Makalah P2k3 49o6b

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibina oleh Bapak Djoko Kustono

Oleh:

Sadam Basiran

140513601026

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK MESIN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF Oktober 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Harapan penulis semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh kerena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

2

Malang, 11 Oktober 2015

Penulis DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..................................................................................

Hal ii

DAFTAR ISI................................................................................................

iii

BAB I : PENDAHULUAN.........................................................................

1

1.1 Latar Belakang...................................................................................

1

1.2 Tujuan.................................................................................................

1

BAB II : PEMBAHASAN..........................................................................

3

2.1 Pengertian P2K3.................................................................................

2

2.2 Dasar Hukum P2K3...........................................................................

2

2.3 Tujuan dan Pembentukan dan Pelaksanaan P2K3.............................

2

2.4 Syarat Pembentukan P2K3.................................................................

3

2.5 Syarat Keanggotaan P2K3.................................................................

4

2.6 Struktur Organisasi P2K3..................................................................

5

2.7 Program Kerja P2K3..........................................................................

9

2.8 Peran dan Fungsi P2K3......................................................................

10

2.9 Langkah-langkah Pembentukan P2K3...............................................

10

BAB III : PENUTUP..................................................................................

12

3.1 Kesimpulan........................................................................................

12

3

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................

13

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam usaha untuk peningkatan keselamatan kerja dalam suatu industri, pemerintah republik Indonesia dalam hal ini mengharuskan semua perusahaan untuk membentuk suatu badan yang membantu perusahaan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Badan ini merupakan bipartit yaitu usaha yang saling mendukung antara pengusaha dan karyawannya. Dalam hal ini diperkuat melalui UU No.1 1970 pada pasal 10. Sebagaimana yang kita ketahui keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan karena dampak terjadinya suatu kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga perusahaan secara langsung. Karena itu sudah selayaknya semua perusahaan menyambut baik usaha pemerintah ini. Dalam membentuk suatu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diperlukan suatu panduan yang teruang dalam suatu Manual P2K3. Dibawah ini akan di jelaskan cara-cara dan struktur minimal yang ada dalam manual P2K3 yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan perusahaan. 1.2 Tujuan 1. Menjelaskan pengertian P2K3. 2. Menjelaskan dasar hukum yang melandasi P2K3. 3. Menjelaskan tujuan pembentukan dan pelaksanaan P2K3. 4. Mendeskripsikan syarat pembentukan P2K3. 5. Mendeskripsikan syarat keanggotaan P2K3. 6. Menjelaskan struktur organisasi P2K3. 7. Menjelaskan program kerja P2K3. 8. Menjelaskan peran dan fungsi P2K3. 9. Menjelaskan langkah-langkah pembentukan P2K3.

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja.

Dewan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk baik di Pusat dan Wilayahwilayah untuk memberikan saran dan perimbangan kepada pemerintah tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. 2.2 Dasar Hukum P2K3 Sebagai dasar hukum pembentukan, susunan, dan tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja ialah Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 10 ayat (1), (2) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu : 1. Keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP-125/MEN/82 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP155/MEN/84. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-04/MEN/87 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. 2.3 Tujuan Pembentukan dan Pelaksanaan P2K3 Setiap kegiatan dan aktivitas panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu dan pada umumnya ditujukan pada peningkatan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu :

2

1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin

keselamatan

dan

kesehatannya

sehingga

dapat

diwujudkan

peningkatkan produksi dan produktivitas kerja. 2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan secara khusus antara lain : 1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. 2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil produksi. 3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manuasi atau manusia dengan pekerjaan. 2.4 Syarat Pembentukan P2K3 Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 2, mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus WAJIB membentuk P2K3. Kriteria tempat kerja dimaksud ialah: 1. Tempat kerja dimana pengusaha wajib membentuk P2K3 atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih; 2. Setiap tempat kerja dengan criteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Kriteria yang dimaksud adalah : 

Tempat kerja dengan ≥ 50 orang pekerja



Tempat kerja dengan < 50 orang (tingkat bahaya sangat besar)



Kelompok tempat kerja (centra industri kecil) dimana dipekerjakan < 50 orang

3. Panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjukkan. Terdapat beberapa hal penting sebagai dasar pertimbangan pada saat pembentukan P2K3. Tujuan pembentukan P2K3 harus dapat menjamin bahwa

