Konsep Regulasi Keperawatan r6y25

Konsep Regulasi Keperawatan DISUSUN OLEH : 1. ANITA CINTYA RAHAYU 2. EMIL DWI RAHAYU 3. HANIFAH TRI LESTARI 4. HERNITA AJENG CAHYANI 5. QOLIFATUSS SAKIDIYAH

A. Pengertian Regulasi Keperawatan

• Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia. • Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan ed nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.

B. Dasar Hukum Regulasi Keperawatan Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas. Pengawasan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001. •

• • •

SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan. SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan. SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perwat perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah. Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

• Konsil Keperawatan Konsil Keperawatan adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural yang bersifat independen. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pada pasal 52, yakni "Keanggotaan Konsil Keperawatan terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Profesi Keperawatan, Kolegium Keperawatan, asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan, asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota Konsil Keperawatan paling banyak 9 (sembilan) orang". Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, pembinaan serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan praktik keperawatan. • Konsil mempunyai tugas: • Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; • Mengesahkan standar pendidikan perawat • Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.

C. Peran dan Pelaksana Regulasi Untuk mendapatkan ijin praktik keperawatan tentunya sudah diatur dalam sistem regulasi keperawatan. Sistem regulasi merupakan suatu mekanisme pengaturan yang harus ditempuh oleh setiap tenaga keperawatan yang berkeinginan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Tujuan diterapkannya sistem regulasi keperawatan, yaitu: • Untuk menciptakan lingkungan pelayanan keperawatan yang berdasarkan keinginan merawat (caring environment). • Pelayanan keperawatan yang diberikannya merupakan pelayanan keperawatan yang manusiawi serta telah memenuhi standard an etik profesi. • Menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang benar, tepat dan akurat serta aman bagi pasien. • Meningkatkan hubungan kesejawatan (kolegialitas).

Upaya yang dapat mendukung terciptanya sistem regulasi keperawatan yaitu melalui: • Menetapkan dasar pendidikan terendah untuk mendapatkan pengakuan sebagai perawat tercatat (SIP). • Memberikan berbagai pelatihan dasar tentang hukum dan perundang-undangan bagi seluruh masyarakat keperawatan. • Mempercepat diwujudkannya praktik keperawatan professional di berbagai jenjang tatanan pelayanan kesehatan.

Lingkup praktik keperawatan meliputi: • Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. • Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien. • Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya. • Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. • Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

D. Majelis Kolegium Kolegium merupakan sekelompok orang yang mendalami bidang ilmu keperawatan tertentu (kelompok DIII, S1, Magister dan spesialis). Kolegium berguna untuk menjaga integritas dan mengembangkan ilmu, serta memberikan pengakuan profesi (sertifikasi) pada anggota. Kolegium keperawatan merupakan badan otonom di dalam organisasi profesi perawat. Kolegium keperawatan bertanggung jawab kepada organisasi profesi perawat. Kolegium keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi profesi perawat, ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium keperawatan diatur oleh organisasi profesi perawat.

E. Registrasi Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan ed nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun. Registrasi keperawatan dimaksudkan sebagai pencatatan resmi terhadap perawat yang telah mempunyai kualifikasi dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan keperawatan.

• Legislasi Legislasi keperawatan adalah sistem perundang-undangan praktik keperawatan yang mendefinisikan ruang lingkup praktik keperawatan yang diijinkan secara hukum. Legislasi juga berarti suatu ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya (Lieberman, 1970). Pengertian lain dari legislasi keperawatan adalah, suatu proses untuk menetapkan serangkaian ketentuan yang harus ditaati dan diikuti oleh setiap perawat yang akan memberikan pelayanan kepada orang lain. Legislasi ini berisi hak-hak fundamental setiap individu untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan dan hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman.

• Akreditasi Akreditasi adalah suatu proses oleh pemerintah bersama-sama organisasiprofesi menilai dan menjamin akreditasi status suatu institusi dan/ atau program atau pelayanan yang menemukan struktur, proses, dan kriteria hasil. Di Indonesia, akreditasi institusi pendidikan keperawatan dilakukan oleh Pusdiknakes atau Badan Akreditasi Nasional (BAN) setiap 5 tahun.

Tujuan program akreditasi ini adalah: • Untuk mempertahankan program pendidikan bertanggung jawab terhadap masyarakat profesi keperawatan, konsumen, karyawan, pendidikan tinggi, mahasiswa dan keluarganya, dan kepada siapapun dengan menyakinkan bahwa program ini mempunyai misi, tujuan, dan kriteria hasil yang tepat untuk mempersiapkan individu yang masuk dalam bidang keperawatan. • Mengevaluasi keberhasilan program pendidikan keperawatan dalam mencapai misi, tujuan dan kriteria hasil. • Mengkaji apakah program pendidikan keperawatan mencapai standar akreditasi.

• Sertifikasi Sertifikasi keperawatan merupakan pengakuan akan keahlian dalam area praktik spesialisasi keperawatan tertentu. Dalam legislasi keperawatan (SK Menkes) yang dimaksud dengan sertifikasi adalah penilaian terhadap dokumen yang menggambarkan kompetensi perawat yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan atau pelatihan ataupun kegiatan ilmiah lainnya dalam bidang keperawatan.

• Aspek Legal Keperawatan Mandiri Aspek Legal Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya.