Tahapan Penyusunan Rpjm Desa Dan Rkp Desa Fix 6a1w25

• • • • • • • •

NAMA TTL ALAMAT INSTANSI Poso STATUS NO. HP EMAIL Fb

: EDWARD F. PESUDO, ST. M. Eng. : MAKASSAR 17 JANUARI 1980 : JL. TABATOKI 131 D KAWUA POSO : Bagian Pemerintahan Desa Setdakab. : MENIKAH (1 istri dan 1 anak laki2) : 085342759713 : [email protected] : edward.pesudo

GAMBARAN DANA DESA DAN ADD KAB. POSO TA. 2016 • JUMLAH ADD (SUMBER APBD) KAB. POSO TA. 2016 = Rp. 68.474.503.769 • JUMLAH DANA DESA (SUMBER APBN) KAB. POSO TA. 2016 = Rp. 87.568.952.000 • TOTAL ADD + DD = Rp. 156.043.455.769 • UNTUK 142 DESA.

PENGGUNAAN DANA DESA DAN ADD • PP 43/2014 Ps. 100 – 70% dari Belanja Desa digunakan untuk pembiayaan: • • • •

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat.

– 30% dari Belanja Desa digunakan untuk pembiayaan: • Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; • Operasional Pemerintah Desa; • Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan • Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

PELAKU PEMBANGUNAN DI DESA • • • • • • •

MASYARAKAT DAN TOKOH MASYARAKAT KEPALA DESA DAN BPD LEMBAGA KEMASYARAKATAN KADER PEMBERDAYAAN CAMAT PEMERINTAH DAERAH/SKPD TENAGA PENDAMPING

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Proses Pembangunan Desa PERENCANAAN

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

RPJM DESA

RKP DESA

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM PEMBENTUKAN TIM

PENYELARASAN DGN PEMBANGUNAN KAB

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

MUSDES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

MUSRENBANG

PENETAPAN RPJM

TIM PENYUSUN RPJMDES • 7 – 11 Anggota (SK Kepala Desa) • Tugas: – penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; – pengkajian keadaan Desa; – penyusunan rancangan RPJM Desa; dan – penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

PENYELARASAN DENGAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA (FORM. 1) • Mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. • Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: – – – –

RPJM Daerah Kabupaten/kota; RENSTRA SKPD; RTRW Kabupaten; Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

PENGKAJIAN KEADAAN DESA (FORM. 2 S/D 12) • Penyelarasan data Desa (Profil Desa); • Penggalian gagasan masyarakat (Usulan); – Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan.

• Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. – Berita Acara – Disampaikan kepada Kepala Desa

MUSDES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (FORM. 13) • Dilaksanakan oleh BPD; • Prioritas Usulan selama 6 tahun per Bidang Pembangunan; • Rencana Sumber Pembiayaan; • Rencana Pelaksana. • Hasil Musdes  Berita Acara • Menjadi acuan penyusunan rancangan RPJM Desa

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA (FORM. 14, 15) • Dilakukan oleh Tim Penyusun, • Berdasarkan hasil MUSDES rencana pembangunan Desa. • Dibuatkan Berita Acara. • Dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan dilakukan perbaikan jika diperlukan. • Dinaikkan ke MUSRENBANG Desa.

PENYUSUNAN RPJM MELALUI MUSRENBANG (FORM. 16) • Diselenggerakan oleh Kepala Desa, • Menyepakati Rancangan RPJMDES. • Dituangkan dalam Berita Acara

DISKUSI KELOMPOK DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK : A. MENGURUTKAN MEKANISME PENYUSUNAN RPJM DESA B. HASIL DARI SETIAP TAHAPAN MEKANISME C. SIAPA PEMERAN UTAMA DAN TUGASNYA DARI SETIAP TAHAPAN

TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA MUSDES Rencana Pembangunan

Penyusunan dan Penetapan RKP

Pembentukan tim penyusun RKP

Penyusunan Rancangan RKP

Pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan Program/kegiatan

Pencermatan ulang RPJM

Pengajuan Daftar Usulan RKP

MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (FORM. 17) • • • •

Dilaksanakan oleh BPD Paling lambat bulan Juni Mencermati ulang RPJM Desa Membentuk Tim Verifikasi (Warga Masyarakat/SKPD terkait) • Hasil keputusan  Berita Acara.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA • 7 – 11 orang (SK KADES) • Tugas: – Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; – Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; – Penyusunan rancangan RKP Desa; dan – Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa (Form 18, 19)

• Pagu Indikatif – ADD dan Dana Desa, BHP dan Retribusi, bantuan keuangan dari APBD Prov dan Kab.

• Program/Kegiatan – Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota – Rencana program dan kegiatan pemerintah (Pusat/Prov/Kab) – Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kab/Kota.

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA (Form. 20 s/d 24,26) Dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP. Mengacu pada: • Pagu Indikatif, Program/Kegiatan yg masuk ke Desa dan RPJM Desa Menghasilkan: • Format Rancangan RKP (RAB dan Gambar) • Daftar Usulan PELAKSANA KEGIATAN. • Format Daftar Usulan RKP • Dikoreksi dan diperbaiki  Berita Acara.

PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSRENBANG (FORM. 27) • MUSRENBANG OLEH KADES. • Penyusunan Prioritas Program Kegiatan berdasarkan indikator (Pasal 47 ay 3, Permendagri 114/2015) • Hasil Kesepakatan  Berita Acara. • Rancangan RKP diperbaiki berdasarkan hasil MUSDES. • Ditetapkan dengan Peraturan Desa.

PENGAJUAN DAFTAR USULAN RKP DESA (FORM. 25) • Diajukan Pemerintah Desa kepada Bupati. • Paling lambat tgl 31 Desember. • Dibahas dalam MUSRENBANG tkt Kecamatan dan Kabupaten. • Hasil pembahasan diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun berikutnya.

WAKTU PENYUSUNAN RPJM, RKP DAN APBDES

JUNI JUNI BPD

JULI

DESEMBER RPJM DESA MUSYAWARAH DESA PAGU INDIKATIF DESA & PROGRAM/PROYEK MASUK DESA

PEMDES

RANCANGAN RKPDESA

PEMDES

MUSRENBANG DESA

PEMDES

PERDES RKPDESA

OKTOBER

PAGU DEFINITIF DESA

PEMDES

PRIORITAS BELANJA DESA

PEMDES

RANCANGAN APBDESA

PEMDES

31 DES = PERDES APBDESA

24 24

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN • Dikoordinasikan oleh Kepala Desa setelah APBDes ditetapkan. • Meliputi – Pembangunan Berskala Lokal Desa (Swakelola, Pihak Ketiga , kerjasama antar Desa)

– Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. (Sesuai ketentuan yang berlaku)

TAHAPAN PELAKSANAAN

PERSIAPAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA • Dilakukan oleh Masyarakat dan Bupati. • Dituangkan dalam Format dan dijadikan bahan Musyawarah Pembangunan. • Untuk semua Tahapan. • Jika terjadi keterlambatan Bupati menerbitkan surat peringatan dan melakukan pembinaan dan pendampingan.

DISKUSI • TANYA JAWAB • SAR FORMAT-FORMAT PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (Lampiran Permendagri 114 Tahun 2014)