dengan kata ini bermakna liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats.8Dalam hubungan internasional, setiap aktor akan mempertaruhkan segalanya demi pencapaian keamanan (nasional). Menurut Walter Lippman, Keamanan adalah a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to mantain them by victory in such a war.9 Walter Lippman merangkum kecenderungan ini dengan menyetakan bahwa suatu negara berada dalam keadaan aman selama negara itu tidak dapat dipaksa untuk megorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting dan dapat menghndari perang atau jika terpaksa harus melakukan peperangan dapat keluar sebagai pemenang.10 Dalam realisme, elemen-elemen utama dalam hubungan internasional terdiri dari beberapa gagasan utama, yakni aktor dominan tetap berada pada negara-bangsa (nation-state), kepentingan nasional merupakan aspek utama yang harus diraih setiap negara-bangsa untuk bisa tetap suvive dengan hirauan

8

Yulius P.Hermawan,2007.Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional:Aktor , Isu dan Metodologi Yogyakarta:Graha Ilmu.Hal.26 9 Anak Agung Banyu Perwita an Y.M.Yani.Log.cit.Hal.121 10 Cornie R.Bakrie.2010. Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI dalam Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi.Jakarta:LP3ES.Hal. 133

utama pada isu high politics, seperti keamanan melalui instument military power. Bahkan setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalkan posisi kekuatan (power) relatifnya dibandingkan negara lainnya atau setidaknya tercipta balance of power.11 Semakin besar jaminan militernya, maka semakin besar pula jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut. Adapun, konsep mengenai keamanan internasional adalah usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional, seperti PBB, untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Usaha ini termasuk aksi militer dan persetujuan diplomatik seperti “treaty” dan “convention”. Keamanan nasional dan internasional saling berhubungan, karena bila keamanan nasional akan mudah

menyebar

menjadi

masalah

keamanan

internasional.

Sedang,

keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang.

3. Pemalsuan dan Pemalsuan Dokumen Black law memberikan definisi fraud sebagai berikut : “An Intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right. A false representation of a matter of fact, wether by word or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury. Anything calculated to deceive, whether by a single act or combination, or by suppression of truth, or suggestion of what is false, whether it be by direct falsehood or innuendo, by speech or silent, word of mouth or look or gesture12”

11 12

Ibid, hal 27 http://facultystaff.lamar.edu/human-resources/hr-manual-sec2-24.html

National care anti – fraud Association (NHCAA) sebuah lembaga yang menangani permasalahan fraud dibidang perawatan

kesehatan di Amerika

memberikan definisi fraud sebagai berikut : “An intentional deception or misrepretion that the individual or entity makes, knowing that the misrepresentation could result in some unauthorized benefit to the individual, or the entyti, or to another party”. Kamus asuransi yang menjadi panduan bagi praktisi asuransi di Indonesia menyamakan pengertian fraud dengan tindak pidana penipuan, dan memberi pengertian fraud sebagai : “Tindakan penipuan, misrepresentasi fakta yang dibuat secara sengaja, dengan maksud orang lain mempercayai fakta itu dan akibatnya orang lain menderita kesukaran keuangan”. Adapun dokumen menurut Louis Gottschalk (1986 : 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan – peninggalan terlukis, dan petilasan – petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukan bagi surat – surat resmi dan surat – surat negara seperti surat perjanjian, undang – undang, hibah, konsesi dan lainnya. Sedangkan menurut Poerwadarminta, W.J.S Kamus umum Bahasa Indonesia. (2007), Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). Pengertian pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang

tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain / berbeda dengan isi surat semula. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar13 : a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan; b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan

pemalsuan

tergolong

kelompok

kejahatan

penipuan,

apabila

seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas : a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/

keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat; b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa

pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam

13

H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 128.

Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu

seakan-akan

asli

dan

tidak dipalsu

(Pasal

244) atau

“untuk

mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263). Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap pebuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak. Kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum. Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan / kepercayaan dalam hal mana : a. Pelaku mempunyai niat / maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tesebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.

b. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan

dengan

mensyaratkan

“kemungkinan

kerugian”

dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/ surat tersebut14. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan yakni : a. Kejahatan sumpah palsu; b. Kejahatan pemalsuan uang; c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk; d. Kejahatan pemalsuan surat. Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan. Didalam tulisan ini penulis haya akan membahas kejahatan pemalsuan surat karena erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan data dukung (syarat) pembuatan paspor. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa: a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut

14

H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 190

dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat15. Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP) ; b. Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP); c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266 KUHP); d. Pemalsuan surat tertentu (269 dan 270 KUHP); e. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).

