Nusantara Sehat 5n5a4u

SEKILAS TENTANG NUSANTARA SEHAT

LATAR BELAKANG Fokus kebijakan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk periode 2015 – 2019 adalah penguatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Penguatan yankes primer mencakup tiga hal: Fisik (pembenahan infrastruktur), Sarana (pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya Manusia (penguatan tenaga kesehatan). Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining (penapisan).

TUJUAN Program Nusantara Sehat bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK dan DBK juga mempunyai tujuan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakan pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Program ini merupakan program lintas unit utama di Kemenkes yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan

preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat (public health) dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita.

SEKILAS PROGRAM Program Nusantara Sehat melalui penempatan tenaga kesehatan berbasis tim, dilakukan berdasarkan hasil kajian terhadap distribusi tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Salah satu rekomendasi kajian menunjukkan bahwa penempatan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu lebih baik jika dilakukan berbasis tim. Kajian tersebut ditindaklanjuti dengan uji coba penempatan tenaga kesehatan berbasis tim pada tahun 2014 di 4 Puskesmas pada 4 kabupaten di 4 Propinsi (Prop. Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua) dan berhasil meningkatkan kunjungan Puskesmas serta Upaya Kesehatan Masyarakat. Dari segi tenaga kesehatan mereka merasa lebih nyaman karena ditempatkan dan bekerja dalam satu tim. Pada tahun 2015 telah ditempatkan Tim Nusantara Sehat Periode I sebanyak 142 orang di 20 puskesmas pada bulan Mei 2015 dan Tim Nusantara Sehat Periode II sebanyak 552 orang di 100 puskesmas pada bulan Desember 2015.

PENDEKATAN Pendekatan yang dilakukan program Nusantara Sehat bersifat komprehensif dengan melibatkan anggota tim dengan berbagai jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

TARGET PROGRAM TAHUN 2016 Periode I tahun 2016: Unit capaian

: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Jumlah capaian

: 70 Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan : 630 orang Rencana penempatan

: Bulan Mei 2016

Periode II tahun 2016: Unit capaian

: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Jumlah capaian

: 60 Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan : 540 orang Rencana penempatan

: Bulan Oktober 2016

PESERTA Peserta program adalah para tenaga profesional kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian, dengan persyaratan usia maksimal 35 tahun untuk dokter dan dokter gigi dan 30 tahun untuk tenaga kesehatan lainnya serta bersedia mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Peserta Tim Nusantara Sehat melalui proses seleksi istrasi dan seleksi psikologi (test psikologi, FGD, dan wawancara). Peserta yang lolos seleksi adalah peserta yang memperlihatkan kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi yang baik, memperlihatkan inisiatif dan pengambilan keputusan yang baik, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kemenkes senantiasa mendorong seluruh tenaga kesehatan profesional untuk ikut serta dalam program Nusantara Sehat dengan mendaftarkan diri baik secara online melalui situs resmi Nusantara Sehat : www.nusantarasehat.kemkes.go.id PROSES IMPLEMENTASI

Penempatan 1170 orang tenaga kesehatan akan dilakukan secara berkesinambungan ke 130 Puskesmas dan mereka akan bertugas di masing-masing Puskesmas selama 2 (dua) tahun. Seluruh peserta diberikan pembekalan materi bela negara, keahlian medis dan non-medis serta pengetahuan tentang program – program kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan . Mereka juga diberikan pemahaman terhadap budaya-budaya lokal sehingga diharapkan mereka dapat berinteraksi dengan petugas kesehatan setempat dan masyarakat sekitar di daerah penempatan. Informasi lebih lanjut tentang Nusantara Sehat dapat diakses melalui : www.nusantarasehat.kemkes.go.id Twitter @Nusantara_Sehat Facebook Nusantara Sehat.

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED)

Latar belakang Masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial, akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Kesehatan memiliki daya ungkit yang dapat mendukung aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga indikatorindikator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Upaya penurunan kemiskinan pun dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan yang diberlakukan, seperti universal health coverage, atau perlindungan kesehatan menyeluruh. Agar dapat mencapai perlindungan kesehatan yang ideal tersebut, diperlukan sebuah sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Sistem ini mencakup akses terhadap pusat layanan kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan yang kompeten, serta tata kelola yang baik. Dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2014, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan kualitas kesehatan rakyatnya. Hal ini perlu diikuti dengan penguatan sistem layanan kesehatan primer, dimana penguatan layanan primer menjadi vital dalam perannya sebagai garda terdepan menjaga kesehatan masyarakat dalam melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining/penapisan. Kuatnya sistem pelayanan kesehatan primer akan memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berupa daratan, lautan, pegunungan, dan banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, menyebabkan akses pelayanan kesehatan untuk daerah tertentu sangat sulit dijangkau. Situasi di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) sangat berbeda dengan daerah lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana-prasarana merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Namun demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib dilaksanakan dan tidak dapat ditunda. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan khusus penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tidak menyamaratakan kebijakan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

