Regulasi Bidan md4m

Peraturan dan Perundang – undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktek Bidan A. DASAR HUKUM 1. No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan 2. Kepmen Kes RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 “TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN” 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor “369/MENKES/SK/III/2007” Tentang Standar Profesi Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Iindonesia Nomor “HK.02.02/MENKES/149/2010” Tentang Izin dan Penyelengaraan Praktik Bidan 5. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Ijin dan Penyelengaraan Praktek Bidan. 1. No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan Pada peraturan pemerintah ini berisikan tanggung jawab dan tugas tenaga kesehatn termasuk didalamnay tenaga bidan : hal ini tertuang pada BAB dan Pasal sebagai berikut : a) BAB VII Bagian Kedua Tenaga Kesehatan Pasal 50 Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. b) BAB V,Bagian Kedua Kesehatan Keluarga Pasal 12 Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Pasal 13 Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Pasal 14 Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan Pasal 15 Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan : a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;

b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersngkutan atau suami atau keluarganya; d. pada sarana kesehatan tertentu 2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kepmen Kes RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002

Bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktek, dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan secara birokrasi hal-hal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan praktik dan juga terlampir informasi-informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. bidan hal tersebut tertuang pada Bab dan Pasal-pasal berikut : BAB IV PERIZINAN Pasal 9 (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB. (2) Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan. Pasal 10 (1) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan, antara lain meliputi: a. fotokopi SIB yang masih berlaku; b. fotokopi ijazah Bidan; c. surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan. d. surat keterangan sehat dari dokter; e. rekomendasi dari organisasi profesi; f. pas foto 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (3) Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Pasal 11 (1) SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. (2) Pembaharuan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan : a. fotokopi SIB yang masih berlaku; b. fotokopi SIPB yang lama; c. surat keterangan sehat dari dokter; d. pas foto 4 X 6 cm sebanyak 2(dua) lembar; e. rekomendasi dari organisasi profesi;

Pasal 12 Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak memerlukan SIPB. Pasal 13 Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan. BAB V PRAKTIK BIDAN Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a. pelayanan kebidanan; b. pelayanan keluarga berencana; c. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 15 (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak. (2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval). (3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. BAB lain dalam peraturan pemerintah ini, mengacu ke pada dua BAB tersebut, kedua bab ini memberi gambaran umum mengenai ketentuan praktik bidan dan bab lain yang tidak si sebutkan disini melengkapi atau menjabarkan hal-hal umum tersebut. 3. Keputusan Menteri kesehatan RI 369/MENKES/SK/III/2007

a.

b.

c.

d.

Secara Umum Isi Kepmenkes ini mencakup : Definsi dan pengertian bidan, asuhan kebidanan, praktek bidan dan standar kompetensi bidan (pengetahuan maupun keterampilan). Hal-hal tersebut yang mendasari praktek bidan. Praktek kebidanan dikatakan baik apabila memenuhi standar kompetensi sebagia berikut : STANDAR KOMPETENSI BIDAN Kompetensi ke 1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmuilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. PRA KONSEPSI, KB, DAN GINEKOLOGI Kompetensi ke-2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua ASUHAN DAN KONSELING SELAMA KEHAMILAN Kompetensi ke-3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. ASUHAN SELAMA PERSALINAN DAN KELAHIRAN

e.

f.

g.

h.

i.

Kompetensi ke-4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. ASUHAN PADA IBU NIFAS DAN MENYUSUI Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan mneyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. ASUHAN PADA BAYI BARU LAHIR Kompetensi ke-6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. ASUHAN PADA BAYI DAN BALITA Kompetensi ke-7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun). KEBIDANAN KOMUNITAS Kompetensi ke-8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat. ASUHAN PADA IBU/WANITA DENGAN GANGGUAN REPRODUKSI Kompetensi ke-9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

4. PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO HK.02.02/MENKES/149/2010 Dalam peraturan ini, berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang harus di lakukan bidan untuk menyelenggarakan praktek kebidanan sesuai dengan standar kebidanan yang ada. Ketentuanketentuan tersebut secara khusus diatur yaitu mengenai perizinan dan penyelenggaraan praktik. Yang tertuang pada BAB II dan III sebagai berikut BAB II PERIZINAN Pasal 2 Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri dan/atau praktik mandiri. Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) kebidanan. Pasal 3 Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau Bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa. Pasal 4 SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota SIPB berlaku selama STR masih berlaku. Pasal 5 Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir b. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga ) lembar; dan e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Formulir I (terlampir) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir Pasal 6 Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini. Dalam menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan wajib memasang nama praktik kebidanan Pasal 7 SIPB dinyatakan tidak berlaku karena: 1. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB 2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang 3. Dicabut atas perintanh pengadilan 4. Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi 5. Yang bersangkutan meninggal dunia BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK Pasal 8 Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi: a. Pelayanan kebidanan b. Pelayanan reproduksi perempuan; dan c. Pelayanan kesehatan masyarakat Pasal 9 Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a ditujukan kepada ibu dan bayi Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari. Pasal 10 1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi: a. Penyuluhan dan konseling b. Pemeriksaan fisik c. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal d. Pertolongan persalinan normal e. Pelayanan ibu nifas normal 2. Pelayanan kebidanann kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi: a. Pemeriksaan bayi baru lahir

b. Perawatan tali pusat c. Perawatan bayi d. Resusitasi pada bayi baru lahir e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah; dan f. Pemberian penyuluhan Pasal 11 Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk: a. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah b. Bimbingan senam hamil c. Episiotomi d. Penjahitan luka episiotomi e. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; f. Pencegahan anemi g. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif h. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia i. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; j. Pemberian minum dengan sonde/pipet k. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen aktif kala III; l. Pemberian surat keterangan kelahiran m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan Pasal 12 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berwenang untuk; a. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan kondom; b. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter; c. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; dan e. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil. Pasal 13 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berwenang untuk: a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi; b. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan c. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya. Pasal 14

Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam hal daearah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku. Pasal 15 Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleenggarakan sesuai dengan modul Modul Pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri. Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh sertifikat. Pasal 16 Pada daerah yang tidak memiliki dokter, pemerintah daerah hanya menempatkan Bidan dengan pendidikan Diploma III kebidanan atau bidan dengan pendidikan Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan. Pasal 17 Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 18 1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk: a. Menghormati hak pasien b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan; f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis; g. Mematuhi standar; dan h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahirana dan kematian. 2.Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 19 Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak: a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan; b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/ atau keluarganya; c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan;

dan d. Menerima imbalan jasa profesi. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN Secara Garis Besar Permenkes RI no. 1464 ini merupakan pembaruan dari Permenkes No.149, hanya beberapa perbedaan yaitu : Pada Pasal II ayat 2 ditiadakan Terdapat Revisi pada pasal III menjadi 3 ayat Setiap bidan yang bekerja di fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan wajibMemiliki SIKB Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB, SIKB dan SIPB sebagaimana di maksud ayat 1 dan 2 berlaku untuk satu tempat Terdapat Revisi pada Pasal 4, 5 Pasal 8 pada permenkes ini masuk Pada Bab III Bab III direvisi sampai dengan Pasal 19

Keputusan dan Peraturan Perundang Undangan Kebidanan Keputusan dan Peraturan Perundang Undangan Kebidanan di Indonesia Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa Permenkes/ Kepmenkes yang berlaku diIndonesia antara lain: A.Permenkes No. 5380/IX/1963 Wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri,didampingi tugas lain. B. Permenkes No. 363/IX/1980, yang kemudian diubah menjadi Permenkes623/1989. Wewenang bidan dibagi menjadi dua yaitu wewenang umum dan khususditetapkan bila bidan melaksanakan tindakan khusus di bawah pengawasandokter. Pelaksanaan dari Permenkes ini, bidan dalam melaksanakan praktekperorangan di bawah pengawasan dokter.