4. Jenis Pemalsuan Dokumen Dalam mendefinisikan konsep ini. Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami

15

Adami Chazawi, Kejahatan Tehadap Pemalsuan, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 100.

perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah : 1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar); 2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan; 3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan; 4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.16 Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud – maksud kejahatan didalamnya. Sehingga dapat dipastikan pemegang dokumen palsu tersebut memiliki niat – niat kriminal yang dapat membahayakan stabilitas bangsa dan negara. Penggunaan dokumen perjalanan palsu dimaksudkan untuk dapat mengelabuhi petugas pemeriksa dokumen di perbatasan sehingga mereka dapat memasuki wilayah tertentu tanpa dicurigai. Penggunaan paspor palsu banyak dilakukan dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan narkotika, organized crime, pencucian uang dan penyulundupan manusia hal ini semakin mengkhawatirkan karena semakin lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

5. Dokumen Sekuriti (Security Document)

16

Sigit Setyawan, Modul Pemeriksaan Dokumen Palsu& Impostor DIKSUSKIM II Laboratorium Forensik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Definisi dokumen sekuriti menurut Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) dalam keputusan kepala Badan Intelijen Negara selaku ketua BOTASUPAL Nomor : KEP – 061 Tahun 2006 tentang Izin Operasional Mesin Multifungsi Berwarna. Mesin Fotokopi Berwarna dan mesin pengganda Berwarna Lainnya. Disebutkan bahwa Dokumen sekuriti yaitu barang cetakan, surat kertas berharga adalah segala jenis dokumen atau blangko dokumen dengan bahan dasar kertas sekuriti dan atau fitur – fitur sekuriti lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan

fungsinya

memerlukan

perlindungan

terhadap

pemalsuan

atau

penyalahgunaan yang telah diatur dalam regulasi pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL). Filosofi terpenting untuk menangani dokumen sekuriti adalah sulit ditiru tetapi mudah untuk diidentifikasikan. Hal ini menjadikan dokumen sekuriti harus mempunyai kriteria pengamanan yang baik dan penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Mempunyai teknologi tinggi, dalam arti sulit untuk dipalsukan serta didukung oleh inovasi yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan; b. Mudah diidentifikasi oleh masyarakat umum, tetapi sulit untuk ditiru; c. Tidak dijual bebas; d. Dokumen sekuriti yang baik memiliki tingkatan atau level of security yang berlapis, baik dari jenis kertas, desain, tinta, teknik cetak, dan hologram Fitur pengamanan terbagai menjadi 3 tingkatan : 1) Level 1

Identifikasi security features oleh masyarakat awam dapat dilakukan tanpa alat bantu, sehingga dapat dibedakan mana yang asli mana yang palsu pada saat itu juga; 2) Level 2 Identifikasi security features pada tahap ini harus memerlukan alat bantu, seperti loupe atau lensa pembesar, lampu ultra violet, dan biasanya dilakukan oleh petugas dilapangan maupun para produsen; 3) Level 3 Security features yang identifikasinya harus menggunakan bantuan laboratorium, serta analisa yang lebih mendalam dan seksama Komponen Dokumen sekuriti meliputi kertas sekuriti, tinta, cetak atau Design, dan hologram, seperti : a. Security paper (UV Light absorbing, embedded thread, hologram window thread); b. Security ink (Chemical sensitizing, visible – invisible ink, thermochromic ink, optical variable ink) c. Security printing, design and hologram pada proses ceak atau design dari dokumen sekuriti diperlukan teknik maupun peralatan yang khusus pula.

6. Biometrik Biometrik berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya hidup dan metron yang artinya mengukur, secara umum adalah studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Dalam dunia teknologi informasi, biometrik relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Pengidentifikasi biometrik sangat khas, karakteristik yang terukur

digunakan untuk mengidentifikasi individu. Dua kategori pengidentifikasi biometrik meliputi karakteristik fisiologis dan perilaku. Karakteristik fisiologis berhubungan dengan bentuk tubuh, dan termasuk tetapi tidak terbatas pada: sidik jari, pengenalan wajah, DNA, telapak tangan, geometri tangan, pengenalan iris (yang sebagian besar telah diganti retina), dan bau/aroma. Karakteristik perilaku terkait dengan perilaku seseorang, termasuk namun tidak terbatas pada:Ritme mengetik, kiprah, dan suara.