Program Nusantara Sehat Berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru atau yang tidak pernah diusahakan pemecahannya baik oleh pemerintah maupun sektor swasta atau organisasi masyarakat madani sebelumnya. Saat ini Kementerian Kesehatan melakukan pendekatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan setiap aspek isu kesehatan yang membutuhkan sinergi, komitmen dari berbagai pihak agar dapat mencapai target pembangunan kesehatan. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai program dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama untuk DTPK dan atau DBK melalui penempatan tenaga kesehatan. Namun demikian masih diperlukan suatu model penempatan tenaga kesehatan yang komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif dan kuratif. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan melakukan penempatan tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) melalui penugasan khusus, yang diharapkan mampu melaksanakan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar terutama di puskesmas sangat terpencil di DTPK dan DBK, dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun. Penugasan khusus tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 36 tahun 2014 pasal 23 ayat (2). “Nusantara Sehat” bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK dan DBK disamping menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Proses implementasi Dalam proses pelaksanaan Program Nusantara Sehat dilakukan secara lintas program Kementerian Kesehatan, meliputi: Rekrutmen:

Untuk Periode I tahun 2016 akan direkrut sebanyak 70 tim dan pada periode II tahun 2016 akan direkrut sebanyak 60 tim. Perekrutan dilakukan secara online melalui (www.nusantarasehat.kemkes.go.id) dan seleksi dilakukan secara bertahap meliputi seleksi istrasi dan seleksi psikologi (Tes Psikologi, FGD, dan Wawancara). Pelaksanaan seleksi dilakukan secara regional di beberapa kota yang didukung oleh lembaga asesmen yang terpercaya. Pembekalan: Untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan yang akan bertugas sebagai Tim Nusantara Sehat dilakukan pembekalan sebelum penempatan, yang meliputi : Bela Negara, Teknis Medis dan Nonmedis, serta pengetahuan tentang program –program kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Penempatan: Tim Nusantara Sehat akan ditempatkan untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan di Puskesmas terutama sangat terpencil di Kabupaten DTPK dan DBK. Pemantauan & Evaluasi: Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tim di lapangan, dikembangkan suatu sistem monitoring internal dan eksternal. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memantau dampak dari penempatan tim terhadap manajemen Puskesmas, perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan program puskesmas serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan Tim Nusantara Sehat di Puskesmas.

APA ITU PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

Program ini merupakan Pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan

APA TUJUAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

Tujuan Umum Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas dalam rangka upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Daerah tertinggal, Perbatasan, Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan. Tujuan Khusus 1. meningkatnya capaian target program puskesmas 2. meningkatnya akses pelayanan kesehatan puskesmas 3. meningkatnya penanganan permasalahan kesehatan lokal daerah 4. tercapainya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan standar 5. meningkatnya retensi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas 6. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang terintegrasi

APA SASARAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

Sasaran akhir program penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dalam mendukung Program Nusantara Sehat yaitu : 1. Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan

standar di puskesmas DTPK dan DBK 2. Terwujudnya layanan kesehatan primer yang dapat dijangkau

oleh setiap anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang barada di wilayah - wilayah terpencil di berbagai pelosok Nusantara

BAGAIMANA POLA PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

POLA PENEMPATAN 1. Penempatan tenaga kesehatan di puskesmas harus merupakan satu tim minimal 5 (lima) sampai 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian) yang disesuaikan dengan pemetaan (mapping) ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. 2. Masa penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim(team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah 2(dua) tahun. 3. Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus berbasis tim (team based) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TENAGA KESEHATAN APA SAJA YANG DAPAT MENGIKUTI PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

Tenaga Kesehatan yang dapat mengikuti Penugasan Khusus ini diantaranya : 1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Perawat 4. Bidan 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat 6. Tenaga Kesehatan Lingkungan

7. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analis Kesehatan) 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Kefarmasian

APA PERSYARATAN UNTUK MENJADI PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN MELALUI TEAM BASED (TIM NUSANTARA SEHAT) ... ?

