Sk Panitia Pemilihan Nomor 6 Tentang Tata Tertib Kampanye 3t386h

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA SINARTANJUNG TAHUN 2018 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SINARTANJUNG, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Desa Sinartanjung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 18); 7. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 17); 8. Peraturan Desa Sinartanjung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 2) MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE.

KESATU

: Tata tertib kampanye untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Kepala Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman.

KETIGA

: Terhadap pelanggaran Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di Sinartanjung pada tanggal 1 September 2018 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA

SUJANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NOMOR

: 6 TAHUN 2018

TANGGAL

: 1 SEPTEMBER 2018

TENTANG

: PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE

I. KETENTUAN UMUM; Dalam Keputusan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Sinartanjung; 2. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 3. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 4. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang berasal dari unsur TNI dan/atau unsur POLRI dan/atau unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan/atau Pers dan/atau unsur masyarakat yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pemilihan kepala Desa. 5. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan. 6. Alat Peraga adalah alat atau benda atau media yang diserap oleh panca indra yang digunakan oleh calon kepala desa dengan tujuan membantu dalam menarik simpati pemilih untuk memilih dirinya (calon kepala desa). 7. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. II. PELAKSANAAN KAMPANYE 8. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa; 9. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 8 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal, waktu, dan tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; 10. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 8 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab; 11. Pemasangan alat peraga calon kepala desa dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan setelah di tetapkanya Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sampai menjelang masa tenang; 12. Panitia Pemilihan wajib meminta ijin pelaksanaan kampanye kepada pihak yang berwenang; 13. Ijin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 9 diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye; 14. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Poin 8 memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa; 15. Visi sebagaimana dimaksud pada Poin 14 merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa; 16. Misi sebagaimana dimaksud pada Poin 14 berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. 17. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Poin 8 dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 18. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 9 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sesuai jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Sinartanjung dimulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018; 19. 1 (satu) hari pertama pelaksanaan kampanye tanggal 25 Oktober 2018 adalah kampanye damai; 20. Kampanye damai sebagaimana Poin 19 adalah Calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan, BPD dan Pemerintah Desa berkeliling ke wilayah desa sinartanjung; 21. Panitia Pemilihan bersama BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana Poin 20 melaksanakan pengenalan, pemberitahuan tentang calon kepala desa kepada masyarakat dan bersifat netral dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada tanggal pemilihan kepala desa dan Calon Kepala Desa dilarang untuk berorasi; 22. Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana Poin 18 bertugas memantau tertibnya kampanye damai dan memantau jalannya kampanye; 23. 2 (dua) hari setelah kampanye damai sebagaimana Poin 18 pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai 27 Oktober 2018 calon kepala desa melaksanakan kampanye di setiap wilayah (dusun) dengan pelaksanaan 1 (satu) hari mencakup 2 (dua) dusun. 24. Pelaskanaan kampanye oleh masing-masing calon terlebih dahulu meminta izin kepada pengelola lingkungan ketua rt, ketua rw, dan/atau kepala dusun; 25. Pelaksanaan kampanye dilarang di waktu pelaksanaan ibadah, waktu pelaksanaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa, dan berhenti sejenak pada saat kumadang azan; 26. Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana Poin 23 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 Wib atau Panitia Pemilihan dapat mengundang calon kepala desa untuk menyepakati waktu kampanye. 27. Untuk menyepakati pembagian dusun dan waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana poin 23 dan poin 26 Panitia Pemilihan dapat mengundang kedua calon kepala desa untuk bermusyawarah tentang pembagian wilayah / dusun dan/atau waktu kampanye; 28. Hasil kesepakatan Poin 27 dituangkan dalam berita acara kesepatan bersama Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa; 29. Calon kepala desa wajib mematuhi ketetapan bersama panitia pemilihan kepala desa sebagaimana Poin 28; 30. Pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dengan sopan, tertib dan santun; 31 Pelaksanan kampanye sebagaimana Poin 23 calon kepala desa bersama tim sukses menuju langsung dusun yang telah di tetapkan panitia sebagaimana Poin 27 tanpa araka-arakan; 32 Pelaksanaan kampanye sebagaimana Poin 24 calon kepala desa dilarang berkeliling ke dusun lain; III. POSKO PEMENANGAN 31. Calon Kepala Desa dapat membuka posko pemenangan dan/atau rumah pemenangan atau istilah lain yang selanjutnya disebut posko pemenangan di tempat lain; 32. Posko pemenangan dapat dibuka setelah penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan; 33. Posko pemenangan sebagaimana pada Poin 31 dapat berjumlah 1 (satu) atau lebih dari 1(satu); 34. Posko pemenangan berada di rumah calon kepala desa dan/atau rumah tim sukses, dan/atau relawan, dan/atau partisipan calon kepala desa;