7. Pelayanan Publik dan kaitannya dokumen persyaratan pembuatan DPRI Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan istratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik17. Pelayanan publik atau pelayanan umum berdasarkan hal tersebut diatas dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

Undang – undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 1

Semakin

sulit

dokumen

persayaratan

yang

dipersyaratkan

untuk

mendapatkan DPRI maka kualitas pelayanan publik semakin turun karena konsep dasar pelayanan publik adalah kemudahan, kepastian waktu dan ketepatan.

8. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu18. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

informasi

guna

mendukung

operasional,

manajemen,

dan

pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian SIMKIM mencakup segala hal terkait penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian meliputi peraturan perundang – undangan keimigrasian, perencanaan sistem informasi, teknologi yang digunakan dari sisi perangkat lunak dan perangkat keras, arsitektur jaringandan aplikasi yang digunakan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangannya, SDM yang terlibat dan mendukung, menggunakan dan

18

Penjelasan SIMKIM, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 10

memperoleh manfaatnya, serta ketersediaan anggaran bagi keberlanjutan SIMKIM.

9. KTP; Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia19. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap. Khusus warga negara yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai pemilik kartu, termasuk : a. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K); b. Nama Lengkap; c. Tempat dan tanggal lahir; d. Jenis Kelamin;

19

Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang istrasi kependudukan pasal 1 ayat 14

e. Agama; f. Status Perkawinan; g. Golongan darah; h. Alamat; i.

Pekerjaan;

j.

Kewarganegaraan;

k. Foto; l.

Masa berlaku;

m. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP; n. Tandatangan pemegang KTP; o. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

10. Kartu Keluarga; Kartu keluarga adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga20. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing – masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Keluarga. Kartu Keluarga adalah Dokumen milik pemda provinsi setempat dank arena itu tidak boleh mencoret,

20

Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang istrasi kependudukan pasal 1 ayat 13

mengubah, mengganti , menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkn diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam kartu keluarga.

11. Akta Kelahiran; Bayi yang diaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran yaitu : 1. Akta kelahiran umum merupakan akta kelahiran yang dibuat berdasaran laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi; 2. Akta kelahiran istimewa, akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi; 3. Akta kelahiran Dispensasi akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai

dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya.21 12. Ijazah. Istilah ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal. Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan istratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat. Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran legal yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematik. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain

21

http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran. Diakses 14 November 2013

tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatangan pada ijazah tersebut. Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan Acta Public, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan. 2.3 Kerangka Pemikiran Berdasarkan peraturan dan teori yang digunakan oleh penulis,maka disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang merupakan kombinasi peraturan dan teori yang digunakan, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BUSSINESS PROSES PASPOR PROSES

O

1. Sistem Penerbitan DPRI; 2. Validasi berkas pemohon; 3. Biometrik; 4. Wawancara

U

INPUT

PEMOHON PASPOR

1. Peraturan per UUan; 2. Data Permoho nan.

T

PASPOR

P U T

Bisa dijelaskan pada kerangka pemikiran ini bahwa permohonan penerbitan Paspor RI harus melalui langkah Input dimana didalamnya terdapat penegakan peraturan perundang – undangandan syarat

yang dipersyaratkan yaitu KTP, KK, Akta Lahir,

Selanjutnya Proses melalui Sistem penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dalam proses juga dilakukan validasi data berkas serta pengambilan biometrik identitas

pemohon dan dilakukuan wawancara terhadap pemohon guna meneliti keaslian berkas pemohon dan Output dari bussiness proses paspor adalah paspor.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN 3.1

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat

perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparatur pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian Romli Atmasasmita menggunakan istilah ”tindak pidana” dibanding dengan penggunaan ”perbuatan pidana” Hal ini dilatarbelakangi suatu alasan bahwa tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain22. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

22

Romli Atmasasmita. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hal. 26.