Persyaratan calon peserta : 1)

Warga Negara Indonesia

2)

Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk dokter umum dan

dokter gigi dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 30 ( tiga puluh) tahun 3)

Tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain

pemerintah/swasta dan tidak berkedudukan sebagai NS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri 4)

Status belum menikah bersedia untuk tidak menikah selama 6

bulan dalam masa penugasan 5)

Sehat jasmani dan rohani

6)

Bebas narkoba

7)

Berkelakuan Baik

8)

Wajib Memiliki STR yang masih berlaku (Surat Keterangan STR

yang sedang diproses tidak berlaku/tidak diterima) 9)

Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan Kementerian

Kesehatan

LAUNCHING PROGRAM NUSANTARA SEHAT

JAKARTA (3/2/2014) – Kesehatan merupakan investasi yang mendukung pembangunan nasional. Untuk itu pemerataan akses kesehatan melalui ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai harus terus diupayakan. Guna menjawab tantangan tersebut maka Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program “Nusantara Sehat”. Bertempat di Ruang Rapat J. Leimena Gedung Adyatma Kemenkes, Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K) meresmikan program baru ini saat acara Jumpa Pers Awal Tahun untuk sosialisasi program kerja Kemenkes. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa program “Nusantara Sehat” bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan. Program Nusantara Sehat melibatkan sejumlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan, analis kesehatan, dan tenaga kesehatan masyarakat di dalam satu tim kerja. Dengan mengirim tenaga kesehatan secara tim maka pelayanan kesehatan bisa lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi bukan sekedar kuratif seperti yang selama ini telah dilakukan selama ini namun juga mengedepankan aspek preventif dan promotif. Hal ini diperlukan untuk mengamankan kesehatan masyarakat dan daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita poin ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran”. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, drg. Usman Sumantri, MSc yang turut mendampingi Menteri Kesehatan dalam acara jumpa pers tesrebut menyampaikan target program "Nusantara Sehat" adalah Puskesmas yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) di 48 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sesuai rencana untuk tahun ini Kementerian

Kesehatan akan mengirimkan sebanyak 960 orang tenaga kesehatan yang dibagi dalam dua tahap. Mereka akan menempati 120 Puskesmas yang berada di.wilayah DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Tidak semua tenaga kesehatan yang mendaftar bisa langsung dikirim karena ada proses seleksi terlebih dahulu untuk melihat kesiapan baik secara fisik maupun mental mengingat masa tugas yang akan mereka jalani selama dua tahun. Bagi tenaga kesehatan yang lolos seleksi akan mendapatkan pembekalan berupa keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya-budaya lokal.

PROGRAM NUSANTARA SEHAT UNTUK PERKUAT PELAYANAN KESEHATAN DIPUBLIKASIKAN PADA : RABU, 25 MARET 2015 00:00:00, DIBACA : 61.553 KALI Pada tanggl 3 Februari 2015, Kemenkes meluncurkan Program Nusantara Sehat (NS). Program ini diluncurkan sebagai salah satu prioritas kunci Kemenkes selama 5 tahun kedepan. Program NS adalah program penguatan pelayanan kesehatan primer yang fokus pada upaya promotif, preventif, dengan berbasis pada tim. Intervensi berbasis tim pada fasilitas layanan kesehatan ini merupakan suatu terobosan, karena tim-tim ditempatkan langsung diwilayah-wilayah terpencil dimana suatu sistem kegiatan bisnis akan dikembangkan di Puskesmas terpencil tersebut, jelas Menkes Nila F. Moeloek pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD), di Jakarta (25/3). Tujuan utama program NS adalah mewujudkan layanan kesehatan primer yang dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil di berbagai pelosok Nusantara. Tim NS adalah para tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang berusia di bawah 30 tahun. Besaran gaji/insentif bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) adalah sebesar Rp.7.850.000,- ( Tujuh Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dokter umum dan dokter gigi, sedangkan untuk Bidan/perawat/Tenaga kesehatan Lingkungan/Tenaga Gizi/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ Tenaga kefarmasian / Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Besaran

gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (Team based) dalam mendukung program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan. Tim pertama NS akan mulai bertugas pada tanggal 29 April 2015 hingga 2 tahun ke depan. Proses perekrutan telah dilakuan secara online dan direct assessment. Proses seleksi calon berdasarkan resume, tes tertulis, wawancara tatap muka, tes psikologi serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menilai individu dalam dinamika kelompok. Bagi peserta yang telah lulus seleksi akan diberi pelatihan dan pembekalan oleh Pusdiklat Aparatur Kemenkes bekerja sama dengan Armabar, Fakultas Kedokteran UI dan RSCM serta Puskesmas. Pada tahun 2015, lokus program NS direncanakan di Puskesmas kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik darat dan laut di 48 kab/Kota pada 15 Provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Bengkulu, NTT, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dalam kegiatan Rakontek BUKD ini dilakukan penandatanganan komitmen mendukung Program NS oleh 48 Bupati/Walikota dari 15 provinsi lokus, disaksikan Menkes. Dukungan yang diharapkan dari Bupati/Walikota untuk keberhasilan program NS diantaranya adalah 1) Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga 1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2/2 24-02-2016 kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based); 2) Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas; 3) Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program NS sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak[at]depkes[dot]go[dot]id.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Untuk mewujudkannya maka diperlukan penguatan akses pelayanan kesehatan di daerah. Kementerian Kesehatan mengajak para generasi muda untuk berperan serta

memperkuat kesehatan terutama di daerah terpencil melalui program penempatan tenaga kesehatan yang berbasis tim (team based). Program ini merupakan sebuah upaya peningkatan pelayanan kesehatan mencakup preventif, promotif, dan kuratif dengan melibatkan 5 (lima) sampai 9 (sembilan) tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, Ahli laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian) yang akan ditempatkan di pelosok nusantara Kami membuka kesempatan bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia untuk turut ambil bagian dalam program ini. Mari bergabung bersama kami mewujudkan cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih sehat.

“Critical Review Program Nusantara Sehat 2015” Oleh: A. Saputri Mulyana* *Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Keperawatan, Kekhususan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Universitas Indonesia. 2015

Lahirnya program Nusantara Sehat 2015

dilatarbelakangi oleh pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak merata, sehingga dianggap perlu upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan secara nasional (Permenkes RI N0. 23 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dalam Mendukung Program Nusantara Sehat). Realita menunjukkan, terjadi ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun jenis tenaga kesehatan. Kondisi ini semakin memprihatinkan pada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Padahal, kesehatan adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, bagaimanapun, sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab agar

masyarakat Indonesia tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sebagaimana yang telah tertuang pada UUD 1945 pasal 28H, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana mestinya, program Nusantara Sehat 2015 perlu ditinjau kembali. Jika merujuk pada tujuan dibentuknya program ini, yaitu menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan lintas profesi (dengan melibatkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya) ke puskesmas-puskesmas pada daerah DTPK dan DBK, maka dapat ditarik benang merahnya, bahwa dalam implementasi program tersebut, pemerintah menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yaitu ketersediaan tenaga kesehatan dan upaya untuk menjaga kualitas tenaga sebelum bertugas pada daerah khusus tersebut (http://nusantarasehat.kemkes.go.id). UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 15 menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan, salah satu faktor yang perlu diperhatikan selain jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan pemerintah terkait program Nusantara Sehat seolah luput dengan pasal 15 tersebut. Padahal, ketersediaan fasilitas juga menjadi salah satu poin penting dalam peningkatan kualitas sistem pelayanan. Hasil studi yang dilakukan oleh Bata, dkk. (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Dimana salah satu indikator dari kualitas pelayanan yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan

prasarana kesehatan. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mempertegas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Alasan ini semakin diperkuat oleh Permenkes No .75 tahun 2014 tentang puskesmas. Pada pasal 7 (tujuh) dinyatakan bahwa dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan, puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu. Untuk mewujudkan hal itu, maka dalam pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium. Sehingga, dalam memaksimalkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan secara nasional melalui program Nusantara Sehat, dimana target wilayah kerjanya adalah puskesmas-puskesmas di daerah terpencil, ketersediaan fasilitas kesehatan sangat perlu dipertimbangkan, selain ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan. Usman (2009) dalam hasil studinya mendapatkan sebuah realita bahwa dalam kurun tahun 20002005, lokasi pembangunan fasilitas kesehatan baru, kebanyakan ditempatkan di desa-desa yang tergolong sejahtera, yang pada umumnya menjadi ibukota kecamatan. Adapun bentuk fasilitas kesehatan yang dikembangkan adalah dalam kategori fix facility (fasilitas tetap, tidak bergerak). Karakteristik pelayanan kesehatan pada kategori ini cenderung bersifat pasif, yang memicu tenaga kesehatan