35. Posko Pemenangan dilarang berada di fasilitas umum; 36. Fasilitas umum sebagaimana poin 35 mencakup: a. Kantor Pemerintah Desa; b. rumah ibadah; c. balai dusun, d. poskamling, e. fasilitas pendidikan; dan/atau f. fasilitas umum lainnya; 37. Posko pemenangan digunakan untuk rapat calon beserta tim sukses, menerima kunjungan masyarakat dalam hal pertanyaan masyarakat tentang visi dan misi kepada calon dan/atau tim sukses calon, 38. Masyarakat yang berkunjung dalam hal pertanyaan tentang visi dan misi calon kepala desa sebagaimana poin 37 sebelum waktu kampanye dibatasi maksimal berjumlah 5 (orang) untuk setiap kunjungan; 39. Posko pemenangan dilarang digunakan untuk kampanye sebelum waktu dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 40. Posko pemenangan dilarang mengumpulkan masyarakat sebelum jadwal pelaksanakaan kampanye; 41. Posko pemenangan sebagaimana poin 37 dilaksankan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. 42. Posko pemenangan dilarang untuk menyinggung, menghasut, dan memojokan dan/atau istilah lain calon kepala desa lain kepada masyarakat. 43. Jumlah posko pemenangan dan lokasi posko pemenangan calon kepala desa sebagaimana Poin 31 dilaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Tim Pengawas Pemilihan; IV. ALAT PERAGA KAMPANYE 44. Pemasangan alat peraga sebagaimana Poin 11 mencakup media: a. Spanduk ; b. Banner; c. Baligho; d. Pamflet; e. Brosur; f. Kaos, g. Media massa; h. Media Internet dan/atau media sosial; dan/atau i. Alat peraga lain. 45. Alat peraga sebagaimana poin 44 dapat dipasang setelah penetapan calon kepala desa dan penetapan nomor urut calon kepala desa oleh panitia pemilihan sampai dengan tahapan masa tenang; 46. Jumlah dan ukuran pamasangan alat peraga sebagaimana Poin 39 tidak dibatasi; 47. Pemasangan alat peraga sebagaimana Poin 39 dilarang di pasang di fasilitas umum; 48. Fasilitas umum sebagaimana Poin 47 meliputi; a. Kantor Pemerintah Desa; b. Lapangan Sepakbola; c. Fasilitas Ibadah; d. Fasilitas Pendidikan; e. Balai Dusun; f. Poskamling; dan g. Fasilitas umum lainnya; 49. Pemasangan alat peraga sebagaimana Poin 44 huruf a, poin b, poin c, dan poin d harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tempat yang akan dipasang alat peraga; 50. Pemasangan alat peraga dilarang menutup alat peraga calon kepala desa lain; 51. Pemasangan alat peraga di pohon dilarang menggunakan paku.

52. Calon Kepala Desa bersedia dan wajib mencopot alat peraga pada saat memasuki tahapan masa tenang; 53. Isi alat peraga sebagaimana Poin 44 dilarang untuk menyinggung, memojokan dan/atau istilah lain calon kepala desa lain. V. LARANGAN KEPALA DESA 54. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 55. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 56. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain; 57. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; 58. Mengganggu ketertiban umum; 59. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain; 60. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lain; 61. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, fasilitas umumdan tempat pendidikan; 62. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; 63. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; 64. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Masyarakat; 65. Mengikutsertakan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD, Lembaga Desa. 66. Pelaksanaan kampanye di waktu pelaksanaan ibadah, waktu pelaksanaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa; 67. Menghina, memojokan, mencela dan/atau istilah lain kepada calon kepala desa lain pada pelaksanaan kampanye, di alat peraga, di posko pemenangan calon kepala desa. 68. Pemasangan alat peraga menutup alat peraga calon kepala desa lain; 69. Pamasangan alat peraga di pohon menggunakan paku; VI. SANKSI 70. Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi V diberikan sanksi berupa : a. Peringatan secara lisan; b. Peringatan secara tertulis; c. Pembatalan sebagai calon kepala desa. 71. Sanksi sebagaimana dimaksud pada Poin 70 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan laporan dan klarifikasi dari Panitia Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara setelah dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Kota.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SINARTANJUNG KETUA,

SUJANA