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”23. Para penulis seperti Van Hamel telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut Pompe, perkataan “strafbaar feit” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”24. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana25. Menurut Sudarto, hukum pidana apabila dipandang, di dalamnya ada tiga permasalahan pokok , yaitu:26 1. Perbuatan yang dilarang; 2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; 3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah strafbaar feit tersebut. Istilah “het strafbaar feit” sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

23

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 172. Ibid. 2525 R.M., Suharto, Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta. 2002. hal. 28. 26 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana), Sinar Baru, Bandung. 1983. hal. 62. 24

a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum, b. peristiwa pidana, c. perbuatan pidana, dan d. tindak pidana. Simons

yang

merumuskan

een

strafbaar

feit

yaitu.

suatu

handeling

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.27Van Hattum berpendapat, strafbaar feit adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.28 Moeljatno mengartikan strafbaar feit sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno merujuk istilah “perbuatan pidana” untuk merumuskan strafbaar feit.29 Tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh peorangan maupun oleh korporasi yang memiliki kemampuan untuk memalsukan surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.30 a) Teori absolut, (vergeldingstheorie) menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan

27

S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem- Petehaem.Jakarta. 1989. hal. 204 28 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990. hal. 75. 29 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal. 54. 30 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 4.

kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. b) Teori Relatif (doeltheorie). Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut:31 1. Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive). 2. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas: 1. Pidana Pokok yang terdiri dari : a. Pidana mati; b. Pidana penjara; c. Pidana kurungan; d. Pidana denda; e. Pidana tutupan

31

Ibid.

2. Pidana tambahan yang terdiri dari : a. Pencabutan hak – hak tertentu b. Perampasan barang – barang tertentu c. Pengumuman putusan hakim Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI mengatur mengenai Ketentuan Pidana Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja : a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); e. Memalsukan dokumen perjalanan republik Indonesia atau membuat dokumen perjalanan republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan pasal 126 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tersebut dapat ditarik kesimpulan setiap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan SPRI (segala bentuk

pemalsuan) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan ancaman pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

4.1. Dokumen persyaratan yang sering dipalsukan Dokumen perjalanan (SPRI / Paspor) merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negaranya. Berdasarkan pengamatan penulis dari pengamatan yang dilakuakan banyak pemohon DPRI / Paspor mengajukan permohonan DPRI / Paspor dengan menggunakan data dukung palsu yang patut disinyalir sebagai tindak pidana trafficking (perdagangan manusia). Biasanya pelaku pemalsuan dokumen pendukung pembuatan DPRI dengan berbagai tujuan ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpa terkait dengan kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkan dokumen palsu / orang yang bekerja sendiri). Ada pula yang memang dipekerjakan khusus untuk membuat dokumen – dokumen palsu demi memperlancar pengiriman TKW ke luar negeri. Korban pada umumnya perempuan di bawah umur yang dipaksa maupun tidak untuk bekerja di luar negeri. Tidak sedikit dari para TKW tersebut yang berakhir di tempat pelacuran. Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu dalam kaitannya dengan tulisan penulis diatas data dukung (syarat pembuatan) paspor adalah sebagai berikut32: a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. Kartu Keluarga;

32

Pasal 49 Peraturan Pemerntah Nomor 31 tahun 2013 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. Surat perwarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor. 3.2

Dokumen Persyaratan yang Rentan Untuk Dipalsukan Dibawah ini adalah sebuah studi kasus yang terkait dengan pemalsuan dokumen persyaratan : 1. Di Surabaya, sebagaimana yang diliput oleh Liputan 6 pada 24 Juni 2010 Polisi baru saja menangkap tiga tersangka yang diduga memalsukan sejumlah dokumen sebagai persyaratan pembuatan paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang memergoki ketiga tersangka bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Surat Keluarga atau KSK, dan akte kelahiran palsu sebagai persyaratan pembuatan paspor. Menurut para tersangka, dalam aksinya mereka memungut biaya sebesar Rp 1,5 juta kepada para korban. Padahal, biaya resminya cuma Rp 250.000,-. Kepada polisi, mereka juga mengaku telah beroperasi selama lima tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 50 KTP, KSK, akte kelahiran, dan tujuh paspor palsu. Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat pasal 263 jo 266 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman lima tahun penjara. Kini, polisi masih mengejar anggota sindikat lainnya 33. 2. Pada Jumat (5/10), aparat Polda NTB menangkap Bkr (48), yang teridentifikasi memalsukan dokumen pendukung pembuatan paspor di Kanim Mataram. Ia ditangkap ketika sedang mengurus paspor di Kantor Imigrasi Mataram menggunakan dokumen yang dipalsukan itu.