setempat menjadi kurang proaktif. Lebih banyak menunggu kebutuhan masyarakat. Mereka baru terlihat aktif ketika terjadi epidemi atau kejadian yang mengancam masyarakat. Pendayagunaan fasilitas tidak menuntut pelayanan kesehatan yang mendekatkan kepada masyarakat sebagai pasien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit untuk direalisasikan. Selain itu, UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 27 juga memberikan pertimbangan tersendiri untuk meninjau kembali program Nusantara Sehat 2015. Pasal 27 tersebut menguraikan bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan, selain memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas, mereka juga berhak memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa. Namun, jika merujuk pada Permenkes Republik Indonesia No. 23 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, tenaga kesehatan yang telah berkontribusi, tidak memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa sebagaimana yang tertuang pada UU No. 36 pasal 27 tersebut. Setelah menyelesaikan masa penugasan, mereka hanya diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, para tenaga kesehatan yang akan melibatkan diri pada program tersebut harus mengiyakan beberapa persyaratan yang seolah ikut bersaing dengan medan kerja yang tentu cukup menantang. Diantaranya adalah tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan

pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta. Artinya, mereka harus melepas segala bentuk pekerjaannya sebelum memutuskan untuk melibatkan diri sebagai tenaga kesehatan untuk mensukseskan program tersebut. Lantas, dimana bentuk apresiasi pemerintah terhadap masa depan kepada mereka yang akan terjun langsung dalam membangun kesehatan nasional dari daerah pinggiran? Ayuningtyas (2014) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis kebijakan, salah satu tahap yang perlu dilakukan setelah merumuskan masalah adalah melakukan peramalan (forecasting). Terkait kebijakan program Nusantara Sehat, maka penulis merumuskan 2 (dua) poin berikut, sebagai bahan analisis sejauh mana program tersebut dapat menjawab kesenjangan yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, pemerintah tidak menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan program Nusantara Sehat. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada upaya serius dari pemerintah, maka tujuan/harapan pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan di seluruh penjuru Indonesia akan sulit diwujudkan. Lahirnya program Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh pemerintah, dapat menjadi bahan pembanding untuk menganalisis program Nusantara Sehat ini. Kedua program tersebut setidaknya hampir memiliki kesamaan misi, yaitu mendistribusikan tenaga kesehatan medis dan bidan di daerah-daerah tertinggal, sebagaimana yang tertuang pada Permenkes No. 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. Kondisi yang terjadi di lapangan

memperlihatkan bahwa sebagian tenaga kesehatan yang bertugas tidak dapat memaksimalkan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas karena keterbatasan fasilitas. Sehingga, pengaruh hadirnya program PTT terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Poin yang kedua, jika tenaga kesehatan tidak memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa yang bertugas pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah kurang maksimalnya pendistribusian para klinisi untuk melibatkan diri sebagai tenaga kesehatan pada program tersebut. Mengingat bahwa persyaratan yang ditawarkan cukup sulit, sementara mereka akan ditempatkan bukan pada daerah yang aman, apalagi nyaman. Larangan menikah, keharusan untuk menghentikan kontrak kerja (bagi yang sebelumnya pernah bekerja), tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang calon tenaga kesehatan sebelum memutuskan bertugas pada daerah tersebut. Dan setelah masa kerja habis, mereka tidak memperoleh jaminan/hak istimewa selain surat keterangan bukti tugas. Sejumlah penelitian menunjukkan tentang pentingnya pemberian reward kepada tenaga kesehatan, terutama yang bertugas khusus di daerah terpencil/tertinggal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, dkk. (2005), ada 3 (tiga) jenis insentif yang paling diharapkan oleh tenaga kesehatan. Baik yang bekerja di daerah kecamatan terpencil maupun tidak terpencil. 92,3% mengharapkan gaji/tunjangan, 69,2% mengharapkan ketersediaan fasilitas, dan 59% mengharapkan

peningkatan karir. Persentase ini diperoleh dari tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil. Lebih rinci lagi, Riyadi, dkk. (2005) melaporkan bahwa terkhusus tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil, peningkatan karir yang dimaksud adalah misalnya kenaikan pangkat, pengangkatan sebagai PNS, atau adanya percepatan masa bakti. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga harapan itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan tenaga kesehatan, terutama yang akan ditugaskan di daerah tertinggal. Rumusan tersebut tentu menjadi acuan dalam merumuskan alternatif solusi terkait lahirnya program Nusantara Sehat 2015 yang baru saja dilahirkan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan 2 (dua) hal agar dalam penerapan kebijakan Nusantara Sehat 2015 dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal. Pertama, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh lapisan Indonesia melalui program Nusantara Sehat, perlu dilakukan upaya serius untuk mewujudkannya. Secara konkrit, perlu alokasi dana khusus untuk memaksimalkan program tersebut. Baik untuk pendistribusian tenaga kesehatan yang berkualitas maupun untuk ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menunjang pemberian pelayanan kesehatan. Lebelisasi ‘daerah tertinggal’, jangan sampai menjadi kambinghitam sebagai alasan tidak perlunya ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika merujuk pada APBN Konstitusi bidang kesehatan tahun 2014, diketahui bahwa alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2014 mencapai 2,4% dari APBN atau