C.Permenkes No. 572/VI/1996

Wewenang ini mengatur tentang registrasi dan praktek bidan. Bidan dalammelaksanakan prakteknya diberi kewenangan yang mandiri. Kewenangantersebut disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Dalamwewenang tersebut mencakup: - Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak. - Pelayanan Keluarga Berencana - Pelayanan Kesehatan Masyarakat

D.Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan PraktekBidan Merupakan revisi dari Permenkes No. 572/VI/1996. Dengan adanya Kepmenkes 900, Permenkes 572 dinyatakan sudah tidak berlaku. Terdiri atas 11 Bab 47 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum (pasal 1) Bab II Pelaporan dan Registrasi (pasal 2-7) Bab III Masa Bakti (pasal 8) Bab IV Perizinan (pasal 9-13) Bab V Praktik Bidan (pasal 14-26) Bab VI Pencatatan dan Pelaporan (pasal 27) Bab VII Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan dan Mencabut IzinPraktik (pasal 28-30) Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (pasal 31-41) Bab IX Sanksi (pasal 42-44) Bab X Ketentuan Peralihan (pasal 45) Bab XI Ketentuan Penutup (pasal 46-47) Dalam melaksanakan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi, konsultasi dan merujuk sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan dan kemampuannya. Dalam keadaan darurat bidan juga diberi wewenang pelayanan kebidanan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa bidan dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta berdasarkan standar profesi. Pencapaian kemampuan bidan sesuai dengan Kepmenkes No. 900/2002 tidaklah mudah, karena kewenangan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan ini mengandung tuntutan akan kemampuan bidan sebagai tenaga profesional dan mandiri. Selain mampu memberikan pertolongan

kebidanan normal, bidan dituntut untuk kompeten dalam memberikan pertolongan kebidanan dengan penyulit. Pertolongan kebidanan dengan penyulit yang dimaksud di sini adalah pertolongan awal dan pertolongan menyeluruh ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang lebih berwenang/ kompeten. E.Kepmenkes No. 369/ Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi BidanTerdiri atas: 1. Pendahuluan, berisi tentang: a. Latar belakang b. Tujuan c.Pengertian (definisi Bidan, pengertian Bidan, Kebidanan/Midwifery, Pelayanan Kebidanan (Midwifery Service), PraktikKebidanan, Manajemen Kebidanan, Asuhan Kebidanan. d.Paradigma Bidan (perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan, keturunan) e. Falsafah Kebidanan f.Ruang Lingkup Pelayanan Kebidanan g. Kualifikasi Pendidikan 2. Standar Kompetensi Bidan a.Kompetensi Kompetensi ke 1, pengetahuan dan Keterampilan Dasar Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. Kompetensi ke-2 Pra Konsepsi, KB dan Ginekologi Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. Bidan memberi asuhan antenatalbermutu tinggi untukmengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksidini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. Kompetensi ke-4, Asuhan selama Persalinan dan Kelahiran Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. Kompetensi ke-5 Asuhan pada Ibu Nifas dan Menyusui Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu

tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. Kompetensi ke-6, Asuhan pada Bayi Baru Lahir Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. Kompetensi ke-7, Asuhan pada Bayi dan Balita Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif padabayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun). Kompetensi ke-8, Kebidanan Komunitas Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensifpada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budayasetempat.