33

Anonim, Kasus Pemalsuan, 24 Juni 2010. (http://b.liputan6.com/berita/20106/283) Sindikat.Pembuat.Dokumen.Palsu.Ditangkap

Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB Kombes Triyono Pujono Basuki, yang didampingi Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Ferdyan Indra Fahmi, saat penangkapan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Mataram (membawahi Pulau Lombok dan sekitarnya), polisi hanya berhasil membekuk seorang yakni Bkr, sementara dua pelaku lainnya kabur dan kini dinyatakan buron. "Satu ditangkap, dua orang lainnya kabur, tapi perkiraan kami masih dalam wilayah Pulau Lombok. Pengejaran terus dilakukan, dan hal ini dikoordinasikan dengan aparat kepolisian di daerah lain," ujarnya. Penyidik Unit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB menjerat Bkr dengan pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, junto pasal 55 KUHP. Pasal itu menegaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 ratus juta, jika setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko dokumen perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya, Berikut, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya. Indikasi pemalsuan dokumen pendukung paspor itu antara lain, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang mencantumkan identitas palsu, alamat palsu, dan dokumen lainnya yang diduga kuat palsu. "Kami tahu palsu karena sudah mengecek ke alamat tersebut, dan menanyakan pihak-pihak terkait," ujarnya.Kini, penyidik Polda NTB tengah merampungkan berkas perkaranya untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti34 Modus operandi mereka dengan cara memalsukan KTP yang mengunakan alat scanner dan laptop untuk memasukkan data atau identitas sesuai pesanan, lalu KTP palsu digunakan tersangka untuk pengurusan paspor, berdasarkan data yang dihimpun oleh media tersebut pemalsuan dokumen tersebut dipergunakan TKI untuk bekerja diluar negeri, para pemohon dokumen palsu ini bertujuan untuk memalsukan atau memanipulasi identitas diri alasan mereka memanipulasi identitas diri bisa dikarenakan

34

http://www.antarantb.com/print/23570/pemalsuan-dokumen-pendukung-paspor-diluar-kewenangan-imigrasi diakses 20 November 2013

usia yang belum saatnya untuk memiliki KTP, ataupun yang bersangkutan pernah memiliki paspor dengan identitas lain. Kasus pemalsuan dokumen persyaratan ini dapat dilakukan orang perorangan maupun korporasi baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Kegiatan pemalsuan dokumen ini sangat erat dengan tindak pidana perdagangan orang banyak contoh kasus dimedia massa yang menyebutkan bahwa banyak perdagangan wanita keluar negeri untuk dipekerjakan ditempat hiburan maupun dijadikan pelacur modus operandi pelaku tindak pidana penjualan orang ini biasanya dengan kedok sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia. Berikut merupakan contoh dokumen persyaratan yang rentan untuk dipalsukan tersebut 1. KTP

Gambar 3.1 2. Kartu Keluarga

Gambar 3.2 3. Akta Kelahiran

PERBEDAAN AKTE

Gambar 3.3 Berdasarkan kasus diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam rangka pengajuan pembuatan DPRI ada kecendurungan untuk terjadi pemalsuan terhadap dokumen persyaratan seperti : KTP, KK, dan akta lahir

3.2

Undang – Undang Yang Terdapat Kaitannya Dengan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Pendukung Pembuatan DPRI Kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat erat dengan

tindak pidana perdagangan manusia dimana Indonesia mempunyai instrument yang mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen pendukung pembuatan DPRI ini terdapat di pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)” Pengertian pemalsuan dokumen dalam pasal ini mengandung arti tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, peran pemalsuan dokumen disini untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cara pemalsuan dokumen menurut pasal ini yaitu dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi baik dokumen yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun instasi lain

Unsur – unsur Pasal 19 : a. Unsur – unsur objektif. 1) Perbuatannya memalsukan yaitu memberikan atau memasukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu pada dokumen negara maupun dokumen lain; 2) Obyeknya yaitu :

a) Dokumen negara. Dokumen negara meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah35.(dapat diartikan seluruh jenis dokumen negara yang sifatnya membantu dan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang) b) Dokumen lain Dokumen lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait36.

b. Unsur Subjektifnya Dengan maksud untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Jadi Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 ini berupa pemalsuan materil yaitu sifat palsunya terletak pada isi dokumen. Orang yang memalsukan dokumen tersebut memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan identitas maupun fakta tentang pemilik dokumen yang bersangkutan. Maksudnya adalah perbuatan ini akan menimbulkan persangkaan atau kesan akan kebenaran sesuatu hal pada orang lain yang sesungguhnya kesan itu adalah keliru, tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

35

Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ibid.