3

organisasi yang akan dibentuk merupakan perwakilan seluruh komponen yang ada di tempat kerja. Konsultasi antara pihak manajemen dengan pekerja harus terfokus pada pengembangan struktur P2K3 yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau perusahaan. Pada saat memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesuai dengan tempat kerja atau perusahaan dan dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan, hal-hal yang harus difikirkan antara lain adalah : 1. Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan 2. Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja 3. Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja 4. Calon-calon anggota dari setiap kelompok kerja yang akan mengisi struktur organisasi 5. Ukuran ideal organisasi yanag dapat bekerja secara efektif 2.5 Syarat Keanggotaan P2K3 1. Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri dari atas ketua, sekretaris dan anggota. 2. Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sudah mendapatkan penujukan dari Menteri atau Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. 3. Ketua P2K3 ialah Pimpinan Perusahaan atau salah satu Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/centra industri). 4. Jumlah dan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut : 

Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.



Pengusaha yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai 100 (seratus) orang, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri

4

dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja. 

Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh), dengan tingkat risiko bahaya sangat berat jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.



Kelompok perrusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang 50 (lima puluh) untuk setiap anggota kelompok, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.

2.6 Struktur Organisasi P2K3 1. Bentuk Organisasi dan Kepengurusan Suatu organisasi P2K3 dapat mempunyai banyak variasi tergantung pada besarnya, jenisnya bidang, bentuknya kegiatan dari perusahaan dan sebagainya. Kepengurusan dari pada organisasi P2K3 terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang atau lebih Sekretaris dan beberapa anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. 

Ketua dijabat oleh salah seorang Pimpinan Perusahaan (Presdir/Direktur) yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijaksanaan di perusahaan.



Sekretaris dijabat oleh ahli K3/Petugas K3 (Safety Officer) atau calon yang dipersiapkan untuk menjadi Petugas K3.



Para anggota terdiri dari wakil unit-unit kerja yang ada dalam perusahaan dan telah memahami permasalahan K3 (akan mendapat pelatihan khusus dari Depnaker). Anggota P2K3 :

 Ditunjuk untuk mewakili pekerja & manajemen  Mewakili departemen/lokasi/divisi perusahaan  Penunjukannya berdasarkan: sukarela, pemilihan oleh pekerja atau serikat pekerja, dan tanggung jawab (Safety Rep/Coordinator)  Bisa rotasi/bergiliran atau diganti sesuai kondisi. Kepmenaker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3 dan tata cara Penunjukan Ahli K3 pasal 3 , struktur organisasi P2K3 terdiri dari :

5

1. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 2. Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. 3. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan. Gambar 2.1 Struktur Orangisasi P2K3 PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) KETUA SEKRETARIS ANGGOTA TETAP

PIC PROJECTS

ANGGOTA PENGAWAS / TIM KHUSUS

MANAJEMEN

ANGGOTA TIDAK TETAP

KARYAWAN

Keterangan :

6

Ketua

:

Direksi

Management Representative :

Direktur Operation

Sekretaris

:

HSE Coordinator

Anggota tetap

:

HSE Field officer

Anggota tidak tetap, merupakan anggota tambahan bergilir dan anggotanya disesuaikan dengan focus kegiatan K3 pada tahun berjalan. Anggota tidak tetap ditunjuk oleh manajemen secara bergilir minimal untuk waktu 6 bulan, khususnya untuk : 

perwakilan manajemen : Kepala Bagian/Departemen



perwakilan karyawan : Kepala regu



petugas K3 khusus : safety officer lapangan

2. Tugas-Tugas Pengurus P2K3 Tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota harus diuraikan secara jelas dalam pembagian tugas (Job Discription) sebagai berikut : 1. Ketua 

Menetapkan jadwal dan memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.



Menentukan langkah, policy demi tercapainya pelaksanaan programprogram P2K3.



Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Depnaker melalui perusahaan.



Mengesahkan hasil rapat P2K3 dan mendelegasikan tugas pada anggota.



Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.



Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan.

2. Wakil Ketua 

Sebagai wakil dari ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal ketua berhalangan.

3. Sekretaris

7



Membuat undangan rapat dan membuat notulennya.



Mengelola istrasi surat-surat P2K3.



Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.



Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi, demi suksesnya program-program K3.



Membuat laporan ke departemen-departemen yang bersangkutan mengenai adanya tindakan tidak aman (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition) di tempat kerja.



Menyebarluaskan hasil rapat kepada semua anggota P2K3.



Membantu ketua dalam pemantauan pelaksanaan programprogram atau rekomendasi dari P2K3.

4. Anggota 

Melaksanakan program-program dan bertanggung jawab hasil pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan lingkup kerja/bagian/seksi masingmasing.



Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan.