senilai Rp. 44.859 M. Salah satu sasaran kebijakan dalam APBN Konstitusi Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial adalah peningkatan distribusi anggaran untuk program yang bersifat belanja modal dan belanja pembangunan sebesar 60% dengan distribusi belanja modal dan pembangunan sebesar 50% untuk program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 30% untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, dan 20% untuk peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan. Besar harapan agar pengalokasian dana tersebut benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya. Dan menjadi catatan khusus bagi pemerintah terutama dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dari perumusan Program Nusantara Sehat 2015. Sebagai rekomendasi kedua, pemerintah perlu memberikan hak istimewa kepada para tenaga kesehatan yang telah bersedia mengabdikan diri untuk bertugas pada daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta pada Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Setelah masa kerja mereka telah habis (2 tahun), para tenaga kesehatan itu diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam lingkup Kementerian Kesehatan. Adapun penempatan kerja selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga, dalam menjalankan tugas selama di daerah tertinggal tersebut, mereka dapat memaksimalkan diri. Program Nusantara Sehat 2015 perlu ditinjau kembali untuk dapat memperhatikan semua aspek demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Tidak hanya fokus pada pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah terpencil, tapi juga fokus pada ketersediaan fasilitas yang akan menunjang dan memaksimalkan

pelayanan kesehatan di daerah tersebut, sebagaimana yang termaktub pada UUD 1945 dan UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pangkat istimewa kepada para tenaga kesehatan yang telah menjalankan tugas khusus pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). Dengan demikian, pada akhirnya akan memberikan kesimpulan sederhana bahwa tidak akan ada lagi alasan tentang ketidakmerataan kesehatan di Indonesia. Rakyat Indonesia harus sehat, di mana pun.

Referensi Ayuningtyas,

Dumilah. (2014). Kebijakan Kesehatan (Prinsip dan Praktik). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Bata, dkk. (2013). Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Pengguna ASKES Sosial pada Pelayanan Rawat Inap di RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja. Makassar: Universitas Hasanuddin. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Usman, dkk. Strategi Penciptaan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Kemudahan Akses Penduduk Desa Miskin. Jogjakarta: UGM. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No. 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. Saputra, Wiko. 2014. APBN Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial

Kesehatan. Jakarta: Prakarsa Riyadi, dkk. (2005). Laporan Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. http://nusantarasehat.kemkes.go.id/index.php/tentang-kami/sekilasnusantara-sehat, diakses pada tanggal 31 Mei 2015.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/saputri/critical-reviewprogram-nusantara-sehat-2015_55785bbd2f97731d599dc7e7

Jakarta - Dalam upaya penguatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) baru saja menggulirkan program "Nusantara Sehat". Berbeda dengan program Pencerah Nusantara (PN) yang diprakarsai Kantor Urusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, pendekatan yang dilakukan program Nusantara Sehat bersifat lebih menyeluruh dan melibatkan anggota tim yang berbeda latar belakang, mulai dari dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPP-SDMK) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri menjelaskan, target program "Nusantara Sehat" adalah Puskesmas yang berlokasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) di 48 Kabupaten/Kota di Indonesia. "Kurangnya tenaga kesehatan di Puskesmas yang berada di DPTK membuatnya kurang mampu menjalankan fungsi promotif dan preventif. Dengan program ini, Kemkes berupaya memperkuat Puskesmas

tersebut dengan mengirimkan 960 tenaga kesehatan tambahan," jelas Usman Sumantri di gedung Kemkes di Jakarta, Selasa (3/2). Pengiriman tenaga kesehatan ini akan dibagi menjadi dua tahap ke 120 Puskesmas yang berada di DPTK. "Tahap pertama akan dikirim 480 orang, tahap kedua juga 480 orang. Mereka nantinya akan berada di masing-masing Puskesmas selama dua tahun," terangnya. Tenaga kesehatan yang lolos seleksi tersebut nantinya juga akan dibekali keahlian medis dan non-medis yang mencakup pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya-budaya lokal. Herman