36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN IV.1

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab – bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Terhadap

pelaku pemalsuan dokumen perjalanan diancam dengan pidana

penjara maksimal 5 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam pasal 126 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menganut asas lex specialis Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan apabila diketahui memalsukan dokumen persyaratan pembuatan DPRI namun belum mengajukan permohonan DPRI dapat dikenakan pasal 263 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun; 2. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dan observasi dilapangan dokumen persyaratan DPRI yang rentan untuk dipalsukan adalah KTP, KK, dan akta lahir hal ini dikarenakan KTP, KK, dan akta lahir merupakan syarat utama dalam pembuatan DPRI ; 3. Tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat erat hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Undang – undang yang erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan DPRI adalah

undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang (UU PTPPO) yang terdapat dalam pasal 19. “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”

IV.2

SARAN Bentuk – bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan dapat dilakukan

oleh orang – perorangan maupun korporasi untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan bertujuan untuk menegakkan ketentuan – ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berlaku saat ini belum mampu secara efektif memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain untuk tidak meniru perbuatan yang sama untuk menekan tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Hal ini juga diakibatkan oleh adanya keterlibatan aparatur pemerintah sejak pengurusan identitas seseorang sebagai syarat untuk memperoleh dokumen perjalanan. Untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan Dokumen Perjalanan Repulik Indonesia maka penulis memberikan saran : “kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi setidaknya dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mensinergikan data biometrik E-KTP dengan sistem penerbitan DPRI sehingga dokumen persyaratan

pembuatan DPRI tidak mudah dipalsukan dan agar lebih mudah melakukan input verifikasi data”

DAFTAR PUSTAKA A.

BUKU Anwar, H. A.K Moch. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Santoso, M. Iman. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004 Atmasasmita Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti 1997

Bakrie Cornie R, Membangun Kekuatan

Sistem Pertahanan dan Postu TNI.

Jakarta: LP3ES 2010

Chazawi Adam, Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: Grafindo Persada 2002

Hermawan, Yulius P. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu, dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu 2007 Lamintang P. A. F, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Sinar Baru 1990

Marpaung Leden, Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika 2005 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta 2002 Sianturi S.R, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem 1989

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru 1983

Suharto R.M, Hukum Pidana Materiil Unsur – Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta: Sinar Grafika 2002

B.

UNDANG – UNDANG Indonesia.

Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Molan Tarigan 1 Juni 2011 Jakarta: Lembaga Studi Advokasi dan Kewarganegaraan (LSAKK)

________

Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang istrasi Kependudukan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Jakarta 1 Juni 2012 Bandung: Fokus Indo

________

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing serta perubahannya hingga yang terakhir tahun 2008

________

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia

________

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management

C.

INTERNET Black Law “Fraud” http://facultystaff.lamar.edu/human-resources/hr-manual-sec2-24.html “Akta Kelahiran” http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/aktakelahiran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI Nama

: AFIF NUR ANSHARI, SH

Tempat / Tgl Lahir : KLATEN / 26 APRIL 1989 Alamat

: NGENTHAK RT. 5 RW. 1 GAYAMPRIT KLATEN SELATAN JAWA TENGAH

PENDIDIKAN FORMAL 2008 – 2012 : SARJANA HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2004 – 2007 : SMA NEGERI 1 KARAWANG 2001 – 2004 : SMA NEGERI 1 KARAWANG 1996 – 2001 : SD NEGERI XI SERANG

RIWAYAT PEKERJAAN 2009 – sekarang

: PNS KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JATENG

2008 – 2009

: NS LP KELAS I PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN

ANALISA KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH : AFIF NUR ANSHARI, SH

LATAR BELAKANG

1. 2. 3. 4. 5.

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME Korupsi; Pencucian uang; Penyelundupan Orang; Perdagangan Manusia Perdagangan Senjata Gelap DOKUMEN PERSYARATAN

DOKUMEN PERJALANAN

KERANGKA PEMIKIRAN BUSSINES PROSES PASPOR PROSES

INPUT PEMOHON PASPOR

1.

2.

Peraturan Perundang – undangan; Data Permohonan

1. 2. 3. 4.