Kompetensi ke-9, Asuhan pada Ibu/ Wanita dengan Gangguan Repoduksi

Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi. b. Standar Pendidikan Bidan Terdiri atas 9 pernyataan standar, yaitu tentang Lambaga Pendidikan, Falsafah, Organisasi, Sumber Daya Pendidikan, Pola Pendidikan,Kurikulum, Tujuan Pendidikan, Evaluasi Pendidikan dan LulusanPendidikan Bidan. c.Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan Pendidikan berkelanjutan Bidan memiliki 7 standar, yaitu tentangOrganisasi, Falsafah, Sumber Daya Manusia, Program Pendidikan danPelatihahan, Fasilitas, Dokumen Penyelenggaraan PendidikanBerkelanjutan dan Pengendalian Mutu. d. Standar Pelayanan Kebidanan Terdiri dari 7 standar, yaitu Falsafah dan Tujuan, istrasi dan Pengelolaan, Staf dan Pimpinan, Fasilitas dan Peralatan, Kebijakandan Prosedur, Pengembangan Staf dan Program Pendidikan, StandarAsuhan, Evaluasi dan Pengendalian Mutu. e. Standar Praktik Kebidanan Dalam melakasanakan Praktik Kebidanan, standar pelayanan yangdiberikan mencakup Metode Asuhan, Pengkajian, DiagnosaKebidanan, Rencana Asuhan, Tindakan, Partisipasi Klien,Pengawasan, Evaluasi dan Dokumentasi. 3. Kode Etik Bidan Terdiri atas Deskripsi Kode Etik Bidan di Indonesia dan Kode Etik Bidan Indonesia (kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap

sejawat dan tenaga kesehatan lain, kewajiban bidan terhadap profesi, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsadan tanah air) 4.Penutup F.Permenkes No. HK 02.02/Menkes/149/2010, tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Bidan. Merupakan revisi dari Kepmenkes 900. Terdiri dari VII Bab, 24 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum (pasal 1) Bab II Perizinan (pasal 2-7) Bab III Penyelenggaraan Praktik (pasal 8-19)

Bidan 

Askeb I



Askeb II



Askeb III



Askeb IV



Obstetri



Ginekologi



Gizi



KB



Kespro



Komunikasi & Konseling



Anatomi



Soal



UU & Hukum Kesehatan



HomeKembali ke Halaman Depan



AboutProfil Saya



Song for GazaDukungan untuk Gaza



Site MapPeta Situs Search

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN (Bag.1) Sep 28, 20107 Commentsby lusa

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan,dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagiBidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran NegaraTahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi Dan PraktikBidan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. Kedua : Standar Profesi Bidan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini. Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai

pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2007 MENTERI KESEHATAN, Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K) LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 369/MENKES/SK/III/2007 TANGGAL : 27 Maret 2007 A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya danekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanankesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Masalah reproduksi di Indonesia mempunyai dua dimensi. Pertama: yang laten yaitu kematian ibudan kematian bayi yang masih tinggi akibat bebagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang relatif kurang baik. Kedua ialah timbulnya penyakit degeneratif yaitu menopause dan kanker. Dalam globalisasiekonomi kita diperhadapkan pada persaingan global yang semakin ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang harus disiapkan sebaik mungkin secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut haruslah secara konsisten dilakukan sejak dini yakni sejak janin dalam kandungan, masa bayi dan balita, masa remaja hingga dewasa bahkan sampai usia lanjut. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian Bayi (AKB). Bidan memberikanpelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik dari aspek input, prosesdan output. 2. Tujuan a. Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. b. Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. 3. Pengertian a. Definisi bidan Ikatan Bidan Indonesia telah menjadi anggota ICM sejak tahun 1956, dengan demikian seluruh kebijakan dan pengembangan profesi kebidanan di Indonesia merujuk dan mempertimbangkan kebijakan ICM. Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui konggres ICM ke 27, pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidanadalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut,

serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar () dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upayapencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. b. Pengertian Bidan Indonesia Dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, maka IkatanBidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah NegaraRepublik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-awab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masapersalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upayapencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. c. Kebidanan/Midwifery Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkankehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi– fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya. d. Pelayanan Kebidanan (Midwifery Service) Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan olehbidan yang telah terdaftar (te) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. e. Praktik Kebidanan Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. f. Manajemen Asuhan Kebidanan Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidandalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. g. Asuhan Kebidanan Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidansesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidananAdalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikanpelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masahamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.