Menghadiri undangan untuk kegiatan rapat P2K3.



Berpartisipasi aktif dalam kegiatan rapat tersebut baik dalam hal penyampaian saran atau alternatif solusi K3 dan masalahmasalah K3 (laporan bahaya, kecelakaan, dll).

3. Tugas dan Tanggungjawab Tim P2K3 1. Tugas a. Ikut serta secara aktif berpartisipasi serta mendorong orang lain dalam menegakan peraturan umum K3 dan prosedur K3. b. Ikut serta dan mendorong orang lain dalam penanggulangan bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun pemadaman kebakaran. c. Ikut serta aktif mencegah terjadinya kecelakaan. d. Secara aktif memberikan laporan dan informasi tentang adanya keadaan yang dapat membahayakan keselamatan perusahaan maupun yang dapat mencelakakan manusia. 2. Kewajiban

8

a. Seluruh karyawan yang ditunjuk

diwajibkan

mengikuti latihan

pemadaman kebakaran serta latihan K3 yang diselenggarakan oleh seksi K3. b. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, diwajibkan memberi pertolongan pertama sesuai dengan prosedur keselamatan kerja tentang pertolongan pertama. c. Dalam hal terjadinya kebakaran, maka setiap anggota P2K3 dan karyawan lainnya yang ditunjuk berkewajiban untuk memadamkan kebakaran sesuai prosedur keselamatan kerja tentang penanggulangan bahaya kebakaran. d. Setiap karyawan tanpa kecuali harus memelihara kebersihan lingkungan kerjanya sehingga tercipta tempat kerja yang rapih, bersih dan menggairahkan. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan umum dan prosedur K3, setiap anggota P2K3 berkewajiban turut serta memberikan tegoran kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran. Mencatat pelanggar, bagian/biro dimana karyawan tersebut bekerja dan melaporkan kepada sekretaris P2K3 dan atasan langsung pelanggar. 2.7 Program Kerja P2K3 1. Safety Meeting merupakan

rapat yang membahas mengenai keseluruhan

elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Rapat ini dihadiri oleh tim P2K3 (pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja), perwakilan dari setiap satuan kerja dan jajaran manajemen untuk membahas perjalanan, perbaikan dan peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Inventarisasi permasalahan K3 adalah dokumen – dokumen tentang permasalahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta sumber – sumber yang berpotensi membahayakan para pekerja. 3. Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja maupun kerugian lainnya di tempat kerja.

9

4. Penerapan norma K3 adalah salah satu program kerja P2K3 yang memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan norma-norma K3 dengan meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya. 5. Inspeksi/safety patrol adalah mengadakan piket patroli harian yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional yang berlangsung selama jam kerja. 6. Penyelidikan dan analisa kecelakaan yaitu petugas P2K3 melakukan penyelidikan dan analisis penyebab kecelakaan yang terjadi di perusahaan. Dan selanjutnya petugas P2K3 memberikan rekomendasi kepada pihak top manajemen untuk mencegah kecelakaan terjadi kembali. 7. Pendidikan dan latihan meliputi melakukan training safety untuk karyawan disemua tingkatan dan sesuai dengan kepentingan (didalam atau diluar perusahaan), memberikan pendidikan dalam bentuk: memasang spandukspanduk K3, Membuat film-film tentang K3, buletin & majalah tentang K3, serta melakukan seminar didalam atau diluar perusahaan dengan mengundang tenaga ahli K3. 8. Prosedur dan tata cara evakuasi yaitu membuat prosedur dan tata cara evakuasi dalam keadaan darurat yang efektif dan efisien. 9. Catatan dan data K3 adalah kegiatan P2K3 untuk senantiasa menghimpun data dan membuat catatan serta laporan terkait penerapan K3 di perusahaan. 10. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan atas hasil kegiatan P2K3 yang dibuat oleh ketua P2K3. 2.8 Peran Dan Fungsi P2K3 1. Peran pokok Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai badan pertimbangan di tempat kerja ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Fungsi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

di

tempat

kerja

yang

bersangkutan,

serta

mendorong

10

ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2.9 Langkah-Langkah Pembentukan P2K3 Untuk dapat pembentukan organisasi P2K3 yang baik perlu suatu langkahlangkah efektif yang dimulai dari tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pembentukan. Tahap persiapan : Internal perusahaan harus mempersiapkan pembentukan P2K3 yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Membuat Kebijakan K3. Pengurus harus terlebih dulu menggariskan dan menjalankan pokok-pokok kebijakan K3 secara umum dan menetapkan maksud tujuan untuk membentuk P2K3. Kebijakan K3 tersebut lazin disebut sebagai “SAFETY AND HEALTH POLICY”. 2. Perlu dilakukan pembinaan dan latihan secara terus menerus untuk peningkatan kinerja K3. 3. Pengawasan dan pelaksanaan semua ketentuan K3 yang telah digariskan. 4. Perlu penyediaan anggaran operasional yang cukup. 5. P2K3 berfungsi sebagai penggerak dilaksanakannya K3 di perusahaan, Kebijakan K3 harus dituangkan secara tertulis. Hal ini penting bagi semua pihak yang terkait dengan K3 perusahaan dan beberapa alasan penting seperti: 