Sistem Penerbitan DPRI; Validasi berkas pemohon; Biometrik; Wawancara

O U T P U T

PASPOR

PERMASALAHAN

 Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan dokumen

persyaratan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)?  Dokumen persyaratan pembuatan DPRI apa saja yang rentan untuk dipalsukan?  Undang – undang apa saja yang dapat dikaitkan kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI?

PEMBAHASAN “AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN”  PEMALSUAN Pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama – tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya “untuk dipergunakan”. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma : a.

Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;

b.

Keteriban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban umum

4 Golongan Pemalsuan dalam KUHP : 1.

Kejahatan sumpah palsu;

2.

Kejahatan pemalsuan uang;

3.

Kejahatan pemalsuan materai dan merk;

4.

Kejahatan pemalsuan surat.

Kejahatan pemalsuan surat sangat erat kaitannya dengan pemalsuan dokumen persyaratan

PEMBAHASAN “AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN”  PEMALSUAN

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP pasal 263 s.d 276 dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat yakni : 1. Pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263 KUHP); 2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264 KUHP); 3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (pasal 266 KUHP); 4. Pemalsuan surat tertentu (pasal 269 dan 270 KUHP);

5. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP).

PEMBAHASAN “AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN”  AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut sudarto terdapat 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu : 1.

Perbuatan yang dilarang;

2.

Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;

3.

Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (koorporasi) yang melanggar larangan tersebut.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi) diantaranya adalah a.

Teori absolut (Vergeldingstheorie)

b.

Teori Relatif (doeltheorie). Teori ini dilandasi oleh tujuan: 1. Menjerahkan; 2. Memperbaiki pribadi terpidana; 3. Membinasakan.

PEMBAHASAN “AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN”  AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI mengatur mengenai Ketentuan pidana pada pasal 126 huruf a sampai dengan e Berdasarkan pasal 126 Undang – undang tersebut dapat ditarik kesimpulan setiap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalana Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan ancaman pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

PEMBAHASAN “DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN DIPALSUKAN”  DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN UNTUK DIPALSUKAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan :

“Dokumen persyaratan dipalsukan dengan modus operandi memalsukan KTP, KK, maupun Akta lahir menggunakan scanner dan laptop untuk memasukkan data atau identitas sesuai pesanan, lalu dokumen tersebut digunakan untuk pengurusan paspor” Pemalsuan dokumen persyaratan ini dapat dilakukan orang perorangan maupun korporasi baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dengan sengaja dan melawan hukum

PEMBAHASAN “DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN DIPALSUKAN”  DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN UNTUK DIPALSUKAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsukan: 1. KTP

PEMBAHASAN “DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN DIPALSUKAN”  DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN UNTUK DIPALSUKAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsukan: 2. KK

PEMBAHASAN “DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN DIPALSUKAN”  DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN UNTUK DIPALSUKAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsukan: 3.

AKTA KELAHIRAN

PERBEDAAN AKTE KELAHIRAN UNTUK ORANG YANG SAMA

PEMBAHASAN “UU YANG TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN” 

UU YANG TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN

Kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat erat dengan tindak pidana perdagangan manusia dimana Indonesia mempunyai instrument yang mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen pendukung pembuatan DPRI ini terdapat di pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”

Pengertian pemalsuan dokumen dalam pasal ini mengandung arti tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, peran pemalsuan dokumen disini untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cara pemalsuan dokumen menurut pasal ini yaitu dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi baik dokumen yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun instasi lain

SIMPULAN

 Terhadap

pelaku pemalsuan dokumen perjalanan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam pasal 126 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menganut asas lex specialis

 Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen

persyaratan apabila diketahui memalsukan dokumen persyaratan pembuatan DPRI namun belum mengajukan permohonan DPRI dapat dikenakan pasal 263 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun;



Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dan observasi dilapangan dokumen persyaratan DPRI yang rentan untuk dipalsukan adalah KTP, KK, dan akta lahir hal ini dikarenakan KTP, KK, dan akta lahir merupakan syarat utama dalam pembuatan DPRI ;



Tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat erat hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Undang – undang yang erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan DPRI adalah undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang (UU PTPPO) yang terdapat dalam pasal 19.

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”

SARAN  kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi setidaknya dapat bekerja

sama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mensinergikan data biometrik E-KTP dengan sistem penerbitan DPRI sehingga dokumen persyaratan pembuatan DPRI tidak mudah dipalsukan dan agar lebih mudah melakukan input verifikasi data”

PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN ANGKATAN II AKADEMI IMIGRASI 2013 DESIGNED BY : AFIF NUR ANSHARI