4. Paradigma Kebidanan Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma, berupa pandangan terhadap manusia / perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan /kebidanan dan keturunan. a. Perempuan Perempuan sebagimana halnya manusia adalah mahluk bio-psikososio- kultural yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang unik, dan bermacam-macam sesuai dengan tingkatperkembangan. Perempuan sebagai penerus generasi, sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan. Perempuan sebagai sumber daya insani merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kualitas manusia sangat ditentukan oleh keberadaan/kondisi perempuan/Ibu dalam keluarga. Para perempuan di masyarakat adalah penggerak dan pelopor peningkatan kesejahteraan keluarga. b. Lingkungan Lingkungan merupakan semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya, baik lingkungan fisik, psikososial, biologis maupun budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Ibu selalu terlibat dalam interaksikeluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok paling penting dan kompleks yang telah dibentuk oleh manusiasebagai lingkungan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan komunitas yang mempunyai tujuan dan sistem nilai. Perempuan merupakan bagian dari anggota keluarga dari unit komunitas. Keluarga yang dalam fungsinya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Keluarga dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan memberikan dukungan emosional kepada ibu sepanjang siklus kehidupannya. Keadaan sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lokasi tempat tinggalkeluarga sangat menentukan derajat kesehatan reproduksi perempuan. c. Perilaku Perilaku merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. d. Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan olehbidan yang telah terdaftar (te) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluargakecil bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi : Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota timyang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatanpelayanan kesehatan. Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan olehbidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya. e. Keturunan Keturunan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas manusia. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat.

5. Falsafah Kebidanan Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi : a. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Hamil dan bersalin merupakan suatu prosesalamiah dan bukan penyakit. b. Keyakinan tentang Perempuan. Setiap perempuan adalah pribadi yang unik mempunyai hak, kebutuhan, keinginan masing-masing. Oleh sebab itu perempuan harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya. c. Keyakinan fungsi Profesi dan manfaatnya. Fungsi utama profesi bidan adalah mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, proses fisiologis harus dihargai, didukung dan dipertahankan. Bila timbul penyulit, dapat menggunakan teknologi tepat guna dan rujukan yang efektif, untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan janin/bayinya. d. Keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan. Perempuan harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang kesehatan diri dan keluarganya melaluikomunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan konseling. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga dan pemberi asuhan. e. Keyakinan tentang tujuan Asuhan. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada: pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat holistik, diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, if, peduli; bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan; asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan. f. Keyakinan tentang Kolaborasi dan Kemitraan. Praktik kebidanan dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner dengan pemahaman holistik terhadap perempuan, sebagai satu kesatuan fisik, psikis, emosional, sosial, budaya, spiritual serta pengalaman reproduksinya. Bidan memiliki otonomi penuh dalam praktiknya yang berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. g. Sebagai Profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila, seorang bidan menganut filosofis yang mempunyai keyakinan didalam dirinya bahwa semua manusia adalah mahluk bio-psiko-sosiokultural dan spiritual yang unik merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama. h. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yangaman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Setiap individu berhak menentukan nasib sendiri dan mendapatkan informasi yang cukup dan untuk berperan disegala aspek pemeliharaan kesehatannya. i. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat, untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya berhak mendapat pelayanan yang berkualitas. j. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa masa remaja. k. Keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah/daerah membentuk masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia terhimpun didalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Manusiaterbentuk karena adanya interaksi antara manusia dan budaya dalam lingkungan yang bersifat dinamis mempunyai tujuan dan nilai-nilai yang terorganisir. 6. Ruang Lingkup Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolonganpersalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakuppendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatanperempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. 7. Kualifikasi Pendidikan a. Lulusan pendidikan bidan sebelum tahun 2000 dan Diploma III kebidanan, merupakan bidanpelaksana, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik di institusi pelayananmaupun praktik perorangan. b. Lulusan pendidikan bidan setingkat Diploma IV / S1 merupakan bidan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. Mereka dapat berperan sebagai pemberi layanan, pengelola, dan pendidik. c. Lulusan pendidikan bidan setingkat S2 dan S3, merupakan bidan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. Mereka dapat berperan sebagai pemberi layanan, pengelola, pendidik, peneliti, pengembang dan konsultan dalam pendidikan bidan maupun sistem/ ketatalaksanaan pelayanankesehatan secara universal.