Mempermudah pelaksanaan kebijakan K3 yang telah ditetapkan.



Mempermudah para pengawas K3 perusahaan melaksanakan kebijakan tersebut



Mempermudah para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 beserta instruksiinstruksi teknisnya, dll.



Inventarisasi calon anggota P2K3.

Tahap Pelaksanaan Pembentukan : 1. Membentuk P2K3 Setelah pengurus berhasil mendapatkan dan menyusun calon anggota P2K3, maka langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan P2K3 secara resmi. 2. Melaporkan ke Disnakertrans setempat Selanjutnya pimpinan perusahaan atau pengurus menyampaikan usulan pembentukan P2K3 kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Dinas atau Kantor

11

yang membidangi ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan suatu badan yang dibentuk dalam perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. P2K3 ini sangat penting dan harus ada di Perusahaan supaya dapat membantu mengawasi tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta terjaga dalam bahaya yang mungkin mencederai tenaga kerja ditempat kerja. Selain itu P2K3 didasari dasar hokum yang mengatur UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 10 ayat 1 dan 2 dengan pengaturan pelaksanaan keputusan menteri tenaga kerja. Program Kerja P2K3 terdiri dari Safety meeting (membahas keseluruhan elemen system manajemen K3), inventarilisasai permasalahan K3 (dokumendokumen

yang

berisi

permasalahan-pemasalahan

K3),

identifikasi

dan

inventrarilisasi sumber daya yang menimbulkan PAK dan kerugian lainnya di tempat kerja, penerapan norma K3 yang harus dipatuhi, pendidikan dan pelatihan K3, prosedur dan tata cara evakuasi, catatan dan data K3 serta laporan pertanggungjawaban P2K3. Dari semua program Kerja P2K3 ini yang sudah dibuat diharapkan fungsi P2K3 dalam menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja yang

12

bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dirjen Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (1994 / 1995) Proyek Pengembangan Kondisi Lingkungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Operasional P2K3 – Modul 3, Undang-undang No. 1 Tahun 1970, Keselamatan Kerja Depnaker. Isti Qomarya, Rizka. 2013. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Online). https://id.idoub.com/doc/147470911/MAKALAH-P2K3 diakses 11 Oktober 2015 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987. Silalahi, B.N.B. dan Silalahi, R.B. 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta. Tim Penulis. 2013.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Universitas Sriwijaya: Palembang.

13

SOAL 1. Dalam langkah-langkah pembentukan P2K3 terdapat tahap persiapan yang harus dilakukan perusahaan yaitu pembuatan kebijakan, sebutkan macammacam kebijakan tersebut. 2. Jelaskan pengertian anggota tidak tetap dalam struktur organisasi P2K3. 3. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesuai dengan tempat kerja atau perusahaan dan dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan? JAWABAN 1. Terdapat empat kebijakan yang dibuat perusahaan dalam tahap persiapan pembentukan P2K3, yaitu: 

Mempermudah pelaksanaan kebijakan K3 yang telah ditetapkan.



Mempermudah para pengawas K3 perusahaan melaksanakan kebijakan tersebut.



Mempermudah para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 beserta instruksi-instruksi teknisnya, dll.



Inventarisasi calon anggota P2K3.

2. Anggota tidak tetap pada struktur organisasi P2K3 merupakan anggota tambahan bergilir. Anggota tidak tetap ditunjuk oleh manajemen secara bergilir minimal untuk waktu 6 bulan, khususnya untuk : 

perwakilan manajemen : Kepala Bagian/Departemen



perwakilan karyawan : Kepala regu



petugas K3 khusus : safety officer lapangan

3. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesuai tuntutan peraturan perundangan, yaitu: 

Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan

14



Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja



Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja



Calon-calon anggota dari setiap kelompok kerja yang akan mengisi struktur organisasi



Ukuran ideal organisasi yanag dapat bekerja secara efektif

15